Tag: Ekonomi Kerakyatan

Apresiasi, Tokoh

Tutut Soeharto : Kerja Iklas Caleglah yang Akan Dinilai Masyarakat

Posted on by Soehartonesia Leave a Comment on Tutut Soeharto : Kerja Iklas Caleglah yang Akan Dinilai Masyarakat

SOEHARTONESIA.COM

Dua bulan lebih sedikit jelang Pencoblosan, partai Berkarya agaknya tak ingin buang waktu. Partai besutan Tommy Soeharto ini All Out terjun menyapa masyarakat.

Bahkan, figur Tutut Soeharto pun kita simak sudah berkali-kali turun Gunung menyapa masyarakat untuk melakukan konsolidasi dengan caleg dan kader Partai Berkarya.

Selain kegiatan kepartaian, Tutut juga turut terjun langsung dalam berbagai kegiatan bantuan bencana, termasuk, menyerahkan langsung bantuan perahu tangkap ikan untuk nelayan di Way Muli Lampung, putri sulung mantan presiden Soeharto itu terbukti mampu menggetarkan psikologi massa. Sambutan masyarakat, pecah.

Rindu terhadap era kepemimpinan Pak Harto di tengah masyarakat memang tak bisa dipungkiri, terlebih di pedesaan. Romantisme negara aman dan rakyat tidur dengan perut kenyang, serta pendidikan murah memang kerap kita simak ramai dalam konten-konten di ranah sosial media.

Hal itulah yang diangkat Tutut Soeharto Pada acara silahturahmi dengan masyarakat Tasikmalaya Jawa Barat, Jumat 1/2/2019 kemarin. Pada acara yang dikemas sekaligus untuk memberikan arahan kepada Caleg partai Berkarya tersebut, Tutut Soeharto menegaskan bahwa para Caleg partai Berkarya harus bekerja dengan iklas, karena keiklasan itulah yang akan dinilai oleh rakyat : “tidak perlu banyak berjanji, bekerja yang iklas saja, ujarnya.”

Tutut Soeharto juga meminta kepada seluruh Caleg Berkarya, khususnya Tasikmalaya dan Garut, untuk bekerja keras, meluruskan niat dalam mensosialisasikan program-program ekonomi kerakyatan pada saat mereka memperkenalkan diri kepada masyarakat.

Politik sejatinya adalah momentum,dan kali ini dengan tampilnya Partai Berkarya sebagai kekuatan politik dalam pemilu 2019 tentunya diharapkan dapat menjawab kerinduan masyarakat Indonesia pada era dibawah kepemimpunan pak Harto. (Ardi)

Opini

Teriak “Saya Pancasila” Tapi yang Dianut Ekonomi Neoliberal

Posted on by Soehartonesia Leave a Comment on Teriak “Saya Pancasila” Tapi yang Dianut Ekonomi Neoliberal

 

SOEHARTONESIA.COM

Oleh: H.ANHAR ,SE
Politisi Partai Berkarya

Keberhasilan mantan Presiden Soeharto menangani ekonomi dan politik dapat dijadikan sebagai catatan positif bagi bangsa Indonesia. Sejumlah kebijakan yang dilakukan mantan Presiden Soeharto selama 32 tahun memimpin, lebih banyak diarahkan kepada pembangunan nasional berbasiskan program-program ekonomi kerakyatan.

Di masa kepemimpinan Pak Harto keadaan negeri ini ketika dimulainya Orde Baru tidak begitu baik terlihat dari krisis ekonomi yang diwariskan oleh Orde Lama. Selama 15 tahun, pemerintahan ketika itu harus berjuang melepaskan diri dari krisis yang di ambang kebangkrutan. Pak Harto selanjutnya mengambil langkah dengan melakukan rekonsiliasi dengan program Repelita-nya.

Membaiknya ekonomi hingga kepemimpinan Pak Harto lengser pada tahun 1998 terlihat dari indikator makro seperti peningkatan pendapatan nasional, membaiknya daya beli masyarakat, nilai tukar yang lebih kuat, produksi sumber daya alam yang terus meningkat.

Sedangkan di tataran mikro, kebijakan fokus pada upaya peningkatan produksi pertanian, peningkatan kesehatan, pendidikan dan penurunan angka kemiskinan. Di bidang pertanian terlihat jelas, ketika Indonesia pernah mencapai swasembada pangan hingga mendapat penilaian positif dari masyarakat internasional. Keberhasilan penbangunan pada era pak Harto tidak lepas dari pelaksanaan konsep Ekonomi Kerakyatan secara konsekwen yang menekankan pada aspek kebersamaan, kekeluargaan, dan gotong royong.

NEOLIBERALIS

Masuknya neoliberalisme dimulai pada tahun krisis ekonomi 1997. Agen-agen Neolib memanfaatkan situasi untuk merangsek masuk kedalam sistem ekonomi Indonesia. Untuk masuk kedalam sistem ekonomi Indonesia agen Neolib menawarkan bantuan kepada negara yang sedang mengalami keterpurukan dengan syarat mau melaksanakan beberapa ketentuan, yakni : melaksanakan sistem Stabilisasi Ekonomi Makro,
Liberalisasi, dan Privatisasi.

