Opini

Merealisasikan Janji Gagal Jokowi

Oleh : H.ANHAR,SE, Politisi Partai Berkarya, SOEHARTONESIA.COM

Prabowo pun kali ini masih tidak jauh berbeda dengan 2014 lalu. Gaya pidato menggugah rasa Nasionalismenya masih mengambang di awang-awang.

Pidato menggelegarnya kurang konteskstual. Visi Misi-nya sama saja, berbasis janji. Lalu, apa beda dengan Jokowi?

Ramai diungkap di Sosial Media mengenai 61 janji Jokowi yang sukses menghantarkan ia duduk di Istana tak ter-realisasi. Kini, Jokowi bikin janji lagi. Alangkah naifnya kalau kemudian penantang juga hanya buat janji. Tiga paket janji dalam dua kali pemilu.

Kegagalan Jokowi merealisasikan janji harusnya diangkat dengan cerdas oleh Prabowo, tidak hanya sekedar dijadikan amunisi debat kusir tim kampanyenya untuk menyerang Jokowi. Karena sejatinya rakyat ingin melihat solusi .

Setidaknya solusi dari Prabowo untuk merealisasikan kegagalan janji Jokowi. Kini, Jokowi berusaha mengaburkannya dengan janji-janji baru, seolah tak pernah berjanji di 2014 lalu.

Sedangkan Prabowo tak mengangkat solusinya. Sebut saja mobil ESEMKA. Sejak awal saya tidak pernah percaya Jokowi akan mampu merealisasikan mobil Nasional itu. Apa sebab? ASTRA!

Lalu, beranikah Prabowo menggebraknya? Jika tidak, ya sama saja. Narasi Nasionalis berapi-api harusnya menawarkan kepada rakyat solusi nyata dan terukur, misalnya akan memaksa ASTRA harus terjun langsung menggarap mobil Nasional, solusi terhadap kegagalan Jokowi akan janji Mobil Nasionalnya.

Prabowo harus mengimbangi program kerja andalan Jokowi membagi-bagikan jutaan sertifikat tanah yang patut kita waspadai keberadaan-nya kelak kemudian hari justru akan menimbulkan masalah.

Prabowo bisa saja mengimbanginya dengan membagikan sebagian lahan milik-nya yang begitu luas kepada Petani yang tidak memiliki lahan sebagai langkah nyata Pengejawantahan semangat Reforma Agraria.

Mengajak, mendesak para konglomerat dan penguasa yang memiliki tanah lebih untuk melakukan hal yang sama sebagaimana yang ditentukan oleh Undang undang agar dengan sukarela menyerahkan kepada Rakyat melalui Pemerintah sebagai perwujudan Reforma Agraria.

Probowo harus mampu lepas dari tekanan kekuatan Industri Asing, juga tekanan konglomerat hitam dengan mengangkat rasa Nasionalisme berbasis industri dan reforma Agraria. Karena, jika hanya meniru narasi bung Karno namun tidak kontekstual, maka akan terasa ketinggalan zaman.

Yang harus dilakukan Prabowo adalah mununjukkan kepada rakyat bahwa ia mampu memberi solusi dan membuat tunduk raksasa-raksasa industri asing dan konglomerat-konglomerat hitam.

Jika Prabowo hanya menawarkan visi misi berbasis janji, saya tak yakin ia akan mampu mengalahkan Jokowi yang dalam dua bulan jelang pemilu ini akan terjun dengan kekuatan logistik tambun, karena di saat rakyat sedang sulit semacam ini, uang maha kuasa.

Tentunya rakyat Indonesia akan iklas menahan lapar untuk berdiri dibelakang Prabowo, seperti Soekarno dulu mengGanjal perut rakyat dengan pidatonya, asalkan, yang ditawarkan dua bulan ke depan adalah solusi kongkrit.

Kecenderungannya sudah tampak, bahwa rakyat kecewa, Jokowi gagal mengelola Negara, gagal merealisasi janji-janjinya, tinggal bagaimana Prabowo membuktikan dengan menawarkan solusi yang tepat sasaran, bukan yang hanya mengambang di awang-awang.

Anhar, Caleg DPR RI Partai Berkarya Dapil Banten I Nomor 1
Anhar, Caleg DPR RI Partai Berkarya Dapil Banten I Nomor 1
Opini, Tokoh

Pemilu Milik Rakyat, Bukan Milik Pasangan Kandidat

 

SOEHARTONESIA.COM

Oleh : H.ANHAR,SE
Politisi Partai Berkarya

Lewat Media On line saya Menyimak berita sepekan terakhir, dan, akhirnya KPU membatalkan Gelar Sesi Paparan visi misi Capres dan Cawapres.

Pemilu yang sejatinya adalah kontestasi sehat penuh keceriaan, pesta demokrasi lima tahunan untuk memilih putra terbaik bangsa, menjadi momen rakyat untuk membandingkan kandidat capres -cawapres sebelum menentukan pilihan, tampaknya akan terasa hambar, bak sayur kurang garam.

Ketua KPU Arief Budiman beralasan, “pasangan calon bersama dan tim pemenangannya dapat melakukan pemaparan visi misinya secara sendiri-sendiri. KPU, kata dia, menyerahkan kepada masing-masing tim pasangan calon untuk menentukan durasi pemaparan visi dan misi.

Bagi saya sebagai rakyat, rakyat butuh meyakini sebelum menentukan pilihan. Penting bagi rakyat untuk dapat menyimak visi misi itu dijabarkan oleh masing-masing kandidat.

Untuk menunjang kualitas demokrasi yang sehat, sudah seharusnya KPU memastikan hal ini terlaksana, menyandingkan kedua kandidat untuk memaparkan visi misinya, dan bukan dibacakan sendiri-sendiri ditempat berbeda.

Karena, sangatlah penting untuk rakyat bisa menilai kualitas performa leadership yang dimiliki masing-masing kandidat calon pemimpin yang hendak dipilih .

Penolakan pasangan Jokowi-Maruf Amin untuk memaparkan sendiri visi misi tidak dapat dipungkiri menimbuklkan anggapan miring di masyarakat, takut .

Mengapa harus takut ? Bukankah patahana memiliki data lengkap untuk menunjang paparannya. Lalu, jika paparan visi misi itu hanya dipaparkan timses sesuai keinginan pasangan patahana, apa beda dengan kita membaca pamflet ? tertulis, namun tak memiliki Ruh.

Dan, KPU sebagai penyelenggara Pemilu yang acuan morilnya adalah menjamin tercipata serta terlaksananya pemilu yang berkualitas seharusnya bersikap tegas, tentukan rule nya saja, titik.

Pemilu yang dibiayai mahal oleh rakyat ini seharusnya benar-benar dipahami oleh KPU sebagai momentum milik rakyat.

KPU sebagai penyelenggara pemilu,
harusnya bersikap bahwa tidak semua masukkan kandidat harus diakomodir yang malah kemudian mengesampingkan salah satu item penting untuk rakyat dapat menilai calon pemimpin, memutuskan dan mem-peroleh pemimpin yang berkualitas. Karena bukankah sejatinya Pemilu ini untuk rakyat, milik rakyat, dibiayai oleh rakyat ? Bukan milik atau untuk pasangan kandidat .