Apresiasi, Sosial, Ulasan

HMS Indonesia : Hentikan Kebiadaban Pada Umat Muslim

Peristiwa demi peristiwa memilukan terhadap kaum muslim seakan tiada habisnya, bertubi-tubi pembantaian dilakukan oleh oknum-oknum yang memiliki sudut pandang dan pemahaman keliru terhadap umat muslim .

Bahkan antar sesama umat lainnya, padahal dalam konvensi Geneva 1966 yang menghasilkan Memorandum Of Understanding tentang Kesetaraan Hak, Kebebasan/Demokrasi dsb, telah disepakati dalam Memoar yang bernama Piagam PBB.

Yang kemudian dilanjutkan lebih dalam dan detail di Konvensi Wina Austria 1993 yang lebih spesifik mengenai Hak Azazi Manusia.

Namun seakan tidak ada habisnya peristiwa Pelecehan, Diskriminasi, hingga Pembantaian terhadap Umat Muslim terus saja dilakukan setelah Rohingnya, Uyghur Myanmar dst hingga Christchurch Selandia Baru yang notabene termasuk sebuah negara dengan tingkat pemahaman sosial, budaya, ilmu teknologi dsb yang tergolong tinggi, peristiwa pembantaian manusia yang menelan korban jiwa kurang lebih 50 Umat Muslim yang dibantai justru pada saat mereka tengah melakukan ibadah jum’at, dan pelaku pembantaian pun adalah seorang warga negara Australia sebuah negara yang kerap mendengung-dengungkan HAM dan Kesetaraan serta Anti Rasis yang kerap kali selalu ikut campur permasalahan dalam negeri bangsa lainnya dengan mengatasnamakan HAM,

Demokrasi dsb tapi jauh dari fakta dan nilai-nilai serta alasan yang selalu menjadi jargonnya.
Hal ini menunjukan sebuah bukti bahwasannya justru mereka yang Anti Demokrasi, Rasis, Kolonialism dsb.

We are from HMS Indonesia Organization, strongly condemn the massacre of Muslims that took place in the New Zealand Christchurch by a suspect called the Brenton Tarrant, this is a heartbreaking thing that happens in a beautiful and peaceful country like New Zealand, a program that is very devastating and interconnecting between fellow believers who have been agreed together through the United Nations charter at the Geneva Conference.

Our prayers for the victims, hopefully this will be a fuser of all mistakes, and given the most beautiful place in heaven, then the families of the victims returned, hopefully given patience and patience in receiving this heartbreaking news.

For the New Zealand Government, we hope that the conditions and governance in the country can be restored and normal as before.
Greetings from us, Indonesian Muslims.

Best our regards,

Apresiasi, Piye Kabare

Politik Indonesia Menembus Batas Nalar

 

SOEHARTONESIA.COM

Semakin hangat menuju panas suhu politik Indonesia disaat menjelang yang dikatakan sebuah Pesta Demokrasi tanah air atau Pemilu, sebuah pesta yang menyedot anggaran baik anggaran negara maupun anggaran partai peserta pemilu, sebuah pertanyaan menggelitik tentang “Pesta”, yang mana biasanya sebuah pesta itu membawa kebahagian baik bagi peserta pesta atau bagi penontonnya sebuah Kehuraan yang seharusnya penuh canda tawa bukan caci maki atau hujatan.

Politik yang bila ditinjau dari etimologi keilmuan diantaranya mengandung makna pemahaman dari beberapa pakar keilmuan :
Pengertian ilmu politik menurut Hoogewerf adalah kebijakan pemerintah, proses terbentuknya serta akibat-akibatnya.
Pengertian ilmu politik menurut Roger. F. Soltau adalah ilmu yang mempelajari negara, tujuan-tujuan negara dan lembaga-lembaga yang akan melaksanakan tujuan-tujuan itu; hubungan antara negara dengan warga negaranya serta dengan negara-negara lain.
Menurut Paul Janet bahwa pengertian ilmu politik merupakan sebagai ilmu yang mengatur perkembangan negara begitu juga prinsip-prinsip pemerintahan. 

Atau menurut para pakar/pemerhati politik Indonesia :
° Menurut Miriam Budiardjo, bahwa pengertian ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari tentang perpolitikan. Politik diartikan sebagai usaha-usaha untuk mencapai kehidupan yang baik. Orang Yunani seperti plato dan aristoteles menyebutnya sebagai en dam onia atau the good life (kehidupan yang baik).
Pengertian ilmu politik menurut Ramlan Surbakti adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat, dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu.
Menurut Idrus Affandi, pengertian ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari kumpulan manusia yang hidup teratur dan memiliki tujuan yang sama dalam ikatan negara.

Secara sederhana pemahaman tentang politik ditinjau dari etimologi keilmuan ternyata memiliki tujuan yang sama, yaitu ilmu mengatur kehidupan bernegara untuk mencapai suatu tujuan yang sama yang lebih baik untuk kepentingan bersama juga.
Selain itu ditinjau dari pemahaman dan bahasa pun terlihat jelas para pakar keilmuan dari Indonesia memiliki pemahaman yang lebih santun dan bijak daripada para pakar asing, lalu pertanyannya, mengapa kita lebih mengacu pada pemikiran para cendikia asing daripada cendikia kita sendiri yang justru menimbulkan pemahaman, penyampaian pendapat dsb yang diluar batas nalar etika, adab dan kepribadian bangsa asli kita sendiri.

Kita kenal sebelum saat sekarang ini bahwa sistem politik pemerintahan Indonesia adalah Sistem Demokrasi Pancasila yang didalamnya terkandung ilmu politik dengan paduan etika, keluhuran budaya, budi pekerti, filosofi ketimuran, agama, serta keilmuan secara basic intelektual.
Teringat saat era awal pemerintahaan Bapak *HM.Soeharto* pada Repelita I, dimana dalam pelajaran sejarah, serta pendidikan moral pancasila dikisahkan banyak para pakar keilmuan politik asing yang ingin menggali UUD’45 dan Pancasila, mereka sangat terkesan dengan nilai-nilai yang terkandung didalamnya dimana bisa menyatukan ratusan suku bangsa, bahasa serta beberapa agama dalam satu negara yang bernama Indonesia.

Mengenang masa pemerintahan Bapak HM.Soeharto yang sangat menerapkan amanah yang tertuang dalam UUD’45 dan Pancasila yang berhasil membawa negeri ini menjadi negeri yang aman, damai, tentram dan berswasembada pangan, semua terkonsep dengan rapi bahkan semua diatur melalui proses perjalanan yang baik seperti contoh dimana setiap calon pimpinan daerah, kementerian sampai badan usaha milik negara apalagi aparatur keamanan semua harus melalui proses skrening dan proses penataran tentang kenegaraan dan bela negara yang kita kenal dengan P4 serta Lemhanas agar para pemimpin tersebut memiliki jiwa patriotisme, cinta tanah air serta pemahaman aturan hukum negara yang baik.

Namun saat ini semua itu seakan sirna pesta demokrasi seakan berubah menjadi pesta perebutan kekuasaan yang dipaksakan bahkan dengan segala cara dan upaya sehingga menembus batas nalar logika dan keimanan.

Andy Kodrat
Komando Nasional BRIGADE HMS Indonesia