Opini, Tokoh

Pemilu Milik Rakyat, Bukan Milik Pasangan Kandidat

 

SOEHARTONESIA.COM

Oleh : H.ANHAR,SE
Politisi Partai Berkarya

Lewat Media On line saya Menyimak berita sepekan terakhir, dan, akhirnya KPU membatalkan Gelar Sesi Paparan visi misi Capres dan Cawapres.

Pemilu yang sejatinya adalah kontestasi sehat penuh keceriaan, pesta demokrasi lima tahunan untuk memilih putra terbaik bangsa, menjadi momen rakyat untuk membandingkan kandidat capres -cawapres sebelum menentukan pilihan, tampaknya akan terasa hambar, bak sayur kurang garam.

Ketua KPU Arief Budiman beralasan, “pasangan calon bersama dan tim pemenangannya dapat melakukan pemaparan visi misinya secara sendiri-sendiri. KPU, kata dia, menyerahkan kepada masing-masing tim pasangan calon untuk menentukan durasi pemaparan visi dan misi.

Bagi saya sebagai rakyat, rakyat butuh meyakini sebelum menentukan pilihan. Penting bagi rakyat untuk dapat menyimak visi misi itu dijabarkan oleh masing-masing kandidat.

Untuk menunjang kualitas demokrasi yang sehat, sudah seharusnya KPU memastikan hal ini terlaksana, menyandingkan kedua kandidat untuk memaparkan visi misinya, dan bukan dibacakan sendiri-sendiri ditempat berbeda.

Karena, sangatlah penting untuk rakyat bisa menilai kualitas performa leadership yang dimiliki masing-masing kandidat calon pemimpin yang hendak dipilih .

Penolakan pasangan Jokowi-Maruf Amin untuk memaparkan sendiri visi misi tidak dapat dipungkiri menimbuklkan anggapan miring di masyarakat, takut .

Mengapa harus takut ? Bukankah patahana memiliki data lengkap untuk menunjang paparannya. Lalu, jika paparan visi misi itu hanya dipaparkan timses sesuai keinginan pasangan patahana, apa beda dengan kita membaca pamflet ? tertulis, namun tak memiliki Ruh.

Dan, KPU sebagai penyelenggara Pemilu yang acuan morilnya adalah menjamin tercipata serta terlaksananya pemilu yang berkualitas seharusnya bersikap tegas, tentukan rule nya saja, titik.

Pemilu yang dibiayai mahal oleh rakyat ini seharusnya benar-benar dipahami oleh KPU sebagai momentum milik rakyat.

KPU sebagai penyelenggara pemilu,
harusnya bersikap bahwa tidak semua masukkan kandidat harus diakomodir yang malah kemudian mengesampingkan salah satu item penting untuk rakyat dapat menilai calon pemimpin, memutuskan dan mem-peroleh pemimpin yang berkualitas. Karena bukankah sejatinya Pemilu ini untuk rakyat, milik rakyat, dibiayai oleh rakyat ? Bukan milik atau untuk pasangan kandidat .

Opini

Refleksi 4 Tahun Kepemimpinan Jokowi 2014-2018

JOKOWIER, PEDAGANG PENGARUH, MACHIAVELIAN, RASIALIS DAN ISLAMOPHOBIA

Oleh: Natalius Pigai
(Kritikus/Aktivis)

Pemerintahan kepemimpinan Presiden Jokowi dan Jusuf Kalla sudah berlangsung 4 tahun lamanya. Apa yang dilakukan oleh pemerintah selama ini sudah dinilai secara paripurna, oposisi bertahan pada kritikan-kritikan yang tajam dan menohok, sementara partisan defensif. Karena itu tahun yang keempat ini tulisan ini difokuskan untuk menilai para pendukung pemerintah Kepemimpinan Jokowi yang saya beri nama Jokowier. Siapa saja yang dimaksud dengan Jokowier? Jokowier disini saya batasi pada Pejabat Pemerintah yang mengklaim diri orang-orang lingkaran dalam (iner sircle) Jokowi, Kerabat Penguasa, Pendukung Pemerintah baik Tim Sukses, Relawan. Namun tentu saja semua penjelasan berikut berbasis pada fakta peristiwa telah disuguhkan oleh media sebagai jendela bangsa. Ada yang terbukti, masih dalam proses hukum dan ada yang masih bersifat praduga tidak bersalah.

