Opini, Ulasan

Belajar Bisa Kampanye 24 Jam

 

SOEHARTONESIA.COM

Oleh : H.ANHAR,SE
Politisi Partai Berkarya

Biasanya, pagi hari sebelum beraktifitas, sambil ngopi-ngopi ringan, saya skrol-skrol linimasa di sosial media (Twiter) untuk membagikan berita atau memberikan like melalui akun saya, terutama konten-konten yang berkaitan dengan partai Berkarya.

Akun saya sendiri sebenarnya juga tidak banyak memiliki folower, tidak se-perkasa akun-akun seleb twit yang folowernya hingga ratusan ribu, namun saya betul-betul belajar untuk memanfatkan dengan maksimal, dan tentunya, ada strategi untuk membuatnya menjadi optimal.

Memang di era digital ini ranah sosial media memiliki daya magis yang luar biasa, menurut beberapa artikel yang saya baca, untuk kegiatan kampanye ke-partaian maupun kegiatan sosialisasi caleg akan lebih efektif dilakukan pada ranah ini : terukur, tertakar dan jauh lebih murah. Bahkan, konon presidenpun resah dengan adanya tagar #2019GantiPresiden, yang treding topik begitu lama di sosial media.

Media digital, medsos atau new media lainnya, adalah strategi yang paling tepat dalam menyampaikan visi misi kandidat calon legeslatif untuk menguatkan karakternya di hadapan calon pemilih. Dengan strategi digital kampanye yang tepat, sangat memungkinkan akan dengan cepat mendongkrak popularitas juga elektabilitas.

Dengan mengunggah caption-caption singkat penghantar photo pun video dokumentasi kegiatan sosialisasi di lapangan atau mengunggah tulisan opini panjangnya di website kemudian menguanggahnya melalui akun medsos anda, dan jika opini itu mengena, maka tulisan anda atau lazimnya disebut content, akan dibagikan lagi oleh folower anda, menyebar. Content is king, kata Bill Gates

Bahkan di beberapa layanan medsos, mereka juga menyediakan layanan berbayar untuk sebaran sesuai zona yang kita inginkan. Sebaran content difokuskan pada lini massa pengguna medsos di Dapil Banten 1, misalnya, yang untuk jumlah pengguna sosial medianya hingga mencapi 1,8 juta pengguna. Beberapa rekan saya pakar dalam hal itu.

Tentunya untuk meraih suara yang diinginkan, maka strategi-strategi kampanye cerdas adalah hal pertama dan utama yang harus kita pikir dan lakukan untuk bisa memenang. Memasang banyak alat peraga kampanye seperti Baliho, sepanduk, bukan tidak penting. Untuk mendongkrak popularitas, perlu. Tetapi untuk sampai pada elektablitas, belum cukup.

Calon pemilih perlu menilai karakter, dan itu tak bisa hanya dari melihat photo kita pada media sepanduk maupun baliho, visi misi anda penting untuk dijabarkan dalam narasi, agar masyarakat dapat menilai kelayakan anda untuk dipilih.

Satu lagi, media yang memungkinkan untuk anda bisa mengekspose segala kegiatan sosialisasi anda di lapangan, tentunya bukan baliho segede-gedenya, sebanyak-banyaknya, hal itu menjadi mungkin jika dilakukan melalui digital media (Sosmed).

Tetapi, bukan berarti pada ranah sosmed tidak ada tantangannya, karena ratusan juta penguna sosmed adalah masyarakat cerdas yang melek politik, dan untuk bisa menangkan hati mereka tidaklah mudah. Sedikit tambahan, untuk capaian keberhasilannya, digital kampanye bisa mengukur dengan statistik, tidak seperti baliho atau sepanduk. So, mari belajar kampanye cerdas.

Ulasan

PTSL dan Potensi Terjadinya Dua Kebohongan Jokowi

SOEHARTONESIA.COM

Kampanye populis ala Presiden Jokowi bisa jadi tidak memikirkan implikasi jangka panjang. Selama keputusan itu bisa populer dan meraih simpati rakyat, kenapa tidak. Untuk implikasi jangka panjang , itu urusan belakangan?

Namun pemilu sejatinya adalah perang melawan persepsi, dan Jokowi sedang benar-benar berjibaku untuk memenangkannya.
Terlebih, kegagalan mewujudkan janji kampanye 2014 lalu bak gelombang air bah menyerangnya di lini masa sosial media. Hasteg Jokowi Bohong Lagi , Dustamu Abadi, dan masih banyak lainnya merajai treding topik.

Pada acara Debat Capres beberapa hari lalu, Jokowi terlihat tampil percaya diri, angka-angka mengalir lancar dari lisannya, ia juga begitu percaya diri menyebutkan keberhasilan pada proyek PTSL, atau ngetopnya bagi-bagi sertifikat gratis.

Proyek yang menelan anggaran tambun itu memang menjadi salahsatu andalan Jokowi. Namun yang menjadi pertanyaan, apakah 5 juta sertipikat pada 2017 dan 7 juta sertipikat pada 2018 yang diklaim sudah selesai dan telah dibagikan itu benar-benar merupakan data akurat ?

Berdasarkan data yang dapat diakses di PUSDATIN, untuk capain proyek PTSL secara nasional dicantumkan kode K-1, K2 sampai K-4 . Adapun K-1 adalah kode untuk tanah yang sudah dapat diproses untuk diterbitkan sertpikat, K2 untuk katagori tanah ber-status sengketa, K-3, lokasi tanah yang sudah bersertipikat, dan K-4 untuk tanah yang tidak ditemukan pemiliknya.

Dan, untuk capaian proyek PTSL yang telah berbentuk sertipikat jadi kemudian dibagikan ke masyarakat pada priode 2018, sejumlah 4 juta buku sertipikat. Tentunya, jumlah ini jauh dari angka yang disebutkan Jokowi dalam debet beberapa hari lalu. Kemudian yang menjadi pertanyaan, apakah Jokowi mengetahui bahwa angka-angka yang diucapkannya itu tidak sesuai dengan fakta dilapangan ?

Jika kita menyimpulkan dari berbagai komentar para pakar di diskusi ILC tV one malam tadi, yang membahas tidak akuratnya angka-angka yang diucapkan Jokowi pada saat debat pilpres, hal itu disebabkan karena masih kentalnya pola pelaporan ABS (Asal Bapak Senang )

Dan, tentunya terkait capaian proyek PTSL yang beranggaran tambun tersebut, Jokowi pada berbagai kesempatan mengatakan : jika target proyek PTSL tidak tercapai, maka akan memecat Sofjan Djalil selaku mentri ATR/BPN .

Pada kenyataannya, mengacu pada data PUSDATIN ( Pusat Data Nasional ) maka jelas target yang dicanangkan Jokowi dalam proyek PTSL tidak tercapai, Sofjan Djalil gagal. Khususnya terkait proyek PTSL ini, jika Jokowi Tidak memecat Sofjan Djalil, maka ada dua potensi kebohongan yang keluar dari lisan presiden di hadapan rakyatnya : 1. Jumlah capaian Sertipikat yang tidak sesuai 2. Janji memecat Sofjan Djalil Selaku pembantunya jika target tidak tercapai.

Ulasan

Tidak Bocor , Opo Iyo ?

 

SOEHARTONESIA.COM


Oleh : Okky Ardiansyah

Ada pidato yang sedang viral di Indonesia. Entah apa judulnya. Tetapi yang viral adalah penggalan kalimat dari pidato itu. Yang diucapkan berualang-ulang, oleh Jokowi. Gampangnya, sebut saja pidato : “bocor.”

Dalam pidatonya Jokowi mengulas dengan singkat terkait anggaran yang dikatakan bocor. Dengan menyertakan hitung-hitungan sederhana, ia menjelaskan bahwa anggaran APBN tiap tahun itu senilai 2000 triliun. Dan, jika benar bocor 25 persen, maka nilainya adalah 500 triliun. Lalu, kemana uang-nya ?

“Bocor, bocor, bocor.” Frase bocor itu diucapkan-nya berulang-ulang. Dan, viral.

Banyak pakar dan nitizen Indonesia menilai bahwa pidato Jokowi itu untuk menyindir rival-nya dalam pilpres 2019 ini, Prabowo. Parabowo memang acapkali dalam pidatonya menyoal tentang kebocoran anggaran yang terjadi di era kepemimpinan Jokowi.

Jamak kita ketahui, memang kelebihan utama pidato Jokowi selain dikemas dengan bahasa sederhana, adalah durasinya yang singkat.

Secara umum, pidato yang singkat memang lebih baik ketimbang pidato yang panjang. Pidato panjang bukan saja membuat pendengarnya bosan, melainkan juga mengaburkan pesan yang ingin disampaikan.

Dalam public speaking, umum kita ketahuai bahwa kemampuan rata-rata audiens untuk mampu mempertahankan konsentrasi pada saat menyimak pidato adalah 20 menit. Di atas itu, memori audiens tidak cukup kuat untuk menangkap terlalu banyak pesan lisan. Oleh sebab itu, semakin singkat suatu pidato, semakin melekat pesannya di ingatan pendengar.

Secara umum dapat kita menilai bahwa pesan yang ingin disampaikan Jokowi pada pidatonya itu adalah bahwa tidak ada kebocoran anggaran.

