Apresiasi, Kisah, Opini

Surat Terbuka Rakyat Kecil Menjawab Tulisan Adian Napitupulu

 

” Pada saatnya nanti, sejarah akan membuktikan, apa yang bapak dan ibumu telah perjuangkan bagi bangsa ini ”

  – HM. SOEHARTO –

 

SOEHARTONESIA.COM,- Tak ada mendung, hanya senja biasa dengan matahari yang sinarnya melambai berpamitan menjelang malam. Di langit tak muncul tanda-tanda yang kudus.

Semua berjalan seperti biasanya, biasa saja. Bukan hari yang sakral,dan dari ribuan kelahiran anak manusia di hari itu, bumi pertiwi menjadi saksi lahirnya Soeharto.

Delapan puluh enam tahun kemudian, bendera setengah tiang, iring-iringan pelawat, masyarakat dan rakyat Indonesia yang menyaksikan melalui siaran televisi mengiringi kepulangan-nya. Tangis haru Indonesia pecah mengiringi perjalanan pak Harto berpulang ke sang Khalik.

Soeharto seorang anak desa yang membuat perubahan besar pada negerinya, membangun bangsa yang porak poranda, di ujung kebangkrutan usai perang melawan penjajahan, merdeka, namun larut dalam konflik politik berkepanjangan.

Anak desa itu pun berhasil membubarkan PKI yang saat itu merupakan kekuatan komunis terbesar ke tiga setelah Rusia dan China, sumber dari berbagai konflik politik dan kekejaman yang mengatasnamakan politik, di negerinya.

Dan, Mungkin kau tak akan mendengar alunan syahdu suara Adzan berkumandang di masjid masjid seluruh penjuru nusantara, Gereja penuh jamaat di hari minggu, hari raya nyepi yang sakral, parade Bikshu menyusuri candi Borobudur pada hari raya umat Budha, jika komunis yang anti Tuhan dan anti manusia ber-Tuhan itu berkuasa. Pak Harto tegas mengemban amanat Pancasila.

Sejarah mencatat, awal pak Harto memimpin indonesia di ujung kebangkrutan, rakyat kelaparan, inflasi tembus 600 persen, bisa jadi diantara kita mendengar cerita orang-orang tua yang menjadi saksi beratnya hidup diawal kemerdekaan, kesulitan panggan dan Indonesia terlilit hutang biaya perang. Dengan kondisi sedemikian parah, si anak desa memimpin dan mulai membenahi negeri.

Buya Hamka pada suatu kesempatan mengatakan :” kita baru mengerti arti pembangunan, di era  Soeharto memimpin “

Tidak berlebihan apa yang dikatakan Buya, saat itu, Pertumbuhan ekonomi yang tinggi oleh Soeharto dipersembahkan kepada rakyatnya, swasembada pangan diakui dunia sebagai capaian.  Indonesia negara agraris yang mampu memenuhi pangan bagi rakyatnya dan turut berperan serta membantu pangan dunia.

Keajaiban ekonomi Asia, pers dunia barat membahasakannya.

Berbagai capaian dibidang pendidikan, kesehatan, pemerataan penduduk (transmigrasi ) pembangunam ratusan rumah sakit ribuan gedung sekolah dan perguruan tinggi, serta puskemas.

Pembangunan perkotaan tumbuh pesat, desa-desa memproduksi berbagai bahan baku industri, target pembangunan tertata rapi dalam konsep jangka menengah dan panjang. Bahkan, saat sekolah dasar, saya begitu hafal setiap tahapan-tahapan pembangunannya yang tersusun dalam Repelita (Rancangan Pembangunan Lima Tahun )

Dibidang keagaaman terbangun ribuan rumah ibadah diseluruh penjuru nusantara. BUMN tumbuh subur, dan Indonesia riil menjadi macan asia.

Krisis Moneter


Krisis keuangan Asia adalah periode krisis keuangan yang menerpa hampir seluruh Asia Timur pada Juli 1997 dan menimbulkan kepanikan bahkan ekonomi dunia akan runtuh akibat penularan keuangan.

