Opini

Merealisasikan Janji Gagal Jokowi

Oleh : H.ANHAR,SE, Politisi Partai Berkarya, SOEHARTONESIA.COM

Prabowo pun kali ini masih tidak jauh berbeda dengan 2014 lalu. Gaya pidato menggugah rasa Nasionalismenya masih mengambang di awang-awang.

Pidato menggelegarnya kurang konteskstual. Visi Misi-nya sama saja, berbasis janji. Lalu, apa beda dengan Jokowi?

Ramai diungkap di Sosial Media mengenai 61 janji Jokowi yang sukses menghantarkan ia duduk di Istana tak ter-realisasi. Kini, Jokowi bikin janji lagi. Alangkah naifnya kalau kemudian penantang juga hanya buat janji. Tiga paket janji dalam dua kali pemilu.

Kegagalan Jokowi merealisasikan janji harusnya diangkat dengan cerdas oleh Prabowo, tidak hanya sekedar dijadikan amunisi debat kusir tim kampanyenya untuk menyerang Jokowi. Karena sejatinya rakyat ingin melihat solusi .

Setidaknya solusi dari Prabowo untuk merealisasikan kegagalan janji Jokowi. Kini, Jokowi berusaha mengaburkannya dengan janji-janji baru, seolah tak pernah berjanji di 2014 lalu.

Sedangkan Prabowo tak mengangkat solusinya. Sebut saja mobil ESEMKA. Sejak awal saya tidak pernah percaya Jokowi akan mampu merealisasikan mobil Nasional itu. Apa sebab? ASTRA!

Lalu, beranikah Prabowo menggebraknya? Jika tidak, ya sama saja. Narasi Nasionalis berapi-api harusnya menawarkan kepada rakyat solusi nyata dan terukur, misalnya akan memaksa ASTRA harus terjun langsung menggarap mobil Nasional, solusi terhadap kegagalan Jokowi akan janji Mobil Nasionalnya.

Prabowo harus mengimbangi program kerja andalan Jokowi membagi-bagikan jutaan sertifikat tanah yang patut kita waspadai keberadaan-nya kelak kemudian hari justru akan menimbulkan masalah.

Prabowo bisa saja mengimbanginya dengan membagikan sebagian lahan milik-nya yang begitu luas kepada Petani yang tidak memiliki lahan sebagai langkah nyata Pengejawantahan semangat Reforma Agraria.

Mengajak, mendesak para konglomerat dan penguasa yang memiliki tanah lebih untuk melakukan hal yang sama sebagaimana yang ditentukan oleh Undang undang agar dengan sukarela menyerahkan kepada Rakyat melalui Pemerintah sebagai perwujudan Reforma Agraria.

Probowo harus mampu lepas dari tekanan kekuatan Industri Asing, juga tekanan konglomerat hitam dengan mengangkat rasa Nasionalisme berbasis industri dan reforma Agraria. Karena, jika hanya meniru narasi bung Karno namun tidak kontekstual, maka akan terasa ketinggalan zaman.

Yang harus dilakukan Prabowo adalah mununjukkan kepada rakyat bahwa ia mampu memberi solusi dan membuat tunduk raksasa-raksasa industri asing dan konglomerat-konglomerat hitam.

Jika Prabowo hanya menawarkan visi misi berbasis janji, saya tak yakin ia akan mampu mengalahkan Jokowi yang dalam dua bulan jelang pemilu ini akan terjun dengan kekuatan logistik tambun, karena di saat rakyat sedang sulit semacam ini, uang maha kuasa.

Tentunya rakyat Indonesia akan iklas menahan lapar untuk berdiri dibelakang Prabowo, seperti Soekarno dulu mengGanjal perut rakyat dengan pidatonya, asalkan, yang ditawarkan dua bulan ke depan adalah solusi kongkrit.

Kecenderungannya sudah tampak, bahwa rakyat kecewa, Jokowi gagal mengelola Negara, gagal merealisasi janji-janjinya, tinggal bagaimana Prabowo membuktikan dengan menawarkan solusi yang tepat sasaran, bukan yang hanya mengambang di awang-awang.

