Apresiasi, Kisah

Desa Karang Bolong Pandeglang dan 120 Perahu Cantrang Pak Harto

 

SOEHARTONESIA.COM

Oleh: H.ANHAR,SE
Politisi Partai Berkarya

Sorotan matanya masih tajam, ya, mata yang telah merekam banyak kejadian di bawah langit. Di usianya yang menginjak 70 tahun itu, ia masih begitu lancar mengisahkan berbagai kenangan tentang Dasa-nya, Desa yang kini luluh lantah usai diterjang Tsunami .

Pak Guru Mastra, masyarakat desa memanggilnya demikian. Warga Desa Karang Bolong Kecamatan Sumur yang saya temui saat menyerahkan bantuan kemanusiaan atas nama Ketua Umum Partai Berkarya Hutomo Mandala Putra, untuk korban bencana Tsunami yang terjadi pada 22 Desember 2018 lalu .

Desa Karang Bolong adalah nama salah satu desa di Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Salah satu desa yang berada di kawasan ujung kulon Indonesia ini adalah Desa yang termasuk dalam katagori terparah mengalami kerusakan usai diterjang Tsunami.

Desa karang bolong, Desa nelayan itu ternyata menyimpan kisah tersendiri tentang Pak Harto, presiden ke 2 Republik Indonesia.

Berkisah pak Guru Mastra, bahwa pada tahun 1977 masyarakat Desa karang Bolong mendapat bantuan dari presiden Soeharto berupa 120 unit kapal Cantrang. Kapal penangkap ikan bermesian tersebut mampunyai kapasitas muat per unit, 7 sampai dengan10 Gros Ton. Disertakan pula 25 set jaring Cantrang bukuran besar untuk dikelola serta dipergunakan sebagai sarana melaut oleh 1000 nelayan di Desa Karang Bolong, dan pak Guru Mastra lah yang menerima secara simbolis di Istana Negara kala itu

Saya menangkap ada rasa haru
dari sorot matanya saat berkisah kepada kami. Bibirnya yang bergetar menahan haru saat mengucap nama pak Harto, tak serta merta menghalangi lancar mengalir kalimat demi kalimat yang ia ucapkan untuk menggambarkan setiap detail dari momen yang ia katakan tak akan pernah hilang dari ingatannya itu.

“Sebelum bencana Tsunami ini, pak, Desa kami ini adalah Desa penghasil ikan terbesar di povinsi Banten hingga Jakarta,” ujarnya melanjutkan cerita.

Dari sebelumnya yang merupakan Desa tertinggal, Desa kami menjadi desa Nelayan yang berkembang, dan itu semua tak lepas dari jasa pak Harto .

“Saat ini, kami rasakan kehidupan nelayan seolah kembali ke titik terendah, para nelayan hampir putus asa menghadapi kenyataan untuk memperjuangkan hidup dengan memulai dari awal lagi,” ujarnya pula.

Apa yang diucapkan Guru Mastra dapat dimaklumi, berbagai sarana prasarana saya saksikan rusak parah. Perahu yang merupakan alat kerja utama masyarakat Desa Karang Bolong kami saksikan sebagian besar rusak berat, sedangkan mata pencaharian utama mereka adalah melaut .

Terselip harapan pada ucap pak Guru Mastra dan masyarakat yang saya temui, “semoga akan hadir kembali pak Harto pak Harto baru, sosok pemimpin yang memahami kebutuhan rakyat kecil ya, pak,” ujar mereka.

Insya Allah, masih ada Putra Putri beliau, dan insya Allah, buah tak akan jatuh jauh dari pohonnya, saya berujar, dan masyarakat yang hadir meng-amini .

Sejatinya di balik semua bencana yang terjadi tentunya terselip pesan bahwa terdapat ladang Amal Shalih yang sangat luas bagi masyarakat yang tidak terkena bencana, dan inilah saat bagi masyarakat untuk meluangkan waktu, tenaga, fikiran, harta benda serta keahlian, guna membantu korban bencana.

Di sini sesungguhnya Allah hendak menguji seberapa jauh kepedulian pemimpin-pemimpin kita, serta ketanggapan kita sebagai bagian dari masyarakat dalam besikap untuk menolong saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah, karena uluran tangan betul-betul sedang sangat mereka butuhkan.

