Opini, Sosial

Pak Harto Guru Korupsi ? Aah, Kau Tidak Bercermin ! !

 

SOEHARTONESIA.COM

Oleh: H.ANHAR,SE.
Politisi Partai Berkarya.
Anggota DPR-RI Priode 2004-2009

Silahkan anda coba iseng-iseng saja memancing pembicaraan terkait tindak korupsi, mungkin saat santai berbincang di pos ronda atau di warung kopi emperan jalan dimana masyarkat kecil kita berkumpul.

Pasca reformasi, mental korupsi belum dapat dikebiri, justru semakin menjadi-jadi. Bahkan timbul semacam anggapan di masyaraka bahwa pejabat pemerintahan itu kalau kaya, ya
pasti karena bisa punya kesempatan untuk melakukan tindakan korupsi, dan fakta anggapan demikian sudah sego jangan ( umum / lumrah) kata orang Jawa.

Bagaimana tidak, hampir setiap hari masyarakat disuguhi berita tentang korupsi, bukan prestasi yang patut diapresiasi. Para pejabat tinggi satu demi satu antri ditangkap KPK, kejaksaan, dan polisi.

Lalu, beberapa bukan-nya malah terlihat malu, malah dengan senyum sumringah dan seolah menantang kamera wartawan seraya mengacungkan tiga jari yang kerap digunakan anak band musik metal. Moralitas ? Nol besar.

Bahkan menurut Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Agus Raharjo, saking parahnya, semua penyelenggara negara bisa saja ditangkap oleh lembaga antirasuah melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT).

Hal tersebut sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Prof. Mahfud MD, dalam satu acara diskusi di
Televisi. Mahfud mengatakan bahwa saaat ini perilaku korupsi yang terjadi di Indonesia jauh lebih parah dari jaman pak Harto.

Selain itu ketimpangan ekonomi juga semakin parah. Seharusnya kita malu dan apa kita tidak merasa berdosa pada pak Harto ? Ucap Mahfud.

Tentunya menjadi ajaib sekali ketika seorang politisi PDIP, Ahmad Basarah, yang mengatakan bahwa guru dari korupsi Indonesia sesuai TAP MPR Nomor 11 tahun 1998, adalah mantan Presiden Soeharto.

Pada media on line saya membaca, ia mengucapkan pernyataan itu untuk menanggapi ucapan Porabowo yang mengatakan bahwa korupsi saat ini sudah mencapai stadium empat. Politis, sah. Tetapi, ia tidak bercermin. Rakyat sudah sangat cerdas.

Jika kita menggunakan kalimatnya yang mengatakan bahwa Pak Harto sebagai guru korupsi, maka tentunya ia sebagai elit partai penguasa saat ini harus memiliki standar moral maupun hukum yang juga mengacu pada tap MPR yang ia sebutkan.

Sebagai partai penguasa, standar moral pun hukum itu tentunya harus diwujudkan-nya dengan turut mendukung pemerintah untuk mampu mewujudkan pemerintahan yang bersih. Faktanya ? Kader-kadernya yang duduk di pemerintahan justru ramai digelandang KPK.

Bahkan, jika kita mengacu pada berbagai hasil riset lembaga-lembaga survei , justru partai tempat Basarah bersarang ini menduduki peringkat kedua partai yang kadernya paling banyak terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Lalu, dimana logika seorang elit partai penguasa jika demikian? Bukankah hal tersebut tak ubahnya pernyataan anak yang masih duduk di Sekolah Dasar (SD).

Padahal, dalam tap MPR yang ia kutip sama sekali tidak menyebut personal terkait Pak Harto. Jadi, wajar jika kemudian kita katakan bahwa pernyataan yang diucapkannya adalah cermin cacat logika berfikir seorang elit partai penguasa. Menyedihkan.

Memorial

Sang Jenderal Nasionalis Penengah Konflik Politik

SOEHARTONESIA.COM

Bagi seorang prajurit Angkatan Bersenjata, Kedaulatan Negara adalah sebuah Harga Diri dan Kesetiaan yang harus ditempatkan diatas segalanya walaupun dengan segala konsekwensi yang harus diterimanya secara pribadi.
Istilah “Mati Tidak Dicari, Salah Dicaci-Maki” adalah salah satu konsekwensi yang harus diterima oleh seorang Prajurit Pengawal Kedaulatan Negara, sudah banyak peristiwa yang terjadi mengenai hal itu seperti contoh kisah Prajurit KKO Usman dan Harun dsb.