Anhar, Caleg DPR RI Partai Berkarya Dapil Banten I Nomor 1
Anhar, Caleg DPR RI Partai Berkarya Dapil Banten I Nomor 1
Apresiasi, Kisah

Buahtangan Supersemar Untuk Anak Indonesia

Oleh : H.ANHAR ,SE
Politisi Partai Berkarya

Jelang bulan maret. Bulan bersejarah. Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) lahir dibulan maret. Surat ini berisi perintah yang menginstruksikan Mayjend Soeharto, yang kala itu selaku Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban (Pangkopkamtib) untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk mengatasi situasi keamanan yang buruk pada saat itu. Tahun 1966.

“Mas Anhar, Sebaiknya jika menulis tentang bapak, gunakan saja kalimat yang akrab di ucap masyarakat kita: Pak Harto,” ujar putra beliau, Hutomo Mandala Putra, berujar pada saya pada satu kesempatan.

Setidaknya ada dua point penilaian saya mengenai apa yang diucapkan mas Tommy. Pertama, ia memposisikan diri sebagai anak biologis bapak pembangunan itu. Kedua, ia sangat memahami bahwa pak Harto bukan hanya miliknya, tetapi adalah bapak bagi rakyat Indonesia. Dan, saya berterima kasih diingatkannya.

Berbekal Supersemar, Pak Harto memimpin pemulihan keamanan. Dan, keberhasilannya mengatasi situasi kala itulah yang kemudian menghantarkankannya menjadi presiden Republik Indonesia kedua. Pita sejarah bangsa diputar ulang dengan konsep berbeda.

Pak Harto dalam pemerintahannya lebih mengedepankan pembangunan. Pasca Orde Lama yang meninggalkan carut marut di segala lini ber-negara ia tata. Pemerintah orde lama tak mampu keluar dari kubangan masalah ekonomi. Krisis ekonomi terjadi di pengujung 1950-an. Imbasnya, inflasi meroket (hiperinflasi) mencapai 635% di 1966.

Orde Baru dibawah pak Harto mampu menekan inflasi menjadi 112%. Namun, tidak sedikit yang mengatakan gaya pemerintahannya mengkebiri Demokrasi. Tetapi pak Harto tak peduli. Faktanya: Rakyat kelaparan. Mengatasi itu yang ia kedepankan. Agar tercapai, stabilitas politik harus diraih.

Roda pemerintahan dijalankannya. Ia membuat jalurnya, dan fakta sejarah mencatat hasil dari apa yang ia kerjakan: Ekonomi membaik, Indonesia menjadi macan ekonomi Asia. Politik, stabil. Rakyat, tidur dengan perut kenyang. Dan, esok harinya anak-anak berangkat sekolah dengan riang.

Perjalanan Supersemar tak hanya sebagai dasar bagi pak Harto untuk mengambil tindakan untuk memulihkan keamanan negara kala itu. Supersemar hingga kini terus mengabdi. Berjalan dalam hening, berkarya untuk mendorong lahirnya anak-anak bangsa yang akan mengharumkan nama bangsanya.

Saya memilah segala kontroversi terkait pak Harto, saya lebih mengedepankan fakta ketimbang tafsir. Faktanya, belum ada keputusan sah yang mengatakan pak Harto korupsi, jika fakta pak Harto mengabdi, banyak. Tuduhan-tuduhan terkait korupsi pak Harto, tidak pernah terbukti.

Prof. Mahfud MD mengatakan: “Korupsi justru saat ini semakin parah dari era pak Harto memimpin. Ya, memang hampir di segala lini. Professor yang juga alumni penerima Beasiswa Supersemar itu juga mengatakan bahwa kini kesenjangan ekonomi makin tajam. Supersemar turut melahirkan profesor hukum tatanegara ini, dan, 2 juta lebih alumni lain-nya teresbar di penjuru negeri.

Semoga saja ke depan kita sebagai anak bangsa ini bisa memperbaiki dan menjadi lebih baik .

