Berkarya, Opini

Urgensi Keterwakilan Perempuan

 

Selama dua kali pemilu sejak ditetapkannya
UU No. 2 Tahun 2008 yang memuat kebijakan mengharuskan partai politik menyertakan keterwakilan perempuan minimal 30%, jumlah perwakilan perempuan di parlemen belum terpenuhi.

Namun tentunya pemenuhan kuota 30 persen itu tidak hanya untuk menandingi caleg laki-laki secara kuantitas, tetapi Lebih dari itu, keterwakilan perempuan di parlemen memiliki urgensi tersendiri dalam konteks proses pembangunan yang ada, terutama, untuk mengakomodir kepentingan kaum perempuan.

Menurut Raslinna Rasidin, ditemui saat melakukan kegiatan belusukan di kecamatan Koja Jakarta Utara : “keterwakilan perempuan yang proporsional pada wilayah-wilayah pengambil dan pembuat kebijakan sangat penting fungsinya, dikarenakan yang paling mengerti mengenai persoalan perempuan tentuny ya adalah perempuan itu sendiri.”

Caleg DPR-RI dari partai Berkarya Untuk Daerah Pemilihan DKI 3 : Jakarta Utara, Barat dan Kepulauan Seribu itu juga menambahkan,
“dengan jumlah populasi perempuan yang besar, representasi perempuan sudah seharusnya besar pula, supaya bisa berbicara atas nama perempuan, sehingga secara otomatis dapat memajukan kepentingan perempuan dengan porsi yang adil,” ujarnya.

“Selain itu, kegiatan-kegiatan sosial terkait kepentingan anak sangat membutuhkan kepekaan seorang perempuan, sehingga dengan kepekaan itu, masalah-masalah sosial terkait anak dapat dibahas dengan tajam di parlemen,” ujar Raslinna, artis yang juga aktivis perempuan itu, mengakhiri pembicaraan dan melanjutkan belusukannya.

 

 

Apresiasi, Sosial, Tokoh

Perempuan Dalam Politik, Bukan Hanya Masalah Kesetaraan

 

SOEHARTONESIA.COM


Oleh : Raslina Rasidin
Politisi Partai Berkarya, Artis dan Duta Kemanusiaan.

Kita ketahui, hampir keseluruhan tugas-tugas keseharian rumah tangga melibatkan keterampilan untuk mengambil keputusan yang tepat dan melakukan kompromi, dan tentunya potensi tersebut juga harus disadari sebagai modal dasar seorang perempuan untuk turut berperan aktif dalam berbagai bidang kehidupan, tidak terkecuali di dalam bidang politik.

Sejak periode 2004-2009, partisipasi perempuan sudah mulai mendapatkan apresiasi positif dengan ditetapkannya syarat partisipasi perempuan minimal sebesar 30 persen, baik dalam ranah pengurus suatu partai tertentu dan dalam pencalonan menjadi anggota legislatif.

Tentunya partisispasi perempuan dalam politik tidak hanya terkait dengan kesamaan hak dalam politik yang dijamin oleh konstitusi saja, tetapi secara mendasar jauh lebih dari itu. Fakta dilapangan menyebutkan, untuk kegiatan-kegiatan sosial yang terkait perempuan, anak, serta lansia, 90 persen dilakukan oleh aktivis -aktivis perempuan. Sebagai duta kemanusiaan, saya mengatahui persis hal tersebut.

Keterwakilan perempuan di lembaga legislatif tidak hanya penting dari aspek perimbangan antara laki-laki dan perempuan. Populasi Indonesia separuhnya berjenis kelamin perempuan.

Namun lebih dari itu, kehadiran anggota parlemen perempuan diharapkan bisa menjamin kepentingan kaum perempuan menjadi salah satu prioritas kebijakan, di antaranya terkait dengan isu pengentasan kemiskinan, pemerataan pendidikan, dan layanan kesehatan.

Setiap orang mempunyai hak yang sama untuk jaminan kesehatan. Namun sampai sekarang perempuan belum mendapatkan tanggapan serius mengenai hak-hak kesehatannya dari berbagai pihak.

Perempuan kerap tidak diperhitungkan untuk mendapatkan jaminan kesehatan, padahal perempuan lah yang banyak sekali mengalami problem serius di bidang kesehatan, seperti hamil dan melahirkan.

Contohnya, sampai saat ini kasus kematian ibu melahirkan dan balita masih cukup tinggi di daerah pedesaan, tentunya hal ini menimbukan keprihatinan yang mendalam.

Tentunya, permasalahan-permasalahan terkait perempuan itu harus menjadi prioritas dalam berbagai kebijakan, sehingga pemerintah dalam membuat berbagai regulasi, melibatkan perempuan adalah mutlak harus dilakukan.

Selain itu, masyarakat, khususnya kaum perempuan, juga harus benar-benar memahami bahwa untuk mengatasi permasalahan terkait perempuan salah satu solusi utamanya adalah dengan terpenuhinya kuota 30 persen keterwakilan perempuan di parlemen, karena, tidak semua hal terkait perempuan mampu dipahami kaum pria secara mendasar.

