Apresiasi, Sosial, Tokoh

Perempuan Dalam Politik, Bukan Hanya Masalah Kesetaraan

 

SOEHARTONESIA.COM


Oleh : Raslina Rasidin
Politisi Partai Berkarya, Artis dan Duta Kemanusiaan.

Kita ketahui, hampir keseluruhan tugas-tugas keseharian rumah tangga melibatkan keterampilan untuk mengambil keputusan yang tepat dan melakukan kompromi, dan tentunya potensi tersebut juga harus disadari sebagai modal dasar seorang perempuan untuk turut berperan aktif dalam berbagai bidang kehidupan, tidak terkecuali di dalam bidang politik.

Sejak periode 2004-2009, partisipasi perempuan sudah mulai mendapatkan apresiasi positif dengan ditetapkannya syarat partisipasi perempuan minimal sebesar 30 persen, baik dalam ranah pengurus suatu partai tertentu dan dalam pencalonan menjadi anggota legislatif.

Tentunya partisispasi perempuan dalam politik tidak hanya terkait dengan kesamaan hak dalam politik yang dijamin oleh konstitusi saja, tetapi secara mendasar jauh lebih dari itu. Fakta dilapangan menyebutkan, untuk kegiatan-kegiatan sosial yang terkait perempuan, anak, serta lansia, 90 persen dilakukan oleh aktivis -aktivis perempuan. Sebagai duta kemanusiaan, saya mengatahui persis hal tersebut.

Keterwakilan perempuan di lembaga legislatif tidak hanya penting dari aspek perimbangan antara laki-laki dan perempuan. Populasi Indonesia separuhnya berjenis kelamin perempuan.

Namun lebih dari itu, kehadiran anggota parlemen perempuan diharapkan bisa menjamin kepentingan kaum perempuan menjadi salah satu prioritas kebijakan, di antaranya terkait dengan isu pengentasan kemiskinan, pemerataan pendidikan, dan layanan kesehatan.

Setiap orang mempunyai hak yang sama untuk jaminan kesehatan. Namun sampai sekarang perempuan belum mendapatkan tanggapan serius mengenai hak-hak kesehatannya dari berbagai pihak.

Perempuan kerap tidak diperhitungkan untuk mendapatkan jaminan kesehatan, padahal perempuan lah yang banyak sekali mengalami problem serius di bidang kesehatan, seperti hamil dan melahirkan.

Contohnya, sampai saat ini kasus kematian ibu melahirkan dan balita masih cukup tinggi di daerah pedesaan, tentunya hal ini menimbukan keprihatinan yang mendalam.

Tentunya, permasalahan-permasalahan terkait perempuan itu harus menjadi prioritas dalam berbagai kebijakan, sehingga pemerintah dalam membuat berbagai regulasi, melibatkan perempuan adalah mutlak harus dilakukan.

Selain itu, masyarakat, khususnya kaum perempuan, juga harus benar-benar memahami bahwa untuk mengatasi permasalahan terkait perempuan salah satu solusi utamanya adalah dengan terpenuhinya kuota 30 persen keterwakilan perempuan di parlemen, karena, tidak semua hal terkait perempuan mampu dipahami kaum pria secara mendasar.

Apresiasi, Tokoh

M. Sajid : Masyarakat Harus Memilih Berdasarkan Obyektifitas dan Rekam Jejak

SOEHARTONESIA.COM

Pileg 2019 ini diharapkan dapat menghasilkan para legislator yang lebih baik, yang betul-betul bekerja untuk kepentingan masyarakat di atas kepentingan lainnya. Namun, sudahkah rakyat mengenali Caleg yang akan dipilih sebagai wakilnya nanti di DPR ?

Agar tidak salah pilih, masyarakat tentunya harus mampu mencermati seluruh calon wakilnya selama masa Kampanye, karena, di tengah banyak-nya calon, pemilih harus benar-benar selektif terhadap figur calon anggota legislatif.

Hal inilah yang munurut M Sajid, Caleg DPR-RI no Urut 1 dari Partai Berkarya Dapil Sumsel 1, bahwa dalam menentukan pilihan, “masyarakat harus benar-benar mamahami rekam jejak Caleg yang akan dipilihnya, karena untuk mewujudkan Pelayanan Publik yang baik, Parlemen juga harus diisi oleh orang-orang yang benar-benar mampu mengemban tugas sebagai pembawa Aspirasi Masyarakat sehingga dapat mendukung kerja pemerintah yang Optimal.”