Saya menulis ini sambil memandang ribuan tas sekolah yang sedang disiapkan. Buku dan alat tulis tertata rapi dikemas dan dimasukkan ke dalamnya. Tak lupa secarik amplop berisi sangu. Di bagian depan tas sekolah itu bergambar Pancasila dengan Lima Silanya. Buah tangan dari putra Pak Harto melalui Yayasan Supersemar, untuk anak Indonesia yang ber-Pancasila.

“Mas Anhar, Supersemar lahir dikala bangsa ini carut marut, dikala Pancasila terancam idiologi komunis, disaat PKI sedang kuat-kuatnya, dan saya rasa Pancasila harus senantiasa terpatri dalam jiwa anak-anak kita, sejak dini.”

“Seperti apa yang acapkali diucapkan Almarhum bapak, bahwa kewajiban kita untuk membentengi generasi bangsa ini dari idologi komunis.” Saya terkesima, saya melihat pak Harto dalam ucap mas Tommy.

Opini

Menguliti Tudingan Presiden Jokowi atas Asumsi Data Beras Berantakan Era Presiden Soeharto

oleh Thowaf Zuharon

Sebuah tudingan telah dilayangkan oleh Presiden Jokowi kepada era pemerintahan Presiden Soeharto yang membuat data beras secara berantakan, pada Rabu, 24 Oktober 2018 lalu, dan ditayangkan oleh kantor berita cnnindonesia.com pada Kamis pagi, 25 Oktober 2018. Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyebut, data produksi beras sudah berantakan sejak 1997 atau era Presiden Soeharto. Bahkan, Presiden Jokowi semakin menuding, data beras tahun 1997 tersebut, seperti laporan Badan Pusat Statistik (BPS), telah membuat pemerintah keliru dalam menentukan kebijakan dan saat ini dibenahi pemerintah.

Pertanyaan kita bersama, apa hubungan antara data tahun 1997 dengan kekeliruan pemerintah dalam menentukan kebijakan? Apakah kebijakan Pemerintahan Presiden Jokowi harus berangkat dari data beras BPS tahun 1997? Kenapa sebuah kebijakan atas beras tahun 2018 tidak mengambil data BPS tahun 2017 atau data terbaru, dan malah mengambil data beras BPS tahun 1997? Apakah ada peraturan Pemerintah yang mewajibkan atas dasar dari kebijakan beras pemerintahan Presiden Jokowi selama ini harus dari data beras 1997? Jika ingin komprehensif atas data beras, kenapa tidak berangkat sekalian dari data beras tahun 1960, ketika Biro Pusat Statistik dibentuk berdasarkan UU Nomor 6 tahun 1960? Apakah data beras dari Badan Pusat Statistik baru ada tahun 1997? Apakah Badan Pusat Statistik di masa Presiden Soekarno dan masa Presiden Soeharto sejak 1968 hingga 1996 tidak diakui oleh Pemerintahan Presiden Jokowi?

Mari kita kuliti bersama berbagai kemungkinan jawaban atas berbagai pertanyaan di atas tentang beras.

Dalam melakukan tudingan atas berantakannya data beras era Presiden Soeharto, kita belum menemukan penjelasan dari Presiden Jokowi, seperti apa dan bagaimana bentuk berantakannya data beras era Presiden Soeharto. Alasan dan penjelasan rinci atas tudingan berantakannya data beras era Presiden Soeharto, tentunya masyarakat sangat bahagia dan lega jika Presiden Jokowi bisa membedah berantakannya data beras era Presiden Soeharto, sehingga masyarakat Statistik maupun seluruh mahasiswa Indonesia bisa mendapatkan pelajaran dari tudingan keberantakan data beras tersebut. Tentu banyak yang menunggu, ada secercah ilmu dari Presiden Joko Widodo atas berantakannya data beras era Presiden Soeharto, bisa menjadi kajian bermanfaat bagi para peneliti dan akademisi yang berkecimpung dalam dunia statistik dan dunia pertanian.

