Ulasan

Perisai Berkarya Desak DPW DIY Pecat Kadernya Pelaku Asusila

SOEHARTONESIA.COM

Ketua Umum Perisai Berkarya, Tri Joko Susilo, SH mendesak pengurus DPW Partai Berkarya DIY memecat oknum yang menciderai institusi Partai Berkarya dimana telah melakukan berbuat asusila yg diberitakan banyak media sebagai keanggotaan Partai Berkarya.

Kami Perisai Berkarya sebagai Ormas yang sedari awal mengawal verifikasi faktual utk lolos menjadi peserta pemilu dan selalu mengawal membentengi Marwah Partai Berkarya sangat kuatirkan “Jika tidak dipecat dan pembiaran, khawatir ada kader Partai Berkarya yang berulah seperti itu lagi. Ini sangat berbahaya,” tegas Tri kepada media, Rabu (12/12/2018).

Tri Joko Susilo.SH yang rencananya juga akan mencalonkan sebagai Bupati Gunung Kidul 2020 ini mengakui, kasus asusila yang menimpa kader Partai Berkarya Romie Hartanto sekaligus caleg Partai Berkarya untuk DPRD Bantul menjadi pukulan partai pimpinan Tommy Soeharto. Kami berharap para pejabat teras struktur kepartaian di Partai Berkarya dalam menyikapi kasus kasus anggotanya yg terlibat asusila,narkoba,korupsi jangan diberi ampun,berikan sangsi tegas .

Apalagi Partai Berkarya baru pertama menjadi peserta pemilu dan sedang berusaha keras merebut simpati rakyat agar lolos ke Senayan.

Hingga saat ini Pimpinan Partai Berkarya DPW dan DPD DIY belum mengambil tindakan tegas dengan alasan masih menunggu proses hukum yang sedang berjalan dan memantau hingga nanti sampai ke persidangan dan vonis hakim.

Seperti diberitakan, Caleg DPRD Bantul bernama Romie Hartanto digerebek oleh polisi saat bermesraan dengan wanita selingkuhannya, Kurnia Dewi Agustin, di rumah kontrakannya di Desa Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta, Minggu dini hari.

Penggerebekan bermula dari informasi bahwa Romie dan Kurnia pergi bareng pada Sabtu malam, 8 Desember 2018. Sang suami diam-diam mengetahui kabar itu.

Sang suami lantas menguntit mereka, yang intensif berkomunikasi dalam dua bulan terakhir. Sang suami menguntit hingga Sukoharjo, Jawa Tengah, dan kembali lagi ke Yogyakarta menuju sebuah rumah indekos di Desa Condongcatur.

Setiba di rumah indekos yang juga berfungsi gudang obat kecantikan itu, sang suami tak langsung menggerebek istrinya, namun melapor ke Polsek Depok Timur. Lantas mereka bersama ketua RT setempat menggerebek rumah itu.

Tukiman, sang ketua RT, mengaku bahwa saat dia diminta datang, ada dua mobil yang sudah menunggu di depan indekos tempat menginap pasangan itu.

Polisi membenarkan informasi penggerebekan itu dan membenarkan juga nama atau identitas yang digerebek.

“Ini penyidik sedang melakukan penyelidikan. Yang laki-laki R (Romie Hartanto) dan K perempuan (Kurnia Dewi Agustin),” kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda DI Yogyakarta, AKBP Yulianto.

Sosial, Ulasan

Dewan Adat Papua : Jokowi Angkat Andika Perkasa Jadi KASAD, Rakyat Papua Semakin Tidak Percaya

SOEHARTONESIA.COM

Ketua Dewan Adat Papua, Dominikus Surabut mengatakan kebijakan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo terkait kasus dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia di Papua membuat rakyat Papua makin tidak percaya kepada dirinya.

“Menambah ketidakpercayaan, terlebih keluarga korban kasus dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia,” ungkap Surabut kepada Jubi di Kantor Dewan Adat Papua, pada Selasa (27/11/2018) di  Waena, Kota Jayapura, Papua.