 

Apresiasi, Opini, Piye Kabare

Bahaya Laten Setan Gundul

 

SOEHARTONESIA.COM

Oleh : H.ANHAR,SE
Politisi Partai Berkarya

PKI sudah jauh-jauh hari masuk ke dalam kuburannya. Tap MPRS No. 25 Tahun 1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI) yang menandai “kematian” organisasi komunis itu masih berlaku hingga hari ini .

Namun pertanyaannya, apakah para pendukung PKI itu kemudian jera dalam mengejar cita-cita mereka ?
Sebuah pertanyaan besar nan sensitif untuk sekedar dijawab dengan tidak atau, iya .

Saya menyimak ramai beredar di sosial media, berbagai potongan gambar mengenai seorang politisi dari partai yang saat ini sedang berkuasa yang menulis buku berjudul “Aku Bangga Jadi Anak PKI”, saya belum pernah membacanya, jika bangga dalam konteks Biologis, sah.

Namun, jika kebanggaan yang dimaksud itu dalam konteks Idioligis, jelas ini akan menimbulkan persepsi di masyarakat bahwa bahaya laten itu mulai tampak nyata. Judul yang dipakai oleh penulis menimbulkan multi tapsir, bagi saya justru malah lebih kental mengandung unsur propaganda.

Mengapa demikian ? Karena masyarakat kita masih trauma dengan sejarah kelam bersimbah darah ulama, rakyat jelata, bahkan 7 jendral yang dibantai dengan biadab dalam upaya pemberontakan yang dilakukan PKI tersebut.

Bahkan, tidak hanya sekali. Tercatat dalam sejarah, PKI tiga kali telah mencoba melakukan penghianatan terhadap bangsa Indonesia, sehingga apapun alasannya sejarah tetap harus dijadikan pelajaran.

Sampai saat ini tidak ada fakta sejarah baru terkait penghianatan PKI tersebut, yang banyak adalah tapsir baru, dan tapsir tanpa didukung bukti tidak akan dapat dijadikan alasan untuk mengatakan bahwa PKI adalah korban.

Pancasila sebagai dasar negara dengan komunisme yang merupakan idiologi PKI tidak pernah akan bisa berdampingan. Terbukti, NASAKOM (Nasionalis,Agamis, Komunis), presiden RI pertama Soekarno gagal dengan konsep tesebut .

Komunis : materialistis. Sedangkan unsur keTuhanan dijunjung tinggi pada sila pertama Pancasila. Disadari ataupun tidak, kita, bangsa ini, bersepakat bahwa perbedaan adalah Sunatullah.

Miskin dunia belum tentu miskin akhirat dan kaya dunia belum tentu kaya akhirat. Cita-cita tertinggi masyarakat beragama bukanlah meraih dunia semata, namun bukan serta merta tidak mementingkan dunia, karena bagi masyarakat beragama, dunia adalah alat untuk mengumpulkan bekal menuju akhirat, dan ini sangat bertetangan dengan idiologi komunis. Itulah sebab mereka mengatakan “Agama Adalah Candu.”

Kita sebagai bangsa telah bersepakat, final, bahwa Pancasila yang menjunjung tinggi nilai keTuhanan kita jadikan dasar negara. Tentunya, hal ini harus terus kita jaga sampai kapanpun.

Pada potongan video yang dikirimkan seorang kawan kepada saya, video wawancara penulis buku “Aku Bangga Jadi Anak PKI,” ia mengatakan dengan gamblang bahwa saat ini anak keturunan dari orang-orang yang dulu adalah anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) saat ini sudah berjumlah 15 juta jiwa, itu belum jika ditambahkan dengan tingkatan cucu, ujarnya.

Jika jumlah itu dianggap banyak dan kemudian bagi orang-orang tertentu dianggap sebagai potensi kekuatan baru untuk membangkitkan “Setan Gundul” ( bahasa pak Harto untuk menyebut PKI) yang sudah terkubur sekian lama, maka, jelas jumlah itu masih tak ada artinya, dan jika jumlah itu untuk hidup berdampingan dengan anak bangsa di Indonesia ini secara damai, maka ideologi komunis sebagaimana yang dianut oleh leluhurnya, mutlak harus ditinggalakan, karena Pancasila sudah final !

