Opini, Ulasan

Belajar Bisa Kampanye 24 Jam

 

SOEHARTONESIA.COM

Oleh : H.ANHAR,SE
Politisi Partai Berkarya

Biasanya, pagi hari sebelum beraktifitas, sambil ngopi-ngopi ringan, saya skrol-skrol linimasa di sosial media (Twiter) untuk membagikan berita atau memberikan like melalui akun saya, terutama konten-konten yang berkaitan dengan partai Berkarya.

Akun saya sendiri sebenarnya juga tidak banyak memiliki folower, tidak se-perkasa akun-akun seleb twit yang folowernya hingga ratusan ribu, namun saya betul-betul belajar untuk memanfatkan dengan maksimal, dan tentunya, ada strategi untuk membuatnya menjadi optimal.

Memang di era digital ini ranah sosial media memiliki daya magis yang luar biasa, menurut beberapa artikel yang saya baca, untuk kegiatan kampanye ke-partaian maupun kegiatan sosialisasi caleg akan lebih efektif dilakukan pada ranah ini : terukur, tertakar dan jauh lebih murah. Bahkan, konon presidenpun resah dengan adanya tagar #2019GantiPresiden, yang treding topik begitu lama di sosial media.

Media digital, medsos atau new media lainnya, adalah strategi yang paling tepat dalam menyampaikan visi misi kandidat calon legeslatif untuk menguatkan karakternya di hadapan calon pemilih. Dengan strategi digital kampanye yang tepat, sangat memungkinkan akan dengan cepat mendongkrak popularitas juga elektabilitas.

Dengan mengunggah caption-caption singkat penghantar photo pun video dokumentasi kegiatan sosialisasi di lapangan atau mengunggah tulisan opini panjangnya di website kemudian menguanggahnya melalui akun medsos anda, dan jika opini itu mengena, maka tulisan anda atau lazimnya disebut content, akan dibagikan lagi oleh folower anda, menyebar. Content is king, kata Bill Gates

Bahkan di beberapa layanan medsos, mereka juga menyediakan layanan berbayar untuk sebaran sesuai zona yang kita inginkan. Sebaran content difokuskan pada lini massa pengguna medsos di Dapil Banten 1, misalnya, yang untuk jumlah pengguna sosial medianya hingga mencapi 1,8 juta pengguna. Beberapa rekan saya pakar dalam hal itu.

Tentunya untuk meraih suara yang diinginkan, maka strategi-strategi kampanye cerdas adalah hal pertama dan utama yang harus kita pikir dan lakukan untuk bisa memenang. Memasang banyak alat peraga kampanye seperti Baliho, sepanduk, bukan tidak penting. Untuk mendongkrak popularitas, perlu. Tetapi untuk sampai pada elektablitas, belum cukup.

Calon pemilih perlu menilai karakter, dan itu tak bisa hanya dari melihat photo kita pada media sepanduk maupun baliho, visi misi anda penting untuk dijabarkan dalam narasi, agar masyarakat dapat menilai kelayakan anda untuk dipilih.

Satu lagi, media yang memungkinkan untuk anda bisa mengekspose segala kegiatan sosialisasi anda di lapangan, tentunya bukan baliho segede-gedenya, sebanyak-banyaknya, hal itu menjadi mungkin jika dilakukan melalui digital media (Sosmed).

Tetapi, bukan berarti pada ranah sosmed tidak ada tantangannya, karena ratusan juta penguna sosmed adalah masyarakat cerdas yang melek politik, dan untuk bisa menangkan hati mereka tidaklah mudah. Sedikit tambahan, untuk capaian keberhasilannya, digital kampanye bisa mengukur dengan statistik, tidak seperti baliho atau sepanduk. So, mari belajar kampanye cerdas.

Opini, Piye Kabare

Raslina Rasidin : Masyarakat Harus Jeli Menilai Rekam Jejak Caleg

SOEHARTONESIA.COM

Jakarta – UU No. 2 Tahun 2008 mengamanahkan pada parpol untuk menyertakan keterwakilan perempuan minimal 30 persen dalam pendirian maupun kepengurusan di tingkat pusat.

