Apresiasi, Kisah, Opini

Surat Terbuka Rakyat Kecil Menjawab Tulisan Adian Napitupulu

 

” Pada saatnya nanti, sejarah akan membuktikan, apa yang bapak dan ibumu telah perjuangkan bagi bangsa ini ”

  – HM. SOEHARTO –

 

SOEHARTONESIA.COM,- Tak ada mendung, hanya senja biasa dengan matahari yang sinarnya melambai berpamitan menjelang malam. Di langit tak muncul tanda-tanda yang kudus.

Semua berjalan seperti biasanya, biasa saja. Bukan hari yang sakral,dan dari ribuan kelahiran anak manusia di hari itu, bumi pertiwi menjadi saksi lahirnya Soeharto.

Delapan puluh enam tahun kemudian, bendera setengah tiang, iring-iringan pelawat, masyarakat dan rakyat Indonesia yang menyaksikan melalui siaran televisi mengiringi kepulangan-nya. Tangis haru Indonesia pecah mengiringi perjalanan pak Harto berpulang ke sang Khalik.

Soeharto seorang anak desa yang membuat perubahan besar pada negerinya, membangun bangsa yang porak poranda, di ujung kebangkrutan usai perang melawan penjajahan, merdeka, namun larut dalam konflik politik berkepanjangan.

Anak desa itu pun berhasil membubarkan PKI yang saat itu merupakan kekuatan komunis terbesar ke tiga setelah Rusia dan China, sumber dari berbagai konflik politik dan kekejaman yang mengatasnamakan politik, di negerinya.

Dan, Mungkin kau tak akan mendengar alunan syahdu suara Adzan berkumandang di masjid masjid seluruh penjuru nusantara, Gereja penuh jamaat di hari minggu, hari raya nyepi yang sakral, parade Bikshu menyusuri candi Borobudur pada hari raya umat Budha, jika komunis yang anti Tuhan dan anti manusia ber-Tuhan itu berkuasa. Pak Harto tegas mengemban amanat Pancasila.

Sejarah mencatat, awal pak Harto memimpin indonesia di ujung kebangkrutan, rakyat kelaparan, inflasi tembus 600 persen, bisa jadi diantara kita mendengar cerita orang-orang tua yang menjadi saksi beratnya hidup diawal kemerdekaan, kesulitan panggan dan Indonesia terlilit hutang biaya perang. Dengan kondisi sedemikian parah, si anak desa memimpin dan mulai membenahi negeri.

Buya Hamka pada suatu kesempatan mengatakan :” kita baru mengerti arti pembangunan, di era  Soeharto memimpin “

Tidak berlebihan apa yang dikatakan Buya, saat itu, Pertumbuhan ekonomi yang tinggi oleh Soeharto dipersembahkan kepada rakyatnya, swasembada pangan diakui dunia sebagai capaian.  Indonesia negara agraris yang mampu memenuhi pangan bagi rakyatnya dan turut berperan serta membantu pangan dunia.

Keajaiban ekonomi Asia, pers dunia barat membahasakannya.

Berbagai capaian dibidang pendidikan, kesehatan, pemerataan penduduk (transmigrasi ) pembangunam ratusan rumah sakit ribuan gedung sekolah dan perguruan tinggi, serta puskemas.

Pembangunan perkotaan tumbuh pesat, desa-desa memproduksi berbagai bahan baku industri, target pembangunan tertata rapi dalam konsep jangka menengah dan panjang. Bahkan, saat sekolah dasar, saya begitu hafal setiap tahapan-tahapan pembangunannya yang tersusun dalam Repelita (Rancangan Pembangunan Lima Tahun )

Dibidang keagaaman terbangun ribuan rumah ibadah diseluruh penjuru nusantara. BUMN tumbuh subur, dan Indonesia riil menjadi macan asia.

Krisis Moneter


Krisis keuangan Asia adalah periode krisis keuangan yang menerpa hampir seluruh Asia Timur pada Juli 1997 dan menimbulkan kepanikan bahkan ekonomi dunia akan runtuh akibat penularan keuangan.

Korea Selatan, dan Thailand adalah negara-negara yang terkena dampak krisis terparah. Hong Kong, Laos, Malaysia, dan Filipina juga terdampak oleh turunnya nilai mata uang, termasuk Indonesia. Brunei, Cina, Singapura, Taiwan, dan Vietnam tidak kentara dampaknya, namun sama-sama merasakan turunnya permintaan dan kepercayaan investor di seluruh Asia.

