Apresiasi, Sosial, Tokoh

Perempuan Dalam Politik, Bukan Hanya Masalah Kesetaraan

 

SOEHARTONESIA.COM


Oleh : Raslina Rasidin
Politisi Partai Berkarya, Artis dan Duta Kemanusiaan.

Kita ketahui, hampir keseluruhan tugas-tugas keseharian rumah tangga melibatkan keterampilan untuk mengambil keputusan yang tepat dan melakukan kompromi, dan tentunya potensi tersebut juga harus disadari sebagai modal dasar seorang perempuan untuk turut berperan aktif dalam berbagai bidang kehidupan, tidak terkecuali di dalam bidang politik.

Sejak periode 2004-2009, partisipasi perempuan sudah mulai mendapatkan apresiasi positif dengan ditetapkannya syarat partisipasi perempuan minimal sebesar 30 persen, baik dalam ranah pengurus suatu partai tertentu dan dalam pencalonan menjadi anggota legislatif.

Tentunya partisispasi perempuan dalam politik tidak hanya terkait dengan kesamaan hak dalam politik yang dijamin oleh konstitusi saja, tetapi secara mendasar jauh lebih dari itu. Fakta dilapangan menyebutkan, untuk kegiatan-kegiatan sosial yang terkait perempuan, anak, serta lansia, 90 persen dilakukan oleh aktivis -aktivis perempuan. Sebagai duta kemanusiaan, saya mengatahui persis hal tersebut.

Keterwakilan perempuan di lembaga legislatif tidak hanya penting dari aspek perimbangan antara laki-laki dan perempuan. Populasi Indonesia separuhnya berjenis kelamin perempuan.

Namun lebih dari itu, kehadiran anggota parlemen perempuan diharapkan bisa menjamin kepentingan kaum perempuan menjadi salah satu prioritas kebijakan, di antaranya terkait dengan isu pengentasan kemiskinan, pemerataan pendidikan, dan layanan kesehatan.

Setiap orang mempunyai hak yang sama untuk jaminan kesehatan. Namun sampai sekarang perempuan belum mendapatkan tanggapan serius mengenai hak-hak kesehatannya dari berbagai pihak.

Perempuan kerap tidak diperhitungkan untuk mendapatkan jaminan kesehatan, padahal perempuan lah yang banyak sekali mengalami problem serius di bidang kesehatan, seperti hamil dan melahirkan.

Contohnya, sampai saat ini kasus kematian ibu melahirkan dan balita masih cukup tinggi di daerah pedesaan, tentunya hal ini menimbukan keprihatinan yang mendalam.

Tentunya, permasalahan-permasalahan terkait perempuan itu harus menjadi prioritas dalam berbagai kebijakan, sehingga pemerintah dalam membuat berbagai regulasi, melibatkan perempuan adalah mutlak harus dilakukan.

Selain itu, masyarakat, khususnya kaum perempuan, juga harus benar-benar memahami bahwa untuk mengatasi permasalahan terkait perempuan salah satu solusi utamanya adalah dengan terpenuhinya kuota 30 persen keterwakilan perempuan di parlemen, karena, tidak semua hal terkait perempuan mampu dipahami kaum pria secara mendasar.

Sosial

Raslinna Rasidin:  Perjuangan  BKMT Dalam Mengemban Misi Dakwah, Bukan Pekerjaan Mudah

SOEHARTONESIA.COM, Jakarta — Nama almarhumah Prof Dr Tuty Alawiyah AS memang akan selalu melekat jika membicarakan Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT), dalam perannya meningkatkan peran wanita Muslimah di Indonesia.

Memurut Raslinna Rasidin, artis cantik yang juga Duta Kemanusiaan Internasional saat ditemui pada acara HAUL ke-38 Badan Kontak Majelis Taklim di TMII (selasa, 5/2/2019), ia mengatakan “bahwa kemajuan lembaga BMKT yang berhasil melebarkan misi dakwahnya di hampir seluruh daerah di Indonesia itu tentunya bukan perjuangan yang mudah.”