Tidak terasa Pemerintah Jokowi telah menelan waktu 4 tahun berlalu, 4 tahun itu pula Jokow(i)er, Para Penguasa, Jokopedia, Seknas, Bara JP, Partai Pendukung dan simpatisan berkoar koar memuja-muji Pemerintah saban hari tanpa henti, tanpa lelah dan tanpa bosan beriring bersama lapuknya waktu. Anda katakan pemerintahan Jokowi anti korupsi, anti kolusi dan anti nepotisme, Pemerintah memberantas mafia, kartel, Pemerintah menepati janji, Pemerintah tidak langgar HAM, komitmen pada rakyat, konsisten, demokratis, bermoral, menghormati kebebasan ekspresi. Semua kata-kata memang enak didengar dan itu adalah kesimpulan kalian, tentu saja, saya menghormatinya, namun saya ingin bertanya bagaiamana bisa memberantas para oligarki (mafia ekonomi dan kartel dagang) yang menempatkan seorang Wali Kota ke Gubernur dan Presiden dalam waktu kurang dari 3 tahun, orbit bak meteor ditengah-tengah pemilihan berbiaya trilyunan, kalau tidak dibekingi oleh kaum oligarki ekonomi maupun para taipan hoakiao di negeri ini.

Bagaimana kita bisa memastikan pemerintah ini bersih anti Kolusi, Korupsi dan Nepotisme, sedangkan BUMN dijadikan alat bancakan puluhan orang penganggur jalanan dan Job seeker ditampung sebagai pemimpin perusahan berplat merah? Sedangkan Ahok sempat keluarkan jurus jitu adanya sokongan para taipan dalam pemilihan Presiden, udar Pristono diduga dibungkam, freeport tadinya Jokowi tolak bak seorang nasionalis tulen, namun akhirnya tunduk dan bertekuk lutut pada simbol imperialisme Amerika dengan mempermudah ijin eksport dan menyetujui kontrak karya meski menentang amanat undang-undang minerba. Belum lagi 66 janji Presiden dihadapan rakyat Indonesia seperti membeli kembali Indosat, tidak Import pangan, tidak utang luar negeri menyelesaikan persoalan HAM dan lain sebagainya dan lain sebagainya.

Dalam pemerintahan ini, kita telah sedang menyaksikan (sambil ketawa) sandiwara murahan pemerintahan, antar institusi negara dibentrokkan, hukuman mati, penenggelaman sampan-sampan murahan, negeri maritim yang paceklik, hukum Jahiliah kebiri, kapitalisasi politik laut Cina selatan yg suhu politiknya tidak pernah besar dan tidak akan pernah besar dengan pura pura dan menipu rakyat dengan mengobarkan semangat nasionalisme diatas geladak kapal perang Republik Indonesia pembelian rakyat kecil (wong cilik), penipuan murahan dan omong kosong terhadap orang-orang telanjang di Papua dengan mengatakan akan bangun rel kereta api di Papua, jalan tol melintasi tebing-tebing terjal.

Selama 4 tahun, Pemimpin di negeri ini hadir tanpa perasaan, tanpa peduli terhadap kaum marjinal, orang-orang miskin. Pundi-pundi orang kaya tumbuh 10% / tahun, pengusaha hanya tumbuh 3%, orang miskin hanya turun 1 digit padahal negara telah habiskan uang rakyat 8 ribu trilyun APBN.

Akhirnya juga saya mengukur moralitas pemimpin dengan hanya dilihat dari Mobil ESEMKA bikinan Solo yang mendobrak citra seorang Wali Kota hingga menjadi presiden, orang nomor 1 Republik ini. Hari ini, ESEMKA tidak bisa diproduksi jadi mobil buatan domestik seperti Proton di Malaysia dan Mobil Nasional jaman Suharto. Meskipun konon katanya masih diperdebatkan atas kebenaran akan diproduksinya. Bangsa papua berduka dalam kesedihan atas tragedi yg menimpa ribuan bumi putra, bahkan tokoh pejuang pasar mama-mama meninggal dalam perjuangannya padahal Jokowi janjikan Proyek ini tidak pernah kunjung usai sampai hari ini.

Dalam politik transaksional bagaimana berkoalisi ke Pemerintahan, selain tawaran menteri juga dugaan pembagian proyek triliunan rupiah. Bukankah pembangunan infrastruktur, jalan, jembatan dan lain-lain yang membutuhkan triliunan rupiah itu, Presiden menggunakan otoritas melalui kontraktor Pemerintah, kemudian dengan diam-diam menggandeng kontraktor swasta dengan penunjukan langsung? Memang berkuasa itu enak, mumpung berkuasa, Aji mumpung dan Itulah kekuasaan, dengan berkuasa secara leluasa bernafsu memanfaatkan kekuasaan untuk dirinya, sanak saudaranya, koleganya dan masa depan kariernya.

