Memorial, Peninggalan

Presiden Soeharto Canangkan Kartu Sehat

SOEHARTONESIA.COM

Presiden Soeharto menurut rencana akan mencanangkan kartu sehat, untuk sekitar lima juta orang yang termasuk pra-sejahtera pada 12 November 1994 tepat pada Hari Kesehatan Nasional. Secara bertahap akan dilanjutkan pada masyarakat lainnya. Diharapkan dalam waktu tidak terlalu lama kartu sehat itu dapat ditarik karena mereka akan masuk masyarakat sejahtera. Menteri Kesehatan Suyudi, menegaskan itu dalam acara rapat kerja bersama Komisi VIII DPR, yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VIII M. Akip Renatin SE, Kamis (15/9) pagi di Jakarta. Ditegaskan pula, mulai tahun 1995 semua produksi garam sudah mengandung yodium. Sehingga garam hasil produksi rakyat akan dibeli pemerintah untuk dilengkapi yodium dengan kemasan seragam dan menarik. Diperkirakan harga jual garam beriyodium sekitar Rp 300.

Sementara itu para anggota Komisi VIII DPR masih mempertanyakan masalah dokter PTT (pegawai tidak tetap) dan bidan di desa. Untuk itu Menteri Kesehatan menegaskan, diharapkan sektor swasta tidak mempekerjakan para dokter yang belum menjalankan masa bakti sebagai dokter PTT. Departemen Kesehatan akan berusaha membantu untuk menempatkan para dokter pasca PTT di sektor swasta dengan memberikan informasi tentang lapangan kerja khususnya di bidang rumah sakit.

Akhir bulan September 1994 ini Departemen Kesehatan akan mengadakan pelatihan bagi Direktur RS swasta dan RS BUMN, mengenai pendayagunaan dokter pasca PTT di RS untuk mengantisipasi selesainya masa bakti. Menurut Menteri Kesehatan, 24-25 Agustus 1994 sudah dilaksanakan tes bagi para dokter PTT angkatan I-III yang berminat menjadi PNS (pegawai negeri sipil) Depkes. Tes itu diikuti sekitar 2.300 orang dokter dan dilaksanakan di seluruh ibu kota propinsi. Sesuai dengan formasi yang tersedia untuk 1994/1995 akan diangkat 300 orang dokter pasca PTT sebagai PNS Depkes. Dan pengumuman penerimaan akan dikeluarkan pada akhir September 1994.

Juga dokter pasca PTT dapat diangkat sebagai tenaga dokter perusahaan, begitu pula dapat menjadi dokter mandiri atau dokter praktek sendiri. Mengenai bidan di desa dikatakan Menteri Kesehatan, diperlukan sekitar 54.120 bidan untuk mengisi kebutuhan bidan di desa. Sehingga program pendidikan bidan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan penempatan bidan di seluruh desa sampai pertengahan 1996/1997. Tetapi jumlah institusi pendidikan pada beberapa propinsi terbatas. Kebutuhan bidan di desa pada propinsi yang bersangkutan sebagian akan dipenuhi dari pendidikan bidan di propinsi yang ditentukan. Sesuai kemampuan untuk menghasilkan bidan, sampai tahun 1996/1997 hanya berjumlah 51.353 orang. Sehingga kekurangan bidan masih sebanyak 2.767 orang dari target 54.120 bidan.

Untuk mengatasi kekurangan bidan tersebut, jelas Menteri Kesehatan, perlu ditinjau kembali kriteria desa penempatan bidan, menambah peserta didik bidan pada tahun 1995/1996 dengan konsekuensi mengambil peserta didik yang berasal dari daerah yang tidak sama dengan propinsi yang memerlukannya. “(sas)-

Sumber: KOMPAS ( 16/09/1994)
______________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XVI (1994), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal 640-641.

Peninggalan, Piye Kabare

Masjid Soeharto, Bukti Tokoh Bangsa yang Cinta Perdamaian

SOEHARTONESIA.COM

Sudah sejak lama dan selama masa pemerintahannya, mantan Presiden RI ke-2, HM. Soeharto memberikan perhatian besar kepada pesantren dan dunia Islam.

Dari pendirian organisasi Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI), memberikan bantuan pendanaan pembangunan masjid di New York, Amerika Serikat dan satu hal yang penting adalah pembangunan masjid di negara Bosnia Herzegovina, yang kemudian masjid itu diberi nama Masjid Soeharto.

