Apresiasi, Memorial

Bapak Pembangunan dan Bapak Pencitraan

SOEHARTONESIA.COM

Kita ketahui, pembangunan infrastruktur di era Jokowi ini menjadi kampanye luar biasa untuk mengangkat citra pemerintah, bagaimana media memposisikan dengan narasi – narasinya bahwa pembangunan infrastruktur tersebut adalah suatu keharusan untuk dilaksanakan.

Tidak ketinggalan pula, para buzzer di sosial media
mempropagandakan seolah hanya di era Jokowi ini semua pembanguanan di republik ini dimulai.

Padahal, dipenghujung kekuasaannya kita temui fakta bahwa pembangunan proyek strategis nasional (PSN) sepanjang 2018 jauh dari dapat dikatakan berhasil

Satu contoh, pada Januari-Oktober 2018 hanya ada 2 PSN baru rampung dikerjakan dan bila dihitung sejak 2016, total Rezim Jokowi baru menyelesaikan 32 PSN.

Padahal, dalam Perpres No.56 tahun 2018 disebutkan, PSN 223 Proyek plus 3 program meliputi 12 Sektor Proyek dan 3 sektor Program. Lalu ,di mana letak luar biasanya ?

Tentunya pemerintah tidak akan bisa lari dari taggungjawab pada hari esok dengan menghindarinya pada hari ini. Ketidak berhasilan dalam menjalankan roda pembangunan tidak bisa di alihkan dengan mencari-cari celah untuk menyalahkan pemerintahan sebelumnya, rakyat sudah sangat cerdas.

Soeharto Bapak Pembangunan

Setelah menjadi presiden, mulai 1969 pak Harto dianggap berhasil menjalankan roda pemerintahan dengan baik. Hal itu terlihat dimulainya pembangunan-pembangunan di Indonesia.

Bahkan, di tengah kesulitan dan resesi yang menerjang seluruh dunia kala itu, Indonesia malah dianggap sebagai negara kuat oleh Bank Dunia. Mampu mencapai laju pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) rata-rata 7,6 persen per tahun.

Hal inilah yang kemudian pada 12 maret 1981, pak Harto diusulkan untuk diberi gelar bapak pembangunan nasional oleh mentri penerangan Ali Murtopo.

Pada saat itu, tingkat elite yang duduk di pemerintahan merasa ragu apakah Soeharto mau menerima penghargaan tersebut atau justru sebaliknya.

Sebab, Soeharto dianggap tidak suka sanjungan dan penghargaan. Hal itu terlihat saat ada rencana untuk memberikan gelar Doctor Honoris Causa dari sebuah Universitas di luar negeri. Pemberian gelar itu juga ditolak oleh pak Harto. Benar saja, pak Harto tidak menggubris hal tersebut.

Meski pak Harto tak merespons mengenai usulan pemberian gelar itu, desakan mulai muncul. Desakan mulai datang dari Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) dan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI). Mereka menyampaikan kembali agar pak Harto berkenan menerima penghargaan tersebut.

Tidak ketinggalan tokoh-tokoh nasional dan masyarakat luas turut mendorong agar pak Harto mau menerima gelar sebagai bapak pembangunan, salah satunya Buya Hamka. Buya Hamka mengatakan bahwa, “di bawah kepemimpinan pak Harto inilah kita baru mengenal apa pembangunan itu,” dan, akhirnya pak Harto pun menerima gelar tersebut. (Red)

Memorial, Peninggalan

Presiden Soeharto Canangkan Kartu Sehat

SOEHARTONESIA.COM

Presiden Soeharto menurut rencana akan mencanangkan kartu sehat, untuk sekitar lima juta orang yang termasuk pra-sejahtera pada 12 November 1994 tepat pada Hari Kesehatan Nasional. Secara bertahap akan dilanjutkan pada masyarakat lainnya. Diharapkan dalam waktu tidak terlalu lama kartu sehat itu dapat ditarik karena mereka akan masuk masyarakat sejahtera. Menteri Kesehatan Suyudi, menegaskan itu dalam acara rapat kerja bersama Komisi VIII DPR, yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VIII M. Akip Renatin SE, Kamis (15/9) pagi di Jakarta. Ditegaskan pula, mulai tahun 1995 semua produksi garam sudah mengandung yodium. Sehingga garam hasil produksi rakyat akan dibeli pemerintah untuk dilengkapi yodium dengan kemasan seragam dan menarik. Diperkirakan harga jual garam beriyodium sekitar Rp 300.