Ada benarnya jika seorang Inggris Lord Acton menyatakan bahwa kekuasaan cenderung korup dan mau melakukan korupsi secara mutlak (power tends to korups, and will corupts absolutely). Namun saya menghormati bangsa ini yang masyarakatnya masih anonim dalam politik sebagaimana Pengamat Politik berkebangsaan Australia Herber Feith pernah sampaikan kondisi pemilih tahun 55 dan saat ini hanya terjadi perubahan pemerintahan dan politik, sementara mayoritas masyarakat masih stagnan dan belum melek politik sehingga timbul kelompok solidaritas nekat, solidaritas buta, militan dan cenderung fanatis.

Kelompok tersebut yang sangat nampak saat ini adalah kelompok pendukung Jokowi, pendukung ahok, pendukung mega, pendukung Luhut, pendukung penguasa. Para punggawa politik mereka oleh para pendukung menganggap sebagai titisan dewa, kata-kata dan perbuatan tokoh-tokoh tersebut benar semua dihadapkan pendukung fanatik ini. Bahkan kata-kata dan nasehat atau perintah mereka dianggap titah dewa, Devine Right of the King, seperti yang pernah praktekan oleh raja Jhon di Inggris abad ke 15 pada masa monarki absolut.

Semoga Jokower pendukung Jokowi tidak demikian, sehingga orang-orang terdidik, komunitas masyarakat sipil harus membangun bangsa Madani yang Kritis dan rasional, Imparsial, objektif untuk menempatkan dan memilih pemimpin berdasarkan rasionalitas, akal yang sehat bukan atas dasar tahayul, fanatisme agama, suku, ras antar golongan. Kita sudah terlalu lama hidup didalam kungkungan kebohongan dan terpolarisasi berdasarkan fragmentasi elit bangsa, tidak berdasarkan fragmentasi ideologi, jutaan rakyat menjadi nasionalis abangan pengikut seorang oknum Individu, saya katakan bangsa bodoh saja yang menempatkan nasionalisme personifikasi oknum individu, bukan nasionalisme cinta tanah air dan bangsa.

Kelompok yang mengaku priyayi dan abangan tidak memiliki doktrin ideologi. Ideologi mereka hanya kekuasaan, mereka tidak punya harapan dan cita-cita untuk bumi putera Karena mereka hamba sahaya kolonial sebagai pemungut cukai. Lain dengan kelompok santri yang jatuh bangun berjuang membebaskan negeri. Semua pahlawan yang merintis lahirnya negeri ini adalah pahlawan kaum bersorban.

Sudah 4 tahun memimpin negeri ini berbagai sandiwara dipertontonkan para Jokowier. Mereka mengklaim diri sebagai pemilik kekuasaan, mampu mengontrol otoritas negara, orang dekat kekuasaan. Pola pikir pongah dan bedebah yang dipertontonkan ke publik sebagai pedagang pengaruh (Trading in influences). Bayangkan berbagai kasus suap dan korupsi yang merusak bangsa di sebagian besar di lakukan karena memanfaatkan atau memperdagangkan pengaruh. Menjual nama pejabat, kedekatan dengan pejabat dan bahkan sanak saudaranya.

Disaat yang sama selama 4 tahun juga menyerang para oposisi secara membabi buta tanpa perasaan, tanpa berperikemanusiaan. Menyerang oposisi dengan berbagai kata-kata rendahan, berbagai bentuk kekerasan verbal. Penyebutan monyet dan gorila oleh Jokowier kepada lawan politik, suatu tindakan yang relevan hanya dilakukan Simbol manusia tidak bernilai dan berbudaya karena cenderung diskriminatif dan rasialis.

Demikian pula ancaman labilitas intergradasi vertikal dan horisontal yaitu antara negara dengan rakyat dan rakyat dengan rakyat selama ini, khususnya sebagaimana dialami oleh umat islam sungguh menyakitkan di negeri Pancasila yang beragama mayoritas muslim. Penyerangan, penganiayaan, pelarangan dan diskriminasi terhadap para ulama, kyai, ustad, habaib telah menyatakan secara lancang tentang adanya islamophobia di negeri ini. Hal ini merusak tatanan dan nilai agama yang dianut oleh mayoritas rakyat Indonesia.

Berbagai kebijakan dan tindakan pendukung Jokowier lebih mencerminkan pemanfaatan kekuasaan, jabatan dan uang hanya untuk melanggengkan kekuasan dengan cara machiavelian sekalipun. Pertimbangan utamanya adalah karena para Jokowier tidak mau terusik dari zona nyaman mereka.