“Butuh kerja keras, kerja ikhlas dan hari ini kita saksikan, buah dari kerja-kerja tersebut, selain di bidang dakwah, BMKT kita ketahui juga telah mengembangkan diri dalam beberapa organisasi yang bergerak di bidang pemberdayaan ekonomi, khususnya terkait perempuan,” ujar Raslinna yang juga juru bicara Tim Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga.

Rasinna Rasidin yang pada pileg 2019 ini turut berlaga untuk memperebutkan kursi DPR-RI dapil DKI 3 itu juga mengatakan: “pada setiap kesempatan saat saya terjun ke masyarakat untuk sosialisasi, saya selalu menekankan bahwa keterlibatan perempuan dalam kegiatan-kegiatan sosial maupun ekonomi untuk menunjang kehidupan keluarga itu sangat penting untuk terus didorong.”

“dan, hari ini kita dapat saksikan contoh keberhasilan dari apa yang telah dilakukan oleh BKMT, lembaga ini telah sukses meningkatkan peranan wanita muslim dengan mendirikan organisasi perhimpunan usaha wanita (PUSPITA) yang saat ini bahkan telah memiliki 400 cabang koperasi.”

“Insya Allah, di bawah kepemimpinan Syifa Fauzia, putri almarhum ibu Tuti Alawiyah ini, saya yakin, pada usia lembaga yang semakin matang ini, BKMT akan terus berkembang untuk terus berjuang meningkatkan peran wanita, khususnya muslimah di Indonesia,” tutupnya (Ardi).

Opini, Sosial, Tokoh, Ulasan

Potensi Kerugian Dana Masyarakat di Proyek Meikarta

 

SOEHARTONESIA.COM


Oleh : H.ANHAR,SE
Politisi Partai Berkarya

Gempuran promosi melalui semua media dilakukan oleh Lippo Group selaku owner Meikarta. Iklan promosi Meikarta dengan slogan “AKU INGIN PINDAH KE MEIKARTA,” begitu gencar dilakukan. Kini, Proyek kawasan bisnis dan perumahan itu justru terancam gagal karena tersandung berbagai kasus.

Babak baru dari kasus perselingkuhan proyek Meikarta menyeret nama Mentri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo yang diungkap oleh Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hasanah. Neneng dalam kesaksiannya di persidangan menyebut bahwa ia sempat mendapatkan arahan dari Tjahjo Kumolo mengenai perizinan proyek Meikarta.

Jika kita tarik kesimpulan awal, objek pokok perselingkuhan yang terjadi pada mega proyek Meikarta adalah pada soal perizinnan. Sehingga, timbul anggapan di masyarakat bahwa orang-orang super kaya mampu mengunggunakan kekuatan modal mereka untuk mengatur dengan paiawai perselingkuhan antara Pengusaha dan pejabat Pemkab Bekasi.

Pada media On line saya membaca bahwa Tjahjo Kumolo siap diperiksa jika memang dibutuhkan. Ia juga menuturkan, tak ada yang salah dengan permintaannya itu. Menurutnya, posisi Kemendagri dalam polemik perizinan Meikarta adalah menengahi perbedaan pandangan Pemkab Bekasi dan Pemprov Jawa Barat .

Bagi saya tentunya tak sesederhana itu. Terus terang saya mengikuti kasus ini, dan menduga akan ada terseret juga oknum dari ATR/ BPN yang terllibat dalam kasus ini.

Karena, menurut pandangan saya permasalahan suap untuk memuluskan izin tata ruang itu hanya permukaannya saja, jika KPK berasumsi bahwa perencananan pembangunan di lahan seluas 500 hektar tak mungkin dilakukan tanpa mengubah aturan tata ruang, maka bagaimana dengan proses hingga terbit sertipikat-nya, apakah mungkin ?

Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun memuat persyaratan detail sebelum pengembang melakukan kegiatan pemasaran maupun PPJB.
Pada Pasal 42 dinyatakan, pengembang sebelum melakukan pemasaran harus memenuhi lima syarat : kepastian peruntukan ruang, kepastian hak atas tanah (Sertifikat), kepastian status kepemilikan, IMB dan jaminan atas pembangunan yang ditunjukkan berupa surat dukungan Bank atau non-bank.

Pada iklan Meikarta, Lippo menyebutkan akan membangun Kota Baru Meikarta seluas 500 hektar. Namun, hingga rancangan RDTR Kabupaten Bekasi hanya memasukkan kawasan Lippo Cikarang seluas 84,6 hektare.