Sementara itu para anggota Komisi VIII DPR masih mempertanyakan masalah dokter PTT (pegawai tidak tetap) dan bidan di desa. Untuk itu Menteri Kesehatan menegaskan, diharapkan sektor swasta tidak mempekerjakan para dokter yang belum menjalankan masa bakti sebagai dokter PTT. Departemen Kesehatan akan berusaha membantu untuk menempatkan para dokter pasca PTT di sektor swasta dengan memberikan informasi tentang lapangan kerja khususnya di bidang rumah sakit.

Akhir bulan September 1994 ini Departemen Kesehatan akan mengadakan pelatihan bagi Direktur RS swasta dan RS BUMN, mengenai pendayagunaan dokter pasca PTT di RS untuk mengantisipasi selesainya masa bakti. Menurut Menteri Kesehatan, 24-25 Agustus 1994 sudah dilaksanakan tes bagi para dokter PTT angkatan I-III yang berminat menjadi PNS (pegawai negeri sipil) Depkes. Tes itu diikuti sekitar 2.300 orang dokter dan dilaksanakan di seluruh ibu kota propinsi. Sesuai dengan formasi yang tersedia untuk 1994/1995 akan diangkat 300 orang dokter pasca PTT sebagai PNS Depkes. Dan pengumuman penerimaan akan dikeluarkan pada akhir September 1994.

Juga dokter pasca PTT dapat diangkat sebagai tenaga dokter perusahaan, begitu pula dapat menjadi dokter mandiri atau dokter praktek sendiri. Mengenai bidan di desa dikatakan Menteri Kesehatan, diperlukan sekitar 54.120 bidan untuk mengisi kebutuhan bidan di desa. Sehingga program pendidikan bidan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan penempatan bidan di seluruh desa sampai pertengahan 1996/1997. Tetapi jumlah institusi pendidikan pada beberapa propinsi terbatas. Kebutuhan bidan di desa pada propinsi yang bersangkutan sebagian akan dipenuhi dari pendidikan bidan di propinsi yang ditentukan. Sesuai kemampuan untuk menghasilkan bidan, sampai tahun 1996/1997 hanya berjumlah 51.353 orang. Sehingga kekurangan bidan masih sebanyak 2.767 orang dari target 54.120 bidan.

Untuk mengatasi kekurangan bidan tersebut, jelas Menteri Kesehatan, perlu ditinjau kembali kriteria desa penempatan bidan, menambah peserta didik bidan pada tahun 1995/1996 dengan konsekuensi mengambil peserta didik yang berasal dari daerah yang tidak sama dengan propinsi yang memerlukannya. “(sas)-

Sumber: KOMPAS ( 16/09/1994)
______________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XVI (1994), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal 640-641.

Memorial

Sang Jenderal Nasionalis Penengah Konflik Politik

SOEHARTONESIA.COM

Bagi seorang prajurit Angkatan Bersenjata, Kedaulatan Negara adalah sebuah Harga Diri dan Kesetiaan yang harus ditempatkan diatas segalanya walaupun dengan segala konsekwensi yang harus diterimanya secara pribadi.
Istilah “Mati Tidak Dicari, Salah Dicaci-Maki” adalah salah satu konsekwensi yang harus diterima oleh seorang Prajurit Pengawal Kedaulatan Negara, sudah banyak peristiwa yang terjadi mengenai hal itu seperti contoh kisah Prajurit KKO Usman dan Harun dsb.