Upaya menghambat krisis ekonomi global gagal menstabilkan situasi dalam negeri di Indonesia. Setelah 30 tahun berkuasa, Presiden Soeharto mundur pada tanggal 21 Mei 1998 di bawah tekanan massa yang memprotes kenaikan harga secara tajam akibat devaluasi rupiah.

Tentu, si anak desa tidaklah sempurna, manusia biasa yang memimpin bangsa besar selama hampir setengah dari umurnya, tentu bukanlah perkara sederhana. Dan, dihujung situasi kritis, demi menghindari jatuhnya korban, ia menahan diri untuk mengerahkan TNI untuk menstabilkan gejolak massa, pak Harto lebih memilih untuk “Lengser Keprabon.”

Kini, setelah 20 tahun reformasi kembali sosok pak Harto dirindukan, bahkan semakin tajam, muncul sebagai simbol perlawanan kepada rezim Jokowi yang dianggap banyak pihak gagal dalam mengelola RI.

“Kita ingin kembali ke era presiden Soeharto memimpin,” ujar putri pak Harto, hal itu ia rincikan dalam orasinya kembali ke era Pak Harto terkait berbagai capaian positif: swasembada pangan, harga-harga murah, pembangunan yang tersistem dengan jelas. Konteksnya adalah, berbagai capaian keberhasilan yang tidak hanya sekedar klaim semata, tetapi nyata diakui rakyat dan dunia. Bukan pembangunan pepesan kosong berbasis pencitraan.

Fransiskus Widodo

Rakyat Indonesia, mekanik kecil, suami dan ayah dari anak-anak yang terus berharap pendidikan terjangkau bagai rakyat.

Opini

Nepotisme Stadium Empat ?

 

SOEHARTONESIA.COM

Oleh : H.ANHAR ,SE.
Politisi Partai Berkarya.
Anggota DPR-RI Priode 2004-2009

Nepotisme berarti lebih memilih saudara atau teman akrab berdasarkan hubungannya bukan berdasarkan kemampuannya. Kata ini biasanya digunakan dalam konteks Delegator, seseorang yang memiliki wewenang untuk mendelegasikan berdasarkan kedua posisi dalam lisensi instansi pemerintah dan negara untuk melakukan tugas tertentu.

Sebagai contoh, jika seorang pejabat mengangkat atau menaikan jabatan seorang saudara atau keluarga, bukan berdasarkan seseorang itu lebih berkualifikasi, namun berdasarkan kedekatan yang belum tentu orang tersebut memiliki kualifikasi untuk menduduki jabatan tersebut.

Nepotisme inilah yang luput dibahas dalam semangat pemberantasan KKN ( Korupsi ,Kolusi, Nepotisme ) Padahal, Nepotisme inilah masalah krusial yang seharusnya terus diungkap.

Namun, bangsa kita malah justru terjebak pada masalah-masalah yang seharusnya sudah bukan menjadi persoalan di negeri ini. Sebut saja persoalan intoleransi.

Saya menduga, isu-isu intoleransi yang cenderung dialamatkan pada umat Islam ini adalah klaim sepihak dari penguasa yang memiliki kekuatan untuk menyetir media, tentunya untuk kepentingan tertentu. Faktanya bahwa itu terjadi, masih buram.

Justru yang terbukti adalah berbagai tindakan Nepotisme yang luput untuk diberantas, bahkan di era kekinian ini yang seharusnya mengemban amanat reformasi, nepotisme, justru kian membumi.
Sila cek, di tingkat birokrasi mulai dari tingkat kelurahan sampai kementrian, nepotisme nyata terjadi.

Padahal nepotisme inilah yang sesungguhnya melumpuhkan kekuatan negara. Bayangkan saja, jika hanya berdasarkan kedekatan posisi-posisi strategis didalam alur birokrasi diisi orang-orang yang tidak berkompeten, tentunya lumpuh lah birokrasi.

Beberapa hari lalu saya menulis tentang bagaimana KKN terjadi di Era Pak Harto, dan bagaimana nepotisme itu justru lebih kental terjadi di era Reformasi ini. Saya mencontohkan dugaan Nepotisme yang terjadi di tubuh kementrian ATR/BPN. Bagaimana jabatan teknis eslon satu di kementrian itu, Sekjen dan Irjen, malah diisi oleh orang dari luar BPN yang tentu saja kapabelitasnya sangat diragukan. Padahal, kementrian ATR/BPN justru sedang mengerjakan hajatan besar dengan dana gendut, proram PTSL, atau ngetopnya : program bagi-bagi sertipikat Jokowi

Berbagai tanggapan dan komentar dari rekan-rakan yang ber-dinas di beberapa kementrian menghubungi lewat no Whatsapp, saya. Dan, mereka mengatakan senada, bahwa hal yang saya tulis memang benar-benar terjadi di kementrian tempat mereka bertugas, bahkan praktiknya lebih parah.

