Piye Kabare, Sosial

Sasono Utomo TMII Jadi Saksi Sejarah Dewan Pers Independent

SOEHARTONESIA.COM, JAKARTA, – Sasono Utomo TMII (Gedung Negara Indonesia) di Jalan Raya Taman Mini, Jakarta Timur, menjadi tempat pelaksanaan Musyawarah Besar (Mubes) Pers Indonesia 2018, Selasa, 18 Desember 2018, sekaligus kesaksian kesenian yang berdirinya Dewan Pers Independen oleh masyarakat pers Indonesia.

Hal tersebut terkait, ketidakpercayaan rekan-rekan jurnalis terhadap media mainstream dan kentalnya Dewan Pers yang tidak independen dan pragmatismenya insan pemberitaan yg disuguhkan ke masyarakat kini telah merusak citra jurnalisme dari provesionalisme pemberitaan. Tepatnya hari ini selasa, 18 Desember 2018 para jurnalis dari berbagai organisasi perseorangan dan lembaga jurnalis berkumpul insan pers yg militan untuk NKRI yg siap menjaga Marwah Kode Etik Jurnalis bertempat di Sasono Utama TMII mengadakan Musyawarah Besar Pers Indonesia Independen.

Ketua Tim Pelaksana Mubes Pers Indonesia, Wilson Lalengke yang juga orang nomor satu di jajaran Sekber Pers Indonesia, atau Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) ini mengatakan, bahwa Mubes Pers Indonesia juga menggelar deklarasi dan penyamplain persnya ., bahwa Pers Indonesia Independen untuk mewujudkan Kemerdekaan. Negara dalam pemberdayaan Masyarakat Pers Indonesia, lanjut Alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu.

Selanjutnya Anggota Dewan Pers Independen yang akan dibentuk berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers harus dari anggota dan tokoh pers dari masing-masing provinsi untuk anggota Dewan Pers Independen di daerah, dengan melalui tahapan penjaringan di masing-masing provinsi pasca Mubes oleh tim Yang dibentuk pada Pers Mubes ini dan kemudian disebarkan ke organisasi-organisasi pers untuk diusulkan kepada Tim Formatur yang akan dibentuk pada Pers Mubes ini.

Anggota Dewan Pers Independen di tingkat pusat harus oleh organisasi-organisasi pers yang hadir pada Mubes ini melalui penjaringan di masing-masing organisasi pasca Mubes dan diusulkan untuk Tim Formatur yang akan dibentuk pada Pers Mubes ini.

Tim Formatur yang akan dibentuk pada Mubes Pers Indonesia ini terdiri dari berbagai Ketua Umum dan Persatuan Pusat yang hadir di Mubes dan perwakilan dari organisasi lokal, serta perwakilan pimpinan media.

Daftar anggota Dewan Pers Independen akan dilakukan setelah Mubes dalam KONGRES PERS INDONESIA 2019 dengan konsep yang lebih Akbar dan lebih besar dengan berbagai materi dari berbagai daerah dengan jumlah anggota 10 ribu anggota, dan juga seluruh tokoh-tokoh pers nasional. Dengan demikian hasil perundingan Kongres tidak dapat dibantah atau dihalangi oleh pihak manapun juga.

Pada saat Kongres Pers Indonesia 2019, seluruh nama-nama Anggota Dewan Pers Independen yang diusulkan untuk tingkat provinsi dan pusat akan dipilih oleh Tim Formatur sebagai kelanjutan dari kegiatan Mubes Pers Indonesia 2018.

(Tri Joko Susilo.SH, Pengurus Dewan Pers Independen)

Piye Kabare

PDI P Bukan Partai Wong Cilik, Tapi Partai Wong Licik

 

SOEHARTONESIA.COM

Penulis : Tri Joko Susilo SH:

PDI-P bukan lagi partai yang memperjuangkan nasib wong cilik. Melainkan sebagai partai penguasa yang korup dan licik.

Demikian ditegaskan oleh Ketua Umum DPP Perisai Berkarya, sekaligus “serangan balik” kepada Wakil Sekretaris Jenderal Ahmad Basarah ysng menyebut Presiden ke-2 HM Soeharto sebagai guru korupsi tadi siang dalam sebuah obrolan di Cafe bilangan Jakarta Pusat.

