Piye Kabare, Sosial

Sasono Utomo TMII Jadi Saksi Sejarah Dewan Pers Independent

SOEHARTONESIA.COM, JAKARTA, – Sasono Utomo TMII (Gedung Negara Indonesia) di Jalan Raya Taman Mini, Jakarta Timur, menjadi tempat pelaksanaan Musyawarah Besar (Mubes) Pers Indonesia 2018, Selasa, 18 Desember 2018, sekaligus kesaksian kesenian yang berdirinya Dewan Pers Independen oleh masyarakat pers Indonesia.

Hal tersebut terkait, ketidakpercayaan rekan-rekan jurnalis terhadap media mainstream dan kentalnya Dewan Pers yang tidak independen dan pragmatismenya insan pemberitaan yg disuguhkan ke masyarakat kini telah merusak citra jurnalisme dari provesionalisme pemberitaan. Tepatnya hari ini selasa, 18 Desember 2018 para jurnalis dari berbagai organisasi perseorangan dan lembaga jurnalis berkumpul insan pers yg militan untuk NKRI yg siap menjaga Marwah Kode Etik Jurnalis bertempat di Sasono Utama TMII mengadakan Musyawarah Besar Pers Indonesia Independen.

Ketua Tim Pelaksana Mubes Pers Indonesia, Wilson Lalengke yang juga orang nomor satu di jajaran Sekber Pers Indonesia, atau Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) ini mengatakan, bahwa Mubes Pers Indonesia juga menggelar deklarasi dan penyamplain persnya ., bahwa Pers Indonesia Independen untuk mewujudkan Kemerdekaan. Negara dalam pemberdayaan Masyarakat Pers Indonesia, lanjut Alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu.

Selanjutnya Anggota Dewan Pers Independen yang akan dibentuk berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers harus dari anggota dan tokoh pers dari masing-masing provinsi untuk anggota Dewan Pers Independen di daerah, dengan melalui tahapan penjaringan di masing-masing provinsi pasca Mubes oleh tim Yang dibentuk pada Pers Mubes ini dan kemudian disebarkan ke organisasi-organisasi pers untuk diusulkan kepada Tim Formatur yang akan dibentuk pada Pers Mubes ini.

Anggota Dewan Pers Independen di tingkat pusat harus oleh organisasi-organisasi pers yang hadir pada Mubes ini melalui penjaringan di masing-masing organisasi pasca Mubes dan diusulkan untuk Tim Formatur yang akan dibentuk pada Pers Mubes ini.

Tim Formatur yang akan dibentuk pada Mubes Pers Indonesia ini terdiri dari berbagai Ketua Umum dan Persatuan Pusat yang hadir di Mubes dan perwakilan dari organisasi lokal, serta perwakilan pimpinan media.

Daftar anggota Dewan Pers Independen akan dilakukan setelah Mubes dalam KONGRES PERS INDONESIA 2019 dengan konsep yang lebih Akbar dan lebih besar dengan berbagai materi dari berbagai daerah dengan jumlah anggota 10 ribu anggota, dan juga seluruh tokoh-tokoh pers nasional. Dengan demikian hasil perundingan Kongres tidak dapat dibantah atau dihalangi oleh pihak manapun juga.

Pada saat Kongres Pers Indonesia 2019, seluruh nama-nama Anggota Dewan Pers Independen yang diusulkan untuk tingkat provinsi dan pusat akan dipilih oleh Tim Formatur sebagai kelanjutan dari kegiatan Mubes Pers Indonesia 2018.

(Tri Joko Susilo.SH, Pengurus Dewan Pers Independen)

Piye Kabare

PDI P Bukan Partai Wong Cilik, Tapi Partai Wong Licik

 

SOEHARTONESIA.COM

Penulis : Tri Joko Susilo SH:

PDI-P bukan lagi partai yang memperjuangkan nasib wong cilik. Melainkan sebagai partai penguasa yang korup dan licik.