Kita ketahui bersama, beberapa waktu terakhir di rentang Oktober 2018, telah terjadi perdebatan rumit dan silang sengkarut data beras dalam pemerintahan Presiden Jokowi. BPS menyatakan, data produksi beras hingga akhir tahun berada di kisaran 32,42 juta ton atau lebih rendah 32 persen dari estimasi Kementerian Pertanian yang sebanyak 46,5 juta ton. Tak cuma produksi beras, data berbeda juga terjadi di luas lahan sawah baku. Data citra satelit resolusi tinggi LAPAN dan BIG menunjukkan luas lahan sawah baku saat ini 7,1 juta hektare (ha). Sementara itu, data Kementerian Pertanian per September menunjukkan data luas lahan sawah sebesar 8,18 juta ha.

Data perhitungan BPS dan Kementan soal proyeksi konsumsi saat ini juga berbeda. BPS menghitung konsumsi beras langsung dan tidak langsung mencapai 111,58 kilogram (kg) per kapita per tahun atau senilai 29,57 juta ton secara keseluruhan. Sementara, data Kementan memproyeksi konsumsi sebanyak 33,89 juta ton dengan pertumbuhan penduduk 1,27 persen. Masyarakat menyaksikan perang data dari masing-masing lembaga pemerintahan yang ditugaskan untuk mendata kapasitas produksi beras secara nasional.

Ketika Presiden Jokowi menuding data beras era Presiden Soeharto berantakan, Wakil Presiden Jusuf Kalla justru sempat menyalahkan dirinya sendiri karena tidak sempat mengevaluasi data beras. Menurut Jusuf Kalla, kekeliruan data beras nasional sudah menahun sejak 20 tahun terakhir. Namun, Presiden Jusuf Kalla tidak eksplisit menyebut era Presiden Soeharto melakukan pendataan berantakan atas beras nasional. “Angka produksi beras sejak 1997 sampai dengan sekarang itu terjadi produksi yang bertambah terus. Padahal, lahan (tanam) sawah berkurang 1,5 persen per tahun dan penduduk bertambah,” begitulah ujaran Jusuf Kalla.

“Kalau tidak impor, kita tewas,” 

Darmin Nasution

Yang cukup menarik lagi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan, bahwa data yang mumpuni, membuat kebijakan pemerintah berkaca dari proyeksi surplus beras yang minim, dan kemudian khawatir, jika tidak impor beras sejak awal tahun, banyak masyarakat tewas. “Kalau tidak impor, kita tewas,” katanya.

Apakah betul jika tidak impor beras sejak awal tahun, kita tewas? Apakah kekhawatiran atas tewas, tidak terlalu berlebihan? Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori justru mengingatkan bahwa Kementerian Pertanian memiliki beberapa target yang perlu dipenuhi sejak awal pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ambil contoh, produksi beras harus meningkat rata-rata 2,71 persen dalam satu tahun, seperti tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 hingga 2019. “Kementan yang punya program tentu ada kepentingan, makanya datanya selalu bagus. Ini terlalu conflict of interest. Peluang terjadi kesalahan terbesarnya ada di luar lahan panen yang sepenuhnya dikumpulkan di Kementan,” terang Khudori.

Pemuktahiran data beras nasional ini, menurut Khudlori, kenapa baru dilakukan jelang tahun politik? Bagi Khudori pemerintah mempercantik data jelang pemilihan umum demi mendulang suara. Kalau pemerintah mau pencitraan, pembukaan data (beras) ini seharusnya ditunda dulu. Apalagi, perbandingan data riil BPS dan Kementan ini terlalu jauh dan menjadi sangat fatal ketika diumumkan.

Guru Besar Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas Santosa justru mengatakan, data produksi beras sejatinya sudah amburadul sejak awal dekade 2000, bukan tahun 1997. Namun, ketidaksesuaian antara data yang terjadi di lapangan dan data Kementan semakin jauh. Ia mencatat, dalam tiga tahun terakhir rata-rata selisih data Kementan dan realisasinya bisa mencapai 47 persen. Andreas malah menduga, tingginya estimasi data Kementan itu disebabkan instansi pimpinan Amran Sulaiman ini telanjur terjebak janji-janji swasembada.