Opo iyo ?

Tentu pada saat itu tidak ada yang bisa mendebatnya. Pada situasi itu, Jokowi menjadi Sentral informasi.

Dan, Jokowi pertajam kalimat bocor dengan menyebutnya berulang-ulang, untuk menggiring opini yang diinginkan : jangan ngomong ngasal, pakai data, kira-kira pesan tajam-nya demikian.

Logika sederhananya, kalimat bocor yang keluar dari Prabowo sudah tentu tidak keluar begitu saja (ngasal), separti pesan yang ingin disampaikan Jokowi pada pidatonya. Karena, kalimat itu konsekwensinya sangat besar, jika tidak didukung akurasi data maka saya yakin tidak mungkin diucapkannya.

Tentu saja sebagai rakyat Indonesia isu kebocoran anggaran ini tidak boleh kemudian kita nilai benar atau salah hanya berdasar pidato kedua tokoh tersebut. Mari kita bersama mulai mencermati, karena isu anggaran yang bocor itu terkait uang kita, tho ?

Penulis adalah Analis di AnNas Digital

Opini, Sosial, Tokoh, Ulasan

Potensi Kerugian Dana Masyarakat di Proyek Meikarta

 

SOEHARTONESIA.COM


Oleh : H.ANHAR,SE
Politisi Partai Berkarya

Gempuran promosi melalui semua media dilakukan oleh Lippo Group selaku owner Meikarta. Iklan promosi Meikarta dengan slogan “AKU INGIN PINDAH KE MEIKARTA,” begitu gencar dilakukan. Kini, Proyek kawasan bisnis dan perumahan itu justru terancam gagal karena tersandung berbagai kasus.

Babak baru dari kasus perselingkuhan proyek Meikarta menyeret nama Mentri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo yang diungkap oleh Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hasanah. Neneng dalam kesaksiannya di persidangan menyebut bahwa ia sempat mendapatkan arahan dari Tjahjo Kumolo mengenai perizinan proyek Meikarta.

Jika kita tarik kesimpulan awal, objek pokok perselingkuhan yang terjadi pada mega proyek Meikarta adalah pada soal perizinnan. Sehingga, timbul anggapan di masyarakat bahwa orang-orang super kaya mampu mengunggunakan kekuatan modal mereka untuk mengatur dengan paiawai perselingkuhan antara Pengusaha dan pejabat Pemkab Bekasi.

Pada media On line saya membaca bahwa Tjahjo Kumolo siap diperiksa jika memang dibutuhkan. Ia juga menuturkan, tak ada yang salah dengan permintaannya itu. Menurutnya, posisi Kemendagri dalam polemik perizinan Meikarta adalah menengahi perbedaan pandangan Pemkab Bekasi dan Pemprov Jawa Barat .

Bagi saya tentunya tak sesederhana itu. Terus terang saya mengikuti kasus ini, dan menduga akan ada terseret juga oknum dari ATR/ BPN yang terllibat dalam kasus ini.

Karena, menurut pandangan saya permasalahan suap untuk memuluskan izin tata ruang itu hanya permukaannya saja, jika KPK berasumsi bahwa perencananan pembangunan di lahan seluas 500 hektar tak mungkin dilakukan tanpa mengubah aturan tata ruang, maka bagaimana dengan proses hingga terbit sertipikat-nya, apakah mungkin ?

Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun memuat persyaratan detail sebelum pengembang melakukan kegiatan pemasaran maupun PPJB.
Pada Pasal 42 dinyatakan, pengembang sebelum melakukan pemasaran harus memenuhi lima syarat : kepastian peruntukan ruang, kepastian hak atas tanah (Sertifikat), kepastian status kepemilikan, IMB dan jaminan atas pembangunan yang ditunjukkan berupa surat dukungan Bank atau non-bank.

Pada iklan Meikarta, Lippo menyebutkan akan membangun Kota Baru Meikarta seluas 500 hektar. Namun, hingga rancangan RDTR Kabupaten Bekasi hanya memasukkan kawasan Lippo Cikarang seluas 84,6 hektare.

Jika mengacu kepada UU di atas maka sertifikat atau alas hak atas tanah jelas fungsi dan peranannya. Maka, perlu dipertanyakan apakah proyek Maikarta itu akan dibangun di atas Sertipikat untuk luas tanah se-luas 84,6 hektar atau 500 hektar?

Sedangkan menurut pengamatan saya, untuk jumlah 500 hektar yang begitu luas, apakah sudah diterbitkan sertifikatnya ? Dan, jika sudah, apa prosesnya sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku ?