Korea Selatan, dan Thailand adalah negara-negara yang terkena dampak krisis terparah. Hong Kong, Laos, Malaysia, dan Filipina juga terdampak oleh turunnya nilai mata uang, termasuk Indonesia. Brunei, Cina, Singapura, Taiwan, dan Vietnam tidak kentara dampaknya, namun sama-sama merasakan turunnya permintaan dan kepercayaan investor di seluruh Asia.

Upaya menghambat krisis ekonomi global gagal menstabilkan situasi dalam negeri di Indonesia. Setelah 30 tahun berkuasa, Presiden Soeharto mundur pada tanggal 21 Mei 1998 di bawah tekanan massa yang memprotes kenaikan harga secara tajam akibat devaluasi rupiah.

Tentu, si anak desa tidaklah sempurna, manusia biasa yang memimpin bangsa besar selama hampir setengah dari umurnya, tentu bukanlah perkara sederhana. Dan, dihujung situasi kritis, demi menghindari jatuhnya korban, ia menahan diri untuk mengerahkan TNI untuk menstabilkan gejolak massa, pak Harto lebih memilih untuk “Lengser Keprabon.”

Kini, setelah 20 tahun reformasi kembali sosok pak Harto dirindukan, bahkan semakin tajam, muncul sebagai simbol perlawanan kepada rezim Jokowi yang dianggap banyak pihak gagal dalam mengelola RI.

“Kita ingin kembali ke era presiden Soeharto memimpin,” ujar putri pak Harto, hal itu ia rincikan dalam orasinya kembali ke era Pak Harto terkait berbagai capaian positif: swasembada pangan, harga-harga murah, pembangunan yang tersistem dengan jelas. Konteksnya adalah, berbagai capaian keberhasilan yang tidak hanya sekedar klaim semata, tetapi nyata diakui rakyat dan dunia. Bukan pembangunan pepesan kosong berbasis pencitraan.

Fransiskus Widodo

Rakyat Indonesia, mekanik kecil, suami dan ayah dari anak-anak yang terus berharap pendidikan terjangkau bagai rakyat.

Apresiasi, Tokoh

Tommy Soeharto Dikukuhkan Sebagai Anak Adat Sentani

SOEHARTONESIA.COM

Ketua Umum Partai Berkarya, Hutomo Mandala Putra atau akrab disapa Tommy Soeharto dikukuhkan sebagai anak adat Sentani, dengan ditandai penyematan Noken oleh Abhu Afaa di Kampung Kehiran Satu, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Selasa (11/12).

Ketua Dewan Adat Suku Sentani, Demas Tokoro mengatakan, Tommy Soeharto diangkat menjadi seorang anak adat Sentani di tiga kampung yaitu di Keluarga Simporo, Babrongko dan Yoboi itu diangap positif dan sah.

“Siapa saja yang datang meminta untuk masuk mejadi keluarga itu sah, apalagi dilakukan pengalungan noken oleh Abhu Afaa. Jika sudah diangkat menjadi bagian dari masyarakat adat di tiga kampung ini, itu sudah diangap sah,” kata Demas Tokoro.

Demas Tokoro mengatakan, pada saat penanaman sagu, yang menjadi sebuah simbol dan akan menjadi hutan sagu, ini akan menjadi hal yang luar biasa bagi suku Sentani.

“Dalam sejarah orang Sentani tidak pernah ada orang pendatang oleh Ketua Umum Partai Berkarya, Tommy Soeharto untuk lakukan penanaman sagu. Ini baru pertama kali bisa melakukan penanaman sagu di tempat ini,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum Partai Berkarya, Tommy Soeharto menyampaikan berterimakasih atas Ondoafi Sentani yang telah mengangkat menjadi anak adat Sentani.

“Atas diangkatnya saya menjadi anak adat Sentani menjadi nilai tambah masyarakat Papua pada umumnya dan pada khususnya di Sentani,” katanya.

Selain itu, Tommy Soeharto menjelaskan, akan melakukan program percontohan bagaimana bertani yang baik dan pengelolaan sagu yang baik dan berternak yang baik, sehingga kemudian hari kesejahteraan itu akan terwujudkan di Sentani.

“Potensi yang besar di Papua, tetapi selama ini belum ada perubahan nyata, untuk bagaimana meningkatkan kesejahteraan rakyat di Papua, karena kebanyakan memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Ini sangat tidak mendidik masyarakat, harusnya membuat program ekonomi kerakyatan untuk dapat memberikan kemajuan bagi masyarakat,” ujarnya.