Kata dia, selama Jokowi menjadi presiden, tercatat 7.000 orang Papua ditahan polisi dalam demonstrasi damai. Jumlah yang sangat besar dalam satu dekade terakhir. Dan ketidakpercayaan itu semakin bertambah setelah pengangkatan Jenderal Andika Perkasa sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad). Andika disebutkan pernah bertugas di Papua dalam operasi khusus namun dalam operasi khusus itu tidak disebutkan apa tugas khusus Andika.

Namun, lanjutnya, sejumlah media telah merilis Andika diduga terlibat dalam satu pelanggaran Hak Asasi Manusia, pembunuhan pemimpin kharismatik Papua, Theys Hiyo Eluai pada 10 November 2001 di Jayapura, Papua.

Theys adalah ketua Presidum Dewan Papua (PDP), sebuah lembaga politik untuk memperjuangkan kemerdekaan Papua yang dibentuk masa Presiden Abdurrahman Wahid. Lembaga ini tidak disenangi oleh militer, terutama karena langkah-langkah Theys untuk memperjuangkan Kemerdekaan Papua.

Media Indoprogress.com merilis keterlibatan Andika Perkasa dalam pembunuhan Theys tidak pernah diselidiki tuntas. Dia diduga terlibat dari sebuah surat yang dikirim oleh ayah seorang terdakwa, Kapten Inf. Rionardo. Agus Zihof, sang ayah yang juga seorang purnawirawan itu, pernah mengirim surat kepada Kasad Jendral Ryamizard Ryacudu. Dia mengeluhkan bahwa anaknya dipaksa mengaku membunuh Theys oleh seorang yang bernama Mayor Andika Perkasa. Dalam suratnya itu, Agus Zihof mengungkapkan bahwa Andika berjanji akan memberikan kedudukan yang baik di BIN karena mertuanya adalah orang yang berpengaruh di sana. Tim penyelidik khusus yang dibentuk untuk menginvestigasi kasus Theys menolak untuk memeriksa Andika.

Kata Surabut, dengan berkelilingnya militer, perilaku pelanggaran Hak Asasi Manusia di masa lalu, di sekitar Jokowi, presiden Republik Indonesia ke 7 ini tidak akan pernah menyentuh masalah kemanusiaan di Indonesia.

Terpisah, Presiden Sinode Gereja-gereja Babtis Papua, Dr Sokratez Sofyan Yoman mengatakan presiden Republik Indonesia, Joko Widodo mengutamakan seremonial daripada pembangunan substansial di Papua.

“Belum ada perubahan substantial. Dia (Jokowi) bersandiwara,” ungkap Yoman.

Kata dia, orang Papua tidak butuh dengan kunjungan-kujungan dan aksi-aksi spontan, gendong anak dalam kunjungan dan melambaikan tangan dan senyum.

Dengan aksi itu, Jokowi memang membuat banyak orang kagum. Orang kagum juga Jokowi telah melakukan 10 kali kunjungan kenegaraan ke Papua. Namun dibalik itu, Jokowi tidak sadar, belum menyentuh masalah utama di Papua. Masalah utama di Papua itu bukan pembangunan infrastruktur melainkan penghargaan martabat manusia.

“Kami tidak butuh uang. Martabat kami tidak bisa diukur dengan uang,” katanya.

Jauh lebih penting, Jokowi menghargai martabat orang Papua dengan menghentikan semua kekerasan yang terjadi dan mengusut siapa dibalik semua kekerasan di Papua.

Selama masa pemerintahan Jokowi tercatat 7.000 orang Papua ditahan polisi dalam demontrasi damai. (TJ)

Sosial, Ulasan

Jas Merah, Mega Korupsi

SOEHARTONESIA.COM

Jika kita kembali menelusuri perjalanan pencarian harta hasil tindakan korupsi yang dituduhankan kepada mantan Presiden Soeharto, berdasarkan berbagai catatan, hal tersebut sebenarnya sudah dimulai sejak era presiden BJ. Habibie.