Opini, Tokoh

Pemilu Milik Rakyat, Bukan Milik Pasangan Kandidat

 

SOEHARTONESIA.COM

Oleh : H.ANHAR,SE
Politisi Partai Berkarya

Lewat Media On line saya Menyimak berita sepekan terakhir, dan, akhirnya KPU membatalkan Gelar Sesi Paparan visi misi Capres dan Cawapres.

Pemilu yang sejatinya adalah kontestasi sehat penuh keceriaan, pesta demokrasi lima tahunan untuk memilih putra terbaik bangsa, menjadi momen rakyat untuk membandingkan kandidat capres -cawapres sebelum menentukan pilihan, tampaknya akan terasa hambar, bak sayur kurang garam.

Ketua KPU Arief Budiman beralasan, “pasangan calon bersama dan tim pemenangannya dapat melakukan pemaparan visi misinya secara sendiri-sendiri. KPU, kata dia, menyerahkan kepada masing-masing tim pasangan calon untuk menentukan durasi pemaparan visi dan misi.

Bagi saya sebagai rakyat, rakyat butuh meyakini sebelum menentukan pilihan. Penting bagi rakyat untuk dapat menyimak visi misi itu dijabarkan oleh masing-masing kandidat.

Untuk menunjang kualitas demokrasi yang sehat, sudah seharusnya KPU memastikan hal ini terlaksana, menyandingkan kedua kandidat untuk memaparkan visi misinya, dan bukan dibacakan sendiri-sendiri ditempat berbeda.

Karena, sangatlah penting untuk rakyat bisa menilai kualitas performa leadership yang dimiliki masing-masing kandidat calon pemimpin yang hendak dipilih .

Penolakan pasangan Jokowi-Maruf Amin untuk memaparkan sendiri visi misi tidak dapat dipungkiri menimbuklkan anggapan miring di masyarakat, takut .

Mengapa harus takut ? Bukankah patahana memiliki data lengkap untuk menunjang paparannya. Lalu, jika paparan visi misi itu hanya dipaparkan timses sesuai keinginan pasangan patahana, apa beda dengan kita membaca pamflet ? tertulis, namun tak memiliki Ruh.

Dan, KPU sebagai penyelenggara Pemilu yang acuan morilnya adalah menjamin tercipata serta terlaksananya pemilu yang berkualitas seharusnya bersikap tegas, tentukan rule nya saja, titik.

Pemilu yang dibiayai mahal oleh rakyat ini seharusnya benar-benar dipahami oleh KPU sebagai momentum milik rakyat.

KPU sebagai penyelenggara pemilu,
harusnya bersikap bahwa tidak semua masukkan kandidat harus diakomodir yang malah kemudian mengesampingkan salah satu item penting untuk rakyat dapat menilai calon pemimpin, memutuskan dan mem-peroleh pemimpin yang berkualitas. Karena bukankah sejatinya Pemilu ini untuk rakyat, milik rakyat, dibiayai oleh rakyat ? Bukan milik atau untuk pasangan kandidat .

Kisah, Memorial, Piye Kabare

Bencana Perlu Aksi Nyata, Bukan Aksi di Depan Kamera

 

Oleh : H. ANHAR ,SE
Politisi Partai Berkarya

 

“Salah satu alasan mengapa Tuhan memberikan Hati dan kekuatan pada kita sebagai manusia adalah agar kita dapat menolong sesama.”

Entah di mana saya pernah mendengar atau membaca kutipan bijak itu, seingat saya sejak bencana Tsunami Aceh, yang pasti saya telah menyimpannya di dalam Qolbu.

Tahun 2004 silam, saya mendapat kesempatan mejadi anggota DPR-RI dapil Aceh melalui partai baru yang dinahkodai almarhum KH. Zainudin MZ, Partai Bintang Reformasi (PBR).

Saya lahir di Kabupaten Semeulue, pulau kecil yang walaupun masuk wilayah Aceh namun keseharian di wilayah kami tidak menggunakan bahasa Aceh. Sejak tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP) saya pun sudah merantau meninggalkan kampung halaman untuk menempuh pendidikan ke pulau Sumatera.

Hal itu lah kiranya yang semakin membuat, jangankan mengerti tentang seluk beluk masyarakat Aceh, bahkan bahasa Aceh-pun saya tidak fasih lagi. Namun, hanya satu yang menjadi pegangan saya dalam hidup ini bahwa Ikhtiar dan niat berjuang untuk turut meyuarakan aspirasi masyarkat Aceh tidak akan pernah menghianati hasil.

