Apresiasi, Opini, Piye Kabare

Elektabilitas Junjungan Tiarap, Centeng Kumur- Kumur di Dalam Gelanggang

 

SOEHARTONESIA.COM

Oleh : H, ANHAR. SE
Politisi Partai Berkarya.
Anggota DPR-RI Priode 2004-2009

Beberapa bulan terakhir ini nama pak Harto kembali sering diucap kalangan politisi. Ada yang merindukan dan memuji beliau, dan yang terbaru muncul pernyataan sekjen PDIP yang meminta untuk mengaudit kembali harta kekayaan pak Harto.

Pernyataan itu menyusul pernyataan koleganya satu kandang yang mengatakan bahwa pak Harto sebagai bapak korupsi.

Jika kita cermati, pernyataan-pernyatan bernada minor itu sebenarnya hanya semacam kumur-kumur di dalam gelanggang saja.

Mengapa saya katakan demikian, tentunya tak lepas dari perjalan pasca reformasi 98 yang salah satu misi yang di-dengungkan adalah mengusut korupsi Presiden Soeharto. Namun, hampir 10 tahun berlalu, 4 presiden dan 8 jaksa agung gagal melakukannya.

Pertanyaannya, mengapa permintaan mengusut kekayaan Pak Harto tersebut tidak dilontarkan di awal pemerintahan Jokowi? Justru jelang pilpres 2019 di masa akhir jabatan kembali hal tersebut diungkit-ungkit.

Sebenarnya sederhana saja, setelah dua puluh tahun reformasi, hanya di era ini-lah kegagalan pemerintahan itu begitu terasa, sangat tidak seimbang dengan promusi masif yang dilakukan pemerintah melalui media.

Kenaikan harga bahan pokok, pelemahan nilai rupiah terhadap dolar yang tidak terkendali, import produk pangan ugal-ugalan yang tentu dampaknya sangat memberatka rakyat kecil dan petani.

Belum lagi kenaika bahan bakar minyak (BBM) yang tidak pernah permisi, tarif dasar listrik, dan terutama akibat lemahnya rupiah, ribuan pabrik terpaksa tutup sehingga berdampak pada peningkatan jumlah pengangguran.

Tentunya hal-hal seperti itu tidak lagi mampu ditutupi dengan berbagai berita cerita sukses. Toh, kenyataannya rakyat yang sudah sangat cerdas ini memahami bahwa terjadi peningkatan hutang dalam maupun luar negri yang luar biasa besarnya itu tetapi tidak berdampak kepada pengurangan tingkat kemiskinan dan ketersediaan lapangan kerja.

Masyarakat dihadapakan pada Kenyataaan hidup yang semakin sulit, dan hal itu berbeda dengan yang dirasakan saat kepemimpinan pak Harto. Di era kepemimpinan pak Harto, kemiskinan tahun demi tahun berkurang terus, fakta yang tidak dapat kita pungkiri. Walau belum habis, namun terus berkurang berangsur-angsur. Tidak seperti sekarang, yang terjadi justru sebaliknya.

Tentunya hal inilah yang menyebabkan romantisme era pak Harto tumbuh dan menjelma menjadi spirit perlawanan terhadap pemerintahan Jokowi .

Tentunya secara sosial politik hal demikian itu sangat merugikan pencitraan-pencitaraan ala pepesan kosong yang mereka propagandakan.

Dan, yang terjadi setelah dua puluh tahun reformasi, kini, nama Pak Harto berubah menjadi spirit perlawanan terhadap ketidak mampuan Rezim Jokowi memakmurkan rakyat.

Sehingga wajar kemudiaan kembali berbagai isu terkait pak Harto digulirkan dengan tujuan melegitimasi klaim keberhasilan pembangunan era Jokowi yang mati gaya ketika dibandingkan dengan era-era sebelumya.

Namun, sekali lagi saya katakan, rakyat sudah sangat cerdas. Masyarakat sudah memahami bahwa isu pemerintahan pak Harto yang dikatakan otoriter adalah tidak benar.

Rakyat sudah semakin tahu dan mempelajari betul-betul, bahwa negara yang terbelakang karena dijajah orang asing dulunya jika tidak dipimpin dengan cara yang terarah dan terkendali tidak mungkin bisa maju dan berkembang seperti yang mereka rasakan kala itu.

Faktanya, disegala bidang pembangunan terlaksana dengan baik, indeks kemiskinan menurun dan ketimpangan ekonomi tidak setinggi saat ini. Satu isu ternyata tak mempan, kembali coba digulirkan isu lain yakni, korupsi.