Beberapa waktu lalu, Kementan memang pernah berjanji untuk melaksanakan swasembada dalam waktu tiga hingga empat tahun sejak pemerintah Presiden Joko Widodo bermula. Terlebih, pencapaian swasembada beras, jagung, dan kedelai serta peningkatan produksi daging dan gula masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 hingga 2019. Karena sudah terjebak janji, menurut Andreas, datanya malah jadi mengawur. Permasalahan data beras yang amburadul dari Pemerintahan Presiden Jokowi, menurut Andreas, bisa menjadi sentimen bagi publik, bahwa pemerintah tidak becus mengurus persoalan pangan. Yang jelas, hingga akhir Oktober 2018, Swasembada beras masih menjadi mimpi di siang bolong bagi Pemerintahan Presiden Jokowi.

Data Beras dan Swasembada Beras Era Presiden Soeharto

“Ini merupakan kejadian untuk pertama kalinya, dunia menyaksikan bantuan antar-petani,”

Soeharto

Sebaliknya, pada era kepemimpinan Presiden Soeharto, Petani Indonesia justru disebut mampu memberikan bantuan pangan pada penduduk kelaparan dunia. Kejadian ini terjadi sewaktu Indonesia mencapai swasembada pangan pada medio 1984. Presiden Soeharto mengungkapkan bahwa petani Indonesia memberikan bantuan secara gotong-royong dan sukarela sebesar 100.000 ton gabah untuk petani miskin dunia. Para petani Indonesia memintanya menyerahkan gabah itu ke Food and Agricultural Organization (FAO) untuk kemudian diteruskan ke saudara-saudaranya dengan keluarga yang mengalami kelaparan di berbagai kawasan, khususnya di benua Afrika. “Ini merupakan kejadian untuk pertama kalinya, dunia menyaksikan bantuan antar-petani,” ujar Soeharto dalam sambutannya di perayaan ulang tahun ke-40 FAO di Roma pada 14 November 1985.

“Itu bukanlah keajaiban. Itu merupakan kerja keras seluruh bangsa kita, yang dilaksanakan secara ulet menurut suatu rencana pembangunan yang realistik tanpa kehilangan cita-cita masa depan,”


Soeharto

Saat itu, Presiden Soeharto mengungkapkan kegembiraannya pada prestasi dan kerja keras para petani dalam mendukung program swasembada pangan miliknya. Presiden Soeharto menyatakan, sebelum berswasembada, Indonesia adalah pengimpor beras yang jumlahnya cukup besar, yakni sekitar 2 juta ton per tahun. “Itu bukanlah keajaiban. Itu merupakan kerja keras seluruh bangsa kita, yang dilaksanakan secara ulet menurut suatu rencana pembangunan yang realistik tanpa kehilangan cita-cita masa depan,” tuturnya.

Direktur Jenderal FAO Edouard Saouma, pada 1986, memberikan penghargaan pada Indonesia untuk memperingati keberhasilan Indonesia di bidang pertanian, khususnya dalam mencapai swasembada pangan. Penghargaan itu ditandai dengan sebuah medali yang di satu sisi bergambar wajah Soeharto dan di sisi lainnya bergambar seorang petani sedang menanam padi dengan tulisan ‘From Rice Importer to Self-Sufficiency‘.

Ketika menerima penghargaan tersebut, Presiden Soeharto justru memutuskan untuk menjual medali yang terbuat dari emas, perak, dan perunggu itu, dan hasilnya akan dipergunakan untuk membantu negara-negara kelaparan, serta membiayai aktivitas FAO dan negara-negara yang memerlukan bantuan. Presiden Soeharto justru menegaskan, keberhasilan dalam berswasembada beras dalam tahun pertama Pelita IV menghasilkan 25,8 juta ton beras, merupakan kerja keras para petani sendiri dalam bekerja sama melalui kelompok-kelompok tani.