Tentunya jika Nepotisme ini tidak menjadi perhatian kita sebagai anak bangsa untuk terus mengunggkap dan mengkritisi,maka bisa dipastikan sistem birokrasi di negara ini akan hancur, dan tentunya kehancuran birokrasi akan menyebabkan negara tidak berdaya lagi. Karena, birokrasi adalah mesin dalam penyelenggaraan negara. Kalau Parabowo mengatakan Korupsi di negeri ini sudah stadium empat, maka saya mengatakan yang sama untuk Nepotismenya.

Opini

Reuni 212 di Mata PKI

SOEHARTONESIA.COM

Pers Kekinian Indonesia. Berikutnya cukup disingkat PKI — akronim dengan alasan semata-semata praktis, bukan komunis, walau yang komunis biasanya suka praktis-praktis.

PKI adalah jurnalisme yang mendurhakai sejarah Pers Indonesia dalam menyikapi peristiwa maha-epik Reuni Akbar 212 di Lapangan Monas yang baru lalu.

Berdepan dengan 212, PKI lebih memilih posisi nyamannya sebagai haram jadah. Piatu. Tak bernasab dengan dimensi kesejarahan Pers Indonesia manapun.

PKI bukan cucu-cicit ideologi Tirto Adhi Soeryo, misalnya, yang bersama Medan Prijaji (1907) tercatat sebagai media pertama di Nusantara yang ‘membentuk/mengembangkan pendapat umum’.

Oleh sebab itu, meski 10 juta jiwa yang hadir menggelorakan aksi Reuni 212 telah cukup merepresentasikan konsepsi dasar sebuah pendapat umum, PKI takkan pernah memperlihatkan ketertarikan sama sekali.

Persetan defenisi Undang-undang Pers No. 40 Tahun 1999 bahwa pers adalah lembaga sosial. Mereka PKI kok. Istiqamah PKI. Sekali PĶI tetap PKI. Nilai kemerdekaan pers yang diusungnya bukan pada memenuhi hak informasi publik.

Jadi jangan cemen mengadu domba mazhab ahistoris PKI dalam merespon Reuni 212 itu dengan kelompok-kelompok pemuja airmata martabat pers seperti PWI. Apa sih yang dimiliki PWI? Hari Pers Nasional? Konsideran Keppres No. 5 Tahun 1985? Bahwa pers nasional berutang pada sejarah, terhubung dengan proses pembangunan, pengamal Pancasila?

Betapa Pancasila-nya aksi Reuni 212, toh PKI cuma menepuk lalat di pipi. Padahal ada Tuhan Maha Esa di sana, kemanusiaan indah beradab, bersatu, penuh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, tumpah ruah saling mengisi bejana keadilan, PKI tetap tak peduli.

Ingat. PKI itu mainstream. Arus utama. Namanya juga arus utama. Buat apa berhulu-hilir ke sungai kepedihan orang banyak. Bagi PKI sejati, human communication adalah nonsense.

Sia-sia saja kau menagih, menggugat, tanggungjawab moral PKI untuk menyediakan kanal khusus dari arus utamanya untuk sekadar memperluas, memperjauh, memperlancar, memperdalam, jangkauan pesan-pesan besar interaksi antar manusia di pertemuan 212.

PKI punya timeline sendiri. PKI mencret ketawa guling-guling kalau kau bacakan sumpah Tuhan atas nama timeline-Nya dari Surat Al-Ashr. Benar, setiap insan itu merugi belaka. Termasuk insan pers. Kecuali insan pers yang punya iman di dadanya, berbuat baik, saling informasi-menginformasikan kabar yang haqq, bukan hoax, yang menjunjung tinggi kode etik kesabaran, verifikatif, bukan ujaran kebencian, provokatif. Benar.

Tapi itu kan benar kata kamu. Rugi menurutmu. Sesuai perspektif 212-mu. Silakan. PKI tak merasa rugi kok. Malah menang banyak. Tak percaya, silakan tanya Kekuasaan. Betul nggak, Kekuasaan? Tuh kan…Kekuasaan aja ora mikir. Njirrr.