Demikian ditegaskan oleh Ketua Umum DPP Perisai Berkarya, sekaligus “serangan balik” kepada Wakil Sekretaris Jenderal Ahmad Basarah ysng menyebut Presiden ke-2 HM Soeharto sebagai guru korupsi tadi siang dalam sebuah obrolan di Cafe bilangan Jakarta Pusat.

Bahkan, menurutnya, tudingan terhadap Smile General itu tidak mendasar, karena sampai akhir hayatnya tidak ada vonis terhadap Soeharto sebagai koruptor.

“Apa ada harta Pak Harto yang dibekukan di luar negeri atau ditemukan seperti nasib Presiden Marcos di Philipina,” ungkap Tri, menggeleng-gelengkan kepala.

Sementara tudingan terhadap PDI-P sebagai partai korup, didukung oleh sejumlah fakta-fakta hukum. Mereka diciduk oleh KPK maupun OTT yang tentu dibackup oleh bukti-bukti.

Sekadar bukti, aktivis lulusan HMI ini menyebut sederet nama-nama Kepala Daerah yang masuk ke hotel Prodeo-nya KPK. Di Jawa Tengah, Kepala daerah asal PDI-P menjadi “juara pertama” soal korupsi.

“Dari tahun 2000 sampai Juli 2018 tercatat ada 12 Kepala Daerah asal PDI-P di Jateng yang ditangkap KPK,” jelas Tri bersemangat.

Sementara di 2018 ini, hasil penelusuran Tri, dari 19 Kepala Daerah yang terkena OTT KPK, lagi-lagi PDI-P menempatkan terbanyak. Ada 7 Kepala Daerah yang dicokok, 5 dari Golkar, 1 dari Nasdem dan sebagainya.

Belum lagi kasus korupsi yang melibatkan politisi PDI-P, dari mulai Traveller check Miranda Goeltom, kasus E-KTP ataupun lainnya seperti Yanti Damayanti.

“Jadi, tudingan Ahmad Basarah ini seperti memercik air sendiri ke muka,” tambahnya dengan raut kesal.

Padahal, jika melihat ke belakang,
partai pecahan dari PDI ini, mengklaim sebagai pembela wong cilik. “Namun dengan kader-kadernya terjerat korupsi, apa itu memperjuangkan nasib wong cilik? Justru ini yg disebut wong licik melukai hati rakyat,” tudingnya dengan nada keras.

Dia juga menilai, perilaku korupsi itu menunjukkan para politisi di Senayan, termasuk PDI-P tidak amanah pada reformasi.

Kondisi tersebut bertolak belakang dengan sebutan H.M Soeharto sebagai guru korupsi. Penyebutan itu hanya asumsi-asumsi saja tanpa ada dasar ketetapan hukum.

*Harus Fair*

“Sementara sisi baik Pak Harto kok tidak dilihat,” tegas Tri, menyebut keberhasilan Soeharto dalam swasembada beras, meningkatkan kesejahteraan petani dan distribusi pupuk yang murah, membangun infrastruktur irigasi dan waduk, repelita,mempunyai satelit palapa hingga sebagai Bapak Pembangunan Nasional.

“Kita harus fair-lah. Jangan hantam kromo,” lanjut Tri. Ia mengaku sependapat dengan Sekretaris Jenderal Partai Berkarya, Priyo Budi Santoso, tudingan Ahmad Basarah sangat keji, membelokan sejarah kepemimpinan bangsa. Dia menuding Ahmad asal jeplak saja.

“Korupsi stadium 4 itu kan dilontarkan oleh Pak Prabowo,. Kok yang diserang Pak Harto. Jawab saja dengan data, atau buktikan tudingan Pak Prabowo itu salah. Kok nyerempet-nyerempat ke Pak Harto yang tidak ada kaitannya dengan Pilpres,” tambah Tri dengan mangkel.

