Opini

Jas Merah, Ok. Tapi Jangan Lupa Untuk Bercermin

SOEHARTONESIA.COM

Oleh : H, ANHAR, SE
Anggota DPR-RI Priode 2004-2009

” Kerja seorang guru tidak ubah seperti seorang petani yang senantiasa membuang duri serta mencabut rumput yang tumbuh di celah-celah tanamannya”  ( Abu Hamid Al Ghazali )

                        
Rezim terus berganti, korupsi tak pernah pergi. Para wakil rakyat dan elit pemerintahan sudah sedemikian “Sego Jangan” (lumrah) kita saksikan berompi oranye digelandang menuju gedung KPK. Bahkan, ada yang digelandang berombongan, karena mereka terbukti bergotong-royong untuk membajak uang rakyat.

Seloroh seorang rekan saya saat kami bersama menonton tanyangan televisi terkait 41 orang anggota DPRD kota Malang digelandang KPK : “mereka sedang study banding ke KPK,” miris,, tetapi itu faktanya.

Kita sepakat bahwa Korupsi adalah penghianatan terhadap rakyat. Hak rakyat dibajak. Bagaimana mungkin kita bisa mewujudkan mimpi indah memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia bila wakil rakyat dan pejabat pemerintahan sendiri masih bermental korup? Tentunya terkait korupsi ini menjadi keprihatinan kita bersama, dan saya yakin keprihatinan itu-pun dirasakan Prabowo Subianto.

Prabowo yang juga Capres itu, di forum Internasional menyatakan bahwa korupsi di Indonesia saat ini sudah sangat masif dan merajalela, ia juga menganalogikan bahwa korupsi itu sudah seperti penyakit kanker stadium 4.

Jika apa yang dikatakan Prabowo di forum internasional itu menurut Wakil Ketua MPR , Ahmad Basarah, dalam tulisannya yang berjudul “Jas Merah,” ia menuliskan bahwa apa yang dikatakan Prabowo mengusik rasa nasionalisme-nya, itu hak, dan sah-sah saja.

Walaupun, tentunya tidak semua orang akan bersepakat akan pijakan masalah yang ia rangkai dalam bingkai nasionalisme itu, saya, misalanya.

Jika kita kembali kepada pokok permasalahan, tentunya bagi saya justru bukan ucapan itu yang menodai rasa nasionalisme, tetapi prilaku Korupsi !! Tindakan yang jelas-jelas adalah penghianatan kepada rakyat dan itu kini semakin subur. Prilaku korupsi itulah yang menghianati nasionalisme.

Bahkan, pak Jokowi sendiri selaku presiden mengatakan bahwa dengan banyak tertangkapnya pelaku tindak pidana korupsi bukan merupakan ukuran suatu keberhasilan pemerintah, tetapi kegagalan.

Sudirman said mengatakan dalam sebuah diskusi bahwa sejak 14 tahun KPK lahir di bumi pertiwi ini, di 4 tahun kepemimpinan Jokowi inilah jumlah kasus OTT KPK terhadap pejabat Korup sampai pada titik terbanyak, jumlahnya setara dengan 10 tahun pemerintahan era Reformasi .

Tidak ketinggalan saya juga mengutip apa yang dikatakan Mahfud MD pada suatu diskusi di Televisi Nasional yang dengan tegas mengatakan bahwa tindakan korupsi yang terjadi di era pasca reformasi ini jauh lebih parah dari era presiden Soeharto.

Ahmad Basarah seolah menutup mata, ia melaju dengan tafsirnya sendiri yang mengatakan Soeharto adalah “Guru Korupsi”, sekali lagi : Guru Korupsi.  Menurutnya, ia mengacu pada Tap MPR 1998, padahal, di dalam penggalannya juga disebutkan “dengan tetap menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah.”

Lalu, jika kemudian ia mengunakan Frase “Guru Korupsi” yang ia lekatkan pada Pak Harto, siapa muridnya ? Tentunya, menjadi wajar jika kemudian kita menduga apa yang ia katakan adalah upaya membelokkan fakta bahwa PDIP sendiri merupakan partai dengan indeks terkorup ?

Bisa saja kemudian saya atau siapapun jika merujuk kepada apa yang ia katakan, mengatakan : “ya guru kencing berdiri, maka muridpun kencing berlari,” karena fakta menyatakan bahwa tindak pidana korupsi jauh lebih berjamaah, masif dan terstruktur di era kekinian ini.

Atau frase-frase lain, misalnya : Juragan Korupsi, Ibu Korupsi, Emak Korupsi dan sebagainya. Namun, apa kemudian perlunya kita membalas politisi cap lempar handuk dengan frase yang sama konyol-nya ?