Pemerintah era kepemimpinan Presiden Habibi saat itu secara khusus memerintahkan Jaksa Agung Andi Ghalib untuk mengusut, bahkan memerintahkan Jaksa Agung terbang langsung ke Swiss untuk melacak Harta simpanan yang dituduhkan kepada Pak Harto. Namun, hasilnya nihil, sehingga kemudian dikeluarkanlah surat pemberhentian penyidik (SP3) pada 11 oktober 1999.

Pada 6 Desember 1999, presiden Abdurrahman Wahid alias Gus dur kembali mencoba mengusut masalah tersebut. Gus Dur memerintahkan Jaksa Agung Marzuki Darusman untuk kembali memulai penyidikan, dan pada tahun 2000, majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menetapkan bahwa kasus tersebut tak bisa diteruskan dan harus dihentikan.

Begitupula pada masa SBY menjadi presiden, ia, presiden Susilo Bambang Yudoyono, menunjuk Abdul Rahman Saleh menjadi Jaksa Agung. Pada awalnya terkesan bahwa Abdul Rahman Saleh gencar mewacanakan pengusutan harta Pak Harto, namun pada 11 mei 2006, kembali dikeluarkan SP3 kasus Soeharto dengan alasan sakit permanen.

Catatan ICW, Ribuan Kasus Tindak Pidana Korupsi Justru Terjadi di Era Jokowi

Menurut data ICW, pada tahun 2016, kerugian negara dari 482 kasus korupsi mencapai Rp 1,5 triliun. Angka ini naik menjadi Rp 6,5 triliun pada tahun 2017.

Selama 2017 saja, ada 576 kasus korupsi dengan kerugian negara mencapai Rp 6,5 triliun dan kasus suap senilai Rp 211 miliar, serta jumlah tersangka mencapai 1.298 orang, dan ICW juga menyebutkan bahwa tren korupsi di tahun 2017 mengalami peningkatan dibanding tahun 2016.

Tidak cukup sampai di situ saja, pada tahun 2016 jumlah nilai kerugian negara dari 482 kasus korupsi mencapai Rp 1,5 triliun. Angka ini naik dimana negara dirugikan hingga menjadi Rp 6,5 triliun pada tahun 2017. Bahkan, menurut ICW, peningkatan tidak hanya dari jumlah kerugian uang, tercatat, tahun 2016, terdapat 1.101 tersangka kasus korupsi dan naik menjadi 1.298 tersangka kasus korupsi pada 2017.

Mega Korupsi di Indonesia

Berdasarkan keterangan KPK, negara dirugikan senilai Rp 3,7 triliun yang disebankan kasus SKL BLBI. Kasus yang menyebabkan kerugian negara terbesar ( Mega Korupsi ) sekaligus juga menyengsarakan rakyat dan hingga kini masih bertengger di pringkat pertama kasus Korupsi terbesar di Tanah Air itu justru terjadi di era pemerintahan mantan presiden Megawati

Di peringkat kedua, ada kasus E-KTP yang merugikan negara Rp 2,3 triliun. Kasus Hambalang, dan masih banyak lagi jika kita urai kesemua-nya. Namun satu yang pasti, bahwa kesemuannya itu terjadi di era Reformasi.

Kwik Kian Gie sempat menyinggung nama Megawati Sukarnoputri dalam sidang Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau kasus BLBI. Mantan Menteri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) itu mengatakan bahwa Instruksi Presiden (Inpres) nomor 8 tahun 2002 yang diteken Megawati ketika menjadi presiden berakibat fatal.

