Opini, Tokoh

Pemilu Milik Rakyat, Bukan Milik Pasangan Kandidat

 

SOEHARTONESIA.COM

Oleh : H.ANHAR,SE
Politisi Partai Berkarya

Lewat Media On line saya Menyimak berita sepekan terakhir, dan, akhirnya KPU membatalkan Gelar Sesi Paparan visi misi Capres dan Cawapres.

Pemilu yang sejatinya adalah kontestasi sehat penuh keceriaan, pesta demokrasi lima tahunan untuk memilih putra terbaik bangsa, menjadi momen rakyat untuk membandingkan kandidat capres -cawapres sebelum menentukan pilihan, tampaknya akan terasa hambar, bak sayur kurang garam.

Ketua KPU Arief Budiman beralasan, “pasangan calon bersama dan tim pemenangannya dapat melakukan pemaparan visi misinya secara sendiri-sendiri. KPU, kata dia, menyerahkan kepada masing-masing tim pasangan calon untuk menentukan durasi pemaparan visi dan misi.

Bagi saya sebagai rakyat, rakyat butuh meyakini sebelum menentukan pilihan. Penting bagi rakyat untuk dapat menyimak visi misi itu dijabarkan oleh masing-masing kandidat.

Untuk menunjang kualitas demokrasi yang sehat, sudah seharusnya KPU memastikan hal ini terlaksana, menyandingkan kedua kandidat untuk memaparkan visi misinya, dan bukan dibacakan sendiri-sendiri ditempat berbeda.

Karena, sangatlah penting untuk rakyat bisa menilai kualitas performa leadership yang dimiliki masing-masing kandidat calon pemimpin yang hendak dipilih .

Penolakan pasangan Jokowi-Maruf Amin untuk memaparkan sendiri visi misi tidak dapat dipungkiri menimbuklkan anggapan miring di masyarakat, takut .

Mengapa harus takut ? Bukankah patahana memiliki data lengkap untuk menunjang paparannya. Lalu, jika paparan visi misi itu hanya dipaparkan timses sesuai keinginan pasangan patahana, apa beda dengan kita membaca pamflet ? tertulis, namun tak memiliki Ruh.

Dan, KPU sebagai penyelenggara Pemilu yang acuan morilnya adalah menjamin tercipata serta terlaksananya pemilu yang berkualitas seharusnya bersikap tegas, tentukan rule nya saja, titik.

Pemilu yang dibiayai mahal oleh rakyat ini seharusnya benar-benar dipahami oleh KPU sebagai momentum milik rakyat.

KPU sebagai penyelenggara pemilu,
harusnya bersikap bahwa tidak semua masukkan kandidat harus diakomodir yang malah kemudian mengesampingkan salah satu item penting untuk rakyat dapat menilai calon pemimpin, memutuskan dan mem-peroleh pemimpin yang berkualitas. Karena bukankah sejatinya Pemilu ini untuk rakyat, milik rakyat, dibiayai oleh rakyat ? Bukan milik atau untuk pasangan kandidat .

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogger menyukai ini: