Opini, Tokoh

Pemilu Milik Rakyat, Bukan Milik Pasangan Kandidat

 

SOEHARTONESIA.COM

Oleh : H.ANHAR,SE
Politisi Partai Berkarya

Lewat Media On line saya Menyimak berita sepekan terakhir, dan, akhirnya KPU membatalkan Gelar Sesi Paparan visi misi Capres dan Cawapres.

Pemilu yang sejatinya adalah kontestasi sehat penuh keceriaan, pesta demokrasi lima tahunan untuk memilih putra terbaik bangsa, menjadi momen rakyat untuk membandingkan kandidat capres -cawapres sebelum menentukan pilihan, tampaknya akan terasa hambar, bak sayur kurang garam.

Ketua KPU Arief Budiman beralasan, “pasangan calon bersama dan tim pemenangannya dapat melakukan pemaparan visi misinya secara sendiri-sendiri. KPU, kata dia, menyerahkan kepada masing-masing tim pasangan calon untuk menentukan durasi pemaparan visi dan misi.

Bagi saya sebagai rakyat, rakyat butuh meyakini sebelum menentukan pilihan. Penting bagi rakyat untuk dapat menyimak visi misi itu dijabarkan oleh masing-masing kandidat.

Untuk menunjang kualitas demokrasi yang sehat, sudah seharusnya KPU memastikan hal ini terlaksana, menyandingkan kedua kandidat untuk memaparkan visi misinya, dan bukan dibacakan sendiri-sendiri ditempat berbeda.

Karena, sangatlah penting untuk rakyat bisa menilai kualitas performa leadership yang dimiliki masing-masing kandidat calon pemimpin yang hendak dipilih .

Penolakan pasangan Jokowi-Maruf Amin untuk memaparkan sendiri visi misi tidak dapat dipungkiri menimbuklkan anggapan miring di masyarakat, takut .

Mengapa harus takut ? Bukankah patahana memiliki data lengkap untuk menunjang paparannya. Lalu, jika paparan visi misi itu hanya dipaparkan timses sesuai keinginan pasangan patahana, apa beda dengan kita membaca pamflet ? tertulis, namun tak memiliki Ruh.

Dan, KPU sebagai penyelenggara Pemilu yang acuan morilnya adalah menjamin tercipata serta terlaksananya pemilu yang berkualitas seharusnya bersikap tegas, tentukan rule nya saja, titik.

Pemilu yang dibiayai mahal oleh rakyat ini seharusnya benar-benar dipahami oleh KPU sebagai momentum milik rakyat.

KPU sebagai penyelenggara pemilu,
harusnya bersikap bahwa tidak semua masukkan kandidat harus diakomodir yang malah kemudian mengesampingkan salah satu item penting untuk rakyat dapat menilai calon pemimpin, memutuskan dan mem-peroleh pemimpin yang berkualitas. Karena bukankah sejatinya Pemilu ini untuk rakyat, milik rakyat, dibiayai oleh rakyat ? Bukan milik atau untuk pasangan kandidat .

Opini

Pengguna Facebook Adalah 65 Persen Calon Pemilih di Indonesia. Piye Jal?

SOEHARTONESIA – Persoalan yang paling esensial dalam komunikasi politik adalah bagaimana para politikus dan partai politik mampu memanfaatkan media massa dalam membentuk citra dan pendapat umum yang positif bagi partai politik atau politisi dalam aktivitasnya di masyarakat.

Di era digital ini, media online dan media sosial telah mampu memecah kanal-kanal informasi sehingga tak lagi terpusat di media arus utama. Walhasil, partai maupun politisi lebih leluasa membangun citra diri yang diinginkan melalui media sosial maupun media online.

Hadirnya media online dan media sosial terbukti mampu menjadi penyeimbang media arus utama ruang informasi yang sebelumnya didominasi oleh partai pemilik media, seperti contohnya Perindo (Hary Tanoesoedibjo) dan NasDem (Surya Paloh).

Melalui media online dan media sosial memungkinkan partai dapat berkomunikasi secara langsung dengan pemilih dan calon pemilih, juga dapat menjadi ruang untuk sosialisasi program-program unggulan partai.

Artinya, partai politik harus serius menggarap media online dan media sosial jika ingin menjangkau para calon pemilih, terutama dari kalangan millenial yang merupakan pengguna internet aktif terbesar di Indonesia.

Seiring meningkatnya pengguna internet di Indonesia sehingga membuat masyarakat bergantung kepada fasilitas internet untuk mencari informasi apapun yang diinginkannya. Sehingga, sudah semestinya potensi itu harus benar-benar bisa dimanfatkan oleh partai politik untuk merawat citra partai dengan cara membentuk tim khusus untuk merawat image partai di dunia Maya.

