Berkarya

Menjadi Caleg dan Kader Partai Berkarya Adalah Pengabdian Kepada Masyarakat

Oleh : Hutomo Mandala Putra.
Ketua Umum Partai Berkarya

Konsep Trilogi Pembangunan terdiri dari stabilitas nasional yang sehat dan dinamis, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan pemerataan pembangunan serta hasil-hasilnya menuju kepada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Berdasarkan itu, partai Berkarya merasa penting untuk mendorong akselerasi Pembangunan dalam Kerangka meningkatkan Kesejahteraan dan pemerataan dengan program-program ekonomi yang menyentuh sektor ekonomi rumah tangga, kecil dan menegah.

Program-program ekonomi itu untuk memberi insentif bagi kegiatan ekonomi rakyat dengan membuka akses seluas-luasnya atas permodalan usaha, peternakan, pertanian, perkebunan dan industri rumah tangga.

Partai berkarya juga bertekad untuk meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahann , serta memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat dalam setiap keputusan dan kebijakan politik dan pemerintahan.

Kader dan para Calon Legislatif Partai Berkarya yang merupakan ujung tobak partai dalam peraiahan suara harus bisa menerjemahkan visi dan misi partai. Selain itu, Kader dan Caleg harus meningkatkan kompetensi dan profesionalitas untuk meningkatkan elektabilitas Partai Berkarya.

Partai Berkarya harus mencetak politisi yang berkarakter dan profesional untuk menjawab tantangan yang semakin kompetitif, selain itu, Kader dan Caleg harus menanamkan bahwa menjadi kader dan Caleg adalah pengabdian, bukan sekedar pekerjaan belaka.

Partai Berkarya jug berkomitmen untuk mewujudkan kehidupan bangsa Indonesia Yang bertaqwa, aman sejahtera, adil dan berdaulat berdasarkan Pancasila dan undang-undang Dasar (UUD), 1945 dalam Wadah Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

Opini

Adil dan Makmur Ada Dalam Trilogi Pembangunan

Oleh : Khoiril Anwar *)

———–
SOEHARTONESIA.COM – Pemberdayaan seluruh angkatan kerja indonesia secara ekonomi adalah kunci dan prioritas dari pembangunan negara secara umum yang bertujuan kepada terciptanya masyarakat Adil dan Makmur.

Jumlah angkatan kerja yang tidak sedikit di Negara kita membutuhkan lapangan kerja yang seluas-luasnya disemua sektor industri, hal itu juga harus di dukung oleh pertumbuhan ekonomi pertahun untuk dapat semaksimal mungkin menyerap tenaga kerja tersebut.

Selain targat pertumbuhan ekonomi, pemerintah seharusnya juga mengupayakan solusi-solusi yang mengakar atas berbagai persoalan ketenagakerjaan yang nyata tidak dapat kita pungkiri akan berpengaruh kepada angka kemiskinan.

Meskipun semangat reformasi untuk perubahan yang lebih baik telah digaungkan sejak 20 tahun lalu, namun kenyataannya pencapaian kinerja perekonomian Indonesia saat ini tidak lebih baik dibanding masa Orde Baru di bawah pimpinan mantan Presiden Soeharto.

Dalam pembangunan masa Presiden RI Soeharto pada 1995-1998 angka pengangguran bisa ditekan mencapai 4%, kemiskinan berhasil mencapai 11%, dan pertumbuhan ekonomi pernah menembus angka 9%.

Sedangkan tahun ini, menurut BPS, terjadi peningkatan sarjana menganggur. Tahun 2018, sekitar 8% atau 660.000 dari 7 juta sarjana menganggur karena tidak dapat diserap lapangan kerja yang layak.

Salah satu hal yang disesalkan adalah bagaimana pemerintah sering tidak tepat dalam setiap penyusunan target pembangunan, namun berbanding terbalik ketika melakukan penyusunan anggaran sehingga anggaran banyak yang tidak tepat sasaran.

Pembangunan terkonsep sehingga mampu menekan angka kemiskinan dan pengangguran justru bisa kita rasakan ada di era presiden Soeharto. Pada era itu kita mengenal Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang merupakan haluan negara tentang penyelenggaraan negara dalam garis-garis besar sebagai pernyataan kehendak rakyat secara menyeluruh dan terpadu.