Angka 30 persen ini didasarkan pada hasil penelitian PBB yang menyatakan bahwa jumlah minimum 30 persen memungkinkan terjadinya suatu perubahan dan membawa dampak pada kualitas keputusan yang diambil dalam lembaga publik. Namun, hingga pileg 2014 lalu keterwakilan perempuan di DPR masih belum bisa terpenuhi.

“Tidaklah gampang untuk bertarung dalam politik, sudah 3 periode undang-undang untuk Quota 30 persen perempuan, tetapi hal tersebut tidak pernah terpenuhi,” ujar Raslinna Rasidin artis yang juga politisi Partai Berkarya pada saat memberi sambutan di acara Ngaji Politik Bersama Majelis Talim se-DKI di kediaman Ustadzah Hj. Umamah di Jl H. Saidi Guru, Jakarta Selatan, Minggu 10 Februari 2019.

“Untuk di Dapil DKI 3 contohnya , Dapil saya, ujar Raslina, tiga periode Pileg, Caleg perempuan justru tidak pernah menang, padahal untuk kepentingan perempuan akan bisa maksimal aspirasnya tersampiakan jika disuarakan oleh kaum perempuan.”

Di hadapan ratusan ibu-ibu Majelis Taklim se -DKI Jakarta itu, Caleg DPR-RI Dapil DKI-3 Tersebut juga menegaskan bahwa : “tentunya dengan semakin banyak perempuan menjadi angota DPR, maka kepentingan perempuan juga akan bisa lebih terwakili,” tegasnya.

Raslina menambahkan, “yang terpenting dalam menentukan pilihan pada pileg 2019 ini adalah bagaimana masyarakat menilai karakter Calon Legeslatif (Caleg ) dari Visi Misi yang disampaikan pada setiap Sosialisasi yang dilakukan para Caleg, bukan memilih karena terpengaruh oleh iming-iming rupiah yang tidak seberapa nilainya.”

Selain itu, menurut Duta Kemanusiaan Internasional itu : “masyarakat harus dengan jeli menilai rekam jejak Caleg, bagaiman Prestasi dan Keperdulian Caleg pada kegiatan-kegiatan Sosial kemasyarakatan, karena dengan menilai rekam jejak tentunya masyarakat menjadi memahami, mampu atau tidaknya seorang Caleg untuk menyuarakan Aspirasi masyarakat saat ia duduk di DPR jika terpilih.”

Acara yang juga dihadiri oleh kandidat DPD-RI untuk Dapil DKI-Jakarta, Alwiyah Ahmad, juga menekankah agar setiap anggota
Majelis Talim bisa turut memberi pemahaman kepada masyarakat akan bahaya praktek politik uang yang tidak hanya akan menjadi tindak pidana bagi pemberi tetapi juga penerimanya.

Acara yang juga dihadiri putri Imam Besar Habib Riziek Sihab itu ditutup dengan Doa Untuk Bangsa agar senantiasa terhindar dari musibah dan diberikan keselamatan, kesehatan, serta kesejahteraan bagi masyarakatnya. (Red)

Opini

Merealisasikan Janji Gagal Jokowi

Oleh : H.ANHAR,SE, Politisi Partai Berkarya, SOEHARTONESIA.COM

Prabowo pun kali ini masih tidak jauh berbeda dengan 2014 lalu. Gaya pidato menggugah rasa Nasionalismenya masih mengambang di awang-awang.

Pidato menggelegarnya kurang konteskstual. Visi Misi-nya sama saja, berbasis janji. Lalu, apa beda dengan Jokowi?

Ramai diungkap di Sosial Media mengenai 61 janji Jokowi yang sukses menghantarkan ia duduk di Istana tak ter-realisasi. Kini, Jokowi bikin janji lagi. Alangkah naifnya kalau kemudian penantang juga hanya buat janji. Tiga paket janji dalam dua kali pemilu.