Tri menduga, tudingan itu kemungkinan hanya untuk meredam kerinduan masyarakat terhadap eranya Soeharto yang serba murah dan tercukupi pangan.

“Karena reformasi gagal, maka rakyat pun rindu dengan eranya Pak Harto. Makanya, agar Soehartoisme tidak bangkit, maka dibunuhlah karakter Pak Harto dengan keji sebagai guru korupsi,” urainya.

Karena itu, sebagai organisasi sayap Partai Berkarya, Perisai Berkarya merasa tersakiti. Ormas ini melaporkan ke polisi soal penyebutan tersebut, termasuk tudingan Sekjen PSI, Raja Juli Antoni, yang menyebut Soeharto symbol KKN.

“Sampai kapan pun laporan itu terus kami kawal. Kami, Perisai Berkarya, jihad konsitusi mengangkat marwah dan harga diri partai kami,” jelas Tri mengakhiri obrolan di sebuah café bilangan Jakarta Selatan.

Piye Kabare

Simbol Guru Korupsi Lebih Tepatnya Ke PDI-P

 

SOEHARTONESIA.COM

Oleh : Tri Joko Susilo.SH
Ketua Umum Perisai Berkarya

 

Jakarta, Ketua Umum DPP Perisai Berkarya,Tri Joko Susilo.SH menilai pernyataan Ahmad Basarah yang menyebut Presiden ke-II H.M Soeharto seperti memercik air ke muka sendiri.

Alasannya, selain tidak memiliki dasar hukum yang kuat, sebutan itu lebih tepatnya ditujukan kepada PDI-P sendiri, pengusung utama Presiden Jokowi ke Istana Merdeka.

“Lho, siapa sih yang tidak tahu PDI-P? Mereka menyebut sebagai partai reformis, namun faktanya kader-kader PDI-P paling banyak diciduk sebagai koruptor oleh KPK,” ungkap Tri dengan nada mangkel.

Ia menyebut sederet nama-nama Kepala Daerah yang masuk ke hotel Prodeo-nya KPK. Di Jawa Tengah, aktivis “lulusan” Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) ini mencontohkan, Kepala daerah asal PDI-P menjadi “juara pertama” soal korupsi.

“Dari tahun 2000 sampai Juli 2018 tercatat ada 12 Kepala Daerah asal PDI-P di Jateng yang ditangkap KPK,” jelas Tri bersemangat.

Sementara di 2018 ini, hasil penelusuran Tri, dari 19 Kepala Daerah yang terkena OTT KPK, lagi-lagi PDI-P menempatkan terbanyak. Ada 7 Kepala Daerah yang dicokok, 5 dari Golkar, 1 dari Nasdem dan sebagainya.

“Lho itu semua punya ketetapan hukum lho. Kan tidak sembarang KPK melakukan OTT,” lanjut Tri mengelus dada. Ia tidak membayangkan baru seumur jagung berkuasa saja korupsi di partai lambang banteng moncong putih itu saja “meratulela”. Itupun terbatas, hanya baru Bupati dan Walikota.

“Bagaimana kalau 32 tahun kayak Pak Harto?” tambahnya menggeleng-gelengkan kepala.

Belum lagi kasus-kasus korupsi politisi PDIP di parlemen. Dari mulai traveler check Miranda Goeltom, kasus E-KTP, hingga kasus-kasus lainnya.

“Itu semua menunjukkan para politisi di Senayan, termasuk PDI-P tidak amanah pada reformasi,” tegas Tri bersemangat.

Kondisi tersebut bertolak belakang dengan sebutan H.M Soeharto sebagai guru korupsi. Penyebutan itu hanya asumsi-asumsi saja tanpa ada dasar ketetapan hukum.

*Harus Fair*

“Sementara sisi baik Pak Harto kok tidak dilihat,” tegas Tri, menyebut keberhasilan Soeharto dalam swasembada beras, meningkatkan kesejahteraan petani dan distribusi pupuk yang murah, membangun infrastruktur irigasi dan waduk, repelita,mempunyai satelit palapa hingga sebagai Bapak Pembangunan Nasional.