Adalah seorang prajurit berpangkat Brigadir Jenderal bernama Soeharto, seorang Komandan Kesatuan Cadangan Tentara Angkatan Darat kala itu yang sesungguhnya menjadi penengah konflik politik antara Soekarno dengan Letjen TNI Abdul Haris Nasution yang saling tidak sepaham tentang Partai Komunis Indonesia (PKI) hingga kondisi tersebut dijadikan kesempatan oleh PKI untuk melancarkan penyerangan terhadap para Jenderal Petinggi ABRI saat itu dengan peristiwa G30S-PKI nya, dan dalam kondisi politik dalam negeri yang tak menentu saat itu Brigjen Soeharto menjadi penengah diantara konflik kedua tokoh bangsa itu dimana Letjen TNI AH Nasution sebagai Pangab kala itu meminta “Kesetiaan”nya sebagai prajurit terhadap komandan dan kesatuannya demi Kedaulatan Bangsa, Negara dan Rakyat, sementara itu Soekarno pun sebagai Presiden RI memintanya juga untuk mengawal kedudukannya, jadilah Brigjen Soeharto sebuah tameng hidup diantara keduanya, sebagai anak desa yang cukup pengalaman baik dalam peperangan, strategi, serta politik Soeharto muda yang sangat memegang teguh filosofi ketimuran menjadi sosok sentral penyelesaian konflik diantara kedua tokoh bangsa itu, hingga akhirnya rakyat melalui Sidang Umum MPRS nya kala itu mendapuknya sebagai pejabat Presiden.

Kemudian selanjutnya dapat dipastikan timbulah segala fitnah yang ditujukan kepada Soeharto bertubi-tubi diantaranya sebagai penghianat Soekarno dst, namun itulah konsekwensi seorang prajurit yang harus beliau terima dengan Ketegaran Jiwa seorang prajurit Sapta Marga Sejati.

Dengan pemahaman filosofi adat budaya leluhur yang selalu beliau dengar dari orang tua nya, beliau mampu memposisikan dirinya ditempat yang baik tanpa sedikitpun memihak kepada salah satu kekuatan dari kedua tokoh nasional tersebut, dimana beliau tetap menyayangi dan menghormati Soekarno sebagai orang tua maupun Jenderal AH Nasution sebagai komandan dan seniornya di ABRI, hingga gelar Proklamator dia sematkan kepada Soekarno dan kemudian gelar sebagai Jenderal Besar beliau sematkan pula kepada AH Nasution.
Sungguh arif bijaksana keputusan dan langkah-langkah strategis Soeharto dalam menciptakan Stabilitas Keamanan dan Politik di Tanah Air tercinta ini.

Andy Kodrat
Komandan Nasional
Brigade HMS Indonesia
Apresiasi, Opini, Piye Kabare

Pak Jokowi, Anak SD Juga Paham, Swasembada Pangan Itu di Era Pak Harto !

Oleh : H.ANHAR
Politisi Partai Berkarya.

“Saya di rumah, di antara istri dan anak-anak merasa sebagai seorang biasa, hanya secara kebetulan diberi kepecayaan oleh rakyat untuk memimpin negara ini sebagai presiden,” tutur pak Harto dalam suatu temu wicara pada Peringatan Hari Ibu ke-67 di Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur pada 22 Desember 1989.

Padahal, pada 14 Nobember 1985, empat tahun sebelum pernyataan sering beliau ucapkan itu, di Roma, Italia, 14 November 1985 di depan peserta Konfrensi ke-23 Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO). Tidak kurang dari 165 negara anggota mengirimkan wakilnya ke perhelatan yang membetot perhatian mata dunia terhadap Indonesia kala itu.

Presiden Soeharto yang sukses mengantarkan Indonesia dari pengimpor beras terbesar di dunia menjadi swasembada maju ke podium untuk memberikan pidatonya. Dia menyerahkan bantuan satu juta ton padi kering (gabah) dari para petani untuk diberikan kepada rakyat Afrika yang mengalami kelaparan.