Partai politik harus mampu menggabungkan antara kegiatan mesin partai dilapangan dengan tim digital campaign nya, karena jika partai mengabaikan internet pun media sosial maka hanya akan menunjukkan kegagapan partai ataupun politisi untuk beradaptasi dengan teknologi dan terutama dengan anak-anak muda.

“Beberapa waktu yang lalu kami, Anas Digital Consultan, melakukan analisa mengenai trend pencarian informasi terkait partai politik di Indonesia. Analisa kami berbasis data Google Trend.

“Kami juga mengumpulkan data jumlah pengguna facebook yang masuk dalam katagori calon pemilih di 34 Provinsi. 64 persen dari jumlah pemilih di Indonesia atau sejumlah 118 juta calon pemilih adalah populasi warganet pengguna facebook dengan rentang usia 17 – 35 tahun yang merupakan usia pemilih millenial. Berdasarkan data Pemilu 2014: Jumlah TPS (Tempat Pemungutan Suara) sebanyak 546.081, DPT (Daftar Pemilih Tetap) sebanyak 186.011.370 dengan 93.155.199 pemilih laki-laki dan 92.856.161 pemilih perempuan. Data tersebut menunjukan bahawa ruang kanal-kanal media sosial semakin penting dalam pertempuran membentuk opini publik. Artinya, partai politik tidak bisa abai, donk, dalam menggarap digital campaign,” ujar Khoiril.

Saya contohkan; “hasil yang telah kami publikasikan di artikel terdahulu menyebutkan bahwa Partai Berkarya sebagai partai baru adalah partai dengan minat pencarian tertinggi di internet, bahkan melampaui partai-partai lama,” ujar Khoiril, Analis di AnNas.

“Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa partai Berkarya sebagai partai baru telah mengantongi modal awal yang positip. Namun, sayangnya Partai Berkarya masih gagap dengan data, trend teknologi dan digital campaign,” tutupnya.

Opini

Audit Sistem IT KPU Seharusnya Dilakukan Berkala

SOEHARTONESIA – Hari ini 20 september adalah jadwal pengumuman DCT (Daftar Caleg Tetap) dilakukan oleh KPU. Banyak Caleg di berbagai daerah merasa kecewa terkait server KPU yang tak bisa diakses. Menurut Analis dan Programer IT di AnNas Digital Consultan: “Ada beberapa kemungkinan, jika sebuah website tiba-tiba tidak bisa diakses, salah satu nya server down”.

“Sejak kemarin kami juga kesulitan saat mencoba mengakses sebagian layanan/data di website KPU, padahal kualitas internet yang kami gunakan juga cukup kenceng, sekitar 20Mbps,” ujar nya menambahkan.

Notifikasi Server KPU
Notifikasi Server KPU, 20 September 2018

Semoga saja tidak bisa diaksesnya beberapa layanan tersebut benar seperti notifikasi yang muncul : “Untuk meningkatkan kualitas pelayanan”. Bukan karena masalah diluar pelayanan dan sistem IT.

“Kami juga sempat coba menelusuri layanan Histats, tracker pencatatan yang digunakan KPU. Pada saat di akses (tanggal 20 September 2018) menunjukkan statistik akses wajar-wajar saja, 22 user online, 607 visitors, 1.718 pageviews.”

Histats KPU.GO.ID
Histats KPU.GO.ID, diakses tanggal 20 September 2018

“Lonjakan terbesar dalam 2 bulan terakhir justru terjadi di tanggal 13 Agustus, sebesar 54 ribu visitiors, 144 ribu pageviews, bisa jadi karena tanggal itu adalah penetapan/pengumuman DCS (Daftar Caleg Sementara) DPD, DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.”

Layanan Histats Web KPU.GO.ID bisa diakses di laman http://www.histats.com/viewstats/?sid=2638981&ccid=403. 

Histats KPU.GO.ID 2 bulan terakhir
Histats KPU.GO.ID 2 bulan terakhir, diakses tgl 20 September 2018

Menurut Khoiril , “KPU, sudah menggunakan sistem IT dalam tiga kali pemilu yakni 2014, 2009, 2005 dan di 2019 yang akan datang, dan sepanjang ingatan kami, di tiga kali hajatan besar pemilu tersebut belum pernah ada laporan audit sistem IT, padahal untuk menjaga kualitas, setiap sistem layanan itu seharusnya dilakukan audit berkala, karena dalam IT, audit sistem IT juga penting untuk meninjau dan mengevaluasi faktor-faktor ketersediaan (availability), kerahasiaan (confidentiality), dan kebutuhan (integrity) dari sistem informasi organisasi.”