Atas dasar itulah kemudian saya sebagai warga masyarakat yang perduli terhadap generasi muda kedepannya, beranggapan bahwa sangat penting untuk meluruskan apa yang diucapkan Basarah terkait kalimat “Guru Korupsi,” yang ditujukan-nya kepada Alhmarhum presiden Soeharto, padahal tidak bisa kita pungkiri bahwa jasa beliau sangat besar bagi negeri ini.

Tentunya kita harus sepakat, bahwa prilaku Korupsi itu adalah “mentalitas” buruk, dan bukan sesuatu yang diajarkan. Tentunya yang harus kita hadapi dan lakukan adalah bagaimana kedepannya dapat menekan jumlah tindak pidana korupsi ini , karena berbagai fakta menyebutkan bahwa korupsi di era kepemimpinan Jokowi ini kian bertambah parah.

Apresiasi, Opini, Piye Kabare

Elektabilitas Junjungan Tiarap, Centeng Kumur- Kumur di Dalam Gelanggang

 

SOEHARTONESIA.COM

Oleh : H, ANHAR. SE
Politisi Partai Berkarya.
Anggota DPR-RI Priode 2004-2009

Beberapa bulan terakhir ini nama pak Harto kembali sering diucap kalangan politisi. Ada yang merindukan dan memuji beliau, dan yang terbaru muncul pernyataan sekjen PDIP yang meminta untuk mengaudit kembali harta kekayaan pak Harto.

Pernyataan itu menyusul pernyataan koleganya satu kandang yang mengatakan bahwa pak Harto sebagai bapak korupsi.

Jika kita cermati, pernyataan-pernyatan bernada minor itu sebenarnya hanya semacam kumur-kumur di dalam gelanggang saja.

Mengapa saya katakan demikian, tentunya tak lepas dari perjalan pasca reformasi 98 yang salah satu misi yang di-dengungkan adalah mengusut korupsi Presiden Soeharto. Namun, hampir 10 tahun berlalu, 4 presiden dan 8 jaksa agung gagal melakukannya.

Pertanyaannya, mengapa permintaan mengusut kekayaan Pak Harto tersebut tidak dilontarkan di awal pemerintahan Jokowi? Justru jelang pilpres 2019 di masa akhir jabatan kembali hal tersebut diungkit-ungkit.

Sebenarnya sederhana saja, setelah dua puluh tahun reformasi, hanya di era ini-lah kegagalan pemerintahan itu begitu terasa, sangat tidak seimbang dengan promusi masif yang dilakukan pemerintah melalui media.

Kenaikan harga bahan pokok, pelemahan nilai rupiah terhadap dolar yang tidak terkendali, import produk pangan ugal-ugalan yang tentu dampaknya sangat memberatka rakyat kecil dan petani.

Belum lagi kenaika bahan bakar minyak (BBM) yang tidak pernah permisi, tarif dasar listrik, dan terutama akibat lemahnya rupiah, ribuan pabrik terpaksa tutup sehingga berdampak pada peningkatan jumlah pengangguran.

Tentunya hal-hal seperti itu tidak lagi mampu ditutupi dengan berbagai berita cerita sukses. Toh, kenyataannya rakyat yang sudah sangat cerdas ini memahami bahwa terjadi peningkatan hutang dalam maupun luar negri yang luar biasa besarnya itu tetapi tidak berdampak kepada pengurangan tingkat kemiskinan dan ketersediaan lapangan kerja.

Masyarakat dihadapakan pada Kenyataaan hidup yang semakin sulit, dan hal itu berbeda dengan yang dirasakan saat kepemimpinan pak Harto. Di era kepemimpinan pak Harto, kemiskinan tahun demi tahun berkurang terus, fakta yang tidak dapat kita pungkiri. Walau belum habis, namun terus berkurang berangsur-angsur. Tidak seperti sekarang, yang terjadi justru sebaliknya.

Tentunya hal inilah yang menyebabkan romantisme era pak Harto tumbuh dan menjelma menjadi spirit perlawanan terhadap pemerintahan Jokowi .

Tentunya secara sosial politik hal demikian itu sangat merugikan pencitraan-pencitaraan ala pepesan kosong yang mereka propagandakan.

Dan, yang terjadi setelah dua puluh tahun reformasi, kini, nama Pak Harto berubah menjadi spirit perlawanan terhadap ketidak mampuan Rezim Jokowi memakmurkan rakyat.

Sehingga wajar kemudiaan kembali berbagai isu terkait pak Harto digulirkan dengan tujuan melegitimasi klaim keberhasilan pembangunan era Jokowi yang mati gaya ketika dibandingkan dengan era-era sebelumya.

Namun, sekali lagi saya katakan, rakyat sudah sangat cerdas. Masyarakat sudah memahami bahwa isu pemerintahan pak Harto yang dikatakan otoriter adalah tidak benar.