Jakarta, 7 Desember 2018

Ramon Damora

Ketua Departemen Seni Budaya
PWI Pusat

Opini

Jas Merah, Ok. Tapi Jangan Lupa Untuk Bercermin

SOEHARTONESIA.COM

Oleh : H, ANHAR, SE
Anggota DPR-RI Priode 2004-2009

” Kerja seorang guru tidak ubah seperti seorang petani yang senantiasa membuang duri serta mencabut rumput yang tumbuh di celah-celah tanamannya”  ( Abu Hamid Al Ghazali )

                        
Rezim terus berganti, korupsi tak pernah pergi. Para wakil rakyat dan elit pemerintahan sudah sedemikian “Sego Jangan” (lumrah) kita saksikan berompi oranye digelandang menuju gedung KPK. Bahkan, ada yang digelandang berombongan, karena mereka terbukti bergotong-royong untuk membajak uang rakyat.

Seloroh seorang rekan saya saat kami bersama menonton tanyangan televisi terkait 41 orang anggota DPRD kota Malang digelandang KPK : “mereka sedang study banding ke KPK,” miris,, tetapi itu faktanya.

Kita sepakat bahwa Korupsi adalah penghianatan terhadap rakyat. Hak rakyat dibajak. Bagaimana mungkin kita bisa mewujudkan mimpi indah memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia bila wakil rakyat dan pejabat pemerintahan sendiri masih bermental korup? Tentunya terkait korupsi ini menjadi keprihatinan kita bersama, dan saya yakin keprihatinan itu-pun dirasakan Prabowo Subianto.

Prabowo yang juga Capres itu, di forum Internasional menyatakan bahwa korupsi di Indonesia saat ini sudah sangat masif dan merajalela, ia juga menganalogikan bahwa korupsi itu sudah seperti penyakit kanker stadium 4.

Jika apa yang dikatakan Prabowo di forum internasional itu menurut Wakil Ketua MPR , Ahmad Basarah, dalam tulisannya yang berjudul “Jas Merah,” ia menuliskan bahwa apa yang dikatakan Prabowo mengusik rasa nasionalisme-nya, itu hak, dan sah-sah saja.

Walaupun, tentunya tidak semua orang akan bersepakat akan pijakan masalah yang ia rangkai dalam bingkai nasionalisme itu, saya, misalanya.

Jika kita kembali kepada pokok permasalahan, tentunya bagi saya justru bukan ucapan itu yang menodai rasa nasionalisme, tetapi prilaku Korupsi !! Tindakan yang jelas-jelas adalah penghianatan kepada rakyat dan itu kini semakin subur. Prilaku korupsi itulah yang menghianati nasionalisme.

Bahkan, pak Jokowi sendiri selaku presiden mengatakan bahwa dengan banyak tertangkapnya pelaku tindak pidana korupsi bukan merupakan ukuran suatu keberhasilan pemerintah, tetapi kegagalan.

Sudirman said mengatakan dalam sebuah diskusi bahwa sejak 14 tahun KPK lahir di bumi pertiwi ini, di 4 tahun kepemimpinan Jokowi inilah jumlah kasus OTT KPK terhadap pejabat Korup sampai pada titik terbanyak, jumlahnya setara dengan 10 tahun pemerintahan era Reformasi .

Tidak ketinggalan saya juga mengutip apa yang dikatakan Mahfud MD pada suatu diskusi di Televisi Nasional yang dengan tegas mengatakan bahwa tindakan korupsi yang terjadi di era pasca reformasi ini jauh lebih parah dari era presiden Soeharto.

Ahmad Basarah seolah menutup mata, ia melaju dengan tafsirnya sendiri yang mengatakan Soeharto adalah “Guru Korupsi”, sekali lagi : Guru Korupsi.  Menurutnya, ia mengacu pada Tap MPR 1998, padahal, di dalam penggalannya juga disebutkan “dengan tetap menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah.”

Lalu, jika kemudian ia mengunakan Frase “Guru Korupsi” yang ia lekatkan pada Pak Harto, siapa muridnya ? Tentunya, menjadi wajar jika kemudian kita menduga apa yang ia katakan adalah upaya membelokkan fakta bahwa PDIP sendiri merupakan partai dengan indeks terkorup ?

Bisa saja kemudian saya atau siapapun jika merujuk kepada apa yang ia katakan, mengatakan : “ya guru kencing berdiri, maka muridpun kencing berlari,” karena fakta menyatakan bahwa tindak pidana korupsi jauh lebih berjamaah, masif dan terstruktur di era kekinian ini.

Atau frase-frase lain, misalnya : Juragan Korupsi, Ibu Korupsi, Emak Korupsi dan sebagainya. Namun, apa kemudian perlunya kita membalas politisi cap lempar handuk dengan frase yang sama konyol-nya ?