Kwik Kian Gie juga mengatakan saat bersaksi dalam sidang perkara korupsi BLBI di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, bahwa
Inpres presiden yang di tanda tangani Megawati menjadi dasar terbitnya Surat Keterangan Lunas (SKL). “SKL sangat berbahaya dan akan menimbulkan persoalan di kemudian hari. Akan mengakibatkan kerugian negara yang sangat besar.”

tidak hanya Kwik Kian Gie ,Rachmawati, adik Mantan Presiden Megawati juga menyebut bahwa KPK keblinger jika tidak memeriksa Megawati dalam kasus BLBI. Ia juga menilai kasus BLBI sebagai kasus korupsi yang paling menyengsarakan rakyat sepanjang sejarah Indonesia.

Soeharto “Guru Korupsi” ?

Berbagai tuduhan terhadap Presiden Soeharto Pasca Reformasi hingga era Jokowi, tidak pernah terbukti. Adapun tuduhan yang di alamatkan kepada mantan presiden Soeharto salah satunya terkait Yayasan Supersemar, dalam pertimbangan majelis hakim berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengabulkan gugatan Jaksa yang menetapkan bahwa Yayasan Supersemar dihukum untuk membayar ganti rugi US$ 315 juta dan Rp 139,2 miliar, mantan presiden Soeharto justru terbukti lepas dari segala gugatan atas dasar pertimbangan majelis hakim bahwa penyalah gunaan uang negara dilakukan oleh Yayasan Supersemar, bukan oleh Mantan Presiden Soeharto.

Adalah fakta yang tidak bisa dipungkiri, bahwa korupsi di era petugas partai PDIP, Jokowi, justru tumbuh bak jamur di musim hujan. Sedangkan, pada setiap paparan fakta yang ada tidak pernah terbukti secara sah bahwa mantan presiden Soeharto melakukan tindakan korupsi. Sebab itu, ucapan Ahmad Basarah yang mengatakan Presiden Soeharto “Guru Korupsi” harus dipertanggungjawabkan (red)

Ulasan

Berkarya Akan Polisikan Ahmad Basarah PDIP

SOEHARTONESIA.COM

Ketua DPP Partai Berkarya Badaruddin Andi Picunang menyatakan pihaknya menempuh jalur hukum terkait ucapan Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Ahmad Basarah. Dia mengatakan bakal melaporkan Basarah ke kepolisian.

Sebelumnya, Basarah menyebut Presiden ke-2 RI Soeharto adalah guru korupsi yang ada di Indonesia. Partai Berkarya yang diketuai Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto tidak terima dengan pernyataan itu.

“Berkarya akan bawa ke ranah hukum,” kata Badar kepada CNNIndonesia.com melalui pesan singkat, Rabu (28/11).

Badar mengatakan Lembaga Bantuan Hukum Partai Berkarya yang akan menindaklanjuti. Selain itu, Badar mengatakan keluarga Soeharto juga kemungkinan akan menempuh jalur hukum seperti yang dilakukan partainya.

“Bisa jadi keluarga Pak Harto juga melaporkan,” kata Badar.

Badar menjelaskan bahwa Soeharto tidak terbukti melakukan korupsi dalam proses hukum selama ini. Dia menegaskan bahwa semua WNI punya hak yang sama di depan hukum. Karenanya, Badar meminta jangan ada pihak yang menyudutkan Soeharto secara personal.

“Tidak terbukti. Kami tidak terima. Itu tudingan dan cap yg tidak mendasar,” kata Badar.

Sebelumnya, Ahmad Basarah mengatakan bahwa Presiden ke-2 RI Soeharto merupakan guru korupsi di Indonesia.

“Jadi, guru dari korupsi Indonesia sesuai Tap MPR Nomor 11 tahun 1998 itu mantan presiden Soeharto dan itu adalah mantan mertuanya pak Prabowo,” kata Basarah saat ditemui di kantor Megawati Institute, Menteng, Jakarta, Rabu.