Adalah seorang prajurit berpangkat Brigadir Jenderal bernama Soeharto, seorang Komandan Kesatuan Cadangan Tentara Angkatan Darat kala itu yang sesungguhnya menjadi penengah konflik politik antara Soekarno dengan Letjen TNI Abdul Haris Nasution yang saling tidak sepaham tentang Partai Komunis Indonesia (PKI) hingga kondisi tersebut dijadikan kesempatan oleh PKI untuk melancarkan penyerangan terhadap para Jenderal Petinggi ABRI saat itu dengan peristiwa G30S-PKI nya, dan dalam kondisi politik dalam negeri yang tak menentu saat itu Brigjen Soeharto menjadi penengah diantara konflik kedua tokoh bangsa itu dimana Letjen TNI AH Nasution sebagai Pangab kala itu meminta “Kesetiaan”nya sebagai prajurit terhadap komandan dan kesatuannya demi Kedaulatan Bangsa, Negara dan Rakyat, sementara itu Soekarno pun sebagai Presiden RI memintanya juga untuk mengawal kedudukannya, jadilah Brigjen Soeharto sebuah tameng hidup diantara keduanya, sebagai anak desa yang cukup pengalaman baik dalam peperangan, strategi, serta politik Soeharto muda yang sangat memegang teguh filosofi ketimuran menjadi sosok sentral penyelesaian konflik diantara kedua tokoh bangsa itu, hingga akhirnya rakyat melalui Sidang Umum MPRS nya kala itu mendapuknya sebagai pejabat Presiden.

Kemudian selanjutnya dapat dipastikan timbulah segala fitnah yang ditujukan kepada Soeharto bertubi-tubi diantaranya sebagai penghianat Soekarno dst, namun itulah konsekwensi seorang prajurit yang harus beliau terima dengan Ketegaran Jiwa seorang prajurit Sapta Marga Sejati.

Dengan pemahaman filosofi adat budaya leluhur yang selalu beliau dengar dari orang tua nya, beliau mampu memposisikan dirinya ditempat yang baik tanpa sedikitpun memihak kepada salah satu kekuatan dari kedua tokoh nasional tersebut, dimana beliau tetap menyayangi dan menghormati Soekarno sebagai orang tua maupun Jenderal AH Nasution sebagai komandan dan seniornya di ABRI, hingga gelar Proklamator dia sematkan kepada Soekarno dan kemudian gelar sebagai Jenderal Besar beliau sematkan pula kepada AH Nasution.
Sungguh arif bijaksana keputusan dan langkah-langkah strategis Soeharto dalam menciptakan Stabilitas Keamanan dan Politik di Tanah Air tercinta ini.

Andy Kodrat
Komandan Nasional
Brigade HMS Indonesia
Memorial, Peninggalan

Presiden Soeharto, SD Inpres dan Avicena Award

SOEHARTONESIA.COM

SD INPRES BERBUAH AVICENA AWARD

Pada pertengahan 1970-an, ketika berada di Cilacap, Jawa Tengah, saat meninjau SD Inpres, Presiden Soeharto rupanya melihat ketidakberesan pembangunan gedung sekolah yang disubsidi pemerintah itu. Ia menendang dinding sekolah dengan sepatunya dan ternyata dinding itu ambruk.”Siapa anemer(pemborong) bangunan ini?” tanyanya sambil sekali lagi menendang dinding yang keropos. Dia minta agar pihak pemborong bertanggung jawab terhadap bangunan tersebut.

Kepedulian Pak Harto memang sangat besar kepada pendidikan dasar di Indonesia. Warisan Pak Harto di sektor pendidikan menjadi catatan emas dalam perjalanan bangsa. Perjalanan itu dimulai dari program wajib belajar. Program wajib belajar yang dimulai Pak Harto pada akhir Pelita III telah meningkatkan taraf pendidikan masyarakat Indonesia saat itu. Fokus utama ketika itu peningkatan angka-angka indikator kualitas pendidikan dasar.

Sebelum adanya wajib belajar dicanangkan, upaya peningkatan kualitas pendidikan dasar didahului dengan keluarnya Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 1973 tentang Program Bantuan Pembangunan Gedung SD. Tujuan penerbitan kebijakan ini adalah untuk memperluas kesempatan belajar, terutama di pedesaan dan bagi daerah perkotaan yang penduduknya berpenghasailan rendah.

Di era Pak Harto, pelaksanan tahap pertama program SD Inpers adalah pembangunan 6.000 gedung SD yang masing-masing memiliki tiga ruang kelas. Ketika itu Indonesia baru saja mendapat limpahan dana hasil penjualan minyak bumi yang harganya naik sekitar 300 persen dari sebelumnya. Uang itu kemudian digunakan untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, salah satunya pendidikan.

Pada tahap awal pelaksanaan program SD Impres, hampir setiap tahun, ribuan hingga puluhan ribu gedung sekolah dibangun. Pembangunan paling besar terjadi pada priode 1982/1983 ketika 22.600 gedung SD baru dibuat. Hingga priode 1993/1994 tercatat hampir 150.000 unit SD Inpres telah dibangun.