Putra mantan Presiden RI Soeharto ini menambahkan, ekonomi kerakyatan adalah dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat, sebetulnya untuk memberikan pendampingan bagaimana mengelola sagu lebih terbaru sehingga memberikan nilai tambah yang maksimal.

“Bagaimana mengelolah sagu dengan baik, mengelola padi dengan baik dan bagaimana cara berternak yang baik, untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” imbuhnya.

Apresiasi, Opini, Piye Kabare

Elektabilitas Junjungan Tiarap, Centeng Kumur- Kumur di Dalam Gelanggang

 

SOEHARTONESIA.COM

Oleh : H, ANHAR. SE
Politisi Partai Berkarya.
Anggota DPR-RI Priode 2004-2009

Beberapa bulan terakhir ini nama pak Harto kembali sering diucap kalangan politisi. Ada yang merindukan dan memuji beliau, dan yang terbaru muncul pernyataan sekjen PDIP yang meminta untuk mengaudit kembali harta kekayaan pak Harto.

Pernyataan itu menyusul pernyataan koleganya satu kandang yang mengatakan bahwa pak Harto sebagai bapak korupsi.

Jika kita cermati, pernyataan-pernyatan bernada minor itu sebenarnya hanya semacam kumur-kumur di dalam gelanggang saja.

Mengapa saya katakan demikian, tentunya tak lepas dari perjalan pasca reformasi 98 yang salah satu misi yang di-dengungkan adalah mengusut korupsi Presiden Soeharto. Namun, hampir 10 tahun berlalu, 4 presiden dan 8 jaksa agung gagal melakukannya.

Pertanyaannya, mengapa permintaan mengusut kekayaan Pak Harto tersebut tidak dilontarkan di awal pemerintahan Jokowi? Justru jelang pilpres 2019 di masa akhir jabatan kembali hal tersebut diungkit-ungkit.

Sebenarnya sederhana saja, setelah dua puluh tahun reformasi, hanya di era ini-lah kegagalan pemerintahan itu begitu terasa, sangat tidak seimbang dengan promusi masif yang dilakukan pemerintah melalui media.

Kenaikan harga bahan pokok, pelemahan nilai rupiah terhadap dolar yang tidak terkendali, import produk pangan ugal-ugalan yang tentu dampaknya sangat memberatka rakyat kecil dan petani.

Belum lagi kenaika bahan bakar minyak (BBM) yang tidak pernah permisi, tarif dasar listrik, dan terutama akibat lemahnya rupiah, ribuan pabrik terpaksa tutup sehingga berdampak pada peningkatan jumlah pengangguran.

Tentunya hal-hal seperti itu tidak lagi mampu ditutupi dengan berbagai berita cerita sukses. Toh, kenyataannya rakyat yang sudah sangat cerdas ini memahami bahwa terjadi peningkatan hutang dalam maupun luar negri yang luar biasa besarnya itu tetapi tidak berdampak kepada pengurangan tingkat kemiskinan dan ketersediaan lapangan kerja.

Masyarakat dihadapakan pada Kenyataaan hidup yang semakin sulit, dan hal itu berbeda dengan yang dirasakan saat kepemimpinan pak Harto. Di era kepemimpinan pak Harto, kemiskinan tahun demi tahun berkurang terus, fakta yang tidak dapat kita pungkiri. Walau belum habis, namun terus berkurang berangsur-angsur. Tidak seperti sekarang, yang terjadi justru sebaliknya.

Tentunya hal inilah yang menyebabkan romantisme era pak Harto tumbuh dan menjelma menjadi spirit perlawanan terhadap pemerintahan Jokowi .

Tentunya secara sosial politik hal demikian itu sangat merugikan pencitraan-pencitaraan ala pepesan kosong yang mereka propagandakan.

Dan, yang terjadi setelah dua puluh tahun reformasi, kini, nama Pak Harto berubah menjadi spirit perlawanan terhadap ketidak mampuan Rezim Jokowi memakmurkan rakyat.