Jika mengacu kepada UU di atas maka sertifikat atau alas hak atas tanah jelas fungsi dan peranannya. Maka, perlu dipertanyakan apakah proyek Maikarta itu akan dibangun di atas Sertipikat untuk luas tanah se-luas 84,6 hektar atau 500 hektar?

Sedangkan menurut pengamatan saya, untuk jumlah 500 hektar yang begitu luas, apakah sudah diterbitkan sertifikatnya ? Dan, jika sudah, apa prosesnya sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku ?

Jangan-jangan dengan Kekuasaan uang Pengusaha yang bisa membayar Penguasa, maka Dijungkir balikan semua proses ini sehingga tanpa memenuhi persyaratan yang diterapkan, bisa terbitlah sertifikat seluas 500 hektar.

Selain itu, terkait keberadaan Sertifikat tersebut, patut diduga bahwa sertipikat itu bukan mustahil juga telah dianggunakan ke Bank pemerintah untuk modal proses pembangunan, baik hunian maupun lingkungan.

Jadi, tidak hanya perkara mengubah tata ruang saja yang perlu dicermati, akan tetapi luasan tanah yang berbeda antara ijin yang diberikan dengan yang diiklankan itu perlu dicermati.

Karena, hal tersebut sangat dimungkinkan berpotensi merugikan perbankan, jika ; Sertipikat dengan Propaganda Prospek Meikarta yang di-iklankan dengan masif itu sehingga membuat pihak per-Bankan mau menerima sertifikat dengan luasan 84,6 hektar sebagai angguna, dan memberikan pinjaman atas dasar prospek ke depan dengan nilai luasan 500 hektar yang dengan dari awal memang telah masif dipropagandakan. Sedangkan, belum ada kepastian bukti terkait kepemilikan alas hak atas tanah (sertifikat ) seluas 500 hektar tersebut.

Tentunya BPK dan KPK harus mencermati segala potensi, termasuk paparan di atas, karena jika perselingkuhan beraroma korupsi ini terjadi, maka, jelas perbankan yang menampung dana masyarakat-lah yang dirugikan.

Opini, Sosial, Tokoh

Raslina Rasidin : Caleg Perempuan Harus Lebih Extra Terjun ke Masyarakat

 

SOEHARTONESIA.COM

Meski representasi di ranah politik praktis sudah didorong sedemikian rupa melalui berbagai kebijakan, keterwakilan perempuan di lembaga legislatif masih belum dapat tercapai.

Jika mengacu pada hasil Pemilu 2014, di tingkat DPR pusat, keterwakilan perempuan hanya mencapai 17.32% atau 97 perempuan dari 560 anggota menduduki jabatan legislatif. Begitu pula di DPRD pun kota, statistik-nya tidak jauh berbeda.

Hal tersebut menjadi perhatian khusus bagi partai Berkarya yang pada pemilu 2019 ini memasang target tinggi untuk mendudukkan kadernya di kursi legislatif.

Raslina Rasidin, Caleg DPR-RI dari Partai Berkarya, untuk Daerah Pemilihan DKI III Jakarta mengatakan, tentunya dalam menyikapi hal tersebut para Caleg perempuan harus mampu bekerja exstra untuk melakukan sosialisasi di masyarakat.”

Ditemui di sela acara diskusi terbatas Caleg perempuan partai Berkarya, ia menambahakan, bahwa “kehadiran perempuan di ranah politik praktis harus-lah dibuktikan dengan keterwakilan perempuan di parlemen, karena syarat mutlak bagi terciptanya kultur pengambilan kebijakan publik yang ramah dan sensitif pada kepentingan perempuan haruslah melibatkan perempuan dalam jumlah proposional.”

Ia mengatakan juga, “oleh sebab itu para Caleg perempuan tidak lagi bisa hanya bekerja dengan mengandalkan tim sukses untuk melakukan sosialisasi, tetapi mutlak harus langsung bersentuhan dengan masyarakat dalam memaparkan visi misinya, sehingga masyarakat betul-betul merasa ada kedekatan dengan caleg yang akan dipilihnya.”