Seiring degan pembangunan gedung SD Inpres tersebut, ditempatkan pula satu juta lebih guru inpres di sekolah-sekolah itu. Total yang dikeuarkan untuk progam ini hingga akhir Pembangunan Jangka Pajang (PJP) I mencapai hampir Rp6,5 triliun.

Setelah perluasan kesempatan belajar, sasaran perbaikan bidang pendidikan selanjutnya adalah pemberantasan buta aksara. Kenyataan bahwa masih banyak penduduk buta huruf ditanggapi pemerintahan HM Soeharto dengan pecanangan penuntasan buta huruf pada 16 Agustus 1978. Tekniknya adalah dengan pembetukan kelompok belajar atau “Kejar”.

Kejar merupakan program pengenalan huruf dan angka bagi masyarakat yang buta huruf yang beruia 10-45 tahun. Tujuannya, mereka akan mampu membaca serta menulis huruf dan angka latin. Tutor atau bimbingan setiap kelompok adalah siapa saja yang berpendidikan minimal sekolah dasar. Jumlah serta dan waktu pelaksaan setiap Kejar bersifat fleksibel. Hingga saat ini program Kejar yang sudah semakin berkembang masih tetap dijalankan.

Keberhasilan program Kejar salah satunya terlihat angka stastistik penduduk buta huruf yang menurun. Pada Sensus 1971, dari jumlah penduduk 80 juta jiwa, Indonesia masih memiliki 39,1 persen penduduk usia 10 tahun ke atas yang bersetatus buta huruf. Sepuluh tahun kemudian, menurut Sensus 1980, persentase itu menurun menjadi 28,8 persen. Hingga sensus berikut tahun 1990, angkanya terus menyusut menjadi 15,9 persen.

Menyimak ketiga program pendidikan populer yang terbit era Pak Harto itu, bisa disimpulkan, Presiden kedua Indonesia ini cukup menganggap penting bidang pendidikan . Penekanannya baru sebatas upaya peningkatan angka-angka indikator pendidikan. Dan ini memang menjadi fokus pembangunan pendidikan saat itu, yaitu peningkatan secara kuantitatif, belum memerhatikan kualitas atau mutu pendidikan.

Pada tahun 1984 dengan program SD Inpresnya, Pak Harto mendapatkan penghargaan Avicienna Award dari UNESCO. Waktu itu tidak banyak negara yang mendapatkan penghargaan tersebut.

Penghargaan Medali Emas yang diterima pada 19 Juni 1993 dari UNESCO (United Nation Education, Scientific Culture Organisation). Dr Fredico Mayor, Dirjen UNESCO, memberikan “The Avicena Award” kepada Presiden Soeharto dalam Pembangunan Bidang Pendidikan untuk Rakyat.

Catatan UNESCO menyebutkan Indonesia dalam konsep pembangunan bidang pendidikan sejak tahun 1970-an telah mewujudkan kebijakan wajib belajar 6 tahun dan pembangunan sarana dan prasarana sekolah dasar dengan dibangunnya SD Inpres serta perbaikan kualitas guru dan kurikulum Sekolah Dasar.

Keberhasilan kebijakan wajib belajar 6 tahun itu dikonsolidasikan dengan program anak asuh yang dirancang untuk meningkatkan mutu pendidikan di kalangan keluarga miskin dan memuji keberhasilan Indonesia dalam memberantas buta huruf.

Dengan penghargaan itu, UNESCO menjadikan Indonesia contoh pembangunan pendidikan. UNESCO menilai Indonesia berhasil dalam pembangunan bidang pendidikan, terutama bagi pendidikan dasar. Untuk itu UNESCO akan menjadikan Indonesia sebagai percontohan dalam pembangunan pendidikan di negara berkembang yang padat penduduk.

1Sumber: Harian Pelita 15 Februari 2013

The Avicena Award
Nama Penghargaan : The Avicena Award
Pemberi : UNESCO (United Nation Education, Scientific Culture Organisation)
Diberikan kepada : Presiden Suharto
Tanggal : 19 Juni 1993
Kisah, Memorial

Desa Cinta Karya. Pasti Ingat Zaman Pak Harto

 

SOEHARTONESIA.COM,–Langit merah merona, sebenarnya saya hanya ingin mengatakan warnanya oranye saja, tapi, ujung-ujung sebaran sinarnya yang tampak menyentuh pucuk-pucuk pohon yang membatasi pandangan saya berwarna merah, jika menggambarkannya dengan satu atau dua warna saja, menjadi tidaklah cantik.