Masjid dengan nama resmi ‘Masjid Istiqlal’ itu dibangun selama enam tahun dari tahun 1995 -2002. Lokasinya dipilih di tengah lembah dengan ketersediaan lahan parkir yang luas. Masjid seluas 2.500 meter persegi tersebut mempunyai dua menara setinggi 48 meter dengan tinggi bangunannya mencapai 27 meter.Bangunan Masjid Soeharto ini tampak dari kejauhan, dan paling menonjol di Sarajevo.

Maka tidak mengherankan bila Masjid Istiqlal ini kemudian menjadi salah satu ikon kota tersebut. Apabila ditelusuri lebih jauh, mantan presiden RI ke-2 HM. Soeharto memiliki peran penting dalam pembangunan masjid tersebut.

Hal itu pun telah diketahui oleh seluruh rakyat Bosnia. Masjid yang tidak pernah sepi ini menyedot perhatian para pengunjung. Baik untuk beribadah ataupun sekedar menikmati Masjid yang dibangun oleh Pemimpin Negara yang pernah berkunjung ke negara tersebut disaat konflik tanpa mengenakan rompi anti peluru.

Memorial, Peninggalan

Presiden Soeharto, SD Inpres dan Avicena Award

SOEHARTONESIA.COM

SD INPRES BERBUAH AVICENA AWARD

Pada pertengahan 1970-an, ketika berada di Cilacap, Jawa Tengah, saat meninjau SD Inpres, Presiden Soeharto rupanya melihat ketidakberesan pembangunan gedung sekolah yang disubsidi pemerintah itu. Ia menendang dinding sekolah dengan sepatunya dan ternyata dinding itu ambruk.”Siapa anemer(pemborong) bangunan ini?” tanyanya sambil sekali lagi menendang dinding yang keropos. Dia minta agar pihak pemborong bertanggung jawab terhadap bangunan tersebut.

Kepedulian Pak Harto memang sangat besar kepada pendidikan dasar di Indonesia. Warisan Pak Harto di sektor pendidikan menjadi catatan emas dalam perjalanan bangsa. Perjalanan itu dimulai dari program wajib belajar. Program wajib belajar yang dimulai Pak Harto pada akhir Pelita III telah meningkatkan taraf pendidikan masyarakat Indonesia saat itu. Fokus utama ketika itu peningkatan angka-angka indikator kualitas pendidikan dasar.

Sebelum adanya wajib belajar dicanangkan, upaya peningkatan kualitas pendidikan dasar didahului dengan keluarnya Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 1973 tentang Program Bantuan Pembangunan Gedung SD. Tujuan penerbitan kebijakan ini adalah untuk memperluas kesempatan belajar, terutama di pedesaan dan bagi daerah perkotaan yang penduduknya berpenghasailan rendah.

Di era Pak Harto, pelaksanan tahap pertama program SD Inpers adalah pembangunan 6.000 gedung SD yang masing-masing memiliki tiga ruang kelas. Ketika itu Indonesia baru saja mendapat limpahan dana hasil penjualan minyak bumi yang harganya naik sekitar 300 persen dari sebelumnya. Uang itu kemudian digunakan untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, salah satunya pendidikan.

Pada tahap awal pelaksanaan program SD Impres, hampir setiap tahun, ribuan hingga puluhan ribu gedung sekolah dibangun. Pembangunan paling besar terjadi pada priode 1982/1983 ketika 22.600 gedung SD baru dibuat. Hingga priode 1993/1994 tercatat hampir 150.000 unit SD Inpres telah dibangun.

Seiring degan pembangunan gedung SD Inpres tersebut, ditempatkan pula satu juta lebih guru inpres di sekolah-sekolah itu. Total yang dikeuarkan untuk progam ini hingga akhir Pembangunan Jangka Pajang (PJP) I mencapai hampir Rp6,5 triliun.

Setelah perluasan kesempatan belajar, sasaran perbaikan bidang pendidikan selanjutnya adalah pemberantasan buta aksara. Kenyataan bahwa masih banyak penduduk buta huruf ditanggapi pemerintahan HM Soeharto dengan pecanangan penuntasan buta huruf pada 16 Agustus 1978. Tekniknya adalah dengan pembetukan kelompok belajar atau “Kejar”.