Saat itu, dalam kelompok-kelompok tani itu, para kontak tani dapat saling belajar untuk memecahkan berbagai masalah yang dihadapinya, sehingga kreativitasnya dapat dikembangkan, disiplin dan pertanggung jawabannya dapat ditingkatkan dan kemampuannya untuk mengelola tanah pertaniannya dapat ditingkatkan pula. Menurut Presiden Soeharto, selain dari produksi pertanian, kontak tani juga menghimpun potensi ekonomi masyarakat pedesaan dengan menumbuhkan dan mengembangkan Koperasi Unit Desa (KUD).

Dengan makin berkembangnya KUD, maka KUD tidak saja dapat melayani kebutuhan sarana produksi serta memasarkan hasil pertanian di desa-desa, tapi juga membantu petani untuk memproduksi berbagai jenis komoditi yang sesuai dengan permintaan pasar. Saat itu, Presiden Soeharto mengungkapkan pentingnya peranan kontak tani, dan Pemerintah terus membantu dengan menyediakan berbagai kredit untuk menambahkan modal usaha dan terus menyediakan tenaga penyuluh pertanian.

Menurut Presiden Soeharto, keberhasilan dalam produksi beras merupakan keterpaduan keberhasilan dalam berbagai kegiatan, mulai dari pembangunan waduk-waduk, perbaikan irigasi, penyediaan sarana produksi, ketekunan para peneliti dalam menemukan bibit unggul, kerja keras para penyuluh pertanian dan kesadaran para petani untuk mengolah tanah pertaniannya dengan melaksanakan panca usaha secara berkelompok. Pak Harto juga menyebut, peranan wanita tani dalam gerak pembangunan pertanian, sangat penting. Wanita tani mempunyai peranan besar dalam mengelola rumah tangga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga tani.

Dalam membangun pertanian dan melalukan pendataan beras, dari pengamatan yang dilakukan, Presiden Soeharto tidak pernah menyalahkan Presiden sebelumnya sebagai sebab dari kegagalan dalam mengelola data beras maupun membuat kebijakan tentang beras. Barangkali, Presiden Soeharto menghindari untuk menyalahkan era sebelumnya sebagai kambing hitam, karena menghindari Kesalahan Logika atau Logical Fallacy dalam membuat kebijakan negara.

Selama menjadi Presiden, barangkali, Pak Harto sangat menghindari Strawman (Membuat interpretasi yang salah atau bahkan memalsukan argumen orang lain, demi membuat argumen yang lebih masuk akal). Logika Strawman itu, contohnya, “Clara ditegur oleh Ibunya karena terlalu sering bermain komputer, lalu Clara balik menyerang dengan mengatakan bahwa Ibunya menginginkannya berhenti bermain komputer selamanya dan belajar sampai stres.”

Yang jelas, Presiden Soeharto lebih berfokus, rakyat akar rumput lebih membutuhkan beras murah dan dari ladang sendiri, daripada sibuk membuat data valid tentang data produksi beras nasional. Apalagi, Presiden Soeharto lebih bisa mewujudkan Kedaulatan Pangan dalam prestasi swasembada nasional tahun 1984, dibanding mengejar ketahanan pangan nasional tapi ditopang oleh import beras. Sebagaimana kata “Kedaulatan” yang selalu kita lafalkan pada awal sila ke-4 Pancasila, Presiden Soeharto telah mengukir Kedaulatan Pangan pada 1984. Bukan ketahanan pangan yang ditopang penuh oleh import beras secara besar-besaran. Jadi, sebenarnya, kita ingin “Berdaulat” atau ingin “Bertahan”? Mana yang lebih benar dan lebih mulia sebagai sebuah bangsa yang bermartabat?