Di kota Musi Banyuasin ini pohon-pohon besar masih rimbun, tertata apik. Di halaman rumah warga atau di pinggir-pinggir jalan utama pohon dengan diameter satu meter hingga lebih, masih berdiri kekar. Semoga akan terus begitu. Rumah-rumah warga tampak masih berhalaman lebar, asri, sorga bagi anak-anak usia bermain.

Harga tanah di daerah ini tentunya masih tidak seperti di kota besar, puluhan juta per meter. Salah satu dampak negatif dari mahalnya harga tanah di kota akhirnya mengorbankan pohon-pohon besar, ditebangi, kota tak lagi sejuk.

Di kota besar, sedikit saja tanah, berharga mahal. Kalau dihitung untuk dijual dan kemudian dibangun gedung-gedung besar tinggi menjulang menggantikan pohon-pohon yang telah ditebang, secara ekonomi tentunya saku jadi lebih tebal. Iya, langit memang belum disertifikatkan, masih gratis, dan kita lebih butuh uang ketimbang langit merona indah.

Musi Banyuasin adalah salah satu kabupaten kaya di Sumatera selatan. Kaya akan kandungan gas alam, minyak, juga perkebunan yang menjadi penopang ekonomi masyarakat kabupaten ini.

Seorang kawan berkisah bahwa kini pipa-pipa gas alam sudah masuk ke rumah-rumah warga. Program pemerintah yang sangat tepat sasaran. Angkat topi tinggi-tinggi untuk Pemerintah daerah.

Sebagai salah satu daerah tujuan trasmigrasi sejak era Orde Baru, Musi Banyuasin kini maju dengan pesat.

Pak Narto berkisah kepada saya, beliau warga Desa Cinta Karya. Desa Transmigrasi yang di bangun pada tahun 1981, termasuk dalam proyek pembangunan lokasi Transmigrasi Sekayu Mangunjaya dan terbangun dalam lokasi spc-3.

Pada mulanya, Desa Cinta Karya lebih di kenal dengan sebutan Trans Sekayu Mangunjaya UPT SPC C3 bahkan sampai sekarang masih ada yang menyebutnya C3.

Pada tahun 1994, wilayah binaan transmigrasi ini diserah terimakan oleh pemda TK II Musi Banyuasin sebagai desa definitip dan diberikan nama Desa Cinta Karya.

Adapun daerah penempatan awal berasal dari beberapa kabupaten di pulau Jawa, berdasarkan tanggal kedatangan dan jumlah kepala keluarga. Diantaranya yaitu : Jepara, Tegal, Brebes, dan Madiun. Pak Narto sendiri, beliau berasal dari Madiun Jawa timur.

Menurut cerita masyarakat sekitar, asal mula memberi nama Desa Cinta Karya dikarenakan masyarakat yang datang ke wilayah tersebut, mereka banyak yang ahli dalam pertukangan, dari situlah mereka berpikir untuk membuat sebuah nama desa yaitu Desa “Cinta Karya”

Walaupun ukuran kesuksesan itu tidak bisa dilihat dari harta kekayaan, intinya mereka sukses bertahan hidup sampai sekarang baik menjadi pedagang atau jenis profesi apapun, lanjut pak Narto, dan bagi dirinya, dengan telah mampu menyekolahkan anaknya hingga kini menjadi Dokter di kota Palembang adalah sebuah kesuksesan yang tidak pernah ia bayangkan sebelum berangkat mengikuti program transmigrasi di era pak Harto.

” Lha wong biasa macul (mencangkul) di Jawa, datang ke daerah transmigrasi pasti rajin bekerja. Dan, orang rajin bekerja pasti sukses. “Cuma keyakinan itu bekal kami berangkat merantau ikut program transmigrasi pak Harto, selebihnya semua disiapkan pemerintah.” Tentu saja jika kami mengenang semua itu, maka, kami sangat merasa berhutang budi kepada beliau (Pak Harto), mas .

Wi – Ar     #MerayapiSumsel