“Hal tersebut yang nantinya akan meningkatkan nilai tawar Caleg perempuan untuk memenangkan hati pemilih, sehingga tercapailah target keterwakilan perempuan di lembaga legislatif.”

“Para Caleg tidak bisa lagi hanya mengandalkan rumus deret hitung deret ukur, pemetaan suara kemudian menyebar baliho, spanduk dan sebagainya, lalu merasa sudah bekerja dan layak dipilih.”

Ia, Raslina, mengatakan demikian karena kecenderungan ini banyak sekali terjadi, khususnya bagi para Caleg perempuan.

“Oleh sebab itu, ia menekankan kepada Caleg perempuan partai Berkarya untuk sungguh-sungguh memahami berbagai masalah, tidak hanya yang berhubungan dengan Ekonomi Kerakyatan saja, tetapi juga masalah sosial terkait perempuan, anak, lansia, dan hal itu juga harus mereka sampaikan kepada masyarakat secara langsung,” tutupnya. (Ardi)

Sosial, Tokoh, Ulasan

Dari Lomba Celoteh Emak – Emak Hingga Berkarya Bersama Prabowo Sandi

 

SOEHARTONESIA.COM

“Kampanye cantik dalam perspektif saya ialah sosialisasi visi dan misi, ide dan gagasan, program yang direncanakan ke hadapan khalayak, dilakukan secara cerdas, bersih, dan menaati norma, aturan, dan tata tertib yang ditetapkan,” ujar Raslina Rasyidin, artis sekaligus Pengurus Partai Berkarya yang juga maju sebagi Caleg DPR RI Dapil Jakarta III saat di temui di DPP Partai Berkarya Jalan Pangeran Antasari Jakarta Selatan.

“Oleh sebab itu, kami berinisiatif melakukan kordinasi dengan rekan-rekan Caleg dan pengurus dari seluruh indonesia dan juga para artis penduduk Sahabat Berkarya serta Simpatisan untuk membahas program kampanye Cantik Partai Berkarya dan pasangan Capres -Cawapres yang didukung partai Berkarya.”

“Untuk diketahui, waluapun partai baru, berdasarkan data KPU (Komisi Pemilihan Umum), Partai Berkarya memiliki 409.022 anggota dengan tingkat keterwakilan perempuan mencapai 36,36%.”

“Tentunya, hal tersebut perlu kita Karyakan dalam berbagai kegiatan untuk lebih mensosialisaskan Partai Berkarya dan pasangan Prabowo-Sandi di seluruh Indonesia,” ujar Caleg yang Juga Duta Human Trafikking tersebut.

“Sehingga kemudian kami para Caleg Partai Berkarya, Kader dan simpatisan Prabowo-Sandi membuat suatu pogram reguler yang kami namai “Yuk Tuber” ( Yuk, Turun Bersama ) atau bisa juga disebut “Kamis Kuning,” mengadopsi gerakan Rabu Biru yang dimotori oleh relawan Prabowo-Sandi bersama ibu Titiek Soeharto yang beliau juga merupakan ketua Dewan Pemenangan Partai Berkarya.”

Menurut Raslina Rasyidin, selain turun ke masyarakat untuk sosialisasi, program “Yuk Tuber Berkarya Bersama Prabowo-Sandi,” Partai Berkarya juga sedang mempersiapkan program “Panggung Celoteh Emak-Emak.”

Program khusus emak-emak tersebut bertujuan untuk memberi media bagi emak-emak untuk berekspresi mengutarakan kritik sehingga kritik yang dihasilkan konstruktif, terkait hal-hal yang riil dirasakan dalam kehidupan sehari-hari.

Program yang rencananya dikemas dalam bentuk perlombaan itu dudukung pula oleh kalangan Artis simpatisan Partai Berkarya dan menurut Raslina, “insya Allah akan dilaksanakan di seluruh Indonesia.”

“Selain didukung Caleg dan simpatisan kami juga rencananya akan turun bersama Ketua Umum Partai Berkarya Bapak Hutomo Mandala Putra, yang akan kami minta untuk terlibat langsung sebagai Ikon “Yuk Tuber Kamis Kuning Berkarya Bersama Prabowo- Sandi,” tutup Raslina. (Ardi)