Oleh sebab itu, dalam setiap kegiatan Turba (turun ke bawah/masyarakat ) Alumni Akmil 1985 yang juga pernah menjabat sebagai Komandan Bataliyon di daerah konflik (Maluku) dan berbagai jabatan lain di Mabes TNI ini, dalam kegitan Sosialisasinya, ia lebih mengedepankan kampanye yang bersifat Dialogis.

Menurutnya, “kerja-kerja politik itu tanggungjawabnya besar sekali, karena, kita tidak hanya mempertanggungjawabkan kepada masyarakat, tetapi lebih dalam lagi adalah bagaimana pertanggungjawaban kita kepada Allah, kelak.”

“Oleh sebab itu, Dialog dengan masyarakat untuk megetahui langsunga apa yang menjadi aspirasi masyarakat itu penting untuk dilakukan, karena Aspirasi masyarakat itulah yang nantinya akan kita perjuangkan di DPR.”

M.Sajid menambahkan, “dalam setiap kegiatan Sosialisasi, saya selalu memaparkan Visi Misi dan kemana arah Aspirasi Politik Pribadi, dengan tujuan agar masyarakat benar-benar memahami saya sebagai Caleg dan rekam jejak saya sebagai Individu,”ujar lulusan Akademi Militer (Akmil) angkatan 1985 itu.

“Selain itu, yang saya pahami, sejatinya kerj-kerja politik itu haruslah kerja yang bersentahan langsung dengan masyarakat, sehingga para calon anggota legeslatif harus mau melakukan kegiatan sosial yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, karena hal itulah yang kemudian harus dinilai dengan cerdas oleh calon pemilih,” ujarnya.menambahkan.

” Saat ini, sering sekali kita menyaksikan anggota legeslatif yang setelah menjabat justru terjerat berbagai kasus, terutama korupsi, sehingga lembag DPR yang seharusnya bekerja untuk rakyat, justru menjadi sorotan publik, kinerja anggota DPR dinilai buruk dan bermasalah saja, tentu kita tidak menginginkan hal ini terus terjadi,”

“Oleh sebab itu, sangat penting para Caleg dalam kegiatan kampanyenya untuk melakukan dialog agar masyarakat dapat menilai karakter diri seorang caleg, sehingga masyarakat dapat menentukan pilihannya secara obyektif, dengan menilai visi misi maupun rekam jejak kandidat calon legislatif di dapilnya,” tutup M.Sajid.

Apresiasi, Tokoh

Tutut Soeharto : Kerja Iklas Caleglah yang Akan Dinilai Masyarakat

SOEHARTONESIA.COM

Dua bulan lebih sedikit jelang Pencoblosan, partai Berkarya agaknya tak ingin buang waktu. Partai besutan Tommy Soeharto ini All Out terjun menyapa masyarakat.

Bahkan, figur Tutut Soeharto pun kita simak sudah berkali-kali turun Gunung menyapa masyarakat untuk melakukan konsolidasi dengan caleg dan kader Partai Berkarya.

Selain kegiatan kepartaian, Tutut juga turut terjun langsung dalam berbagai kegiatan bantuan bencana, termasuk, menyerahkan langsung bantuan perahu tangkap ikan untuk nelayan di Way Muli Lampung, putri sulung mantan presiden Soeharto itu terbukti mampu menggetarkan psikologi massa. Sambutan masyarakat, pecah.

Rindu terhadap era kepemimpinan Pak Harto di tengah masyarakat memang tak bisa dipungkiri, terlebih di pedesaan. Romantisme negara aman dan rakyat tidur dengan perut kenyang, serta pendidikan murah memang kerap kita simak ramai dalam konten-konten di ranah sosial media.

Hal itulah yang diangkat Tutut Soeharto Pada acara silahturahmi dengan masyarakat Tasikmalaya Jawa Barat, Jumat 1/2/2019 kemarin. Pada acara yang dikemas sekaligus untuk memberikan arahan kepada Caleg partai Berkarya tersebut, Tutut Soeharto menegaskan bahwa para Caleg partai Berkarya harus bekerja dengan iklas, karena keiklasan itulah yang akan dinilai oleh rakyat : “tidak perlu banyak berjanji, bekerja yang iklas saja, ujarnya.”

Tutut Soeharto juga meminta kepada seluruh Caleg Berkarya, khususnya Tasikmalaya dan Garut, untuk bekerja keras, meluruskan niat dalam mensosialisasikan program-program ekonomi kerakyatan pada saat mereka memperkenalkan diri kepada masyarakat.

Politik sejatinya adalah momentum,dan kali ini dengan tampilnya Partai Berkarya sebagai kekuatan politik dalam pemilu 2019 tentunya diharapkan dapat menjawab kerinduan masyarakat Indonesia pada era dibawah kepemimpunan pak Harto. (Ardi)

Opini, Sosial, Tokoh, Ulasan

Potensi Kerugian Dana Masyarakat di Proyek Meikarta

 

SOEHARTONESIA.COM


Oleh : H.ANHAR,SE
Politisi Partai Berkarya

Gempuran promosi melalui semua media dilakukan oleh Lippo Group selaku owner Meikarta. Iklan promosi Meikarta dengan slogan “AKU INGIN PINDAH KE MEIKARTA,” begitu gencar dilakukan. Kini, Proyek kawasan bisnis dan perumahan itu justru terancam gagal karena tersandung berbagai kasus.

Babak baru dari kasus perselingkuhan proyek Meikarta menyeret nama Mentri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo yang diungkap oleh Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hasanah. Neneng dalam kesaksiannya di persidangan menyebut bahwa ia sempat mendapatkan arahan dari Tjahjo Kumolo mengenai perizinan proyek Meikarta.

Jika kita tarik kesimpulan awal, objek pokok perselingkuhan yang terjadi pada mega proyek Meikarta adalah pada soal perizinnan. Sehingga, timbul anggapan di masyarakat bahwa orang-orang super kaya mampu mengunggunakan kekuatan modal mereka untuk mengatur dengan paiawai perselingkuhan antara Pengusaha dan pejabat Pemkab Bekasi.

Pada media On line saya membaca bahwa Tjahjo Kumolo siap diperiksa jika memang dibutuhkan. Ia juga menuturkan, tak ada yang salah dengan permintaannya itu. Menurutnya, posisi Kemendagri dalam polemik perizinan Meikarta adalah menengahi perbedaan pandangan Pemkab Bekasi dan Pemprov Jawa Barat .

Bagi saya tentunya tak sesederhana itu. Terus terang saya mengikuti kasus ini, dan menduga akan ada terseret juga oknum dari ATR/ BPN yang terllibat dalam kasus ini.

Karena, menurut pandangan saya permasalahan suap untuk memuluskan izin tata ruang itu hanya permukaannya saja, jika KPK berasumsi bahwa perencananan pembangunan di lahan seluas 500 hektar tak mungkin dilakukan tanpa mengubah aturan tata ruang, maka bagaimana dengan proses hingga terbit sertipikat-nya, apakah mungkin ?

Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun memuat persyaratan detail sebelum pengembang melakukan kegiatan pemasaran maupun PPJB.
Pada Pasal 42 dinyatakan, pengembang sebelum melakukan pemasaran harus memenuhi lima syarat : kepastian peruntukan ruang, kepastian hak atas tanah (Sertifikat), kepastian status kepemilikan, IMB dan jaminan atas pembangunan yang ditunjukkan berupa surat dukungan Bank atau non-bank.

Pada iklan Meikarta, Lippo menyebutkan akan membangun Kota Baru Meikarta seluas 500 hektar. Namun, hingga rancangan RDTR Kabupaten Bekasi hanya memasukkan kawasan Lippo Cikarang seluas 84,6 hektare.

Jika mengacu kepada UU di atas maka sertifikat atau alas hak atas tanah jelas fungsi dan peranannya. Maka, perlu dipertanyakan apakah proyek Maikarta itu akan dibangun di atas Sertipikat untuk luas tanah se-luas 84,6 hektar atau 500 hektar?

Sedangkan menurut pengamatan saya, untuk jumlah 500 hektar yang begitu luas, apakah sudah diterbitkan sertifikatnya ? Dan, jika sudah, apa prosesnya sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku ?

Jangan-jangan dengan Kekuasaan uang Pengusaha yang bisa membayar Penguasa, maka Dijungkir balikan semua proses ini sehingga tanpa memenuhi persyaratan yang diterapkan, bisa terbitlah sertifikat seluas 500 hektar.