Dengan hanya berbekal amunisi logistik yang seadanya, saya terjun untuk mensosilisasikan diri dan Partai kepada Masyarakat Aceh, saat itu sebelum terjadi bencana besar Tsunami .

Sosialisasi saya lakukan hanya dengan beberapa orang Tim saja. Masuk kampung keluar kampung. Memang, sangatlah tidak mudah untuk meyakinkan masyarakat Aceh yang telah sedemikian tertanam kuat di dalam benak mereka bahwa para caleg yang turun ke lapangan hanya mengharap suara mereka saja, setelah terpilih jangankan peduli, datang kembali untuk ber-silahturahmi saja tidak.

Pada satu kesempatan saya bertemu dengan seorang kawan yang ber-tutur bahwa ada sebuah desa yang masyarakatnya sedang membangun Masjid, ia beranggapan mungkin saya bisa turut terjun ke sana untuk memberikan bantuan.

Tanpa pikir panjang kami berangkat, entah apa yang mendorong saya saat itu, tidak lama usai saya berjumpa, diberi wejangan oleh ustad sepuh ketua panitia pembangunan Masjid serta bersilahturahmi dengan beberapa warga tokoh masyarakat desa, saya merasakan ada dorongan kuat untuk menyumbangkan semua uang yang tersisa, menyelesaikan pembangunan masjid itu, dan saya tidak berfikir lagi untuk melakukan sosialisasi kemanapun. Tujuan saya hanya bagaimana agar masjid itu segera rampung. Lalu, saya kembali ke Jakarta .

Pendek kisah, saya terpilih sebagai wakil masyarakat Aceh untuk duduk di DPR-RI pada priode 2004-2009. Jangankan rekan-rekan yang merasa heran dengan perolehan suara saya, bahkan saya sendiripun demikian, dan alhamdulilah selama saya duduk di DPR-RI tidak satupun daerah di dapil saya yang tidak kembali saya
kunjungi .

Tsunami Aceh

Saat kejadian Bencana Tsunami Aceh, salah seorang adik perempuan saya kebetulan tinggal di Banda Aceh, bencana itu terjadi berselang beberapa hari usai saya meninggalkan Aceh dalam kunjungan dinas sebagai anggota DPR.

Berminggu-minggu kami tak mendengar kabar saudara perempuan saya itu, turut menjadi korban-kah, kami tak henti-henti berdoa sampai pada satu hari ia menelepon dan menghabarkan bahwa ia baik-baik saja.

Berkisah, saat kejadian ia sedang berada di jalan lalu tiba-tiba kepanikan terjadi dan ia hanya bisa berlari sekencang-kencangnya. Entah dari mana tiba-tiba ada seorang pria paruh baya mengunakan sepeda motor menghampiri dan menawarkan untuk mem-boncengnya.

Tanpa berfikir panjang ia naik ke boncengan, melaju meninggalkan kepanikan dan ujung air bah yang semakin mendekat, semakin menjauh, lalu sampailah di sebuah Masjid, dan sebelum meninggalkan saudara perempuan saya pembonceng sempat berpesan : berlindung di sini saja dik, Insya Allah aman. lalu, laki-laki paruh baya itu meninggalkannya pergi.

Saya tertegun mendengarkan penuturannya, karena lokasi yang ia ceritakan tidak asing dengan gambaran yang ada di benak saya. Kemudian, saya tanyakan dengan detail : di Masjid mana ia berlindung, bagaimana ciri dan bentuk masjid tersebut. Lalu, apakah masjid itu tidak terdampak Tsunami. Terdampak, namun tidak seberapa, ujarnya bercerita.

Maha Besar Allah, masjid masih berdiri kekar, dan saudara perempuan saya itu berlindung di Masjid yang saya tuturkan di atas.

Tsunami Banten

Bencana Tsunami Banten dan Lampung adalah duka kita bersama sebagai anak bangsa. Tentunya, yang diperlukan adalah aksi nyata untuk sesegera mungkin menanggulangi dampaknya .

Mempolitisasi musibah dengan berbagai pola pencitraan bagi saya adalah musibah politik yang menimpa bangsa ini. Menjadikan bencana sebagai komoditas politik merupakan contoh nyata politik menghalalkan segala cara.