“Jika pembangunan di bidang pangan ini dinilai berhasil, itu merupakan kerja raksasa dari seluruh bangsa Indonesia,” ucap Presiden Soeharto dalam pidatonya.

Indonesia mengecap swasembada besar mulai 1984. Produksi besar pada tahun itu mencapai 25,8 juta ton. Padahal, data 1969 beras yang dihasilkan Indonesia hanya 12,2 juta ton. Hasil itu memaksa Indonesia mengimpor beras minimal 2 juta ton. Bisa kita bayangkan, dalam kurun waktu singkat, Pak Harto bisa membalik keadaan. Hasil kerja keras itu-pun pak Harto katakan adalah hasil kerja keras seluruh masyarakat Indonesia. Jadi , wajar saja jika kemudian di era kekinian ini rakyat merindukan beliau.

Swasembada pangan adalah salah satu target Presiden Jokowi dalam lima tahun pemerintahannya. Di 2015 silam, pemerintahan Jokowi-Jusuf Kala menargetkan Indonesia swasembada pangan dalam tiga tahun ke depan atau tepatnya 2018 ini. Alih-alih target swasembada pangan tercapai, import beras justru semakin menjadi.

Masih hangat di ingatan kita saat Buwas sebagai Kabulog mempermasalahkan import yang dilakukan mendag Enggar Lukito. Dua juta ton beras diimport bertahap. Pertanyaannya, untuk siapa beras itu ? Sedangkan masih menurut Budi Waseso (Buwas) bahkan pihak Bulog hingga melakukan sewa gudang tambahan karena stok sudah melimpah, apalagi ditambah beras import yang didatangkan. Dengan fakta demikian itu-pun ternyata import masih dipaksakan. Lalu, apakah itu hanya permainan Mafia Import Beras saja ?

Kembali pada paparan saya di atas. Di awal kepemimpinan pak Harto, Indonesia diambang kehancuran, rakyat kelaparan. Dalam artikel lama yang ditulis di New York Time menyebutkan : di awal penerintahan Orde Baru, rakyat menahan nafas, namun rakyat percaya akan kepemimpinan pak Harto. Target pemerintah saat itu sederhana : cukup pangan, cukup sandang, cukup papan. Dan, pak Pak Harto mampu mewujudkannya, betul ?

Opini

Menguliti Tudingan Presiden Jokowi atas Asumsi Data Beras Berantakan Era Presiden Soeharto

oleh Thowaf Zuharon

Sebuah tudingan telah dilayangkan oleh Presiden Jokowi kepada era pemerintahan Presiden Soeharto yang membuat data beras secara berantakan, pada Rabu, 24 Oktober 2018 lalu, dan ditayangkan oleh kantor berita cnnindonesia.com pada Kamis pagi, 25 Oktober 2018. Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyebut, data produksi beras sudah berantakan sejak 1997 atau era Presiden Soeharto. Bahkan, Presiden Jokowi semakin menuding, data beras tahun 1997 tersebut, seperti laporan Badan Pusat Statistik (BPS), telah membuat pemerintah keliru dalam menentukan kebijakan dan saat ini dibenahi pemerintah.

Pertanyaan kita bersama, apa hubungan antara data tahun 1997 dengan kekeliruan pemerintah dalam menentukan kebijakan? Apakah kebijakan Pemerintahan Presiden Jokowi harus berangkat dari data beras BPS tahun 1997? Kenapa sebuah kebijakan atas beras tahun 2018 tidak mengambil data BPS tahun 2017 atau data terbaru, dan malah mengambil data beras BPS tahun 1997? Apakah ada peraturan Pemerintah yang mewajibkan atas dasar dari kebijakan beras pemerintahan Presiden Jokowi selama ini harus dari data beras 1997? Jika ingin komprehensif atas data beras, kenapa tidak berangkat sekalian dari data beras tahun 1960, ketika Biro Pusat Statistik dibentuk berdasarkan UU Nomor 6 tahun 1960? Apakah data beras dari Badan Pusat Statistik baru ada tahun 1997? Apakah Badan Pusat Statistik di masa Presiden Soekarno dan masa Presiden Soeharto sejak 1968 hingga 1996 tidak diakui oleh Pemerintahan Presiden Jokowi?

Mari kita kuliti bersama berbagai kemungkinan jawaban atas berbagai pertanyaan di atas tentang beras.

Dalam melakukan tudingan atas berantakannya data beras era Presiden Soeharto, kita belum menemukan penjelasan dari Presiden Jokowi, seperti apa dan bagaimana bentuk berantakannya data beras era Presiden Soeharto. Alasan dan penjelasan rinci atas tudingan berantakannya data beras era Presiden Soeharto, tentunya masyarakat sangat bahagia dan lega jika Presiden Jokowi bisa membedah berantakannya data beras era Presiden Soeharto, sehingga masyarakat Statistik maupun seluruh mahasiswa Indonesia bisa mendapatkan pelajaran dari tudingan keberantakan data beras tersebut. Tentu banyak yang menunggu, ada secercah ilmu dari Presiden Joko Widodo atas berantakannya data beras era Presiden Soeharto, bisa menjadi kajian bermanfaat bagi para peneliti dan akademisi yang berkecimpung dalam dunia statistik dan dunia pertanian.

Kita ketahui bersama, beberapa waktu terakhir di rentang Oktober 2018, telah terjadi perdebatan rumit dan silang sengkarut data beras dalam pemerintahan Presiden Jokowi. BPS menyatakan, data produksi beras hingga akhir tahun berada di kisaran 32,42 juta ton atau lebih rendah 32 persen dari estimasi Kementerian Pertanian yang sebanyak 46,5 juta ton. Tak cuma produksi beras, data berbeda juga terjadi di luas lahan sawah baku. Data citra satelit resolusi tinggi LAPAN dan BIG menunjukkan luas lahan sawah baku saat ini 7,1 juta hektare (ha). Sementara itu, data Kementerian Pertanian per September menunjukkan data luas lahan sawah sebesar 8,18 juta ha.

Data perhitungan BPS dan Kementan soal proyeksi konsumsi saat ini juga berbeda. BPS menghitung konsumsi beras langsung dan tidak langsung mencapai 111,58 kilogram (kg) per kapita per tahun atau senilai 29,57 juta ton secara keseluruhan. Sementara, data Kementan memproyeksi konsumsi sebanyak 33,89 juta ton dengan pertumbuhan penduduk 1,27 persen. Masyarakat menyaksikan perang data dari masing-masing lembaga pemerintahan yang ditugaskan untuk mendata kapasitas produksi beras secara nasional.

Ketika Presiden Jokowi menuding data beras era Presiden Soeharto berantakan, Wakil Presiden Jusuf Kalla justru sempat menyalahkan dirinya sendiri karena tidak sempat mengevaluasi data beras. Menurut Jusuf Kalla, kekeliruan data beras nasional sudah menahun sejak 20 tahun terakhir. Namun, Presiden Jusuf Kalla tidak eksplisit menyebut era Presiden Soeharto melakukan pendataan berantakan atas beras nasional. “Angka produksi beras sejak 1997 sampai dengan sekarang itu terjadi produksi yang bertambah terus. Padahal, lahan (tanam) sawah berkurang 1,5 persen per tahun dan penduduk bertambah,” begitulah ujaran Jusuf Kalla.

“Kalau tidak impor, kita tewas,” 

Darmin Nasution

Yang cukup menarik lagi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan, bahwa data yang mumpuni, membuat kebijakan pemerintah berkaca dari proyeksi surplus beras yang minim, dan kemudian khawatir, jika tidak impor beras sejak awal tahun, banyak masyarakat tewas. “Kalau tidak impor, kita tewas,” katanya.

Apakah betul jika tidak impor beras sejak awal tahun, kita tewas? Apakah kekhawatiran atas tewas, tidak terlalu berlebihan? Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori justru mengingatkan bahwa Kementerian Pertanian memiliki beberapa target yang perlu dipenuhi sejak awal pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ambil contoh, produksi beras harus meningkat rata-rata 2,71 persen dalam satu tahun, seperti tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 hingga 2019. “Kementan yang punya program tentu ada kepentingan, makanya datanya selalu bagus. Ini terlalu conflict of interest. Peluang terjadi kesalahan terbesarnya ada di luar lahan panen yang sepenuhnya dikumpulkan di Kementan,” terang Khudori.

Pemuktahiran data beras nasional ini, menurut Khudlori, kenapa baru dilakukan jelang tahun politik? Bagi Khudori pemerintah mempercantik data jelang pemilihan umum demi mendulang suara. Kalau pemerintah mau pencitraan, pembukaan data (beras) ini seharusnya ditunda dulu. Apalagi, perbandingan data riil BPS dan Kementan ini terlalu jauh dan menjadi sangat fatal ketika diumumkan.

Guru Besar Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas Santosa justru mengatakan, data produksi beras sejatinya sudah amburadul sejak awal dekade 2000, bukan tahun 1997. Namun, ketidaksesuaian antara data yang terjadi di lapangan dan data Kementan semakin jauh. Ia mencatat, dalam tiga tahun terakhir rata-rata selisih data Kementan dan realisasinya bisa mencapai 47 persen. Andreas malah menduga, tingginya estimasi data Kementan itu disebabkan instansi pimpinan Amran Sulaiman ini telanjur terjebak janji-janji swasembada.

Beberapa waktu lalu, Kementan memang pernah berjanji untuk melaksanakan swasembada dalam waktu tiga hingga empat tahun sejak pemerintah Presiden Joko Widodo bermula. Terlebih, pencapaian swasembada beras, jagung, dan kedelai serta peningkatan produksi daging dan gula masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 hingga 2019. Karena sudah terjebak janji, menurut Andreas, datanya malah jadi mengawur. Permasalahan data beras yang amburadul dari Pemerintahan Presiden Jokowi, menurut Andreas, bisa menjadi sentimen bagi publik, bahwa pemerintah tidak becus mengurus persoalan pangan. Yang jelas, hingga akhir Oktober 2018, Swasembada beras masih menjadi mimpi di siang bolong bagi Pemerintahan Presiden Jokowi.

Data Beras dan Swasembada Beras Era Presiden Soeharto

“Ini merupakan kejadian untuk pertama kalinya, dunia menyaksikan bantuan antar-petani,”

Soeharto

Sebaliknya, pada era kepemimpinan Presiden Soeharto, Petani Indonesia justru disebut mampu memberikan bantuan pangan pada penduduk kelaparan dunia. Kejadian ini terjadi sewaktu Indonesia mencapai swasembada pangan pada medio 1984. Presiden Soeharto mengungkapkan bahwa petani Indonesia memberikan bantuan secara gotong-royong dan sukarela sebesar 100.000 ton gabah untuk petani miskin dunia. Para petani Indonesia memintanya menyerahkan gabah itu ke Food and Agricultural Organization (FAO) untuk kemudian diteruskan ke saudara-saudaranya dengan keluarga yang mengalami kelaparan di berbagai kawasan, khususnya di benua Afrika. “Ini merupakan kejadian untuk pertama kalinya, dunia menyaksikan bantuan antar-petani,” ujar Soeharto dalam sambutannya di perayaan ulang tahun ke-40 FAO di Roma pada 14 November 1985.

“Itu bukanlah keajaiban. Itu merupakan kerja keras seluruh bangsa kita, yang dilaksanakan secara ulet menurut suatu rencana pembangunan yang realistik tanpa kehilangan cita-cita masa depan,”


Soeharto

Saat itu, Presiden Soeharto mengungkapkan kegembiraannya pada prestasi dan kerja keras para petani dalam mendukung program swasembada pangan miliknya. Presiden Soeharto menyatakan, sebelum berswasembada, Indonesia adalah pengimpor beras yang jumlahnya cukup besar, yakni sekitar 2 juta ton per tahun. “Itu bukanlah keajaiban. Itu merupakan kerja keras seluruh bangsa kita, yang dilaksanakan secara ulet menurut suatu rencana pembangunan yang realistik tanpa kehilangan cita-cita masa depan,” tuturnya.

Direktur Jenderal FAO Edouard Saouma, pada 1986, memberikan penghargaan pada Indonesia untuk memperingati keberhasilan Indonesia di bidang pertanian, khususnya dalam mencapai swasembada pangan. Penghargaan itu ditandai dengan sebuah medali yang di satu sisi bergambar wajah Soeharto dan di sisi lainnya bergambar seorang petani sedang menanam padi dengan tulisan ‘From Rice Importer to Self-Sufficiency‘.

Ketika menerima penghargaan tersebut, Presiden Soeharto justru memutuskan untuk menjual medali yang terbuat dari emas, perak, dan perunggu itu, dan hasilnya akan dipergunakan untuk membantu negara-negara kelaparan, serta membiayai aktivitas FAO dan negara-negara yang memerlukan bantuan. Presiden Soeharto justru menegaskan, keberhasilan dalam berswasembada beras dalam tahun pertama Pelita IV menghasilkan 25,8 juta ton beras, merupakan kerja keras para petani sendiri dalam bekerja sama melalui kelompok-kelompok tani.

Saat itu, dalam kelompok-kelompok tani itu, para kontak tani dapat saling belajar untuk memecahkan berbagai masalah yang dihadapinya, sehingga kreativitasnya dapat dikembangkan, disiplin dan pertanggung jawabannya dapat ditingkatkan dan kemampuannya untuk mengelola tanah pertaniannya dapat ditingkatkan pula. Menurut Presiden Soeharto, selain dari produksi pertanian, kontak tani juga menghimpun potensi ekonomi masyarakat pedesaan dengan menumbuhkan dan mengembangkan Koperasi Unit Desa (KUD).

Dengan makin berkembangnya KUD, maka KUD tidak saja dapat melayani kebutuhan sarana produksi serta memasarkan hasil pertanian di desa-desa, tapi juga membantu petani untuk memproduksi berbagai jenis komoditi yang sesuai dengan permintaan pasar. Saat itu, Presiden Soeharto mengungkapkan pentingnya peranan kontak tani, dan Pemerintah terus membantu dengan menyediakan berbagai kredit untuk menambahkan modal usaha dan terus menyediakan tenaga penyuluh pertanian.

Menurut Presiden Soeharto, keberhasilan dalam produksi beras merupakan keterpaduan keberhasilan dalam berbagai kegiatan, mulai dari pembangunan waduk-waduk, perbaikan irigasi, penyediaan sarana produksi, ketekunan para peneliti dalam menemukan bibit unggul, kerja keras para penyuluh pertanian dan kesadaran para petani untuk mengolah tanah pertaniannya dengan melaksanakan panca usaha secara berkelompok. Pak Harto juga menyebut, peranan wanita tani dalam gerak pembangunan pertanian, sangat penting. Wanita tani mempunyai peranan besar dalam mengelola rumah tangga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga tani.

Dalam membangun pertanian dan melalukan pendataan beras, dari pengamatan yang dilakukan, Presiden Soeharto tidak pernah menyalahkan Presiden sebelumnya sebagai sebab dari kegagalan dalam mengelola data beras maupun membuat kebijakan tentang beras. Barangkali, Presiden Soeharto menghindari untuk menyalahkan era sebelumnya sebagai kambing hitam, karena menghindari Kesalahan Logika atau Logical Fallacy dalam membuat kebijakan negara.

Selama menjadi Presiden, barangkali, Pak Harto sangat menghindari Strawman (Membuat interpretasi yang salah atau bahkan memalsukan argumen orang lain, demi membuat argumen yang lebih masuk akal). Logika Strawman itu, contohnya, “Clara ditegur oleh Ibunya karena terlalu sering bermain komputer, lalu Clara balik menyerang dengan mengatakan bahwa Ibunya menginginkannya berhenti bermain komputer selamanya dan belajar sampai stres.”

Yang jelas, Presiden Soeharto lebih berfokus, rakyat akar rumput lebih membutuhkan beras murah dan dari ladang sendiri, daripada sibuk membuat data valid tentang data produksi beras nasional. Apalagi, Presiden Soeharto lebih bisa mewujudkan Kedaulatan Pangan dalam prestasi swasembada nasional tahun 1984, dibanding mengejar ketahanan pangan nasional tapi ditopang oleh import beras. Sebagaimana kata “Kedaulatan” yang selalu kita lafalkan pada awal sila ke-4 Pancasila, Presiden Soeharto telah mengukir Kedaulatan Pangan pada 1984. Bukan ketahanan pangan yang ditopang penuh oleh import beras secara besar-besaran. Jadi, sebenarnya, kita ingin “Berdaulat” atau ingin “Bertahan”? Mana yang lebih benar dan lebih mulia sebagai sebuah bangsa yang bermartabat?