Sehingga wajar kemudiaan kembali berbagai isu terkait pak Harto digulirkan dengan tujuan melegitimasi klaim keberhasilan pembangunan era Jokowi yang mati gaya ketika dibandingkan dengan era-era sebelumya.

Namun, sekali lagi saya katakan, rakyat sudah sangat cerdas. Masyarakat sudah memahami bahwa isu pemerintahan pak Harto yang dikatakan otoriter adalah tidak benar.

Rakyat sudah semakin tahu dan mempelajari betul-betul, bahwa negara yang terbelakang karena dijajah orang asing dulunya jika tidak dipimpin dengan cara yang terarah dan terkendali tidak mungkin bisa maju dan berkembang seperti yang mereka rasakan kala itu.

Faktanya, disegala bidang pembangunan terlaksana dengan baik, indeks kemiskinan menurun dan ketimpangan ekonomi tidak setinggi saat ini. Satu isu ternyata tak mempan, kembali coba digulirkan isu lain yakni, korupsi.

Padahal, bukankah empat presiden dan delapan jaksa agung sepuluh tahun lalu telah mencobanya, ada? Nihil.

Bahkan menurut sebuah artikel yang saya baca pada media on line, jumlah nilai anggaran yang digunakan untuk membiayai melacak Harta hasil korupsi yang dituduhkan tersebut dua kali lipat dari nilai korupsi yang dituduhkan kepada pak Harto, apa tidak konyol?

Ada baiknya sekjen PDIP Hasto dan Koleganya Ahmad Bashara sebagai elit partai pendukung Jokowi fokus saja untuk mendongkrak citra positif Jokowi yang semakin tiarap ini, jangan malah coba bermain di celah sempit yang sama sekali tidak mereka pahami.

Apresiasi, Memorial

Bapak Pembangunan dan Bapak Pencitraan

SOEHARTONESIA.COM

Kita ketahui, pembangunan infrastruktur di era Jokowi ini menjadi kampanye luar biasa untuk mengangkat citra pemerintah, bagaimana media memposisikan dengan narasi – narasinya bahwa pembangunan infrastruktur tersebut adalah suatu keharusan untuk dilaksanakan.

Tidak ketinggalan pula, para buzzer di sosial media
mempropagandakan seolah hanya di era Jokowi ini semua pembanguanan di republik ini dimulai.

Padahal, dipenghujung kekuasaannya kita temui fakta bahwa pembangunan proyek strategis nasional (PSN) sepanjang 2018 jauh dari dapat dikatakan berhasil

Satu contoh, pada Januari-Oktober 2018 hanya ada 2 PSN baru rampung dikerjakan dan bila dihitung sejak 2016, total Rezim Jokowi baru menyelesaikan 32 PSN.

Padahal, dalam Perpres No.56 tahun 2018 disebutkan, PSN 223 Proyek plus 3 program meliputi 12 Sektor Proyek dan 3 sektor Program. Lalu ,di mana letak luar biasanya ?

Tentunya pemerintah tidak akan bisa lari dari taggungjawab pada hari esok dengan menghindarinya pada hari ini. Ketidak berhasilan dalam menjalankan roda pembangunan tidak bisa di alihkan dengan mencari-cari celah untuk menyalahkan pemerintahan sebelumnya, rakyat sudah sangat cerdas.

Soeharto Bapak Pembangunan

Setelah menjadi presiden, mulai 1969 pak Harto dianggap berhasil menjalankan roda pemerintahan dengan baik. Hal itu terlihat dimulainya pembangunan-pembangunan di Indonesia.

Bahkan, di tengah kesulitan dan resesi yang menerjang seluruh dunia kala itu, Indonesia malah dianggap sebagai negara kuat oleh Bank Dunia. Mampu mencapai laju pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) rata-rata 7,6 persen per tahun.

Hal inilah yang kemudian pada 12 maret 1981, pak Harto diusulkan untuk diberi gelar bapak pembangunan nasional oleh mentri penerangan Ali Murtopo.

Pada saat itu, tingkat elite yang duduk di pemerintahan merasa ragu apakah Soeharto mau menerima penghargaan tersebut atau justru sebaliknya.