GBHN ditetapkan oleh MPR untuk jangka waktu 5 tahun. Lalu penjabaran rencana pembangunannya di tuangkan dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) yang disemangati dengan Trilogi Pembangunan dalam pelaksanaannya.

Trilogi Pembangunan adalah wacana pembangunan nasional sebagai landasan penentuan kebijakan politik, ekonomi, dan sosial dalam melaksanakan pembangunan negara yang meliputi: Stabilitas Nasional yang dinamis, Pertumbuhan Ekonomi Tinggi, dan Pemerataan Pembangunan dan hasil-hasilnya.

Jika dibandingkan antara program serta rencana yang akan atau telah dilaksanakan pemerintah kita saat ini dengan tiga cita-cita di atas, Trilogi pembangunan, maka bisa kita evaluasi dengan membandingkan saja rilis angka BPS pada paparan di atas, sudahkah bergerak maju, jalan di tempat atau bahkan mundur ?

*) Khoiril Anwar, digital analisis AnNas Consultant, 7 tahun di lembaga penanggulangan kemiskinan

Opini

Adil dan Makmur Ada Dalam Trilogi Pembangunan

Oleh : Khoiril Anwar *)

———–
SOEHARTONESIA.COM – Pemberdayaan seluruh angkatan kerja indonesia secara ekonomi adalah kunci dan prioritas dari pembangunan negara secara umum yang bertujuan kepada terciptanya masyarakat Adil dan Makmur.

Jumlah angkatan kerja yang tidak sedikit di Negara kita membutuhkan lapangan kerja yang seluas-luasnya disemua sektor industri, hal itu juga harus di dukung oleh pertumbuhan ekonomi pertahun untuk dapat semaksimal mungkin menyerap tenaga kerja tersebut.

Selain targat pertumbuhan ekonomi, pemerintah seharusnya juga mengupayakan solusi-solusi yang mengakar atas berbagai persoalan ketenagakerjaan yang nyata tidak dapat kita pungkiri akan berpengaruh kepada angka kemiskinan.

Meskipun semangat reformasi untuk perubahan yang lebih baik telah digaungkan sejak 20 tahun lalu, namun kenyataannya pencapaian kinerja perekonomian Indonesia saat ini tidak lebih baik dibanding masa Orde Baru di bawah pimpinan mantan Presiden Soeharto.

Dalam pembangunan masa Presiden RI Soeharto pada 1995-1998 angka pengangguran bisa ditekan mencapai 4%, kemiskinan berhasil mencapai 11%, dan pertumbuhan ekonomi pernah menembus angka 9%.

Sedangkan tahun ini, menurut BPS, terjadi peningkatan sarjana menganggur. Tahun 2018, sekitar 8% atau 660.000 dari 7 juta sarjana menganggur karena tidak dapat diserap lapangan kerja yang layak.

Salah satu hal yang disesalkan adalah bagaimana pemerintah sering tidak tepat dalam setiap penyusunan target pembangunan, namun berbanding terbalik ketika melakukan penyusunan anggaran sehingga anggaran banyak yang tidak tepat sasaran.

Pembangunan terkonsep sehingga mampu menekan angka kemiskinan dan pengangguran justru bisa kita rasakan ada di era presiden Soeharto. Pada era itu kita mengenal Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang merupakan haluan negara tentang penyelenggaraan negara dalam garis-garis besar sebagai pernyataan kehendak rakyat secara menyeluruh dan terpadu.

GBHN ditetapkan oleh MPR untuk jangka waktu 5 tahun. Lalu penjabaran rencana pembangunannya di tuangkan dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) yang disemangati dengan Trilogi Pembangunan dalam pelaksanaannya.

Trilogi Pembangunan adalah wacana pembangunan nasional sebagai landasan penentuan kebijakan politik, ekonomi, dan sosial dalam melaksanakan pembangunan negara yang meliputi: Stabilitas Nasional yang dinamis, Pertumbuhan Ekonomi Tinggi, dan Pemerataan Pembangunan dan hasil-hasilnya.

Jika dibandingkan antara program serta rencana yang akan atau telah dilaksanakan pemerintah kita saat ini dengan tiga cita-cita di atas, Trilogi pembangunan, maka bisa kita evaluasi dengan membandingkan saja rilis angka BPS pada paparan di atas, sudahkah bergerak maju, jalan di tempat atau bahkan mundur ?

*) Khoiril Anwar, digital analisis AnNas Consultant, 7 tahun di lembaga penanggulangan kemiskinan