Kegagalan Jokowi merealisasikan janji harusnya diangkat dengan cerdas oleh Prabowo, tidak hanya sekedar dijadikan amunisi debat kusir tim kampanyenya untuk menyerang Jokowi. Karena sejatinya rakyat ingin melihat solusi .

Setidaknya solusi dari Prabowo untuk merealisasikan kegagalan janji Jokowi. Kini, Jokowi berusaha mengaburkannya dengan janji-janji baru, seolah tak pernah berjanji di 2014 lalu.

Sedangkan Prabowo tak mengangkat solusinya. Sebut saja mobil ESEMKA. Sejak awal saya tidak pernah percaya Jokowi akan mampu merealisasikan mobil Nasional itu. Apa sebab? ASTRA!

Lalu, beranikah Prabowo menggebraknya? Jika tidak, ya sama saja. Narasi Nasionalis berapi-api harusnya menawarkan kepada rakyat solusi nyata dan terukur, misalnya akan memaksa ASTRA harus terjun langsung menggarap mobil Nasional, solusi terhadap kegagalan Jokowi akan janji Mobil Nasionalnya.

Prabowo harus mengimbangi program kerja andalan Jokowi membagi-bagikan jutaan sertifikat tanah yang patut kita waspadai keberadaan-nya kelak kemudian hari justru akan menimbulkan masalah.

Prabowo bisa saja mengimbanginya dengan membagikan sebagian lahan milik-nya yang begitu luas kepada Petani yang tidak memiliki lahan sebagai langkah nyata Pengejawantahan semangat Reforma Agraria.

Mengajak, mendesak para konglomerat dan penguasa yang memiliki tanah lebih untuk melakukan hal yang sama sebagaimana yang ditentukan oleh Undang undang agar dengan sukarela menyerahkan kepada Rakyat melalui Pemerintah sebagai perwujudan Reforma Agraria.

Probowo harus mampu lepas dari tekanan kekuatan Industri Asing, juga tekanan konglomerat hitam dengan mengangkat rasa Nasionalisme berbasis industri dan reforma Agraria. Karena, jika hanya meniru narasi bung Karno namun tidak kontekstual, maka akan terasa ketinggalan zaman.

Yang harus dilakukan Prabowo adalah mununjukkan kepada rakyat bahwa ia mampu memberi solusi dan membuat tunduk raksasa-raksasa industri asing dan konglomerat-konglomerat hitam.

Jika Prabowo hanya menawarkan visi misi berbasis janji, saya tak yakin ia akan mampu mengalahkan Jokowi yang dalam dua bulan jelang pemilu ini akan terjun dengan kekuatan logistik tambun, karena di saat rakyat sedang sulit semacam ini, uang maha kuasa.

Tentunya rakyat Indonesia akan iklas menahan lapar untuk berdiri dibelakang Prabowo, seperti Soekarno dulu mengGanjal perut rakyat dengan pidatonya, asalkan, yang ditawarkan dua bulan ke depan adalah solusi kongkrit.

Kecenderungannya sudah tampak, bahwa rakyat kecewa, Jokowi gagal mengelola Negara, gagal merealisasi janji-janjinya, tinggal bagaimana Prabowo membuktikan dengan menawarkan solusi yang tepat sasaran, bukan yang hanya mengambang di awang-awang.

Anhar, Caleg DPR RI Partai Berkarya Dapil Banten I Nomor 1
Anhar, Caleg DPR RI Partai Berkarya Dapil Banten I Nomor 1
Apresiasi, Opini, Piye Kabare

Popularitas Mentri Enggar Jauh di Bawah Dodol Garut dan Anies Baswedan

SOEHARTONESIA.COM

Oleh : Okky Ardiansyah
Analis Annas Digital

Masih tentang Garut. Kali ini Dodol dari Garut, yang saya yakini lebih terkenal daripada tukang cukur pak Jokowi yang lagi ngetop itu, ia juga orang asli Garut. Sama kayak Dodol.