Sebab, Soeharto dianggap tidak suka sanjungan dan penghargaan. Hal itu terlihat saat ada rencana untuk memberikan gelar Doctor Honoris Causa dari sebuah Universitas di luar negeri. Pemberian gelar itu juga ditolak oleh pak Harto. Benar saja, pak Harto tidak menggubris hal tersebut.

Meski pak Harto tak merespons mengenai usulan pemberian gelar itu, desakan mulai muncul. Desakan mulai datang dari Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) dan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI). Mereka menyampaikan kembali agar pak Harto berkenan menerima penghargaan tersebut.

Tidak ketinggalan tokoh-tokoh nasional dan masyarakat luas turut mendorong agar pak Harto mau menerima gelar sebagai bapak pembangunan, salah satunya Buya Hamka. Buya Hamka mengatakan bahwa, “di bawah kepemimpinan pak Harto inilah kita baru mengenal apa pembangunan itu,” dan, akhirnya pak Harto pun menerima gelar tersebut. (Red)

Apresiasi, Opini

Kesenjangan Ekonomi dan Rezim Gak Takut Kuwalat ?

Oleh : H.ANHAR,SE.

SOEHARTONESIA.COM – Saya menyimak cuplikan video pendek Mahfud MD di jejaring sosial twiter. Isi cuplikan itu, Mahfud dengan tegas mengatakan bahwa “kesenjangan sosial di era reformasi ini sudah kode merah.” Era reformasi itu lebih parah , begitu juga dengan KKN-nya, vertikal maupun horizontal, Korupsi , Kolusi dan Nepotismenya lebih parah dibanding era Pak Harto. Hutangnya pun lebih banyak.

Ditambahkan pula oleh Prof Mahfud, kesenjangan ekonomi Pada zaman pak Harto masih berimbang dibandingkan dengan saat ini.

Sedikit mengulas. Kita ketahui bersama, bahwa pertumbuhan ekonomi rata-rata dari tahun 1980 hingga 1996 berada di level 7,03 persen. Sementara pertumbuhan ekonomi dari tahun 2000- Hingga saat ini rata-rata adalah 5,1 persen. Artinya, pertumbuhan ekonomi pada era Presiden Soeharto jauh lebih tinggi dari era Reformasi.

Secara teory , mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi diharapkan bisa mengurangi kesenjangan pendapatan. Tetapi, return (timbal balik) dari tiap-tiap sektor atas pertumbuhan ekonomi tentunya berbeda-beda. Hal ini yang harus dikendalikan.

Ada beberapa sektor yang mengalami timbal balik menurun, konstan, dan meningkat. Hal itulah yang menyebabkan meski pertumbuhan ekonomi tinggi, namun kesenjangan pendapatan masih ada.

Di era pak Harto, pemerintah Orde Baru mampu mengejar pertumbuhan ekonomi dengan baik dan menjaga kosntanitas sektor-sektor penting hal inilah yang berdampak signifikan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak menimbulkan kesenjangan sosial.

Buktinya, koefisien gini ratio dari 1980-1996 rata-rata adalah 0,32-0,35. Sedangkan dari tahun 2000 hingga 2013 koefisien gini ratio meningkat tajam dari 0,35 menjadi 0,42.

Jadi fakta yang tidak bisa dipungkiri, pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada saat Orde Baru tidak memunculkan kesenjangan sosial yang melebar, hal tersebut dikarenakan pemerintah Orde Baru bisa me-maintein kesenjangan pendapatan

Sebaliknya, pada tahun 2000 hingga saat ini pemerintah malah membuat kebijakan yang justru efektif membuat kesenjangan pendapatan semakin melebar. Tentunya fakta-fakta itu tidak boleh kita pungkiri, apalagi mencoba menenggelamkannya dengan tujuan memutupi ketidak berhasilan dalam mengelola negara.

Apalagi pada satu kesempatan , presiden Jokowi tanpa data yang jelas mengatakan bahwa carut marut data per-berasan yang terjadi saat ini sudah dimulai sejak era pak Harto, seolah ingin mengatakan bahwa import ugal-ugalan komoditi pangan yang terjadi saat ini akibat dari salah kelola era pak Harto, lah, khn aneh.

Buruk rupa cermin dibelah, masih mending, belah cermin tak salahkan orang lain. Sadar, pak. Setau saya orang Jawa sangat takut dengan kuwalat ?