Rakyat sudah semakin tahu dan mempelajari betul-betul, bahwa negara yang terbelakang karena dijajah orang asing dulunya jika tidak dipimpin dengan cara yang terarah dan terkendali tidak mungkin bisa maju dan berkembang seperti yang mereka rasakan kala itu.

Faktanya, disegala bidang pembangunan terlaksana dengan baik, indeks kemiskinan menurun dan ketimpangan ekonomi tidak setinggi saat ini. Satu isu ternyata tak mempan, kembali coba digulirkan isu lain yakni, korupsi.

Padahal, bukankah empat presiden dan delapan jaksa agung sepuluh tahun lalu telah mencobanya, ada? Nihil.

Bahkan menurut sebuah artikel yang saya baca pada media on line, jumlah nilai anggaran yang digunakan untuk membiayai melacak Harta hasil korupsi yang dituduhkan tersebut dua kali lipat dari nilai korupsi yang dituduhkan kepada pak Harto, apa tidak konyol?

Ada baiknya sekjen PDIP Hasto dan Koleganya Ahmad Bashara sebagai elit partai pendukung Jokowi fokus saja untuk mendongkrak citra positif Jokowi yang semakin tiarap ini, jangan malah coba bermain di celah sempit yang sama sekali tidak mereka pahami.

Ulasan

Berkarya Akan Polisikan Ahmad Basarah PDIP

SOEHARTONESIA.COM

Ketua DPP Partai Berkarya Badaruddin Andi Picunang menyatakan pihaknya menempuh jalur hukum terkait ucapan Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Ahmad Basarah. Dia mengatakan bakal melaporkan Basarah ke kepolisian.

Sebelumnya, Basarah menyebut Presiden ke-2 RI Soeharto adalah guru korupsi yang ada di Indonesia. Partai Berkarya yang diketuai Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto tidak terima dengan pernyataan itu.

“Berkarya akan bawa ke ranah hukum,” kata Badar kepada CNNIndonesia.com melalui pesan singkat, Rabu (28/11).

Badar mengatakan Lembaga Bantuan Hukum Partai Berkarya yang akan menindaklanjuti. Selain itu, Badar mengatakan keluarga Soeharto juga kemungkinan akan menempuh jalur hukum seperti yang dilakukan partainya.

“Bisa jadi keluarga Pak Harto juga melaporkan,” kata Badar.

Badar menjelaskan bahwa Soeharto tidak terbukti melakukan korupsi dalam proses hukum selama ini. Dia menegaskan bahwa semua WNI punya hak yang sama di depan hukum. Karenanya, Badar meminta jangan ada pihak yang menyudutkan Soeharto secara personal.

“Tidak terbukti. Kami tidak terima. Itu tudingan dan cap yg tidak mendasar,” kata Badar.

Sebelumnya, Ahmad Basarah mengatakan bahwa Presiden ke-2 RI Soeharto merupakan guru korupsi di Indonesia.

“Jadi, guru dari korupsi Indonesia sesuai Tap MPR Nomor 11 tahun 1998 itu mantan presiden Soeharto dan itu adalah mantan mertuanya pak Prabowo,” kata Basarah saat ditemui di kantor Megawati Institute, Menteng, Jakarta, Rabu.

Basarah mengatakan bahwa kasus korupsi yang merebak di masa orde baru menyebabkan masyarakat tak puas dan muncul Reformasi 1998 untuk mengganti rezim. Ia mengatakan kasus korupsi yang merebak sejak zaman Soeharto itu pula yang mengakibatkan bangsa Indonesia masih menanggung akibatnya sampai saat ini.

Namun, menurut Badar, Soeharto adalah bapak bangsa dan peletak dasar pembangunan NKRI. Dia menilai korupsi sudah ada sejak zaman Hindia Belanda. “Maka julukan Bapak Korupsi tidak pantas dialamatkan pada HM Soeharto Presiden RI ke-2 yang punya jasa membangun bangsa ini. Beliau tidak pernah mengajarkan korupsi, justru sebaliknya di jaman beliau jarang ada korupsi seperti saat ini,” ujarnya.

Kata dia, TAP MPR no 11 tahun 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bebas dari KKN tidak hanya berlaku pada orang per orang tapi seluruh anak bangsa, hingga munculnya lembaga antikorupsi KPK yang lebih spesifik untuk itu. Jadi, lanjutnya, TAP MPR tersebut bukan konotasi dari pemberantasan KKN Pak Harto.

“Mohon kepada Pak Ahmad Basarah agar tidak membawa-bawa nama Pak Harto, bapak ideologis kami di Partai Berkarya dalam mencari popularitas pribadi maupun yang dikampanyekan,” ucap Badar.