Bahkan, Dodol Garut lebih terkenal dari pada Mentri Perdagangannya pak Jokowi, Enggartiasto Lukita
(Loe Joe Eng) atau akrab dipanggil Enggar, yang beberapa hari lalu mengatakan : “Dodol Garut cepat bulukan kalau pakai gula lokal.”
Berarti, harus gula impor ?

Selain populeritas, elektabilitas Dodol Garut pun jauh melesat di atas Mendag Enggar. Mungkin karena Mentri itu prestasinya ke atas, ke atasannya, manis.

Kalau ke bawah, ke rakyat, pahit. Impor beras menjelang Panen Raya misalnya, pahit. Sehingga wajar saja populeritas pun elektabilitasnya di masyarakat, jatuh. Dodol garut, mau ke atas ke bawah tetap, manis.

Agaknya itulah yang membuat ia tidak terkenal. Buktinya, mas Sholokin Office Boy (OB) di kantor saya tidak pernah mendengar namanya. Apalagi nama Tionghoanya. Ya, mungkin karena mas Sholikin dan masyarakat kecil lainnya jarang merasakan manis dari kinerjanya.

Memang banyak yang bilang kalau Presiden Jokowi itu unik, tetangga saya sering bilang gitu. Mungkin itu sebab ia suka Mentri mentri yang unik-unik, bahkan ada yang ajaib. Salah satunya mentri Perdagangan itu.

Belum lama, waktu itu harga beras sedang mahal-mahalnya, enteng saja dia mengatakan : “beras mahal, ya ditawar.” Plis dech pak Mendag !? Anda kan mentri !

“Kalau cuma modal ngomong gitu, saya juga pinter,” kata teman saya yang penjual Nasi Uduk, sambat (mengeluh) karena harga beras mahal, waktu itu.

Sampai-sampai teman saya itu yakin sekali bahwa kalau cuma dengan memberi solusi seperti itu, dia pun layak jadi Mentri. Saya yakinkan dia : modalnya bukan cuma itu, mas !! Sini, saya bisikin aja. Usai saya bisik-kin rahasi yang sebenernya sudah umum, dia pun mengangguk-angguk .

Di era Presiden Jokowi memang banyak yang unik-unik. Pernah juga, waktu harga daging menggila ada mentri pak Jokowi yang menyarankan masyarakat untuk beralih mengkonsumsi Keong Sawah.

Waktu beras mahal, rakyat disuru Diet. Waktu terungkap ada cacing di dalam kaleng Ikan Sarden, tidak masalah : “cacing itu juga mengandung protein,” kata bu mentrinya pak Jokowi, kala itu.
Unik kan?

Anehnya, Mentri nya yang tidak unik justru oleh pak Jokowi diberhentikan, seperti : Anies Baswedan. Sekarang Gubernur DKI. Anies padahal sangat jarang sekali di exspose media besar. Tapi anehnya dia terkenal. Ngetop. Loh ? Bahkan sangking ngetopnya, masyarakat menyebutnya bukan lagi Gubernur DKI, Anies Gubernur Indonesia !

Anies jelas lebih terkenal dari Enggar Lukito, tapi mungkin terkenalnya ke bawah, ke rakyat. Kalau ke atas dia kurang terkenal, mangkanya jarang di expose media besar.

Anies cenderung kerja dalam hening tetapi nyata. Tak seperti Gubernur sebelumnya, Ahok, brisik. Yang terbaru, prestasinya membawa DKI Jakarta masuk dalam peringkat ke-47 Smart City Government pada 18 Januari 2019. Peringkat DKI setingkat dengan kota Paris di posisi ke-46. Dari 10 indikator. Dan masih banyak lagi penghargaan lainya .

Ex Mentri Jokowi yang tidak unik ini juga tidak hanya mikir Jakarta. Ia usai menyerahkan bantuan kemanusiaan kepada korban gempa di Lombok, sebesar 38 milyar rupiah. Fix, Gubernur Indonesia.

