Piye Kabare, Sosial

Sasono Utomo TMII Jadi Saksi Sejarah Dewan Pers Independent

SOEHARTONESIA.COM, JAKARTA, – Sasono Utomo TMII (Gedung Negara Indonesia) di Jalan Raya Taman Mini, Jakarta Timur, menjadi tempat pelaksanaan Musyawarah Besar (Mubes) Pers Indonesia 2018, Selasa, 18 Desember 2018, sekaligus kesaksian kesenian yang berdirinya Dewan Pers Independen oleh masyarakat pers Indonesia.

Hal tersebut terkait, ketidakpercayaan rekan-rekan jurnalis terhadap media mainstream dan kentalnya Dewan Pers yang tidak independen dan pragmatismenya insan pemberitaan yg disuguhkan ke masyarakat kini telah merusak citra jurnalisme dari provesionalisme pemberitaan. Tepatnya hari ini selasa, 18 Desember 2018 para jurnalis dari berbagai organisasi perseorangan dan lembaga jurnalis berkumpul insan pers yg militan untuk NKRI yg siap menjaga Marwah Kode Etik Jurnalis bertempat di Sasono Utama TMII mengadakan Musyawarah Besar Pers Indonesia Independen.

Ketua Tim Pelaksana Mubes Pers Indonesia, Wilson Lalengke yang juga orang nomor satu di jajaran Sekber Pers Indonesia, atau Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) ini mengatakan, bahwa Mubes Pers Indonesia juga menggelar deklarasi dan penyamplain persnya ., bahwa Pers Indonesia Independen untuk mewujudkan Kemerdekaan. Negara dalam pemberdayaan Masyarakat Pers Indonesia, lanjut Alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu.

Selanjutnya Anggota Dewan Pers Independen yang akan dibentuk berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers harus dari anggota dan tokoh pers dari masing-masing provinsi untuk anggota Dewan Pers Independen di daerah, dengan melalui tahapan penjaringan di masing-masing provinsi pasca Mubes oleh tim Yang dibentuk pada Pers Mubes ini dan kemudian disebarkan ke organisasi-organisasi pers untuk diusulkan kepada Tim Formatur yang akan dibentuk pada Pers Mubes ini.

Anggota Dewan Pers Independen di tingkat pusat harus oleh organisasi-organisasi pers yang hadir pada Mubes ini melalui penjaringan di masing-masing organisasi pasca Mubes dan diusulkan untuk Tim Formatur yang akan dibentuk pada Pers Mubes ini.

Tim Formatur yang akan dibentuk pada Mubes Pers Indonesia ini terdiri dari berbagai Ketua Umum dan Persatuan Pusat yang hadir di Mubes dan perwakilan dari organisasi lokal, serta perwakilan pimpinan media.

Daftar anggota Dewan Pers Independen akan dilakukan setelah Mubes dalam KONGRES PERS INDONESIA 2019 dengan konsep yang lebih Akbar dan lebih besar dengan berbagai materi dari berbagai daerah dengan jumlah anggota 10 ribu anggota, dan juga seluruh tokoh-tokoh pers nasional. Dengan demikian hasil perundingan Kongres tidak dapat dibantah atau dihalangi oleh pihak manapun juga.

Pada saat Kongres Pers Indonesia 2019, seluruh nama-nama Anggota Dewan Pers Independen yang diusulkan untuk tingkat provinsi dan pusat akan dipilih oleh Tim Formatur sebagai kelanjutan dari kegiatan Mubes Pers Indonesia 2018.

(Tri Joko Susilo.SH, Pengurus Dewan Pers Independen)

Sosial, Ulasan

Dewan Adat Papua : Jokowi Angkat Andika Perkasa Jadi KASAD, Rakyat Papua Semakin Tidak Percaya

SOEHARTONESIA.COM

Ketua Dewan Adat Papua, Dominikus Surabut mengatakan kebijakan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo terkait kasus dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia di Papua membuat rakyat Papua makin tidak percaya kepada dirinya.