“Sama, lah, seperti kita mengenal audit keuangan oleh BPK dengan output laporan dan penilaian seperti : WTP (Wajar tanpa Syarat), dan sebagai nya, tetapi sepanjang tiga kali pemilu ini rasanya audit mengenai server KPU itu belum pernah dilakukan,” tutupnya. (Red)

Opini

Strategi Kampanye Cerdas

Strategi kampanye cerdas adalah hal pertama dan utama yang harus Anda pikir & lakukan untuk memenangkan Pileg 2019.

Menyimak pembicaraan dari dekat para Calon Anggota Legislatif (Caleg) hari-hari ini, yang keluar adalah idiom-idiom dan pikiran-pikiran khas. Bagi incumbent, itu hanyalah pengulangan. Bagi politisi newbie, itu adalah daftar menu baru.

Apa sih yang diobrolin?

Paling utama dan urgent adalah logistik. Fulus. Berikutnya, mereka berjam-jam, berhari-hari, bermalam-malam, diskusi tentang pasukan, tim sukses, serta pengamanan suara.

Dengan membicarakan dua hal tersebut, seolah urusan beres. Lalu pulang. Tidur. Bermimpi besok pagi pencoblosan dan menang.

Amboi…! Alangkah indahnya.

Padahal ada hal paling urgen di atas semua itu adalah soal isi, bungkus atau kemasan, serta bagaimana mengirimkan bungkusan itu kepada calon penerima. Bila bungkusan itu berisi makanan, menu jenis apa dan kepada siapa dengan porsi berapa banyak yang harus dimasak, diolah lalu disajikan.

Isi atau konten tersebut, bukan soal bagaimana mencetak spanduk sebanyak-banyak dan memajang di sembarang jalan dengan tampilan foto kaku-tegang tanpa senyum dan nyaris kehilangan pesan semiotiknya itu. Tetapi, tindak lanjut dari apa yang sudah saya kemukakan dalam tulisan sebelum ini: menetapkan identitas diri seorang Caleg.

Tahapan Berpikir

Maka, inilah tahap yang harus dipikirkan.

Misalkan Anda bernama Primus. Maka, Anda akan mengenalkan diri Anda ini sebagai Primus yang seperti apa? Apa bedanya Anda dengan Primus yang di partai sebelah itu? Jika Anda merasa sudah sama hebat dan dikenalnya dengan Primus sebelah, maka Anda memiliki keunikan atau keunggulan lain apa? Bagaimana agar orang tahu bahwa Anda adalah The Real Primus? Bagaimana Anda tahu bahwa Anda lebih disukai? Dan seterusnya.

Pertanyaan-pertanyaan itu membantu Anda untuk menetapkan identitas personal atau merek Anda sebelum dikenalkan kepada masyarakat.

Bahwa logistik itu penting. Bahwa tim sukses dan tim lapangan itu penting.

Pertanyaan saya: “jika Anda punya uang Rp 2 milyar, lantas mau diapakan? Jika Anda mengerahkan 100 tim sukses, mereka Anda beri tugas apa?”

Uang berfungsi untuk pengadaan materi kampanye dan biaya koordinasi. Tim sukses, berfungsi sebagai “kendaraan angkut materi kampanye” yang mengirimkan pesan-pesan pemasaran kepada calon pemilih.

Hal terpenting yang harus Anda lakukan hari ini, bersibuk-sibuklah berpikir keras dan cerdas bagaimana menyusun strategi kampanye.

Menyusun perencanaan manajemen komunikasi yang tepat sasaran, efektif dan efisien. Setelah tahap ini rampung, jadilah apa yang saya sebut di atas itu sebagai sajian isi, kemasan, dan SOP delivery nya.

Begitulah prinsipnya.

Tahapan Pembentukan Tim Sukses

Setelah tahap ini selesai, maka kendaraan angkut yang bernama tim sukses dan tim lapangan itu boleh bekerja. Tentu saja, mereka bekerja tidak boleh dengan selera mereka sendiri dengan alasan misalnya: “lima tahun lalu pengalaman saya begini dan begitu..bla bla bla”. Sebab, apa yang mereka lakukan lima tahun lalu untuk orang lain, belum tentu cocok untuk Anda hari ini.

Mereka bertindak, berbicara, dan menyapa calon pemilih, harus klop dengan materi kampanye yang telah disiapkan. Sebab, tugas mereka hanya mengirimkan pesan. Bukan pembuat pesan.

Persis seperti kurir yang tidak boleh mengotak-atik atau membongkar isi paket yang harus mereka kirim.

Anab Afifi – CEO Bostonprice Asia