Pada saat itu Pemerintah Indonesia hanya memiliki sedikit pilihan sehingga suka tidak suka memutuskan untuk mengadopsi kebijakan Neoliberal, atas dasar agar dapat menerima bantuan.

Maka, terjadilah perubahan kebijakan perekonomian nasional seperti penghapusan bea masuk impor untuk produk pertanian dan perkebunan, peningkatan penerimaan pajak, restrukturisasi perbankan dan privatisasi BUMN, restrukturisasi sektor energi dan sektor lingkungan.dan.masih banyak lagi lainnya.

Neolib telah berhasil membalik peta penguasaan sumber-sumber vital yang menentukan hajat hidup orang banyak yang sebelumnya dikuasai oleh pihak domestik, kemudian menjadi milik asing.

Fakta diantaranya adalah 85% saham BUMN dikuasai oleh asing,
Industri telekomunikasi di kuasai oleh operator asing, mulai dari Telkomsel, operator seluler terbesar di Asia Tenggara dengan 35% saham yang dimilik Singapore.

Dan ironisnya lagi, investor asing menyiasati UU nomor 5 Tahun 1960 tentang UU Agraria. Disebutkan dasar pokok-pokok agraria, dalam pasal 36 UU agraria, bahwa yang mempunyai hak guna bangunan di Indonesia hanyalah warga negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Artinya, di luar dari warga NKRI tidak mungkin untuk menguasai aset tanah dan bangunan, namun kini faktanya bahwa aset NKRI dikuasai oleh asing, nyata.

Yang perlu dilakukan sekarang adalah kembali ke sistem ekonomi Pancasila dan UUD 1945. Selanjutnya kita susun Undang undang dan berbagai peraturan pelaksanaannya yang berpihak pada upaya peningkatan kesejahteraan rakyat.

Banyak undang undang yang disusun berdasarkan pesanan lembaga Internasional. Tidak mengherankan bila mereka bisa menguasai sumber daya alam yang justru merugikan bangsa dan rakyat Indonesia.

Lalu, pertanyaannya, beranikah kandidat capres dan cawepres 2019 berkomitmen untuk secara konsekwen kembali menjalankan ekonomi Pancasila dan UUD 1945 ? Kita tunggu !!

Apresiasi, Piye Kabare, Ulasan

Goro, Pasar Besar Untuk Pelaku Ekonomi Kecil

Posted on by Soehartonesia 10 Komentar pada Goro, Pasar Besar Untuk Pelaku Ekonomi Kecil

SOEHARTONESIA.COM

Dress code batik bagi tamu undangan, serta sajian tarian Nusantara menjadi pembuka soft opening “Goro Multi Grosir” Cibubur. Sebelum prosesi gunting pita,
tujuh penari tradisional berkostum berbeda menyuguhkan tarian elok. Nuansa ke-nusantaraan sengaja ditonjolkan, dan siapapun yang hadir pasti merasakan bahwa atmosfir itu begitu terasa kental.

Pada sambutannya, Komisaris Utama PT Berkarya Makmur Sejahtera, Hutomo Mandala Putra (Tommy Soeharto), mengatakan, “Goro Multi Grosir” akan menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi rakyat.

Ketua Umum Partai Berkarya itu juga mengatakan bahwa “Goro multy grosir” juga akan melakukan
pembinaan toko goro, sekelas mini market yang nantinya akan melakukan pemembinaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di daerahnya masing- masing.”

Soft Opening Goro Cibubur itu juga dihadiri Siti Hediati Haryadi (Titiek Soeharto), Siti Hutami Endang Adiningsih (Mamiek Soeharto), Direktur Utama PT Berkarya Makmur Sejahtera, Milasari Kusumo Anggraeni. Tampak hadir juga dideretan undangan ekonom Faisal Basri.

“Dengan adanya Goro multy Grosir kita akan membangun ekosistem yang baik terintegrasi, sehingga semuanya akan mendapat nilai tambah yang lebih baik pula, baik itu untuk produsen maupun konsumen. Goro sebagai penengah hanya mendapatkan keuntungan berupa fee, yang jumlahnya bisa menguntungkan kedua belah pihak,” ungkap Tommy.

“Tommy juga menegaskan bahwa Goro akan lebih fokus ke petani langsung, bukan melalui badan hukum yang lainnya, sehingga arah pembinaannya kepada petani lebih baik yang secara otomatis akan meningkatkan kualitas produk-produk petani.”

“Selain itu, pembinaan akan dilakukan kepada peternak dan juga nelayan dengan tujuan besar yakni memberi peluang pasar seluas-luasnya kepada masyarakat sebagai pelaku ekonomi dan hal ini sejalan dengan konsep ekonomi kerakyatan yang terbukti di era presiden Soeharto mampu mensejahterakan rakyat,” ujar ketua umum Partai Berkarya itu pula.