“Menambah ketidakpercayaan, terlebih keluarga korban kasus dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia,” ungkap Surabut kepada Jubi di Kantor Dewan Adat Papua, pada Selasa (27/11/2018) di  Waena, Kota Jayapura, Papua.

Kata dia, selama Jokowi menjadi presiden, tercatat 7.000 orang Papua ditahan polisi dalam demonstrasi damai. Jumlah yang sangat besar dalam satu dekade terakhir. Dan ketidakpercayaan itu semakin bertambah setelah pengangkatan Jenderal Andika Perkasa sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad). Andika disebutkan pernah bertugas di Papua dalam operasi khusus namun dalam operasi khusus itu tidak disebutkan apa tugas khusus Andika.

Namun, lanjutnya, sejumlah media telah merilis Andika diduga terlibat dalam satu pelanggaran Hak Asasi Manusia, pembunuhan pemimpin kharismatik Papua, Theys Hiyo Eluai pada 10 November 2001 di Jayapura, Papua.

Theys adalah ketua Presidum Dewan Papua (PDP), sebuah lembaga politik untuk memperjuangkan kemerdekaan Papua yang dibentuk masa Presiden Abdurrahman Wahid. Lembaga ini tidak disenangi oleh militer, terutama karena langkah-langkah Theys untuk memperjuangkan Kemerdekaan Papua.

Media Indoprogress.com merilis keterlibatan Andika Perkasa dalam pembunuhan Theys tidak pernah diselidiki tuntas. Dia diduga terlibat dari sebuah surat yang dikirim oleh ayah seorang terdakwa, Kapten Inf. Rionardo. Agus Zihof, sang ayah yang juga seorang purnawirawan itu, pernah mengirim surat kepada Kasad Jendral Ryamizard Ryacudu. Dia mengeluhkan bahwa anaknya dipaksa mengaku membunuh Theys oleh seorang yang bernama Mayor Andika Perkasa. Dalam suratnya itu, Agus Zihof mengungkapkan bahwa Andika berjanji akan memberikan kedudukan yang baik di BIN karena mertuanya adalah orang yang berpengaruh di sana. Tim penyelidik khusus yang dibentuk untuk menginvestigasi kasus Theys menolak untuk memeriksa Andika.

Kata Surabut, dengan berkelilingnya militer, perilaku pelanggaran Hak Asasi Manusia di masa lalu, di sekitar Jokowi, presiden Republik Indonesia ke 7 ini tidak akan pernah menyentuh masalah kemanusiaan di Indonesia.

Terpisah, Presiden Sinode Gereja-gereja Babtis Papua, Dr Sokratez Sofyan Yoman mengatakan presiden Republik Indonesia, Joko Widodo mengutamakan seremonial daripada pembangunan substansial di Papua.

“Belum ada perubahan substantial. Dia (Jokowi) bersandiwara,” ungkap Yoman.

Kata dia, orang Papua tidak butuh dengan kunjungan-kujungan dan aksi-aksi spontan, gendong anak dalam kunjungan dan melambaikan tangan dan senyum.

Dengan aksi itu, Jokowi memang membuat banyak orang kagum. Orang kagum juga Jokowi telah melakukan 10 kali kunjungan kenegaraan ke Papua. Namun dibalik itu, Jokowi tidak sadar, belum menyentuh masalah utama di Papua. Masalah utama di Papua itu bukan pembangunan infrastruktur melainkan penghargaan martabat manusia.

“Kami tidak butuh uang. Martabat kami tidak bisa diukur dengan uang,” katanya.

Jauh lebih penting, Jokowi menghargai martabat orang Papua dengan menghentikan semua kekerasan yang terjadi dan mengusut siapa dibalik semua kekerasan di Papua.

Selama masa pemerintahan Jokowi tercatat 7.000 orang Papua ditahan polisi dalam demontrasi damai. (TJ)

Sosial, Ulasan

Jas Merah, Mega Korupsi

SOEHARTONESIA.COM

Jika kita kembali menelusuri perjalanan pencarian harta hasil tindakan korupsi yang dituduhankan kepada mantan Presiden Soeharto, berdasarkan berbagai catatan, hal tersebut sebenarnya sudah dimulai sejak era presiden BJ. Habibie.

Pemerintah era kepemimpinan Presiden Habibi saat itu secara khusus memerintahkan Jaksa Agung Andi Ghalib untuk mengusut, bahkan memerintahkan Jaksa Agung terbang langsung ke Swiss untuk melacak Harta simpanan yang dituduhkan kepada Pak Harto. Namun, hasilnya nihil, sehingga kemudian dikeluarkanlah surat pemberhentian penyidik (SP3) pada 11 oktober 1999.

Pada 6 Desember 1999, presiden Abdurrahman Wahid alias Gus dur kembali mencoba mengusut masalah tersebut. Gus Dur memerintahkan Jaksa Agung Marzuki Darusman untuk kembali memulai penyidikan, dan pada tahun 2000, majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menetapkan bahwa kasus tersebut tak bisa diteruskan dan harus dihentikan.

Begitupula pada masa SBY menjadi presiden, ia, presiden Susilo Bambang Yudoyono, menunjuk Abdul Rahman Saleh menjadi Jaksa Agung. Pada awalnya terkesan bahwa Abdul Rahman Saleh gencar mewacanakan pengusutan harta Pak Harto, namun pada 11 mei 2006, kembali dikeluarkan SP3 kasus Soeharto dengan alasan sakit permanen.

Catatan ICW, Ribuan Kasus Tindak Pidana Korupsi Justru Terjadi di Era Jokowi

Menurut data ICW, pada tahun 2016, kerugian negara dari 482 kasus korupsi mencapai Rp 1,5 triliun. Angka ini naik menjadi Rp 6,5 triliun pada tahun 2017.

Selama 2017 saja, ada 576 kasus korupsi dengan kerugian negara mencapai Rp 6,5 triliun dan kasus suap senilai Rp 211 miliar, serta jumlah tersangka mencapai 1.298 orang, dan ICW juga menyebutkan bahwa tren korupsi di tahun 2017 mengalami peningkatan dibanding tahun 2016.

Tidak cukup sampai di situ saja, pada tahun 2016 jumlah nilai kerugian negara dari 482 kasus korupsi mencapai Rp 1,5 triliun. Angka ini naik dimana negara dirugikan hingga menjadi Rp 6,5 triliun pada tahun 2017. Bahkan, menurut ICW, peningkatan tidak hanya dari jumlah kerugian uang, tercatat, tahun 2016, terdapat 1.101 tersangka kasus korupsi dan naik menjadi 1.298 tersangka kasus korupsi pada 2017.

Mega Korupsi di Indonesia

Berdasarkan keterangan KPK, negara dirugikan senilai Rp 3,7 triliun yang disebankan kasus SKL BLBI. Kasus yang menyebabkan kerugian negara terbesar ( Mega Korupsi ) sekaligus juga menyengsarakan rakyat dan hingga kini masih bertengger di pringkat pertama kasus Korupsi terbesar di Tanah Air itu justru terjadi di era pemerintahan mantan presiden Megawati

Di peringkat kedua, ada kasus E-KTP yang merugikan negara Rp 2,3 triliun. Kasus Hambalang, dan masih banyak lagi jika kita urai kesemua-nya. Namun satu yang pasti, bahwa kesemuannya itu terjadi di era Reformasi.

Kwik Kian Gie sempat menyinggung nama Megawati Sukarnoputri dalam sidang Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau kasus BLBI. Mantan Menteri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) itu mengatakan bahwa Instruksi Presiden (Inpres) nomor 8 tahun 2002 yang diteken Megawati ketika menjadi presiden berakibat fatal.

Kwik Kian Gie juga mengatakan saat bersaksi dalam sidang perkara korupsi BLBI di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, bahwa
Inpres presiden yang di tanda tangani Megawati menjadi dasar terbitnya Surat Keterangan Lunas (SKL). “SKL sangat berbahaya dan akan menimbulkan persoalan di kemudian hari. Akan mengakibatkan kerugian negara yang sangat besar.”

tidak hanya Kwik Kian Gie ,Rachmawati, adik Mantan Presiden Megawati juga menyebut bahwa KPK keblinger jika tidak memeriksa Megawati dalam kasus BLBI. Ia juga menilai kasus BLBI sebagai kasus korupsi yang paling menyengsarakan rakyat sepanjang sejarah Indonesia.