Opini, Piye Kabare

Raslina Rasidin : Masyarakat Harus Jeli Menilai Rekam Jejak Caleg

SOEHARTONESIA.COM

Jakarta – UU No. 2 Tahun 2008 mengamanahkan pada parpol untuk menyertakan keterwakilan perempuan minimal 30 persen dalam pendirian maupun kepengurusan di tingkat pusat.

Angka 30 persen ini didasarkan pada hasil penelitian PBB yang menyatakan bahwa jumlah minimum 30 persen memungkinkan terjadinya suatu perubahan dan membawa dampak pada kualitas keputusan yang diambil dalam lembaga publik. Namun, hingga pileg 2014 lalu keterwakilan perempuan di DPR masih belum bisa terpenuhi.

“Tidaklah gampang untuk bertarung dalam politik, sudah 3 periode undang-undang untuk Quota 30 persen perempuan, tetapi hal tersebut tidak pernah terpenuhi,” ujar Raslinna Rasidin artis yang juga politisi Partai Berkarya pada saat memberi sambutan di acara Ngaji Politik Bersama Majelis Talim se-DKI di kediaman Ustadzah Hj. Umamah di Jl H. Saidi Guru, Jakarta Selatan, Minggu 10 Februari 2019.

“Untuk di Dapil DKI 3 contohnya , Dapil saya, ujar Raslina, tiga periode Pileg, Caleg perempuan justru tidak pernah menang, padahal untuk kepentingan perempuan akan bisa maksimal aspirasnya tersampiakan jika disuarakan oleh kaum perempuan.”

Di hadapan ratusan ibu-ibu Majelis Taklim se -DKI Jakarta itu, Caleg DPR-RI Dapil DKI-3 Tersebut juga menegaskan bahwa : “tentunya dengan semakin banyak perempuan menjadi angota DPR, maka kepentingan perempuan juga akan bisa lebih terwakili,” tegasnya.

Raslina menambahkan, “yang terpenting dalam menentukan pilihan pada pileg 2019 ini adalah bagaimana masyarakat menilai karakter Calon Legeslatif (Caleg ) dari Visi Misi yang disampaikan pada setiap Sosialisasi yang dilakukan para Caleg, bukan memilih karena terpengaruh oleh iming-iming rupiah yang tidak seberapa nilainya.”

Selain itu, menurut Duta Kemanusiaan Internasional itu : “masyarakat harus dengan jeli menilai rekam jejak Caleg, bagaiman Prestasi dan Keperdulian Caleg pada kegiatan-kegiatan Sosial kemasyarakatan, karena dengan menilai rekam jejak tentunya masyarakat menjadi memahami, mampu atau tidaknya seorang Caleg untuk menyuarakan Aspirasi masyarakat saat ia duduk di DPR jika terpilih.”

Acara yang juga dihadiri oleh kandidat DPD-RI untuk Dapil DKI-Jakarta, Alwiyah Ahmad, juga menekankah agar setiap anggota
Majelis Talim bisa turut memberi pemahaman kepada masyarakat akan bahaya praktek politik uang yang tidak hanya akan menjadi tindak pidana bagi pemberi tetapi juga penerimanya.

Acara yang juga dihadiri putri Imam Besar Habib Riziek Sihab itu ditutup dengan Doa Untuk Bangsa agar senantiasa terhindar dari musibah dan diberikan keselamatan, kesehatan, serta kesejahteraan bagi masyarakatnya. (Red)

Opini, Sosial, Tokoh

Raslina Rasidin : Caleg Perempuan Harus Lebih Extra Terjun ke Masyarakat

 

SOEHARTONESIA.COM

Meski representasi di ranah politik praktis sudah didorong sedemikian rupa melalui berbagai kebijakan, keterwakilan perempuan di lembaga legislatif masih belum dapat tercapai.

Jika mengacu pada hasil Pemilu 2014, di tingkat DPR pusat, keterwakilan perempuan hanya mencapai 17.32% atau 97 perempuan dari 560 anggota menduduki jabatan legislatif. Begitu pula di DPRD pun kota, statistik-nya tidak jauh berbeda.

Hal tersebut menjadi perhatian khusus bagi partai Berkarya yang pada pemilu 2019 ini memasang target tinggi untuk mendudukkan kadernya di kursi legislatif.

Raslina Rasidin, Caleg DPR-RI dari Partai Berkarya, untuk Daerah Pemilihan DKI III Jakarta mengatakan, tentunya dalam menyikapi hal tersebut para Caleg perempuan harus mampu bekerja exstra untuk melakukan sosialisasi di masyarakat.”

Ditemui di sela acara diskusi terbatas Caleg perempuan partai Berkarya, ia menambahakan, bahwa “kehadiran perempuan di ranah politik praktis harus-lah dibuktikan dengan keterwakilan perempuan di parlemen, karena syarat mutlak bagi terciptanya kultur pengambilan kebijakan publik yang ramah dan sensitif pada kepentingan perempuan haruslah melibatkan perempuan dalam jumlah proposional.”