Padahal, bukankah empat presiden dan delapan jaksa agung sepuluh tahun lalu telah mencobanya, ada? Nihil.

Bahkan menurut sebuah artikel yang saya baca pada media on line, jumlah nilai anggaran yang digunakan untuk membiayai melacak Harta hasil korupsi yang dituduhkan tersebut dua kali lipat dari nilai korupsi yang dituduhkan kepada pak Harto, apa tidak konyol?

Ada baiknya sekjen PDIP Hasto dan Koleganya Ahmad Bashara sebagai elit partai pendukung Jokowi fokus saja untuk mendongkrak citra positif Jokowi yang semakin tiarap ini, jangan malah coba bermain di celah sempit yang sama sekali tidak mereka pahami.

Opini, Sosial

Pak Harto Guru Korupsi ? Aah, Kau Tidak Bercermin ! !

 

SOEHARTONESIA.COM

Oleh: H.ANHAR,SE.
Politisi Partai Berkarya.
Anggota DPR-RI Priode 2004-2009

Silahkan anda coba iseng-iseng saja memancing pembicaraan terkait tindak korupsi, mungkin saat santai berbincang di pos ronda atau di warung kopi emperan jalan dimana masyarkat kecil kita berkumpul.

Pasca reformasi, mental korupsi belum dapat dikebiri, justru semakin menjadi-jadi. Bahkan timbul semacam anggapan di masyaraka bahwa pejabat pemerintahan itu kalau kaya, ya
pasti karena bisa punya kesempatan untuk melakukan tindakan korupsi, dan fakta anggapan demikian sudah sego jangan ( umum / lumrah) kata orang Jawa.

Bagaimana tidak, hampir setiap hari masyarakat disuguhi berita tentang korupsi, bukan prestasi yang patut diapresiasi. Para pejabat tinggi satu demi satu antri ditangkap KPK, kejaksaan, dan polisi.

Lalu, beberapa bukan-nya malah terlihat malu, malah dengan senyum sumringah dan seolah menantang kamera wartawan seraya mengacungkan tiga jari yang kerap digunakan anak band musik metal. Moralitas ? Nol besar.

Bahkan menurut Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Agus Raharjo, saking parahnya, semua penyelenggara negara bisa saja ditangkap oleh lembaga antirasuah melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT).

Hal tersebut sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Prof. Mahfud MD, dalam satu acara diskusi di
Televisi. Mahfud mengatakan bahwa saaat ini perilaku korupsi yang terjadi di Indonesia jauh lebih parah dari jaman pak Harto.

Selain itu ketimpangan ekonomi juga semakin parah. Seharusnya kita malu dan apa kita tidak merasa berdosa pada pak Harto ? Ucap Mahfud.

Tentunya menjadi ajaib sekali ketika seorang politisi PDIP, Ahmad Basarah, yang mengatakan bahwa guru dari korupsi Indonesia sesuai TAP MPR Nomor 11 tahun 1998, adalah mantan Presiden Soeharto.

Pada media on line saya membaca, ia mengucapkan pernyataan itu untuk menanggapi ucapan Porabowo yang mengatakan bahwa korupsi saat ini sudah mencapai stadium empat. Politis, sah. Tetapi, ia tidak bercermin. Rakyat sudah sangat cerdas.

Jika kita menggunakan kalimatnya yang mengatakan bahwa Pak Harto sebagai guru korupsi, maka tentunya ia sebagai elit partai penguasa saat ini harus memiliki standar moral maupun hukum yang juga mengacu pada tap MPR yang ia sebutkan.

Sebagai partai penguasa, standar moral pun hukum itu tentunya harus diwujudkan-nya dengan turut mendukung pemerintah untuk mampu mewujudkan pemerintahan yang bersih. Faktanya ? Kader-kadernya yang duduk di pemerintahan justru ramai digelandang KPK.

Bahkan, jika kita mengacu pada berbagai hasil riset lembaga-lembaga survei , justru partai tempat Basarah bersarang ini menduduki peringkat kedua partai yang kadernya paling banyak terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Lalu, dimana logika seorang elit partai penguasa jika demikian? Bukankah hal tersebut tak ubahnya pernyataan anak yang masih duduk di Sekolah Dasar (SD).

Padahal, dalam tap MPR yang ia kutip sama sekali tidak menyebut personal terkait Pak Harto. Jadi, wajar jika kemudian kita katakan bahwa pernyataan yang diucapkannya adalah cermin cacat logika berfikir seorang elit partai penguasa. Menyedihkan.