Soeharto “Guru Korupsi” ?

Berbagai tuduhan terhadap Presiden Soeharto Pasca Reformasi hingga era Jokowi, tidak pernah terbukti. Adapun tuduhan yang di alamatkan kepada mantan presiden Soeharto salah satunya terkait Yayasan Supersemar, dalam pertimbangan majelis hakim berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengabulkan gugatan Jaksa yang menetapkan bahwa Yayasan Supersemar dihukum untuk membayar ganti rugi US$ 315 juta dan Rp 139,2 miliar, mantan presiden Soeharto justru terbukti lepas dari segala gugatan atas dasar pertimbangan majelis hakim bahwa penyalah gunaan uang negara dilakukan oleh Yayasan Supersemar, bukan oleh Mantan Presiden Soeharto.

Adalah fakta yang tidak bisa dipungkiri, bahwa korupsi di era petugas partai PDIP, Jokowi, justru tumbuh bak jamur di musim hujan. Sedangkan, pada setiap paparan fakta yang ada tidak pernah terbukti secara sah bahwa mantan presiden Soeharto melakukan tindakan korupsi. Sebab itu, ucapan Ahmad Basarah yang mengatakan Presiden Soeharto “Guru Korupsi” harus dipertanggungjawabkan (red)

Opini, Sosial

Pak Harto Guru Korupsi ? Aah, Kau Tidak Bercermin ! !

 

SOEHARTONESIA.COM

Oleh: H.ANHAR,SE.
Politisi Partai Berkarya.
Anggota DPR-RI Priode 2004-2009

Silahkan anda coba iseng-iseng saja memancing pembicaraan terkait tindak korupsi, mungkin saat santai berbincang di pos ronda atau di warung kopi emperan jalan dimana masyarkat kecil kita berkumpul.

Pasca reformasi, mental korupsi belum dapat dikebiri, justru semakin menjadi-jadi. Bahkan timbul semacam anggapan di masyaraka bahwa pejabat pemerintahan itu kalau kaya, ya
pasti karena bisa punya kesempatan untuk melakukan tindakan korupsi, dan fakta anggapan demikian sudah sego jangan ( umum / lumrah) kata orang Jawa.

Bagaimana tidak, hampir setiap hari masyarakat disuguhi berita tentang korupsi, bukan prestasi yang patut diapresiasi. Para pejabat tinggi satu demi satu antri ditangkap KPK, kejaksaan, dan polisi.

Lalu, beberapa bukan-nya malah terlihat malu, malah dengan senyum sumringah dan seolah menantang kamera wartawan seraya mengacungkan tiga jari yang kerap digunakan anak band musik metal. Moralitas ? Nol besar.

Bahkan menurut Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Agus Raharjo, saking parahnya, semua penyelenggara negara bisa saja ditangkap oleh lembaga antirasuah melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT).

Hal tersebut sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Prof. Mahfud MD, dalam satu acara diskusi di
Televisi. Mahfud mengatakan bahwa saaat ini perilaku korupsi yang terjadi di Indonesia jauh lebih parah dari jaman pak Harto.

Selain itu ketimpangan ekonomi juga semakin parah. Seharusnya kita malu dan apa kita tidak merasa berdosa pada pak Harto ? Ucap Mahfud.

Tentunya menjadi ajaib sekali ketika seorang politisi PDIP, Ahmad Basarah, yang mengatakan bahwa guru dari korupsi Indonesia sesuai TAP MPR Nomor 11 tahun 1998, adalah mantan Presiden Soeharto.

Pada media on line saya membaca, ia mengucapkan pernyataan itu untuk menanggapi ucapan Porabowo yang mengatakan bahwa korupsi saat ini sudah mencapai stadium empat. Politis, sah. Tetapi, ia tidak bercermin. Rakyat sudah sangat cerdas.