Kejar merupakan program pengenalan huruf dan angka bagi masyarakat yang buta huruf yang beruia 10-45 tahun. Tujuannya, mereka akan mampu membaca serta menulis huruf dan angka latin. Tutor atau bimbingan setiap kelompok adalah siapa saja yang berpendidikan minimal sekolah dasar. Jumlah serta dan waktu pelaksaan setiap Kejar bersifat fleksibel. Hingga saat ini program Kejar yang sudah semakin berkembang masih tetap dijalankan.

Keberhasilan program Kejar salah satunya terlihat angka stastistik penduduk buta huruf yang menurun. Pada Sensus 1971, dari jumlah penduduk 80 juta jiwa, Indonesia masih memiliki 39,1 persen penduduk usia 10 tahun ke atas yang bersetatus buta huruf. Sepuluh tahun kemudian, menurut Sensus 1980, persentase itu menurun menjadi 28,8 persen. Hingga sensus berikut tahun 1990, angkanya terus menyusut menjadi 15,9 persen.

Menyimak ketiga program pendidikan populer yang terbit era Pak Harto itu, bisa disimpulkan, Presiden kedua Indonesia ini cukup menganggap penting bidang pendidikan . Penekanannya baru sebatas upaya peningkatan angka-angka indikator pendidikan. Dan ini memang menjadi fokus pembangunan pendidikan saat itu, yaitu peningkatan secara kuantitatif, belum memerhatikan kualitas atau mutu pendidikan.

Pada tahun 1984 dengan program SD Inpresnya, Pak Harto mendapatkan penghargaan Avicienna Award dari UNESCO. Waktu itu tidak banyak negara yang mendapatkan penghargaan tersebut.

Penghargaan Medali Emas yang diterima pada 19 Juni 1993 dari UNESCO (United Nation Education, Scientific Culture Organisation). Dr Fredico Mayor, Dirjen UNESCO, memberikan “The Avicena Award” kepada Presiden Soeharto dalam Pembangunan Bidang Pendidikan untuk Rakyat.

Catatan UNESCO menyebutkan Indonesia dalam konsep pembangunan bidang pendidikan sejak tahun 1970-an telah mewujudkan kebijakan wajib belajar 6 tahun dan pembangunan sarana dan prasarana sekolah dasar dengan dibangunnya SD Inpres serta perbaikan kualitas guru dan kurikulum Sekolah Dasar.

Keberhasilan kebijakan wajib belajar 6 tahun itu dikonsolidasikan dengan program anak asuh yang dirancang untuk meningkatkan mutu pendidikan di kalangan keluarga miskin dan memuji keberhasilan Indonesia dalam memberantas buta huruf.

Dengan penghargaan itu, UNESCO menjadikan Indonesia contoh pembangunan pendidikan. UNESCO menilai Indonesia berhasil dalam pembangunan bidang pendidikan, terutama bagi pendidikan dasar. Untuk itu UNESCO akan menjadikan Indonesia sebagai percontohan dalam pembangunan pendidikan di negara berkembang yang padat penduduk.

1Sumber: Harian Pelita 15 Februari 2013

The Avicena Award
Nama Penghargaan : The Avicena Award
Pemberi : UNESCO (United Nation Education, Scientific Culture Organisation)
Diberikan kepada : Presiden Suharto
Tanggal : 19 Juni 1993
Peninggalan, Piye Kabare

Pak To, Uang 100 Ribu Hari Ini Tak Mencukupi Kami Sehari

SOEHARTONESIA.COM

Berjalan-jalanlah sesekali ke pelosok desa. Berbincanglah dengan mereka di pesisir-pesisir pantai. Karena, negeri ini bukan hanya Jakarta. Jadilah pendengar dari sumber yang berkecerdasan hati, tidak hanya dari si cerdas tak bernurani. Mungkin, media bisa anda gunakan untuk menggiring opini, namun rasa akan mematahkannya, karena sejatinya negeri kita sedang tidak baik-baik saja.

Rakyat Indonesia anda peributkan dipanggung politik nasional, tapi apakah anda mengetahui bahwa mereka sudah muak dengan apa yang anda pertontonkan ?

Rakyat merindukan ketenangan, bukan kegaduhan politik yang tercipta dari perebutan kekuasaan atau justru anda sengaja ciptakan, dan apesnya, anda pun mengatasnamakan Rakyat.

Hutang luar negeri bikin ngeri. Penjelasan mentri terkait ekonomi makro berbelit. Apa rakyat mengerti ?