Padahal mantan bosnya, sampai hari ini masih ditagih janji-nya yang akan memberikan bantuan kepada korban Gempa Lombok, senilai : 50 juta untuk yang rusak parah, 25 juta yang rusak sedang, dan 10 juta untuk yang rusak ringan. Tapi, sepertinya sampai sekarang belum juga dicairkan.

Rasanya rakyat bisa menilai rekam jejak. Negeri ini sedang butuh pemimpin unik dengan mentri-mentri nya yang unik-unik, apa yang seperti pak Anies Baswedan, yang tidak unik? Mumpung sebentar lagi pemilu, monggo dipikir lagi.

Opini

Panggung Srimulat di Pentas Pradaban Global

Soehartonesia.com

Oleh : Prof. Ryas Rasyid

Praktek Demokrasi kita dalam beberapa hal begitu tampak vulgar mengenyampingkan faktor kecerdasan publik sebagai basisnya. Terutama, soal Demokrasi berbasis kecerdasan. Tampaknya hal itu masih merupakan sesuatu yang harus terus diperjuangkan.

Dalam praktek politik di era liberalisme, ini. Praktek Demokrasi justru malah seringkali mengeksploitasi kebodohan atau bahkan mengembangkan suasana kebodohan. Sehingga, banyak orang terdidik mendadak bodoh, dan tak jarang mereka secara sukarela justru mempertontonkan kebodohan itu di ruang publik. Tabik.

Padahal dalam suatu lingkungan peradaban yang rasional, KEBODOHAN, kalau pun masih dimiliki, seharusnya disembunyikan. Contoh paling telanjang adalah semangat mengikutkan orang gila (Gangguan Kejiwaan) sebagai pemilih dengan alasan bahwa hal itu adalah hak warganegara. Saya terkejut, bahwa demikian itu justru diprakarsai oleh negara (KPU).

Jika orang sakit biasa (fisik) dan orang dipenjara (sepanjang tdk dicabut hak pilihnya) didaftar dan dibantu agar dapat menggunakan hak pilihnya itu masih bisa diterima akal. Tetapi ini orang gila, bagaimana bisa!? Apakah KPU lupa, bahwa “memilih” itu menggunakan pertimbangan untuk menentukan sikap diantara beberapa pilihan yang tersedia?

Memilih dalam konteks Demokrasi secara normalnya adalah dimana calon pemilih akan mempertimbangkan kepribadian calon, program yang ditawarkan, dan Ideologi partai pengusungnya. Itulah proses Rational Choice.

Demokrasi adalah sebuah contoh nyata peradaban, bukan permainan. Dan, syarat berdemokrasi mengharuskan tersedianya tingkat kecerdasan serta kesejahteraan tertentu.

Terjemahan Demokrasi adalah pendidikan yang cukup, kesadaran rasional atas realitas yang dihadapi, kesejahteraan minimal dan lingkungan kebebasan sosial-politik yang memungkinkan terjaminnya keamanan publik bagi setiap orang untuk mengekspressikan sikap dan pandangannya atas sesuatu isu atau suatu realitas.

Maka, bagaimana kita meletakkan kebijakan “membantu” seseorang yang jiwanya terganggu alias gila dalam mengeksekusi hak kebebasan itu dalam pemilu? Bukankah, logika warganegara dalam menentukan pilihannya haruslah berbasis pemahaman atas hal-hal yang saya paparkan di atas?

Dan untuk maksud itu tentunya seseorang perlu turut hadir dalam kampanye, membaca berita atau setidaknya menonton Televisi untuk menyimak apa yang akan dan telah disampaikan oleh para calon pun partai pengusung mereka : mengenai hal yang mereka perjuangkan dan akan mereka lakukan kelak, jika terpilih.

Lalu, bagaimana orang gila dapat menentukan pilihan tanpa memahami apa yang dia pilih, jawab ! Janganlah tuan mempermalukan bangsa besar ini dengan pertunjukan telanjang atas hilangnya karakter dan komitmen rasionalitas kita dalam berdemokrasi. Kecuali, kita sepakat menjadikan Indonesia sebagai panggung besar Srimulat di pentas peradaban global. Maaf.

21 Januari 2019