Selain itu, terkait keberadaan Sertifikat tersebut, patut diduga bahwa sertipikat itu bukan mustahil juga telah dianggunakan ke Bank pemerintah untuk modal proses pembangunan, baik hunian maupun lingkungan.

Jadi, tidak hanya perkara mengubah tata ruang saja yang perlu dicermati, akan tetapi luasan tanah yang berbeda antara ijin yang diberikan dengan yang diiklankan itu perlu dicermati.

Karena, hal tersebut sangat dimungkinkan berpotensi merugikan perbankan, jika ; Sertipikat dengan Propaganda Prospek Meikarta yang di-iklankan dengan masif itu sehingga membuat pihak per-Bankan mau menerima sertifikat dengan luasan 84,6 hektar sebagai angguna, dan memberikan pinjaman atas dasar prospek ke depan dengan nilai luasan 500 hektar yang dengan dari awal memang telah masif dipropagandakan. Sedangkan, belum ada kepastian bukti terkait kepemilikan alas hak atas tanah (sertifikat ) seluas 500 hektar tersebut.

Tentunya BPK dan KPK harus mencermati segala potensi, termasuk paparan di atas, karena jika perselingkuhan beraroma korupsi ini terjadi, maka, jelas perbankan yang menampung dana masyarakat-lah yang dirugikan.

Opini, Sosial, Tokoh

Raslina Rasidin : Caleg Perempuan Harus Lebih Extra Terjun ke Masyarakat

 

SOEHARTONESIA.COM

Meski representasi di ranah politik praktis sudah didorong sedemikian rupa melalui berbagai kebijakan, keterwakilan perempuan di lembaga legislatif masih belum dapat tercapai.

Jika mengacu pada hasil Pemilu 2014, di tingkat DPR pusat, keterwakilan perempuan hanya mencapai 17.32% atau 97 perempuan dari 560 anggota menduduki jabatan legislatif. Begitu pula di DPRD pun kota, statistik-nya tidak jauh berbeda.

Hal tersebut menjadi perhatian khusus bagi partai Berkarya yang pada pemilu 2019 ini memasang target tinggi untuk mendudukkan kadernya di kursi legislatif.

Raslina Rasidin, Caleg DPR-RI dari Partai Berkarya, untuk Daerah Pemilihan DKI III Jakarta mengatakan, tentunya dalam menyikapi hal tersebut para Caleg perempuan harus mampu bekerja exstra untuk melakukan sosialisasi di masyarakat.”

Ditemui di sela acara diskusi terbatas Caleg perempuan partai Berkarya, ia menambahakan, bahwa “kehadiran perempuan di ranah politik praktis harus-lah dibuktikan dengan keterwakilan perempuan di parlemen, karena syarat mutlak bagi terciptanya kultur pengambilan kebijakan publik yang ramah dan sensitif pada kepentingan perempuan haruslah melibatkan perempuan dalam jumlah proposional.”

Ia mengatakan juga, “oleh sebab itu para Caleg perempuan tidak lagi bisa hanya bekerja dengan mengandalkan tim sukses untuk melakukan sosialisasi, tetapi mutlak harus langsung bersentuhan dengan masyarakat dalam memaparkan visi misinya, sehingga masyarakat betul-betul merasa ada kedekatan dengan caleg yang akan dipilihnya.”

“Hal tersebut yang nantinya akan meningkatkan nilai tawar Caleg perempuan untuk memenangkan hati pemilih, sehingga tercapailah target keterwakilan perempuan di lembaga legislatif.”

“Para Caleg tidak bisa lagi hanya mengandalkan rumus deret hitung deret ukur, pemetaan suara kemudian menyebar baliho, spanduk dan sebagainya, lalu merasa sudah bekerja dan layak dipilih.”

Ia, Raslina, mengatakan demikian karena kecenderungan ini banyak sekali terjadi, khususnya bagi para Caleg perempuan.

“Oleh sebab itu, ia menekankan kepada Caleg perempuan partai Berkarya untuk sungguh-sungguh memahami berbagai masalah, tidak hanya yang berhubungan dengan Ekonomi Kerakyatan saja, tetapi juga masalah sosial terkait perempuan, anak, lansia, dan hal itu juga harus mereka sampaikan kepada masyarakat secara langsung,” tutupnya. (Ardi)