“Pak, uang 100 ribu sekarang ngga ada arti, tidak cukup sehari,” ucap seorang buruh tani yang saya temui.

“Dulu, kebutuhan pokok dan untuk menyekolahkan anak bisa tercukupi dari penghasilan pertanian, pak. Jaman Pak Harto kebutuhan murah hasil panen berharga stabil,” ia menambahkan.

Memang tidak dapat kita pungkiri,
bahkan, saat itu, era kepemimpinan pak Harto, hampir di setiap daerah mengalami kelebihan stok pangan. Wajar saja waktu itu Indonesia dapat menjadi negara yang berswasembada pangan.

Indonesia mampu memenuhi kebutuhan pangan nasional bahkan mampu mengekspornya ke negara lain. Sebuah kesuksesan yang sampai saat ini belum dapat dilakukan oleh para pemimpin paska Pak Harto, dan rakyat mengenangnya, menjadikan tolak ukur perbandingan dari kualitas kepemimpinan dari era ke era, sehingga kemudian wajar saja ada banyak petani dan yang merindukan saat-saat kepemimpinan pak Harto. Salah ?

Pak Harto berhasil membangun bangsa ini dari desa, dari mendengar keluh kesah dan mengamati apa yang riil menjadi kebutuhan rakyat. Bukan berbicara membumbung tinggi tentang ekonomi meroket dengan berbagai teori ekonomi makro yang rakyat tidak mengerti, padahal ujungnya hanya mengejar sukses fee untuk kantong pribadi.

Pak Harto tidak hanya bicara Koperasi, ia melaksanakan konsepnya dan rakyat merasakan manfaat nyata. Pak Harto tidak hanya bicara pertanian tetapi ia menggerakkan semua sendi negara untuk mendukung sektor pertanian hingga sampai pada prestasi swasembada pangan. Tentunya, Pak Harto sebagai presiden saat itu merintis segalanya dengan tidak mudah. Dan, kini kita merindukannya.

Khoiril Anwar
Analis AnNas Digital

Peninggalan, Piye Kabare

Dirjen FAO Terima Sumbangan Petani Indonesia

SOEHARTONESIA.COM

Direktur Jenderal Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO), Edouard Saouma menurut rencana, tiba di Jakarta, Jum’at, 15 Juli, untuk menerima sumbangan sebesar satu juta dolar AS dari petani Indonesia.

Sumbangan yang berasal dari Kontak Tani dan Nelayan Andalan Nasional itu, dimaksudkan untuk membantu petani yang kurang beruntung di negara-negara sedang berkembang lainnya, termasuk di Afrika, demikian Kantor Penerangan PBB (UNIC) di Jakarta, Rabu.

Upacara penyerahan sumbangan dari Menteri Pertanian, Ir. Wardojo kepada Saouma di Departemen Pertanian Jakarta, Sabtu pagi, akan dihadiri oleh 20 wakil dari organisasi tersebut.

Dengan diserahkannya sumbangan tersebut, maka sumbangan Kontak Tani dan Nelayan Andalan Nasional dalam rangka program bantuan dari petani ke petani yang dikoordinasikan oleh FAO, sudah berjumlah enam juta dolar.

Sumbangan pertama sejumlah lima juta dolar AS disampaikan ketika Edouard Saouma berkunjung sebelumnya dalam bulan Juli 1986. Dalam kesempatan tersebut, Saouma mempersembahkan sebuah medali FAO kepada Presiden Soeharto sebagai penghargaan atas keberhasilan Indonesia mencapai swasembada beras.

Bantuan dari petani Indonesia tersebut telah dibagikan kepada 17 negara Afrika, diantaranya, petani miskin di Angola menerima alat pertanian dan bibit sayur-sayuran, nelayan Zambia menerima jaring dan mesin disel, sementara wanita di Gambia menerima mesin giling untuk meringankan beban mereka dalam memproses padi­padian dan gandum.

Edouard Saouma menurut rencana meninggalkan Jakarta Sabtu malam menuju Bangkok, untuk selanjutnya kembali ke Markas Besar FAO di Roma.

Saouma yang berkewarganegaraan Libanon, dipilih menjadi Ditjen FAO bulan Nopember 1975. Sejak itu, ia sudah dipilih dua kali untuk masajabatan enam tahun.

Jakarta, ANTARA

Sumber : ANTARA (13/07/1988)

Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku X (1988), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 124.