Jangan-jangan dengan Kekuasaan uang Pengusaha yang bisa membayar Penguasa, maka Dijungkir balikan semua proses ini sehingga tanpa memenuhi persyaratan yang diterapkan, bisa terbitlah sertifikat seluas 500 hektar.

Selain itu, terkait keberadaan Sertifikat tersebut, patut diduga bahwa sertipikat itu bukan mustahil juga telah dianggunakan ke Bank pemerintah untuk modal proses pembangunan, baik hunian maupun lingkungan.

Jadi, tidak hanya perkara mengubah tata ruang saja yang perlu dicermati, akan tetapi luasan tanah yang berbeda antara ijin yang diberikan dengan yang diiklankan itu perlu dicermati.

Karena, hal tersebut sangat dimungkinkan berpotensi merugikan perbankan, jika ; Sertipikat dengan Propaganda Prospek Meikarta yang di-iklankan dengan masif itu sehingga membuat pihak per-Bankan mau menerima sertifikat dengan luasan 84,6 hektar sebagai angguna, dan memberikan pinjaman atas dasar prospek ke depan dengan nilai luasan 500 hektar yang dengan dari awal memang telah masif dipropagandakan. Sedangkan, belum ada kepastian bukti terkait kepemilikan alas hak atas tanah (sertifikat ) seluas 500 hektar tersebut.

Tentunya BPK dan KPK harus mencermati segala potensi, termasuk paparan di atas, karena jika perselingkuhan beraroma korupsi ini terjadi, maka, jelas perbankan yang menampung dana masyarakat-lah yang dirugikan.

Sosial, Tokoh, Ulasan

Dari Lomba Celoteh Emak – Emak Hingga Berkarya Bersama Prabowo Sandi

 

SOEHARTONESIA.COM

“Kampanye cantik dalam perspektif saya ialah sosialisasi visi dan misi, ide dan gagasan, program yang direncanakan ke hadapan khalayak, dilakukan secara cerdas, bersih, dan menaati norma, aturan, dan tata tertib yang ditetapkan,” ujar Raslina Rasyidin, artis sekaligus Pengurus Partai Berkarya yang juga maju sebagi Caleg DPR RI Dapil Jakarta III saat di temui di DPP Partai Berkarya Jalan Pangeran Antasari Jakarta Selatan.

“Oleh sebab itu, kami berinisiatif melakukan kordinasi dengan rekan-rekan Caleg dan pengurus dari seluruh indonesia dan juga para artis penduduk Sahabat Berkarya serta Simpatisan untuk membahas program kampanye Cantik Partai Berkarya dan pasangan Capres -Cawapres yang didukung partai Berkarya.”

“Untuk diketahui, waluapun partai baru, berdasarkan data KPU (Komisi Pemilihan Umum), Partai Berkarya memiliki 409.022 anggota dengan tingkat keterwakilan perempuan mencapai 36,36%.”

“Tentunya, hal tersebut perlu kita Karyakan dalam berbagai kegiatan untuk lebih mensosialisaskan Partai Berkarya dan pasangan Prabowo-Sandi di seluruh Indonesia,” ujar Caleg yang Juga Duta Human Trafikking tersebut.

“Sehingga kemudian kami para Caleg Partai Berkarya, Kader dan simpatisan Prabowo-Sandi membuat suatu pogram reguler yang kami namai “Yuk Tuber” ( Yuk, Turun Bersama ) atau bisa juga disebut “Kamis Kuning,” mengadopsi gerakan Rabu Biru yang dimotori oleh relawan Prabowo-Sandi bersama ibu Titiek Soeharto yang beliau juga merupakan ketua Dewan Pemenangan Partai Berkarya.”

Menurut Raslina Rasyidin, selain turun ke masyarakat untuk sosialisasi, program “Yuk Tuber Berkarya Bersama Prabowo-Sandi,” Partai Berkarya juga sedang mempersiapkan program “Panggung Celoteh Emak-Emak.”

Program khusus emak-emak tersebut bertujuan untuk memberi media bagi emak-emak untuk berekspresi mengutarakan kritik sehingga kritik yang dihasilkan konstruktif, terkait hal-hal yang riil dirasakan dalam kehidupan sehari-hari.

Program yang rencananya dikemas dalam bentuk perlombaan itu dudukung pula oleh kalangan Artis simpatisan Partai Berkarya dan menurut Raslina, “insya Allah akan dilaksanakan di seluruh Indonesia.”

“Selain didukung Caleg dan simpatisan kami juga rencananya akan turun bersama Ketua Umum Partai Berkarya Bapak Hutomo Mandala Putra, yang akan kami minta untuk terlibat langsung sebagai Ikon “Yuk Tuber Kamis Kuning Berkarya Bersama Prabowo- Sandi,” tutup Raslina. (Ardi)