Bahkan, menurutnya, tudingan terhadap Smile General itu tidak mendasar, karena sampai akhir hayatnya tidak ada vonis terhadap Soeharto sebagai koruptor.

“Apa ada harta Pak Harto yang dibekukan di luar negeri atau ditemukan seperti nasib Presiden Marcos di Philipina,” ungkap Tri, menggeleng-gelengkan kepala.

Sementara tudingan terhadap PDI-P sebagai partai korup, didukung oleh sejumlah fakta-fakta hukum. Mereka diciduk oleh KPK maupun OTT yang tentu dibackup oleh bukti-bukti.

Sekadar bukti, aktivis lulusan HMI ini menyebut sederet nama-nama Kepala Daerah yang masuk ke hotel Prodeo-nya KPK. Di Jawa Tengah, Kepala daerah asal PDI-P menjadi “juara pertama” soal korupsi.

“Dari tahun 2000 sampai Juli 2018 tercatat ada 12 Kepala Daerah asal PDI-P di Jateng yang ditangkap KPK,” jelas Tri bersemangat.

Sementara di 2018 ini, hasil penelusuran Tri, dari 19 Kepala Daerah yang terkena OTT KPK, lagi-lagi PDI-P menempatkan terbanyak. Ada 7 Kepala Daerah yang dicokok, 5 dari Golkar, 1 dari Nasdem dan sebagainya.

Belum lagi kasus korupsi yang melibatkan politisi PDI-P, dari mulai Traveller check Miranda Goeltom, kasus E-KTP ataupun lainnya seperti Yanti Damayanti.

“Jadi, tudingan Ahmad Basarah ini seperti memercik air sendiri ke muka,” tambahnya dengan raut kesal.

Padahal, jika melihat ke belakang,
partai pecahan dari PDI ini, mengklaim sebagai pembela wong cilik. “Namun dengan kader-kadernya terjerat korupsi, apa itu memperjuangkan nasib wong cilik? Justru ini yg disebut wong licik melukai hati rakyat,” tudingnya dengan nada keras.

Dia juga menilai, perilaku korupsi itu menunjukkan para politisi di Senayan, termasuk PDI-P tidak amanah pada reformasi.

Kondisi tersebut bertolak belakang dengan sebutan H.M Soeharto sebagai guru korupsi. Penyebutan itu hanya asumsi-asumsi saja tanpa ada dasar ketetapan hukum.

*Harus Fair*

“Sementara sisi baik Pak Harto kok tidak dilihat,” tegas Tri, menyebut keberhasilan Soeharto dalam swasembada beras, meningkatkan kesejahteraan petani dan distribusi pupuk yang murah, membangun infrastruktur irigasi dan waduk, repelita,mempunyai satelit palapa hingga sebagai Bapak Pembangunan Nasional.

“Kita harus fair-lah. Jangan hantam kromo,” lanjut Tri. Ia mengaku sependapat dengan Sekretaris Jenderal Partai Berkarya, Priyo Budi Santoso, tudingan Ahmad Basarah sangat keji, membelokan sejarah kepemimpinan bangsa. Dia menuding Ahmad asal jeplak saja.

“Korupsi stadium 4 itu kan dilontarkan oleh Pak Prabowo,. Kok yang diserang Pak Harto. Jawab saja dengan data, atau buktikan tudingan Pak Prabowo itu salah. Kok nyerempet-nyerempat ke Pak Harto yang tidak ada kaitannya dengan Pilpres,” tambah Tri dengan mangkel.

Tri menduga, tudingan itu kemungkinan hanya untuk meredam kerinduan masyarakat terhadap eranya Soeharto yang serba murah dan tercukupi pangan.

“Karena reformasi gagal, maka rakyat pun rindu dengan eranya Pak Harto. Makanya, agar Soehartoisme tidak bangkit, maka dibunuhlah karakter Pak Harto dengan keji sebagai guru korupsi,” urainya.

Karena itu, sebagai organisasi sayap Partai Berkarya, Perisai Berkarya merasa tersakiti. Ormas ini melaporkan ke polisi soal penyebutan tersebut, termasuk tudingan Sekjen PSI, Raja Juli Antoni, yang menyebut Soeharto symbol KKN.