Kedekatan Soeharto dengan Masyarakat
Kedekatan Soeharto dengan Masyarakat

Thowaf Zuharon adalah Aktivis Kedaulatan Beras Indonesia

Ulasan

Tidak Cukup Hanya Menjual Romantisme “Penak Jamanku tho”

Oleh : Okky Ardiansyah

Analis digital media

“Golkar asli itu ya Partai Berkarya”

Tommy Soharto

Tommy Soeharto muncul dengan partai barunya, Partai Berkarya. Banyak media, pengamat, mengulas kemunculan partai Berkarya terkait seberapa besar kans partai besutan Tommy ini mampu eksis dan mewarnai perpolitikan di Indonesia.

Keberadaan partai Berkarya tentunya tidak bisa dilepaskan dari kisah panjang kepemimpinan presiden ke dua Indonesia Soeharto. Apalagi setelah Titiek Soeharto, keluar dari partai Golkar, mengundurkan diri dari DPR-RI untuk bergabung dengan partai besutan adiknya itu, maka, total football lah putra putri Pak Harto terjun ke kancah politik dengan kendaraan partai Berkarya.

Sekilas melihat seragam berwana kuning dan lambang beringin sebagai identitas partai Berkarya, mengingatkan kita pada Partai Golongan Karya (Golkar) sebagai partai yang berkuasa pada era Orde Baru. Namun pada satu kesempatan Tommy sebagai ketua umum dengan tegas mengatakan bahwa “Golkar asli itu ya Partai Berkarya,” dan tak sedikit orang mengamini hal itu. Apalagi dengan situasi partai Golkar saat ini yang begitu banyak kader, bahkan ketua umumnya terjerat kasus korupsi. Tentunya, dengan hadirnya Partai Berkarya adalah harapan baru bagi loyalis Golkar garis pencinta Soeharto.

Selama 32 tahun berkuasa tidak bisa kita pungkiri bahwa banyak keberhasilan yang ditorehkan presiden Soeharto dalam memimpin di republik ini, misalnya pembangunan infrastruktur, keberhasilan swasembada pangan dan keberhasilan program transmigrasi yang sudah bisa dinikmati oleh para transmigran yang dulu diberangkatkan beliau.

Oleh sebab itu, keberadaan Partai Berkarya dikatakan sebagai ajang pertaruhan eksistensi keluarga Cendana di zaman now. Dengan turut serta nya dalam pemilu 2019, Partai Berkarya sebagai representasi kebangkitan romantisme zaman Soeharto tentunya tidak bisa hanya menjual romantisme piye kabar e, penak jamanku tho? Tetapi Juga harus mampu menepis isu negatif terkait Orde Baru sekaligus menjawab masalah dan kebutuhan pemilih milenial.

64 persen pemilih adalah pengguna facebook aktif
64 persen pemilih PEMILU 2019 adalah pengguna facebook aktif

Seperti kita ketahui, bahwa jumlah pemilih milenial ini, pada 2019 telah menyentuh 60 persen dari total pemilih di Indonesia. Romantisme era pak Harto memang bisa kita hitung sebagai modal awal, namun pertanyaannya, apakah modal tersebut mampu menjadi suara sehingga partai Berkarya bisa lolos PT 4 persen? Rasanya masih merupakan tanda tanya besar.

Menjawab tanda tanya tersebut, mengutip hasil analisa berdasarkan google trend, kecendrungan masyarakat mencari informasi terkait segala hal mengenai partai Berkarya dan Soeharto memang meningkat, hal ini membuktikan bahwa partai Berkarya memiliki modal positip terkait dengan tingkat popularitas.

Namun lebih lanjut, tentunya pencarian informasi tersebut harus didukung dengan kerja-kerja nyata kader partai Berkarya untuk mengisi informasi positip terkait segala hal mengenai Soeharto dan partai Berkarya di media berbasis internet, karena menimbang paparan di atas terkait jumlah pemilih millenial sangat besar dan mereka juga pengguna internet aktif terbesar di Indonesia, hal inilah yang tentunya harus menjadi prioritas partai sehingga modal popularitas tersebut akan berbanding lurus dengan elektabilitas partai Berkarya untuk dapat lolos dari PT 4 persen pada pemilu 2019 ini.

Okky Ardiansyah Analis digital media
Okky Ardiansyah, Analis digital media