Basarah mengatakan bahwa kasus korupsi yang merebak di masa orde baru menyebabkan masyarakat tak puas dan muncul Reformasi 1998 untuk mengganti rezim. Ia mengatakan kasus korupsi yang merebak sejak zaman Soeharto itu pula yang mengakibatkan bangsa Indonesia masih menanggung akibatnya sampai saat ini.

Namun, menurut Badar, Soeharto adalah bapak bangsa dan peletak dasar pembangunan NKRI. Dia menilai korupsi sudah ada sejak zaman Hindia Belanda. “Maka julukan Bapak Korupsi tidak pantas dialamatkan pada HM Soeharto Presiden RI ke-2 yang punya jasa membangun bangsa ini. Beliau tidak pernah mengajarkan korupsi, justru sebaliknya di jaman beliau jarang ada korupsi seperti saat ini,” ujarnya.

Kata dia, TAP MPR no 11 tahun 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bebas dari KKN tidak hanya berlaku pada orang per orang tapi seluruh anak bangsa, hingga munculnya lembaga antikorupsi KPK yang lebih spesifik untuk itu. Jadi, lanjutnya, TAP MPR tersebut bukan konotasi dari pemberantasan KKN Pak Harto.

“Mohon kepada Pak Ahmad Basarah agar tidak membawa-bawa nama Pak Harto, bapak ideologis kami di Partai Berkarya dalam mencari popularitas pribadi maupun yang dikampanyekan,” ucap Badar.

Opini, Ulasan

Sedikit Tentang Bohong, Bong !

SOEHARTONESIA.COM

Oleh : Okky Ardiansyah

Kebohongan. Para psikolog memberikan rumus cara mendeteksi kebohongan diantaranya : ketika berbohong seseorang tidak akan memiliki konsistensi, gugup dan banyak menggunakan kalimat berbelit dan pada situasi tertentu ia akan gugup dan gagap. Banyak mengeluarkan kalimat nganu..nganu..dan nganu.

Secara normatif, bohong itu sudah pasti tercela. Lalu, apakah pencitraan adalah suatu bentuk dari berbohong ? Saya katakan, tidak. Lalu, apakah pencitraan juga masuk dalam katagori tercela? Bisa iya, bisa juga tidak.

Bohong adalah pengingkaran terhadap fakta. Tujuannya bermacam-macam, menutupi kebohongan sebelumnya atau bahkan menipu.

Sedangkan, pencitraan adalah make up, polesan diri dengan tujuan memperkuat karakter personal yang diingini. Bisa kita katakan, jika bohong itu adalah pengingkaran terhadap fakta maka pencitraan adalah memoles diri dengan citra bentukan yang belum tentu sesuai fakta. Dalam politik, kedua hal tersebut sangat jamak dilakukan politisi.

Sebut saja sebagai contoh yang acapkali dilakukan politisi untuk mencitrakan dirinya sebagai seorang pemimpin yang bekerja, sehingga tak jarang kita saksikan para politisi itu nyemplung ke parit, selokan dan sebagainya sebagai upaya memaksimalkan upaya untuk pencitraan dirinya di hadapan publik.

Dalam dunia politik, mengingkari janji kampanye tentu saja dengan tegas dapat kita katakan seorang politisi itu sebagai pembohong. Lalu, apakah kemudia dengan serta merta kebohongannya itu mejadikan ia tercela ? Belum tentu, karena seorang politisi apalagi ia memilik kekuasaan maka ia akan mampu membalut kebohongan untuk dialihkan pada satu bentuk pencitraan.

Secara Sederhana , seorang politisi ia akan mengatakan hentikan politik kebohongan sebagai satu bentuk baru pencitraan untuk menutupi kebohongan-kebohongan yang dilakukannya, sah , dalam rangka pencitraan untuk mencitrakan ulang dirinya.

Lalu, perangkat-perangkat kekuasaan yang ia miliki membenarkan dan siap membungkam siapa saja yang mengatakan ia tercela.
Berani, ente ?

Okky Ardiansyah AnNas Digital Consultant
Okky Ardiansyah AnNas Digital Consultant