“Kita harus fair-lah. Jangan hantam kromo,” lanjut Tri. Ia mengaku sependapat dengan Sekretaris Jenderal Partai Berkarya, Priyo Budi Santoso, tudingan Ahmad Basarah sangat keji, membelokan sejarah kepemimpinan bangsa.,orang ini asal jeplak saja.

“Korupsi stadium 4 itu kan dilontarkan oleh Pak Prabowo,. Kok yang diserang Pak Harto. Jawab saja dengan data, atau buktikan tudingan Pak Prabowo itu salah. Kok nyerempet-nyerempat ke Pak Harto yang tidak ada kaitannya dengan Pilpres,” tambah Tri dengan mangkel.

Tri menduga, tudingan itu kemungkinan hanya untuk meredam kerinduan masyarakat terhadap eranya Soeharto yang serba murah dan tercukupi pangan.

“Karena reformasi gagal, maka rakyat pun rindu dengan eranya Pak Harto. Makanya, agar Soehartoisme tidak bangkit, maka dibunuhlah karakter Pak Harto dengan keji sebagai guru korupsi,” urainya.

Karena itu, sebagai organisasi sayap Partai Berkarya, Perisai Berkarya merasa tersakiti. Ormas ini melaporkan ke polisi soal penyebutan tersebut, termasuk tudingan Sekjen PSI, Raja Juli Antoni, yang menyebut Soeharto symbol KKN.

“Sampai kapan pun laporan itu terus kami kawal. Kami, Perisai Berkarya, jihad konsitusi mengangkat marwah dan harga diri partai kami,” jelas Tri mengakhiri obrolan di sebuah café bilangan Jakarta Selatan.

Piye Kabare

Dugaan Nepotisme di Tubuh ATR/BPN dan Benarkah Soeharto Guru Korupsi ?

 

SOEHARTONESIA.COM

Oleh : H.ANHAR,SE
AnggotaDPR-RI Priode 2004-2009

Mengambil kesimpulan dari sebuah peristiwa di era banjir informasi semacam ini rasanya yang harus kita lakukan adalah tetap menjaga kejernihan hati. Terlampau banyak orang pada posisi yang seharusnya bertutur dan bersikap adil tetapi tidak mau melakukannya.

Sebut saja sebagai contoh, belakangan ini berbagai pernyataan tak mendasar terlontar dari elit partai, pejabat pemerintahan hingga para pengamat politik yang mengatakan bahwa korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) banyak terjadi di zaman Soeharto.

Tidak menampik, di era Orde Baru tentu juga tidak bisa kita katakan bersih dari tindakan KKN, dan hal inilah yang kemudian mendasari semangat Reformasi untuk memberantas KKN dan mengembalikan jalannya pemerintahan sesuai amanat konstitusi.

Namun faktanya, di era Reformasi khususnya pemerintahan Jokowi ini berbagai fakta menyebutkan bahwa tindak pidana Korupsi (K) semakin menjadi-jadi. Bahkan PDIP, partai penguasa saat ini, berdasarkan data KPK -Wacth justru menduduki peringkat teratas, 120 kasus korupsi Sejak 2002 hingga 2017.

Lalu, menjadi sangat anomaly ketika seorang elit partai penguasa ini yang juga menjabat wakil ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat megatakan bahwa mantan Presiden Soeharto adalah, “Guru Korupsi” apa landasannya ?

Pernyataan tidak berdasar tersebut seolah hendak mengatakan bahwa korupsi yang terjadi hari ini adalah karena pak Harto yang mengajarkannya, subjektif, tendensius, dan kental nuansa politis.

Belakangan, ditambahkannya pula pada keterangan lanjutan dalam sebuah tulisan, bahwa hal itu ia ungkap dikarenakan merasa terusik rasa nasionalismenya saat Capres Prabowo mengatakan bahwa saat ini korupsi di Indonesia sudah sampai pada stadium empat.