“Sampai kapan pun laporan itu terus kami kawal. Kami, Perisai Berkarya, jihad konsitusi mengangkat marwah dan harga diri partai kami,” jelas Tri mengakhiri obrolan di sebuah café bilangan Jakarta Selatan.

Apresiasi, Kisah, Opini

Surat Terbuka Rakyat Kecil Menjawab Tulisan Adian Napitupulu

 

” Pada saatnya nanti, sejarah akan membuktikan, apa yang bapak dan ibumu telah perjuangkan bagi bangsa ini ”

  – HM. SOEHARTO –

 

SOEHARTONESIA.COM,- Tak ada mendung, hanya senja biasa dengan matahari yang sinarnya melambai berpamitan menjelang malam. Di langit tak muncul tanda-tanda yang kudus.

Semua berjalan seperti biasanya, biasa saja. Bukan hari yang sakral,dan dari ribuan kelahiran anak manusia di hari itu, bumi pertiwi menjadi saksi lahirnya Soeharto.

Delapan puluh enam tahun kemudian, bendera setengah tiang, iring-iringan pelawat, masyarakat dan rakyat Indonesia yang menyaksikan melalui siaran televisi mengiringi kepulangan-nya. Tangis haru Indonesia pecah mengiringi perjalanan pak Harto berpulang ke sang Khalik.

Soeharto seorang anak desa yang membuat perubahan besar pada negerinya, membangun bangsa yang porak poranda, di ujung kebangkrutan usai perang melawan penjajahan, merdeka, namun larut dalam konflik politik berkepanjangan.

Anak desa itu pun berhasil membubarkan PKI yang saat itu merupakan kekuatan komunis terbesar ke tiga setelah Rusia dan China, sumber dari berbagai konflik politik dan kekejaman yang mengatasnamakan politik, di negerinya.

Dan, Mungkin kau tak akan mendengar alunan syahdu suara Adzan berkumandang di masjid masjid seluruh penjuru nusantara, Gereja penuh jamaat di hari minggu, hari raya nyepi yang sakral, parade Bikshu menyusuri candi Borobudur pada hari raya umat Budha, jika komunis yang anti Tuhan dan anti manusia ber-Tuhan itu berkuasa. Pak Harto tegas mengemban amanat Pancasila.

Sejarah mencatat, awal pak Harto memimpin indonesia di ujung kebangkrutan, rakyat kelaparan, inflasi tembus 600 persen, bisa jadi diantara kita mendengar cerita orang-orang tua yang menjadi saksi beratnya hidup diawal kemerdekaan, kesulitan panggan dan Indonesia terlilit hutang biaya perang. Dengan kondisi sedemikian parah, si anak desa memimpin dan mulai membenahi negeri.

Buya Hamka pada suatu kesempatan mengatakan :” kita baru mengerti arti pembangunan, di era  Soeharto memimpin “

Tidak berlebihan apa yang dikatakan Buya, saat itu, Pertumbuhan ekonomi yang tinggi oleh Soeharto dipersembahkan kepada rakyatnya, swasembada pangan diakui dunia sebagai capaian.  Indonesia negara agraris yang mampu memenuhi pangan bagi rakyatnya dan turut berperan serta membantu pangan dunia.

Keajaiban ekonomi Asia, pers dunia barat membahasakannya.

Berbagai capaian dibidang pendidikan, kesehatan, pemerataan penduduk (transmigrasi ) pembangunam ratusan rumah sakit ribuan gedung sekolah dan perguruan tinggi, serta puskemas.

Pembangunan perkotaan tumbuh pesat, desa-desa memproduksi berbagai bahan baku industri, target pembangunan tertata rapi dalam konsep jangka menengah dan panjang. Bahkan, saat sekolah dasar, saya begitu hafal setiap tahapan-tahapan pembangunannya yang tersusun dalam Repelita (Rancangan Pembangunan Lima Tahun )

Dibidang keagaaman terbangun ribuan rumah ibadah diseluruh penjuru nusantara. BUMN tumbuh subur, dan Indonesia riil menjadi macan asia.