Di tempat yang sama, H, Anhar mengatakan : “Di dalam tema-tema penting Alqur’an yang berkaitan dengan moral adalah keadilan. Namun, berkaca pada keadaan saat ini kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin yang semakin melebar, dan tentunya makna keadilan itu semakin jauh dari realita,” ujar politisi partai Berkarya itu

“Seperti kita ketahui, konsep ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan ekonomi rakyat, dan tentunya dengan hadirnya Goro Multy Grosir, juga seperti yang disampaikan Pak Tommy yang akan menargetkan kemitraan dengan petani, nelayan dan peternak, maka hal tersebut akan memberi peluang besar kepada pelaku usaha kecil tersebut untuk memiliki pasar yang besar, sehingga mampu menciptakan kesejahteraan yang akhirnya mempersempit jurang kesenjangan ekonomi,” tutup Anhar. (Red)

Bu Titek dan Mamiek Soeharto
Kisah

Selamat Berbelanja, Tidak Sekalian Isi Pulsanya? Kalimat Merayu dan KUD pun Koit

Posted on by Cyril 3 Komentar pada Selamat Berbelanja, Tidak Sekalian Isi Pulsanya? Kalimat Merayu dan KUD pun Koit

“Era Reformasi bukan milik petani, pak “

~ Warga Tani Jawa Barat

Oleh : H. Anhar, SE, MM

Dalam sejarahnya di era Orde Baru KUD (Koperasi Unit Desa) adalah jenis koperasi yang sangat dianakemaskan oleh pemerintah. Ragam fasilitas digelontorkan guna mendorong pertumbuhan dan perkembangan KUD.

KUD adalah koperasi yang berinteraksi langsung dengan masyarakat luas, khususnya di pedesaan. Hal ini pulalah yang kemudian juga mendorong pemerintah era Soeharto untuk selalu memilih KUD sebagai perpanjangan tangan dalam menyentuh rakyat secara langsung lewat program-program berbasis kerakyatan.

Sejak Reformasi, pemerintahan terus berubah, mengalami dinamika, namun sangat disayangkan KUD yang semestinya menjadi semakin kekar dan dapat menjadi pusat pergerakan ekonomi masyarakat Desa justru satu per satu mati suri, bahkan lebih banyak lagi yang mati abadi.

Lalu partanyannya, apakah pemerintah setelah Orde Baru tidak berpihak kepada sistem koprasi ?

KUD di Era Soeharto

Infografis KUD, terbengkalai di era reformasi.
Infografis KUD, terbengkalai di era reformasi.

Koprasi sejatinya dalam tataran ideal adalah sebuah konsep yang lahir melalui kesepakatan orang-orang yang memiliki visi sama dalam membentuk kehidupan yang lebih baik dan berpengharapan melalui kolektivitas (kebersamaan).

Kemudian, mereka melakukan identifikasi masalah, peluang dan gagasan sebagai dasar perumusan cita-cita.

Dalam tahap perwujudannya, orang-orang tersebut menyatukan potensi dan energi yang dikemas menjadi formula distribusi efektif, penyediaan barang kebutuhan masyarakat yang pada akhirnya, koperasi akan memasuki wilayah capaian-capaian bertahap dan berkesinambungan untuk mencapai kehidupan sejahtera.

Sangat jelas dari sekelumit paparan di atas, sejatinya Koperasi adalah pola penerapan dari semangat ekonomi kerakyatan, dan hal inilah yang sangat dijunjung tinggi oleh Soeharto di era kepemimpinannya.

Soeharto bersungguh-sungguh menjalankan ekonomi kerakyatan sebagai pondasi ekonomi masyarakat untuk mempersiapkan Indonesia mencapai tinggal landas.

Namun apalah kini, Koperasi dan khususnya KUD yang seharusnya menjadi Benteng ekonomi masyarakat Desa justru tergerus sistem kapitalis yang gencar merambah ke desa-desa.

Kita sudah tak asing lagi dengan ribuan toko ritel berlebel mart yang berdiri megah di desa-desa.

Kemudian pertanyaanya, kemana alur perputaran keuangan yang dihasilkan dari desa-desa tersebut?

KUD di Zaman Now

Tentu saja kembali ke kota yang kemudian hasilnya hanya dinikmati beberapa gelintir pemegang modal saja, masyarakat desa hanya dianggap sebagai pasar potensial belaka.

Di sisi lain agaknya keberpihakan pemerintah kepada sektor pertanian yang menjadi mata pencaharian utama masyarakat Desa pun belum sesuai dengan jargon ketika musim kampanye tiba, kita ketahui bersama bahwa import produk pertanian di era kini semakin menjadi-jadi.

Lalu, bagaimana mungkin masyarakat Desa akan mampu menegakkan leher untuk bersaing dengan kapitalisme itu, sedangkan pemerintah sendiri tidak berdiri disampingnya, sehingga wajar saja kemudian masyarakat Desa merindukan Soeharto.

Pada suatu kesempatan saya berbincang dengan warga tani di daerah Jawa barat, ia bercerita panjang lebar mengenai bagaimana mereka merasakan kenyamanan saat Soeharto memimpin, dan saya menyimpan dalam-dalam kalimat yang ia ucapkan saat menutup cerita panjangnya.

“Era Reformasi bukan milik petani, pak “, ujarnya yakin.