Lalu, apa kaitannya Prabowo dengan Soeharto dalam konteks Korupsi ?

Bagaimanapun apa yang dikatakan Prabowo adalah fakta, sedangkan yang diucap oleh Ahmad Basarah
hanya sebatas opini pribadinya.

Namun, jelas opini tanpa landasan fakta dan kemudian menjadi
konsumsi media itu akan menyebabkan persepsi liar yang tentunya sangat merugikan nama baik mantan presiden Soeharto.

NEPOTISME di TUBUH ATR/BPN

Begitu juga jika kita membandingkan nepotisme (N) yang terjadi di era pak Harto dan era kekinian ini. Di era Pak Harto jika itu disebut nepotisme, tetapi orang-orang yang digunakan adalah orang-orang berkualitas pada posisi yang tepat.

Misalnya, orang yang dari Eselon Empat, yakin prestasinya naik hingga Eselon Satu, menjadi Dirjen, Sekjen bahkan Menteri. Tetapi sekarang yang terjadi justru lebih parah, nepotisme yang terjadi tak berlandaskan kapabilitas.

Bayangkan saja, untuk tingkat jabatan teknis, sebut saja Sekjen ATR /BPN, yang seharusnya adalah jabatan jenjang karir yang diisi oleh ASN, justru diisi oleh orang yang tidak kapabel, pensiunan, yang bahkan sebelumnya malah pernah diberhentikan oleh mentri Rini Sumarno saat ia menjabat di BUMN Pembangunan Perumahan (PP)

Oleh Sofjan Djalil, mentri ATR/BPN kemudian ia diangkat sebagai Sekjen di BPN, kuat dugaan karena selepas diberhentikan dari kementrian Rini  ia pernah menjadi Staf Ahli Sofjan Djalil, tentunya hal tersebut sangat menyalahi aturan jenjang karir ASN.

Belum lagi jika kita kupas lebih dalam, masih di kementrian ATR/BPN, pada posisi vital, sebut saja jabatan Inspektorat Jendral, posisi ini juga diisi oleh orang dekat Sofjan Djalil yang diambil dari luar BPN.

Bukankah jabatan Inspektorat Jenderal adalah unsur pengawas pada Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan internal di lingkungan Kementerian yang merupakan jabatan struktural eselon satu, atau Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, sehingga bagaimana mungkin dapat menjalankan tugas dengan benar jika diambil dari luar? Selain itu, pada prosesnya saja sudah menyalahi aturan.

Sehingga, patut diduga karena tenggung jawab Inspektorat Jendral ke atas adalah langsung kepada mentri, dalam hal ini Sofjan Djalil, sehingga dipaksakanlah mengangkat orang dekat. Bukankah hal semacam ini juga nyata-nyata telah memenuhi unsur nepotisme yang kental?

Lebih lanjut, hal semacam itu tentunya juga secara psikologis menyebabkan mereka yang ada di sistem hari ini (ASN) tidak lagi ingin memberikan prestasi bagus supaya mendapat eselon lebih tinggi di tempat tugasnya, karena mereka tidak yakin akan mendapat posisi puncak dengan menunjukan prestasi kerja yang baik, karena bisa saja muncul orang lain yang menjadi oknum penguasa, yang seharusnya (jabatan) itu menjadi jenjang karir malah diberikan kepada orang luar.

Tak bosan saya mengutip apa yang dikatakan Prof. Mahfud MD pada sebuah diskusi publik yang mengatakan, “kalau kita dulu menjatuhkan Pak Harto karena dia KKN, apa kita tidak merasa berdosa kepada Pak Harto karena sekarang ini KKN-nya lebih banyak? Dulu yang korupsi Golkar saja, sekarang saya hafal siapa yang paling korupsi,” ujar Mahfud.