Krisis Moneter


Krisis keuangan Asia adalah periode krisis keuangan yang menerpa hampir seluruh Asia Timur pada Juli 1997 dan menimbulkan kepanikan bahkan ekonomi dunia akan runtuh akibat penularan keuangan.

Korea Selatan, dan Thailand adalah negara-negara yang terkena dampak krisis terparah. Hong Kong, Laos, Malaysia, dan Filipina juga terdampak oleh turunnya nilai mata uang, termasuk Indonesia. Brunei, Cina, Singapura, Taiwan, dan Vietnam tidak kentara dampaknya, namun sama-sama merasakan turunnya permintaan dan kepercayaan investor di seluruh Asia.

Upaya menghambat krisis ekonomi global gagal menstabilkan situasi dalam negeri di Indonesia. Setelah 30 tahun berkuasa, Presiden Soeharto mundur pada tanggal 21 Mei 1998 di bawah tekanan massa yang memprotes kenaikan harga secara tajam akibat devaluasi rupiah.

Tentu, si anak desa tidaklah sempurna, manusia biasa yang memimpin bangsa besar selama hampir setengah dari umurnya, tentu bukanlah perkara sederhana. Dan, dihujung situasi kritis, demi menghindari jatuhnya korban, ia menahan diri untuk mengerahkan TNI untuk menstabilkan gejolak massa, pak Harto lebih memilih untuk “Lengser Keprabon.”

Kini, setelah 20 tahun reformasi kembali sosok pak Harto dirindukan, bahkan semakin tajam, muncul sebagai simbol perlawanan kepada rezim Jokowi yang dianggap banyak pihak gagal dalam mengelola RI.

“Kita ingin kembali ke era presiden Soeharto memimpin,” ujar putri pak Harto, hal itu ia rincikan dalam orasinya kembali ke era Pak Harto terkait berbagai capaian positif: swasembada pangan, harga-harga murah, pembangunan yang tersistem dengan jelas. Konteksnya adalah, berbagai capaian keberhasilan yang tidak hanya sekedar klaim semata, tetapi nyata diakui rakyat dan dunia. Bukan pembangunan pepesan kosong berbasis pencitraan.

Fransiskus Widodo

Rakyat Indonesia, mekanik kecil, suami dan ayah dari anak-anak yang terus berharap pendidikan terjangkau bagai rakyat.

Ulasan

Perisai Berkarya Desak DPW DIY Pecat Kadernya Pelaku Asusila

SOEHARTONESIA.COM

Ketua Umum Perisai Berkarya, Tri Joko Susilo, SH mendesak pengurus DPW Partai Berkarya DIY memecat oknum yang menciderai institusi Partai Berkarya dimana telah melakukan berbuat asusila yg diberitakan banyak media sebagai keanggotaan Partai Berkarya.

Kami Perisai Berkarya sebagai Ormas yang sedari awal mengawal verifikasi faktual utk lolos menjadi peserta pemilu dan selalu mengawal membentengi Marwah Partai Berkarya sangat kuatirkan “Jika tidak dipecat dan pembiaran, khawatir ada kader Partai Berkarya yang berulah seperti itu lagi. Ini sangat berbahaya,” tegas Tri kepada media, Rabu (12/12/2018).

Tri Joko Susilo.SH yang rencananya juga akan mencalonkan sebagai Bupati Gunung Kidul 2020 ini mengakui, kasus asusila yang menimpa kader Partai Berkarya Romie Hartanto sekaligus caleg Partai Berkarya untuk DPRD Bantul menjadi pukulan partai pimpinan Tommy Soeharto. Kami berharap para pejabat teras struktur kepartaian di Partai Berkarya dalam menyikapi kasus kasus anggotanya yg terlibat asusila,narkoba,korupsi jangan diberi ampun,berikan sangsi tegas .

Apalagi Partai Berkarya baru pertama menjadi peserta pemilu dan sedang berusaha keras merebut simpati rakyat agar lolos ke Senayan.

Hingga saat ini Pimpinan Partai Berkarya DPW dan DPD DIY belum mengambil tindakan tegas dengan alasan masih menunggu proses hukum yang sedang berjalan dan memantau hingga nanti sampai ke persidangan dan vonis hakim.