Para Jokowier, rakyat ini sudah lama menderita, seandainya negara dan rakyat ibarat bersuami dan istri sejak jaman pancarobah 2 tahun lalu, mereka sudah kasih talak 3 ke negara, apakah kita tahu bahwa rakyat yang hidup di pelosok nusantara ini mereka hidup dan berpengaruh dengan adanya negara? Mereka hidup dari hasil usahanya, ketergantungan kepada alam, hidup sangat autarkis, taken for granted, anugerah Ilahi dengan sumber daya alam yang melimpah ruah di bumi nusantara, tanpa sentuhan negara bisa hidup, bahkan lebih aman, mereka tidak paham Presiden operasi pasar harga daging sapi turun sampai 80 ribu, mereka tidak tahu operasi pasar untuk turunkan harga pangan, sandang dan papan, mereka juga tidak paham berbagai kebijakan dan regulasi tetek bengek yang dibuat oleh negara, mereka juga tidak tahu segala kebijakan pembangunan infrastruktur jalan-jalan bertingkat, jembatan tanpa sungai, dan juga gedung-gedung pencakar langit yang menjulang, jutaan rakyat di bumi pertiwi ini hidup bisu, tuli, cenderung sebagai orang-orang tidak bersuara, nun jauh dari hirup pikuk modern yang hanya berkutat di Jakarta, Jawa dan kota-kota tertentu.

Memang power tens to corupts, semua ini akibat kita rakus berkuasa, kekuasaan memang penting, namun kita lalai distribusi kekuasaan bagi putra putri di seluruh nusantara, bagaimana mungkin Presiden selalu Jawa, menteri-menteri mayoritas selalu Jawa lantas bisa distribusi kekuasaan, orang Ambon sudah lama menderita, 40 tahun tidak pernah menjadi menteri, meskipun Leimena pernah menjadi wakil perdana menteri, orang Dayak pemilik pulau terbesar kedua setelah Greenland sampai hari ini belum ada yang menjadi menteri, walaupun orang Dayak di Malaysia sering menjadi menteri. Sejak Indonesia merdeka sampai saat ini orang Buton di Sulawesi Tenggara belum pernah di kasih kesempatan meskipun saudara-saudara kita Laode-Laode banyak orang hebat di negeri ini. Orang Papua jadi pemberontak dulu baru dikasih menteri, padahal bangsa Papua adalah bangsa pemberi bukan bangsa pengemis. Jong Ambon, celebes, Borneo dan Andalas bersatu bukan tanpa cek kosong, mereka memberi dengan cek berisi sumber daya alam yang melimpah.

Selain distribusi kekuasaan ada aspek yang paling penting adalah distribusi pembangunan, sangat tidak adil dan cenderung diskriminatif, ketika pulau Jawa dan Sumatera konektivitas antar daerah baik darat, udara dan laut terbangun rapi sementara di seberang sana, Kalimantan, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua pembanguan jalan Trans yang dibangun saat ibu kandung saya masih kecil sampai saat ini belum pernah selesai. Bukan berita hoax, pembangunan jalan Trans Papua dibangun tahun 1970, ibu saya usia 15 tahun, sampai hari ini tidak ada jalan Trans Papua yang terbangun.

Para pendukung nekat sekalian, negeri ini bukan monarki, juga bukan oligarky, yang kekuasaan hanya berpusat pada raja dan sekelompok orang. Negeri ini REPUBLIK INDONESIA, negeri milik bersama dimana kekuasaan berpusat pada rakyat Indonesia dan mereka yang mengelola hanya diberi kedaulatan oleh rakyat ( Summa Potestas, sive summum, sive imperium dominium). Karena itu esensi dari negara demokrasi maka satu-satunya cara untuk memperbaiki bangsa ini adalah distribusi keadilan (distribution of justice), melalui distribusi kekuasaan ( distribution of power) dan distribusi pembangunan ( distribution of development) di seluruh Indonesia. Dan itu hanya bisa dilakukan melalui pemimpin yang dipilih secara rasional dan masyarakat Madani yang kritis tanpa pendukung fanatis, militan dan cenderung destruktif dan tahayul.

Natalius Pigai.

Di atas Jembatan Udara Nusantara, Jakarta-Manokwari, 22 Oktober 2018

Piye Kabare, Tokoh

Kemenangan di Awal Adalah Dengan Memboyongnya Kembali Pulang

SOEHARTONESIA.COM

Oleh : H. ANHAR, SE, MM.

Rematch kembali terjadi antara Jokowi versus Prabowo di pilpres 2019 ini. Menjadi menarik, justru karena siapa yang menjadi cawapres dari keduanya.