Jika kita menggunakan kalimatnya yang mengatakan bahwa Pak Harto sebagai guru korupsi, maka tentunya ia sebagai elit partai penguasa saat ini harus memiliki standar moral maupun hukum yang juga mengacu pada tap MPR yang ia sebutkan.

Sebagai partai penguasa, standar moral pun hukum itu tentunya harus diwujudkan-nya dengan turut mendukung pemerintah untuk mampu mewujudkan pemerintahan yang bersih. Faktanya ? Kader-kadernya yang duduk di pemerintahan justru ramai digelandang KPK.

Bahkan, jika kita mengacu pada berbagai hasil riset lembaga-lembaga survei , justru partai tempat Basarah bersarang ini menduduki peringkat kedua partai yang kadernya paling banyak terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Lalu, dimana logika seorang elit partai penguasa jika demikian? Bukankah hal tersebut tak ubahnya pernyataan anak yang masih duduk di Sekolah Dasar (SD).

Padahal, dalam tap MPR yang ia kutip sama sekali tidak menyebut personal terkait Pak Harto. Jadi, wajar jika kemudian kita katakan bahwa pernyataan yang diucapkannya adalah cermin cacat logika berfikir seorang elit partai penguasa. Menyedihkan.

Sosial, Tokoh

Tutut Soeharto : Pesantren Merupakan Benteng Moral dan Sumber InvestorDalam Mencerdaskan Kehidupan Bangsa

SOEHARTONESIA.COM ,-Pernyataan PolitikSiti Hardijanti Rukmana atau akrab disapa Tutut Soeharto memberikan sambutan dalam peresmian berdirinya Rumah Sehat di Komplek Pondok Pesantren Al-Ishlah, Bondowoso, Jawa Timur, Sabtu 3 November 2018 pekan lalu. Dalam sambutannya, Tutut menuturkan bahawa pesantren merupakan benteng moral dan sumber investor dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. “Pesantren sebagai sebuah sistem pendidikan khas Indonesia merupakan benteng moral bagi bangsa, dan salah satu sumber investor dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa,” ujar Tutut dalam kesempatan tersebut.

Putri mantan Presiden RI ke 2 HM. Soeharto ini juga mengungkapkan bahwa dahulu banyak pesantren dipersepsikan sebagai lingkungan yang standar kesehatannya kurang bagus. Namun, sekarang kini sudah banyak pesantren dikelola dengan manajemen yang semakin baik, sebagaimana Ponpes Al-Ishlah ini. “Bahkan, kini mendirikan Rumah Sehat untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi keluarga besar pondok pesantren dan masyarakat sekitar,” ungkap Tutut.Selain itu, Tutut pun berharap, Rumah Sehat KH Muhamad Ma’shum ini dapat semakin berkembang dan menjadi inspirasi bagi pesantren-pesantren lainnya dalam menyelenggarakan lingkungan pendidikan yang dikelola dengan baik. “Pendidikan pesantren yang dikelola dengan baik, akan melahirkan berbagai sumber daya pembangunan yang semakin baik pula.

Selamat berkarya untuk bangsa, dan semoga keluarga besar pondok pesantren dan masyarakat sekitar semakin sehat,” tegas Tutut.Pesantren Al-Ishlah, sebagimana disampaikan Siti Hardijanti Rukmana, pertama kali didirikan oleh KH Muhammad Ma’shum di atas lahan seluas setengah hektare, pada tahun 1970, dan diberi nama Pondok Pesantren Miftahul Ulum. Artinya, ‘kunci ilmu pengetahuan’. Namun pada tahun1973, namanya diubah menjadi Ponpes Al-Ishlah, yang berarti ‘perbaikan’, dan luasannya berkembang menjadi 10 hektare. “Dan, Ponpes Al-Ishlah sebagaimana pondok pesantren lain di Indonesia pada saat ini, tidak hanya mengajarkan pendidikan agama, namun juga mengajarkan wawasan pengetahuan sebagaimana pendidikan formal, sekaligus melengkapi peserta didiknya dengan keterampilan,” ungkap Tutut.

Berkarya.id