Seperti diberitakan, Caleg DPRD Bantul bernama Romie Hartanto digerebek oleh polisi saat bermesraan dengan wanita selingkuhannya, Kurnia Dewi Agustin, di rumah kontrakannya di Desa Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta, Minggu dini hari.

Penggerebekan bermula dari informasi bahwa Romie dan Kurnia pergi bareng pada Sabtu malam, 8 Desember 2018. Sang suami diam-diam mengetahui kabar itu.

Sang suami lantas menguntit mereka, yang intensif berkomunikasi dalam dua bulan terakhir. Sang suami menguntit hingga Sukoharjo, Jawa Tengah, dan kembali lagi ke Yogyakarta menuju sebuah rumah indekos di Desa Condongcatur.

Setiba di rumah indekos yang juga berfungsi gudang obat kecantikan itu, sang suami tak langsung menggerebek istrinya, namun melapor ke Polsek Depok Timur. Lantas mereka bersama ketua RT setempat menggerebek rumah itu.

Tukiman, sang ketua RT, mengaku bahwa saat dia diminta datang, ada dua mobil yang sudah menunggu di depan indekos tempat menginap pasangan itu.

Polisi membenarkan informasi penggerebekan itu dan membenarkan juga nama atau identitas yang digerebek.

“Ini penyidik sedang melakukan penyelidikan. Yang laki-laki R (Romie Hartanto) dan K perempuan (Kurnia Dewi Agustin),” kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda DI Yogyakarta, AKBP Yulianto.

Apresiasi, Tokoh

Tommy Soeharto Dikukuhkan Sebagai Anak Adat Sentani

SOEHARTONESIA.COM

Ketua Umum Partai Berkarya, Hutomo Mandala Putra atau akrab disapa Tommy Soeharto dikukuhkan sebagai anak adat Sentani, dengan ditandai penyematan Noken oleh Abhu Afaa di Kampung Kehiran Satu, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Selasa (11/12).

Ketua Dewan Adat Suku Sentani, Demas Tokoro mengatakan, Tommy Soeharto diangkat menjadi seorang anak adat Sentani di tiga kampung yaitu di Keluarga Simporo, Babrongko dan Yoboi itu diangap positif dan sah.

“Siapa saja yang datang meminta untuk masuk mejadi keluarga itu sah, apalagi dilakukan pengalungan noken oleh Abhu Afaa. Jika sudah diangkat menjadi bagian dari masyarakat adat di tiga kampung ini, itu sudah diangap sah,” kata Demas Tokoro.

Demas Tokoro mengatakan, pada saat penanaman sagu, yang menjadi sebuah simbol dan akan menjadi hutan sagu, ini akan menjadi hal yang luar biasa bagi suku Sentani.

“Dalam sejarah orang Sentani tidak pernah ada orang pendatang oleh Ketua Umum Partai Berkarya, Tommy Soeharto untuk lakukan penanaman sagu. Ini baru pertama kali bisa melakukan penanaman sagu di tempat ini,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum Partai Berkarya, Tommy Soeharto menyampaikan berterimakasih atas Ondoafi Sentani yang telah mengangkat menjadi anak adat Sentani.

“Atas diangkatnya saya menjadi anak adat Sentani menjadi nilai tambah masyarakat Papua pada umumnya dan pada khususnya di Sentani,” katanya.

Selain itu, Tommy Soeharto menjelaskan, akan melakukan program percontohan bagaimana bertani yang baik dan pengelolaan sagu yang baik dan berternak yang baik, sehingga kemudian hari kesejahteraan itu akan terwujudkan di Sentani.

“Potensi yang besar di Papua, tetapi selama ini belum ada perubahan nyata, untuk bagaimana meningkatkan kesejahteraan rakyat di Papua, karena kebanyakan memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Ini sangat tidak mendidik masyarakat, harusnya membuat program ekonomi kerakyatan untuk dapat memberikan kemajuan bagi masyarakat,” ujarnya.

Putra mantan Presiden RI Soeharto ini menambahkan, ekonomi kerakyatan adalah dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat, sebetulnya untuk memberikan pendampingan bagaimana mengelola sagu lebih terbaru sehingga memberikan nilai tambah yang maksimal.

“Bagaimana mengelolah sagu dengan baik, mengelola padi dengan baik dan bagaimana cara berternak yang baik, untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” imbuhnya.