Atas dasar itulah kemudian saya sebagai warga masyarakat yang perduli terhadap generasi muda kedepannya, beranggapan bahwa sangat penting untuk meluruskan apa yang diucapkan Basarah terkait kalimat “Guru Korupsi,” yang ditujukan-nya kepada Alhmarhum presiden Soeharto, padahal tidak bisa kita pungkiri bahwa jasa beliau sangat besar bagi negeri ini.

Tentunya kita harus sepakat, bahwa prilaku Korupsi itu adalah “mentalitas” buruk, dan bukan sesuatu yang diajarkan. Tentunya yang harus kita hadapi dan lakukan adalah bagaimana kedepannya dapat menekan jumlah tindak pidana korupsi ini , karena berbagai fakta menyebutkan bahwa korupsi di era kepemimpinan Jokowi ini kian bertambah parah.

Opini, Piye Kabare

Rakyat Dikuras Tarif Listrik

SOEHARTONESIA.COM

“Inilah Kapitalisme Perlombaan Tarif” (Bung Karno)

Oleh : Salamuddin Daeng

Hari ini menjadi hari hari yang makin berat bagi rakyat, orang kecil, wong cilik. Bagaimana tidak ! harga listrik makin mencekik. Harga listrik PLN sudah setara dengan harga listrik di Amerika Serikat dan satu setengah kali lebih mahal dari harga listrik di China. Hebat memang, mungkin Pemerintah berfikir bahwa rakyat Indonesia sudah lebih kaya dari rakyat Amerika Serikat dan Rakyat China.

Tarif listrik di Indonesia begitu tinggi, yakni 1465,74/kwh. Jika ditambah pajak, PPJ, dan biaya bank maka harga per kwh untuk pembelian Rp. 100 ribu mencapai Rp. 1562,5/kwh. Sudah diatas rata rata harga listrik di USA 10,28 cent. Kalau pada tingkat kurs sekarang maka tarif listrik USA sama dengan Rp. 1490,6/ kwh.

Tarif listrik di Indonesia sudah hampir satu setengah kali harga listrik di China yang hanya 8 cent dolar per kwh. Kalau di rupiahkan harga listrik di China ini hanya Rp. 1160,0 /kwh. Apakah proyek jalur sutera sudah membuat Indonesia sama jayanya dengan China, sehingga harga listrik harus lebih tinggi dari China.

Perhitungan harga listrik di USA dan di China di atas didasarkan pada asumsi nilai tukar rupiah terhadap USD saat ini rata rata Rp. 14.500/USD. Bayangkan jika kita hitung berdasarkan nilai tukar rupiah rata rata Rp. 9000/USD seperti pada masa pemerintahan sebelumnya, maka harga listrik Indonesia satu setengah kali lebih besar dari harga listrik USA dan tiga kali lebih tinggi dari harga listrik di China.

Itulah mengapa kegagalan Pemerintah dalam menjaga nilai tukar adalah kegagalan yang paling memalukan sekaligus menyakitkan, karena harga listrik yang dijual di Indonesia mengambil patokan nilai tukar rupiah terhadap USD. Jadi pelemahan rupiah berdampak langsung pada makin menderitanya rakyat Indonesia. Jadi Pemerintah seharusnya diminta tanggung jawabnya atas masalah ini dan mereka yang bertanggung jawab harusnya mundur.

Sekarang Menteri BUMN dan dirut PLN dengan seenak perutnya menumpuk utang BUMN yang menguasai hajat hidup orang banyak ini. PLN diserahkan oleh mereka kepada rentenir global. Nasib rakyat Indonesia dijadikan sebagai santapan para rentenir.

Utang PLN & Pertamina Capai Rp 522 T  https://www.cnbcindonesia.com/market/20181203164053-17-44769/utang-pln-pertamina-capai-rp-522-t

Bayangkan sekarang rakyat Indonesia harus menanggung beban :

1. Beban merosotnya nilai tukar rupiah

2. Beban kenaikan harga energi primer batubara dan gas,

3. Beban meningkatnya suku bunga global, yang kesemuanya dimasukkan ke dalam hitungan tarif listrik yang dijual kepada masayarakat, rakyat, kepada wong cilik.

Inilah yang disebut Bung Karno Paduka Yang Mulia Pemimpin Besar Revolusi Indonesia, sebagai penjajahan bangsa sendiri, kapitalisme bangsa sendiri, kapitalisme perlombaan menaikkan tarif.