Kedekatan Soeharto dengan Masyarakat
Kedekatan Soeharto dengan Masyarakat

Thowaf Zuharon adalah Aktivis Kedaulatan Beras Indonesia

Piye Kabare

Bareskrim MABES POLRI Menyeriusi Penyelidikan atas Perempuan Penghina Prabowo-Sandi di Youtube

Bareskrim MABES POLRI serius menyelidiki tindakan pelanggaran hukum berupa ujaran kebencian yang dilakukan oleh Perempuan Penghina Prabowo-Sandi di Youtube berjudul “Viral emak-emak kece pemberani, bongkar borok aksi demo mahasiswa di Riau dan Jambi” (click to watch video), pada Rabu, 24 Oktober 2018. Langkah serius itu berupa pemeriksaan lebih mendalam atas substansi kasus oleh Bareskrim Mabes POLRI, kepada pelapor bernama Andi Muhammad Yusuf, Anggota Divisi Advokasi Dewan Pimpinan Pusat Relawan Sahabat Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno (PASSS).

Dalam pemeriksaan tersebut, Bareskrim menyampaikan 17 Pertanyaan kepada Andi Muhammad Yusuf, atas Laporan Polisi bernomor LP/B/1159/IX/2018/BARESKRIM yang dilakukan oleh Andi Muhammad Yusuf. Beberapa pertanyaan di antaranya, meliputi kapan pertama kali mengetahui terjadinya tindak pidana tersebut, dan sampai sejauh mana tindak pidana tersebut merugikan terhadap pelapor.

Sebagai Koordinator Penasehat Hukum dari Tim Advokasi Sahabat Passs, Dr. Sulistyowati yang mendampingi pelapor sangat mengapresiasi atas response dari Bareskrim MABES POLRI yang mau untuk kembali memanggil pelapor. “Saya berharap, Bareskrim Mabes POLRI segera melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap Pelapor dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), karena kasus ini sangat merugikan Paslon Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno!” tegas Dr. Sulistyowati.

Menurut Dr. Sulistyowati, tindakan pelanggaran hukum oleh terlapor yang mengunggah video berisi ujaran kebencian, telah mengatakan bahwa demo mahasiswa yang diikuti oleh ribuan mahasiswa di Riau, didalangi oleh Bapak Hasyim, Bapak Amien Rais, dan Bapak Prabowo. Bahkan, perempuan pengunggah Youtube melemparkan tuduhan, bahwa Gerakan Mahasiswa di Jakarta ditunggangi kepentingan politik partai koalisi, antara lain PAN. “Hal ini tentu saja sangat merugikan pelapor yang merupakan kader PAN, bahkan merugikan secara pribadi, karena pelapor sebagai Caleg dari PAN akan kehilangan konstituen dan juga mencoreng kehormatan sosok tokoh bangsa Bapak Amien Rais!” tegas Doktor Sulistyowati.

Pemeriksaan kasus yang telah berlangsung selama 3 (tiga) jam pada 24 Oktober 2018, dari pukul 13.00 WIB hingga 16.00 WIB. Setelah penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), Pihak Kepolisian Bareskrim Mabes POLRI menyampaikan akan melakukan penyelidikan terkait pemilik akun yang mengunggah video tersebut, walaupun diketahui, bahwa akun tersebut saat ini telah di-suspend.

Video berdurasi 1 menit 49 detik tersebut, masuk dalam tahap penyelidikan dari kepolisian dan Advokat Dr. Sulistyowati, SH, MH, karena identitas perempuan yang melakukan ujaran kebencian tersebut, masih belum diketahui namanya maupun keberadaannya. Menurut Dr. Sulistyowati, perempuan dalam Youtube tersebut akan dituntut dengan Pasal 45A ayat (2) UU RI No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang berbunyi, “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu, berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana penjara pidana paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

Selain itu, kata Sulistyowati, perempuan tersebut akan dituntut dengan Pasal 28 ayat (2) UU RI No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang berbunyi, “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)”.