Mari bersama membersihkan hati, terutama bagi pemimpin di republik ini. Apa yang seharusnya dilakukan seorang pemimpin adalah membantu, bukan memperalat.

Sepantasnya dalam situasi bencana, seorang pemimpin harus bersikap untuk membangun kepedulian, bukan datang hanya untuk ber-aksi di depan kamera.

Berbuatlah layaknya seorang pemimpin, dan jika langkahmu benar, Tuhan Yang Maha Esa akan melipat gandakan balasan lebih dari yang bisa kau bayangkan. Lebih dari hasil perhitungan teory pencitraan yang kau bangun hanya untuk mendongkrak elektabilitas semata.

 

Saya tulis untuk memperingati Bencana Tsunami ke -14 di Banda Aceh yang jatuh pada hari ini. Semoga Allah Mengampunkan Dosa Para Korban, dan Melindungi NKRI dari Segala Bencana, Zhohir maupun Bathin. Amin amin ya Rabb.

Apresiasi, Opini

Kesenjangan Ekonomi dan Rezim Gak Takut Kuwalat ?

Oleh : H.ANHAR,SE.

SOEHARTONESIA.COM – Saya menyimak cuplikan video pendek Mahfud MD di jejaring sosial twiter. Isi cuplikan itu, Mahfud dengan tegas mengatakan bahwa “kesenjangan sosial di era reformasi ini sudah kode merah.” Era reformasi itu lebih parah , begitu juga dengan KKN-nya, vertikal maupun horizontal, Korupsi , Kolusi dan Nepotismenya lebih parah dibanding era Pak Harto. Hutangnya pun lebih banyak.

Ditambahkan pula oleh Prof Mahfud, kesenjangan ekonomi Pada zaman pak Harto masih berimbang dibandingkan dengan saat ini.

Sedikit mengulas. Kita ketahui bersama, bahwa pertumbuhan ekonomi rata-rata dari tahun 1980 hingga 1996 berada di level 7,03 persen. Sementara pertumbuhan ekonomi dari tahun 2000- Hingga saat ini rata-rata adalah 5,1 persen. Artinya, pertumbuhan ekonomi pada era Presiden Soeharto jauh lebih tinggi dari era Reformasi.

Secara teory , mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi diharapkan bisa mengurangi kesenjangan pendapatan. Tetapi, return (timbal balik) dari tiap-tiap sektor atas pertumbuhan ekonomi tentunya berbeda-beda. Hal ini yang harus dikendalikan.

Ada beberapa sektor yang mengalami timbal balik menurun, konstan, dan meningkat. Hal itulah yang menyebabkan meski pertumbuhan ekonomi tinggi, namun kesenjangan pendapatan masih ada.

Di era pak Harto, pemerintah Orde Baru mampu mengejar pertumbuhan ekonomi dengan baik dan menjaga kosntanitas sektor-sektor penting hal inilah yang berdampak signifikan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak menimbulkan kesenjangan sosial.

Buktinya, koefisien gini ratio dari 1980-1996 rata-rata adalah 0,32-0,35. Sedangkan dari tahun 2000 hingga 2013 koefisien gini ratio meningkat tajam dari 0,35 menjadi 0,42.

Jadi fakta yang tidak bisa dipungkiri, pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada saat Orde Baru tidak memunculkan kesenjangan sosial yang melebar, hal tersebut dikarenakan pemerintah Orde Baru bisa me-maintein kesenjangan pendapatan

Sebaliknya, pada tahun 2000 hingga saat ini pemerintah malah membuat kebijakan yang justru efektif membuat kesenjangan pendapatan semakin melebar. Tentunya fakta-fakta itu tidak boleh kita pungkiri, apalagi mencoba menenggelamkannya dengan tujuan memutupi ketidak berhasilan dalam mengelola negara.

Apalagi pada satu kesempatan , presiden Jokowi tanpa data yang jelas mengatakan bahwa carut marut data per-berasan yang terjadi saat ini sudah dimulai sejak era pak Harto, seolah ingin mengatakan bahwa import ugal-ugalan komoditi pangan yang terjadi saat ini akibat dari salah kelola era pak Harto, lah, khn aneh.

Buruk rupa cermin dibelah, masih mending, belah cermin tak salahkan orang lain. Sadar, pak. Setau saya orang Jawa sangat takut dengan kuwalat ?