Dan, saya ingin menambahkan, bagaimana mungkin kita akan mampu membangun bangsa jika untuk mempertahankan sesuatu yang baik dan bernilai saja kita tidak mampu melakukannya? Alih alih mempertahankan, justru hari ini kita lebih KKN dari era pemerintahan yang kita tuduh KKN, menyedihkan.

Opini, Piye Kabare

Rakyat Dikuras Tarif Listrik

SOEHARTONESIA.COM

“Inilah Kapitalisme Perlombaan Tarif” (Bung Karno)

Oleh : Salamuddin Daeng

Hari ini menjadi hari hari yang makin berat bagi rakyat, orang kecil, wong cilik. Bagaimana tidak ! harga listrik makin mencekik. Harga listrik PLN sudah setara dengan harga listrik di Amerika Serikat dan satu setengah kali lebih mahal dari harga listrik di China. Hebat memang, mungkin Pemerintah berfikir bahwa rakyat Indonesia sudah lebih kaya dari rakyat Amerika Serikat dan Rakyat China.

Tarif listrik di Indonesia begitu tinggi, yakni 1465,74/kwh. Jika ditambah pajak, PPJ, dan biaya bank maka harga per kwh untuk pembelian Rp. 100 ribu mencapai Rp. 1562,5/kwh. Sudah diatas rata rata harga listrik di USA 10,28 cent. Kalau pada tingkat kurs sekarang maka tarif listrik USA sama dengan Rp. 1490,6/ kwh.

Tarif listrik di Indonesia sudah hampir satu setengah kali harga listrik di China yang hanya 8 cent dolar per kwh. Kalau di rupiahkan harga listrik di China ini hanya Rp. 1160,0 /kwh. Apakah proyek jalur sutera sudah membuat Indonesia sama jayanya dengan China, sehingga harga listrik harus lebih tinggi dari China.

Perhitungan harga listrik di USA dan di China di atas didasarkan pada asumsi nilai tukar rupiah terhadap USD saat ini rata rata Rp. 14.500/USD. Bayangkan jika kita hitung berdasarkan nilai tukar rupiah rata rata Rp. 9000/USD seperti pada masa pemerintahan sebelumnya, maka harga listrik Indonesia satu setengah kali lebih besar dari harga listrik USA dan tiga kali lebih tinggi dari harga listrik di China.

Itulah mengapa kegagalan Pemerintah dalam menjaga nilai tukar adalah kegagalan yang paling memalukan sekaligus menyakitkan, karena harga listrik yang dijual di Indonesia mengambil patokan nilai tukar rupiah terhadap USD. Jadi pelemahan rupiah berdampak langsung pada makin menderitanya rakyat Indonesia. Jadi Pemerintah seharusnya diminta tanggung jawabnya atas masalah ini dan mereka yang bertanggung jawab harusnya mundur.

Sekarang Menteri BUMN dan dirut PLN dengan seenak perutnya menumpuk utang BUMN yang menguasai hajat hidup orang banyak ini. PLN diserahkan oleh mereka kepada rentenir global. Nasib rakyat Indonesia dijadikan sebagai santapan para rentenir.

Utang PLN & Pertamina Capai Rp 522 T  https://www.cnbcindonesia.com/market/20181203164053-17-44769/utang-pln-pertamina-capai-rp-522-t

Bayangkan sekarang rakyat Indonesia harus menanggung beban :

1. Beban merosotnya nilai tukar rupiah

2. Beban kenaikan harga energi primer batubara dan gas,

3. Beban meningkatnya suku bunga global, yang kesemuanya dimasukkan ke dalam hitungan tarif listrik yang dijual kepada masayarakat, rakyat, kepada wong cilik.

Inilah yang disebut Bung Karno Paduka Yang Mulia Pemimpin Besar Revolusi Indonesia, sebagai penjajahan bangsa sendiri, kapitalisme bangsa sendiri, kapitalisme perlombaan menaikkan tarif.