Kubu koalisi Jokowi menggandeng Kiyai Ma’ruf Amin. Tidak mulus juga, jatuh korban politik PHP (Pemberi Harapan Palsu)

Mahfud MD yang sebelumnya banter disebut-sebut akan menjadi cawapres Jokowi di menit-menut terakhir, terpental.

Mahfud curhat di ILC. Sedikit menyentil kembali kasus kardus duren Cak Imin yang terindikasi kuat menjadi dalang dibalik terpental dirinya untuk menjadi cawapres Jokowi.

Bagaimana proses hingga ia bisa terpental dipaparkannya, lengkap.

Kata Rocky gerung di ILC itu juga, mengomentari : “akan sukar percaya bahasa tubuh dari pak Mahfud tidak kecewa, karena dia mengalami secara eksistensial penghinaan di depan publik,” dan yang tersinggung adalah moralitas publik.

Saya rasa, satu point lagi catatan buruk bagi koalisi Jokowi.

“Politik adalah seni memainkan kemungkinan dan dalam politik tidak ada yang tidak mungkin, tetapi janganlah sekali-kali bermain¬† di atas ketidakmungkinan.”

Agaknya demikian itu sangat dipahami oleh partai Demokrat yang akhirnya berlabuh juga ke koalisi Probowo walaupun sempat memanas, atau sengaja dibuat panas, namun dalam hal ini kita harus akui bahwa SBY bukanlah politisi matang karbitan.

Prabowo sendiri rasanya sudah banyak belajar dari 2014. Kali ini ia bermain cantik. Ia tidak se-kaku pilpres lalu. Simpati ia dulang dari awal. Dengan rendah hati ia mematahkan gaya elegan SBY.

Dua kali dalam sehari ia rela bolak balik ke kediaman ketua Demokrat itu, bahkan saya pribadi yang menyimak lewat televisi merasa gerah, kok segitunya.

Namun berikutnya terbuka logika saya bahwa, cukup dengan hal itu saja kita sudah dapat menyimpulkan, Prabowo orang baik.

Ia menunjukan bagaimana loyalitas seorang prajurit kepada partai koalisi setianya, PAN dan PKS, dan masyarakat mengapresiasi dengan positip.

Bagi saya pertarungan pilpres 2019 ini lebih menarik dari sebelumnya, karena melihat langkah-langkah untuk menyudutkan Prabowo dengan issue negatif akan sulit dilakukan.

Issue terkait pelanggaran HAM justru akan menjadi bumerang bagi kubu Jokowi dengan adanya Wiranto yang duduk sebagai mentri di kabinetnya.

Issue jualan agama juga tertepis dengan menggandeng Sandiaga uno sebagai wakil, selain itu justru kubu Jokowi akan blunder jika memainkan itu, Ma’ruf amin seorang Kiyai.

Dari rangkaian itu yang sangat menarik bagi saya adalah bagaimana simbol-simbol keharmonisan hubungan antara Titiek Soeharto dan Prabowo sudah dilakukan sejak awal.

Pada hari ASI nasional lalu, publik dikagetkan saat Titiek Soeharto mengunggah foto lamannya, ia, Prabowo dan buah hati kecil mereka, usai Titiek menjalani persalinan, saya pun tersentuh.

Dalam hati Saya berdoa semoga Allah membuka hati kedua nya untuk bersatu Kembali. ” Titik Prabowo, nama yang Elok untuk sebutan Ibu Negara”.

Tidak bisa dipungkiri bahwa peran pendamping dalam kesuksesan pria sangatlah penting.

Saya pribadi menganggap jika saja bisa kembali hubungan keduanya tidak hanya dalam kaitan politik saja, maka, saya meyakini bahwa Titiek Soeharto akan dapat menjadi filtering bukan saja issue negatif terkait yang akan dimainkan fihak lawan, tetapi juga akan dapat mensterilkan lingkungan dalam di sekitar Prabowo, tak mudah untuk disusupi.

Selain itu, bukankah masyarakat kita meyakini bahwa akan menjadi kurang sempurna kehebatan seorang laki-laki saat ia tanpa didampingi seorang istri?

Bukankah, memang demikianlah sejatinya peran seorang istri, agar dapat menutupi segala bentuk kekurangan suami ?

Semoga saja terbuka jalan bagi keduanya di awal remacht ini, dan jika itu terjadi, saya berani katakan Prabowo sudah komplit, ia sudah betul-betul siap untuk tanding ulang dan menang. Karena di awal pun ia sudah mampu memenangkan harapan banyak orang, yakni untuk memboyong bu Titiek kembali pulang, betul?