Ia mengatakan juga, “oleh sebab itu para Caleg perempuan tidak lagi bisa hanya bekerja dengan mengandalkan tim sukses untuk melakukan sosialisasi, tetapi mutlak harus langsung bersentuhan dengan masyarakat dalam memaparkan visi misinya, sehingga masyarakat betul-betul merasa ada kedekatan dengan caleg yang akan dipilihnya.”

“Hal tersebut yang nantinya akan meningkatkan nilai tawar Caleg perempuan untuk memenangkan hati pemilih, sehingga tercapailah target keterwakilan perempuan di lembaga legislatif.”

“Para Caleg tidak bisa lagi hanya mengandalkan rumus deret hitung deret ukur, pemetaan suara kemudian menyebar baliho, spanduk dan sebagainya, lalu merasa sudah bekerja dan layak dipilih.”

Ia, Raslina, mengatakan demikian karena kecenderungan ini banyak sekali terjadi, khususnya bagi para Caleg perempuan.

“Oleh sebab itu, ia menekankan kepada Caleg perempuan partai Berkarya untuk sungguh-sungguh memahami berbagai masalah, tidak hanya yang berhubungan dengan Ekonomi Kerakyatan saja, tetapi juga masalah sosial terkait perempuan, anak, lansia, dan hal itu juga harus mereka sampaikan kepada masyarakat secara langsung,” tutupnya. (Ardi)

Opini, Tokoh

Caleg Perempuan Berkarya di Dapil Neraka

SOEHARTONESIA.COM

Nama-nama politikus terkemuka bakal berlaga di Pemilihan Umum Anggota Legislatif (Pileg) 2019. Sejumlah kawasan seolah menjadi daerah pemilihan (dapil) neraka karena mempertemukan sejumlah nama besar untuk memperebutkan kursi Senayan.

Sebut saja dapil DKI III, dapil ini bagi politisi juga dianggap sebagai ‘dapil neraka’. Dapil DKI III meliputi Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Kepulauan Seribu. Selain masyarakatnya yang heterogen dapil 3 DKI adalah barometer kemenangan bagi partai-partai sehingga tokoh dan politisi gaek sengaja diterjunkan partai untuk berlaga di dapil tersebut

Sederet nama anggota dewan juga maju lagi lewat Dapil DKI III, antara lain politikus senior Yusril Ihza Mahendra. Ketua Umum PBB ini juga ada di nomor urut 1. Charles Honoris (PDIP), Effendi Simbolon (PDIP), dan Ahmad Sahroni (NasDem), juga Abraham Lunggana (Lulung) yang kini maju dari PAN.

Di jajaran nama baru ada Raslina Rasyidin, Partai Berkarya. Artis yang juga aktivis perempuan ini turut berlaga untuk meraih suara di dapil 3 DKI (dapil neraka). Partai Berkarya, Partai baru besutan Tommy Soeharto itu memang sejak awal pasang target tinggi untuk mengincar kursi legislatif, sehingga tentunya akan totalfootball untuk memenangkan kadernya.

“Berdasarkan hasil survey, dapil 3 DKI memang memiliki tingkat kesulitan paling tinggi, disebabkan masyarakatnya yang heterogen, namun saya yakin bahwa saat ini masyarakat kita adalah masyarakat dengan kualitas pemahaman demokrasi yang baik, sehingga masyarakat tentunya akan menentukan pilihan dengan cermat,” ujar Raslina Rasyidin saat diwancarai redaksi (Rabu, 19 September 2018)

“Kami, di Partai Berkarya memandang khususnya untuk Dapil DKI 3, beberapa priode ini justru terjadi kemunduran. Dari 8 kursi yang diperebutkan belum ada wakil perempuan, sedangkan 30 persen keterwakilan perempuan di parlemen sebagai wakil rakyat adalah salah satu upaya nyata untuk meningkatkan peran perempuan dan hal inilah yang akan kami perjuangkan, “ujarnya.

“Fakta yang tidak bisa kita pungkiri, bahwa 98 persen permasalahan-permasalahan terkait anak dan perempuan seperti tingkat kematian ibu melahirkan, gizi buruk, kekerasan dalam rumah tangga, human traffiking, pendidikan dan kesehatan terhadap anak, semua kegiatan terkait penanganannya dilakukan oleh perempuan, sehingga keterwakilan perempuan di parlemen untuk memperjuangkan kepentingan perempuan menjadi hal mutlak, dan masyarakat sangat mengerti mengenai hal itu,” ujarnya menambahkan.

“Jika dikatakan persaingan di dapil DKI 3 akan ketat karena banyak figur tokoh dan politisi gaek, iya, tetapi saya meyakini bahwa masyarakat akan memilih berdasarkan pengamatan bagaimana Integritas Sosial caleg yang akan dipilih. Sehingga point pentingnya, masyarakat akan menilai bagaimana kepedulian seorang caleg terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat,” tutupnya. (Red)

Raslina Rasyidin