Divisi Advokasi Dewan Pimpinan Pusat Relawan Sahabat Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno
Divisi Advokasi Dewan Pimpinan Pusat Relawan Sahabat Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno
Ulasan

Tidak Cukup Hanya Menjual Romantisme “Penak Jamanku tho”

Oleh : Okky Ardiansyah

Analis digital media

“Golkar asli itu ya Partai Berkarya”

Tommy Soharto

Tommy Soeharto muncul dengan partai barunya, Partai Berkarya. Banyak media, pengamat, mengulas kemunculan partai Berkarya terkait seberapa besar kans partai besutan Tommy ini mampu eksis dan mewarnai perpolitikan di Indonesia.

Keberadaan partai Berkarya tentunya tidak bisa dilepaskan dari kisah panjang kepemimpinan presiden ke dua Indonesia Soeharto. Apalagi setelah Titiek Soeharto, keluar dari partai Golkar, mengundurkan diri dari DPR-RI untuk bergabung dengan partai besutan adiknya itu, maka, total football lah putra putri Pak Harto terjun ke kancah politik dengan kendaraan partai Berkarya.

Sekilas melihat seragam berwana kuning dan lambang beringin sebagai identitas partai Berkarya, mengingatkan kita pada Partai Golongan Karya (Golkar) sebagai partai yang berkuasa pada era Orde Baru. Namun pada satu kesempatan Tommy sebagai ketua umum dengan tegas mengatakan bahwa “Golkar asli itu ya Partai Berkarya,” dan tak sedikit orang mengamini hal itu. Apalagi dengan situasi partai Golkar saat ini yang begitu banyak kader, bahkan ketua umumnya terjerat kasus korupsi. Tentunya, dengan hadirnya Partai Berkarya adalah harapan baru bagi loyalis Golkar garis pencinta Soeharto.

Selama 32 tahun berkuasa tidak bisa kita pungkiri bahwa banyak keberhasilan yang ditorehkan presiden Soeharto dalam memimpin di republik ini, misalnya pembangunan infrastruktur, keberhasilan swasembada pangan dan keberhasilan program transmigrasi yang sudah bisa dinikmati oleh para transmigran yang dulu diberangkatkan beliau.

Oleh sebab itu, keberadaan Partai Berkarya dikatakan sebagai ajang pertaruhan eksistensi keluarga Cendana di zaman now. Dengan turut serta nya dalam pemilu 2019, Partai Berkarya sebagai representasi kebangkitan romantisme zaman Soeharto tentunya tidak bisa hanya menjual romantisme piye kabar e, penak jamanku tho? Tetapi Juga harus mampu menepis isu negatif terkait Orde Baru sekaligus menjawab masalah dan kebutuhan pemilih milenial.

64 persen pemilih adalah pengguna facebook aktif
64 persen pemilih PEMILU 2019 adalah pengguna facebook aktif

Seperti kita ketahui, bahwa jumlah pemilih milenial ini, pada 2019 telah menyentuh 60 persen dari total pemilih di Indonesia. Romantisme era pak Harto memang bisa kita hitung sebagai modal awal, namun pertanyaannya, apakah modal tersebut mampu menjadi suara sehingga partai Berkarya bisa lolos PT 4 persen? Rasanya masih merupakan tanda tanya besar.

Menjawab tanda tanya tersebut, mengutip hasil analisa berdasarkan google trend, kecendrungan masyarakat mencari informasi terkait segala hal mengenai partai Berkarya dan Soeharto memang meningkat, hal ini membuktikan bahwa partai Berkarya memiliki modal positip terkait dengan tingkat popularitas.

Namun lebih lanjut, tentunya pencarian informasi tersebut harus didukung dengan kerja-kerja nyata kader partai Berkarya untuk mengisi informasi positip terkait segala hal mengenai Soeharto dan partai Berkarya di media berbasis internet, karena menimbang paparan di atas terkait jumlah pemilih millenial sangat besar dan mereka juga pengguna internet aktif terbesar di Indonesia, hal inilah yang tentunya harus menjadi prioritas partai sehingga modal popularitas tersebut akan berbanding lurus dengan elektabilitas partai Berkarya untuk dapat lolos dari PT 4 persen pada pemilu 2019 ini.

Okky Ardiansyah Analis digital media
Okky Ardiansyah, Analis digital media